RISKESDAS 2010

i
RISET KESEHATAN DASAR
RISKESDAS 2010
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2010
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb.
Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan
karuniaNya Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 telah dapat diselesaikan.
Dalam laporan ini dimunculkan perkembangan status kesehatan masyarakat Indonesia khususnya
yang berkaitan indikator yang telah disepakati pada Millenium Development Goals (MDG) untuk
tingkat nasional dan tingkat provinsi.
Pelaksanaan pengumpulan data Riskesdas 2010 dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2010, di
33 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota,
seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi. Untuk data kesehatan masyarakat, berhasil dihimpun data
dasar kesehatan dari 69.300 sampel rumah tangga. Untuk data biomedis, berhasil dihimpun dan
diperiksa spesimen dahak dan darah dari 20.274 sampel rumah tangga.
Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer yang
dilakukan di masing-masing daerah, selanjutnya data cleaning dilakukan di Badan Litbangkes.
Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran,
sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia
ilmiah.
Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus
atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes,
rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Para Dosen Poltekkes, Penanggung
Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator
serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Riskesdas. Simpati mendalam disertai
doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Riskesdas.
Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri
Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan
karya baktinya.
Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan
kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Riskesdas
dimasa yang akan datang.
Billahit taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum wr. wb.
Jakarta, 1 Desember 2010
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
DR dr Trihono, MSc
ii
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan bimbinganNya, Kementerian
Kesehatan RI saat ini telah mempunyai indikator MDG berbasis komunitas, yang mencakup seluruh
Provinsi melalui Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2010.
Riskesdas telah menghasilkan serangkaian informasi situasi kesehatan berbasis komunitas
yang spesifik berkaitan indikator MDG 1,4,5,6 dan 7, sehingga merupakan masukan yang amat
berarti bagi perencanaan bahkan perumusan kebijakan kesehatan dan intervensi yang lebih terarah,
lebih efektif dan lebih efisien.
Saya minta semua pelaksana program untuk memanfaatkan data Riskesdas 2010 dalam
menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang komprehensif. Demikian pula penggunaan
indikator sasaran keberhasilan dan tahapan/mekanisme pengukurannya menjadi lebih jelas dalam
mempercepat upaya peningkatan derajat kesehatan secara nasional dan daerah.
Saya juga mengundang para pakar baik dari Perguruan Tinggi, pemerhati kesehatan dan
juga peneliti Balitbangkes, untuk mengkaji dengan cepat apakah melalui Riskesdas dapat
dikeluarkan berbagai asupan baru bagi Sistem Kesehatan Nasional yang lebih tepat untuk tatanan
kesehatan di Indonesia.
Saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada peneliti
Balitbangkes, para enumerator, para penanggung jawab teknis dari Balitbangkes dan Poltekkes,
para penanggung jawab operasional dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Puskesmas PRM/labkesda, para pakar dari Universitas dan BPS serta semua yang teribat dalam
Riskesdas ini. Karya anda telah mengubah secara mendasar perencanaan kesehatan di negeri ini,
yang pada gilirannya akan mempercepat upaya pencapaian target pembangunan nasional di bidang
kesehatan.
Khusus untuk para peneliti Balitbangkes, teruslah berkarya, tanpa bosan mencari terobosan
riset baik dalam lingkup kesehatan masyarakat, kedokteran klinis maupun biomolekuler yang
sifatnya translating research into policy, dengan tetap menjunjung tinggi nilai yang kita anut,
integritas, kerjasama tim serta transparan dan akuntabel.
Billahit taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 1 Desember 2010
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH., Dr.PH.
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Riskesdas 2010 merupakan kegiatan riset kesehatan berbasis masyarakat yang diarahkan untuk
mengevaluasi pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan di
tingkat nasional dan provinsi.
Tujuan Riskesdas 2010 utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis data indikator MDG
kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya. Desain Riskesdas 2010 adalah potong lintang dan
merupakan penelitian non-intervensi. Populasi sampel mewakili seluruh rumah tangga di Indonesia.
Pemilihan sampel dilakukan secara random dalam dua tahap. Tahap pertama melakukan pemilihan
Blok Sensus (BS) dan tahap kedua pemilihan Rumah tangga (ruta), yaitu sejumlah 25 ruta untuk
setiap BS. Besar sampel yang direncanakan sebanyak 2800 BS, diantaranya 823 BS sebagai
sampel biomedis (malaria dan tuberkulosis). Sampel BS tersebut tersebar di 33 Provinsi dan 441
kabupaten/kota.
Data yang dikumpulkan meliputi keterangan ruta dan keterangan anggota ruta. Keterangan ruta
meliputi identitas, fasilitas pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan pengeluaran.. Keterangan
individu meliputi identitas individu, penyakit khususnya malaria dan TB, pengetahuan dan perilaku
kesehatan, kesehatan anak, kesehatan reproduksi terkait dengan cara KB, pelayanan kesehatan
selama kehamilan, persalinan, dan nifas, masalah keguguran dan kehamilan yang tidak diinginkan,
perilaku seksual, konsumsi makan dalam 24 jam terakhir. Pengukuran tinggi badan/panjang badan
dan berat badan dilakukan pada setiap responden, dan pemeriksaan darah malaria dilakukan
dengan Rapid Diagnostic Test (RDT), sedangkan untuk TB paru dilakukan pemeriksaan dahak pagi
dan sewaktu hanya pada kelompok umur 15 tahun ke atas.
Pengumpulan data dan entri data dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan kualifikasi
minimal tamat D3 kesehatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data dilakukan oleh
Penanggung Jawab Tehnis Kabupaten, kemudian data dikirim secara elektronik kepada tim
manajemen data di Balitbangkes.
Pengumpulan data di beberapa daerah telah mulai dilakukan sejak bulan Mei 2010 berakhir pada
pertengahan Agustus 2010 untuk dilakukan pengolahan dan analisis. Data berhasil dikumpulkan
dari sejumlah 2798 BS sampel atau sekitar 99,9 persen dari 2800 BS sampel yang direncanakan.
Sejumlah data tersebut siap untuk dianalisis.
Hasil analisis Riskesdas 2010 dilaporkan mengikuti indikator dan target dari MDGs 1, 4, 5, 6, dan 7.
Indikator terkait dengan indikator utama MDGs juga dilaporkan untuk mengetahui lebih jelas situasi
kesehatan masyarakat sebagai berikut:
1. Secara nasional sudah terjadi penurunan prevalensi kurang gizi (berat badan menurut umur)
pada balita dari 18,4 persen tahun 2007 menjadi 17,9 persen tahun 2010. Penurunan terjadi
pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4 persen pada tahun 2007 menjadi 4,9 persen tahun
2010. Tidak terjadi penurunan pada prevalensi gizi kurang, yaitu tetap 13,0 persen. Prevalensi
pendek pada balita adalah 35,7 persen, menurun dari 36,7 persen pada tahun 2007. Penurunan
terutama terjadi pada prevalensi balita pendek yaitu dari 18,0 persen tahun 2007 menjadi 17,1
persen tahun 2010. Sedangkan prevalensi balita sangat pendek hanya sedikit menurun yaitu
dari 18,8 persen tahun 2007 menjadi 18,5 persen tahun 2010. Penurunan juga terjadi pada
prevalensi anak kurus, dimana prevalensi balita sangat kurus menurun dari 13,6 persen tahun
2007 menjadi 13,3 persen tahun 2010.
2. Walaupun secara nasional terjadi penurunan prevalensi masalah gizi pada balita, tetapi masih
terdapat kesenjangan antar provinsi. Terdapat 18 provinsi yang memiliki prevalensi gizi kurang
dan buruk diatas prevalensi nasional. Masih ada 15 provinsi dimana prevalensi anak pendek di
atas angka nasional, dan untuk prevalensi anak kurus. Untuk prevalensi pendek pada balita
iv
masih ada 15 provinsi yang memiliki prevalensi diatas prevalensi nasional, dan untuk prevalensi
anak kurus teridentifikasi 19 provinsi yang memiliki prevalensi diatas prevalensi nasional.
3. Status gizi pada anak usia 6-18 tahun juga dilakukan penilaian yang sama dengan
mengelompokkan menjadi tiga yaitu untuk anak usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
Secara nasional prevalensi anak pendek untuk ketiga kelompok masih tinggi, yaitu di atas 30%,
tertinggi pada kelompok anak 6-12 tahun (35,8%), dan terendah pada kelompok umur 16-18
tahun (31,2%). Prevalensi kurus pada kelompok anak 6-12 tahun dan 13-15 tahun hampir sama
sekitar 11 persen, sedangkan pada kelompok anak 16-18 tahun adalah 8,9 persen.
4. Status gizi pada kelompok dewasa di atas 18 tahun didominasi dengan masalah obesitas,
walaupun masalah kurus juga masih cukup tinggi. Angka obesitas pada perempuan cenderung
lebih tinggi dibanding laki-laki. Berdasarkan karakteristik masalah obesitas cenderung lebih
tinggi pada penduduk yang tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi dan pada kelompok
status ekonomi yang tertinggi pula.
5. Percepatan peningkatan status gizi perlu segera dilakukan, karena sifat masalah gizi yang jelas
terlihat masih cukup berat. Sudah terindentifikasi porovinsi-provinsi yang memerlukan upaya
khusus. Upaya perbaikan ekonomi, perubahan perilaku penduduk memerlukan upaya yang
terkoordinasi dan terintegrasi secara baik.
6. Terkait dengan masalah gizi penduduk adalah masalah asupan makanan yang tidak seimbang.
Pada MDGs pertama, indikator yang digunakan adalah persentase penduduk yang
mengkonsumsi energi dibawah kebutuhan minimal. Riskesdas 2010 mengumpulkan konsumsi
individu yang hasilnya dapat digunakan untuk menilai kejadian defisit pada individu yang
bersangkutan.
7. Secara nasional, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
(kurang dari 70 persen dari angka kecukupan gizi bagi orang Indonesia) adalah sebanyak 40,7
persen. Penduduk yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80
persen dari angka kecukupan bagi orang Indonesia) adalah sebanyak 37 persen, Provinsi Bali
merupakan provinsi dengan penduduk yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
dengan persentase terendah (30,9%), dan yang persentasenya tertinggi adalah Provinsi
Sulawesi Barat (46,7%). Provinsi yang penduduknya mengkonsumsi protein di bawah
kebutuhan minimal dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(18,0%), dan yang persentasenya tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,0%).
8. Masalah kekurangan konsumsi energi dan protein terjadi pada semua kelompok umur, terutama
pada anak usia sekolah (6–12 tahun), usia pra remaja (13–15 tahun), usia remaja (16–18
tahun), dan kelompok ibu hamil, khsusunya ibu hamil di perdesaan.
9. Kontribusi konsumsi karbohidrat terhadap konsumsi energi adalah 61 persen, sedikit diatas
angka yang dianjurkan PUGS. Kontribusi protein terhadap konsumsi energi hanya 13,3 persen
dan kontribusi konsumsi lemak terhadap energi sebesar 25,6 persen (lebih dari anjuran PUGS).
10. Untuk kesehatan anak, pada MDGs indikator yang dipantau adalah persentase pemberian
imunisasi campak. Secara nasional, proporsi anak 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi
campak adalah 74,5 persen, dengan provinsi terbaik adalah DI Yogyakarta (96,4%) dan
terendah Papua (47,1%). Untuk imunisasi dasar lengkap pada anak 12-23 bulan adalah 53,8
persen dengan rentang: 28,2 persen di Papua dan 91,1 persen (DI Yogyakarta).
11. Kunjungan neonatus pada 6-48 jam pertama telah dilakukan pada 71,4 persen bayi yang
dilahirkan, akan tetapi kunjungan neonatus lengkap sampai dengan 28 hari adalah 31,7 persen,
dengan persentase tertinggi DI Yogyakarta (71,1%) dan terendah Sulawesi Barat (9,2%).
12. Penimbangan berat badan ketika bayi lahir (kurun waktu 6-48 jam), dilakukan pada 84,8 persen
bayi. Masih dijumpai 11,1 persen bayi lahir dengan berat badan <2500 gram. Pemantauan
pertumbuhan yang seharusnya dilakukan setiap bulan, pada Riskesdas 2010, ditemui hanya
v
49,4 persen yang melakukan pemantauan pertumbuhan 4 kali atau lebih dalam 6 bulan terakhir.
Masih ada 23,8 persen balita yang tidak pernah ditimbang pada kurun waktu 6 bulan terakhir.
Kepemilikan KMS dijumpai hanya pada 30,5 persen anak balita, dan kepemilikan buku KIA pada
25,5 persen.
13. Persentase bayi yang menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan adalah 15,3 persen. Inisiasi
dini menyusui kurang dari satu jam setelah bayi lahir adalah 29,3 persen, tertinggi di Nusa
Tenggara Timur 56,2 persen dan terendah di Maluku 13,0 persen. Sebagian besar proses mulai
menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1-6 jam setelah bayi lahir tetapi masih ada 11,1%
proses mulai disusui dilakukan setelah 48 jam. Pemberian kolostrum cukup baik, dilakukan oleh
74,7 persen ibu kepada bayinya.
14. Untuk Kesehatan Ibu, analisis dilakukan dengan mengamati keseluruhan proses kesehatan
rerproduksi yang dialami perempuan mulai dari usia pertama menstruasi (menarche) yang
merupakan awal dari proses reproduksi dimulai sampai dengan reproduksi berakhir
(menopause). Diketahui 37,5 persen perempuan mengawali usia reproduksi (menarche) pada
umur 13-14 tahun, dijumpai 0,1 perempuan dengan umur menarche 6-8 tahun, dan dijumpai
juga sebayak 19,8 persen perempuan baru mendapat haid pertama pada usia 15-16 tahun, dan
4,5 persen pada usia 17 tahun keatas.
15. Permasalahan kesehatan pada perempuan berawal dari masih tingginya usia perkawinan
pertama dibawah 20 tahun (4,8% pada usia 10-14 tahun, 41,9% pada usia 15-19 tahun). Umur
pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di perdesaan
(6,2%), kelompok perempuan yang tidak sekolah (9,5%), kelompok petani/nelayan/buruh (6,3%),
serta status ekonomi terendah/kuintil 1 (6,0%).
16. Pada perempuan dengan umur pertama haid yang masih muda, dan perkawinan dibawah umur,
membuat panjang rentang usia reproduksi perempuan dan berdampak pada banyaknya anak
yang dilahirkan. Pada saat wawancara dilakukan diketahui perempuan usia 10-54 tahun yang
hamil adalah 2,8 persen, bervariasi dari 0,01 persen pada usia 10-14 tahun, 1,9 persen usia 15-
19 tahun, dengan persen kehamilan tertinggi pada perempuan usia 20-24 tahun dan 25-29
tahun yang mencapai 6 persen. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya pada angka fertilitas.
Secara nasional, dapat dilihat ada 8,4 persen perempuan 10-59 tahun melahirkan 5-6 anak,
serta 3,4 persen melahirkan anak lebih dari 7. Provinsi dengan kelompok perempuan
mempunyai 7+ tertinggi adalah Papua Barat (7,5%) dan terendah di DI Yogyakarta (0,5%).
Konsisten dengan indikator lainnya, kelompok perempuan yang tinggal di perdesaan, tidak
sekolah, petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi terendah cenderung mempunyai anak 7+
lebih tinggi dari kelompok lainnya.
17. Dengan panjangnya usia reproduksi pada perempuan Indonesia, peran penggunaan alat
kontrasepsi menjadi sangat penting untuk mengatur kehamilan. Kondisinya, penggunaan
kontrasepsi pada perempuan usia 10-49 tahun yang berstatus kawin hanya 55,85%, dengan
rentang angka provinsi terendah 32,1 persen di Papua Barat sampai tertinggi 65,4 persen di
Bali, serta 65,7 persen di Kalimantan Tengah. Dengan sudah adanya perempuan usia 10-14
tahun yang sudah menikah, maka penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan 10-14 tahun
yang hanya 25,9 persen, perlu mendapat perhatikan khusus.
18. Penggunaan alat kontrasepsi tahun 2010 ini sebenarnya terjadi penurunan, jika dibandingkan
dengan tahun 2007 (berdasarkan SDKI) pada kelompok perempuan yang sama (berstatus
kawin) usia 15-49 tahun, yaitu dari 61,4 persen menjadi 55,86 persen. Demikian halnya
penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan 15-49 tahun berstatus pernah kawin, yaitu dari
57,9 persen (SDKI 2007) menjadi 53,73 persen (Riskesdas 2010)
19. Pada perempuan 10-49 tahun yang tidak menggunakan KB, dijumpai sebanyak 14 persen
adalah kelompok perempuan yang sebenarnya membutuhkan tapi tidak terpenuhi/
menggunakan (unmet need), 15,4 persen belum punya anak atau ingin punya anak, 9,3 persen
tidak perlu KB lagi, dan 5,4 persen alasan lainnya.
vi
20. Dari informasi yang dikumpulkan tentang keguguran dan pengguguran, diketahui besaran
masalahnya adalah 4,0 persen perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun mengalami
keguguran pada lima tahun terakhir, dan 3,5 persen melakukan pengguguran. Kuret merupakan
jenis upaya yang lazim digunakan untuk mengakhiri keguguran, sedangkan jamu dan pil adalah
upaya yang dominan digunakan untuk mengakhiri pengguguran.
21. Gejala perilaku seksual pra-nikah pada remaja laki-laki dan perempuan usia 10-24 tahun sudah
terjadi. Walaupun angkanya masih di bawah 5 persen, kejadian ini seharusnya dapat dicegah
dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sejak usia masih muda.
Disarankan mulai anak masuk sekolah dasar penyuluhan sudah mulai diberikan.
22. Khusus pada perempuan usia 10-59 tahun yang berstatus kawin, diperoleh gambaran mengenai
pelayanan kesehatan yang mereka peroleh dari kejadian kehamilan, kelahiran, dan nifas lima
tahun terakhir, dan anak terakhir yang dilahirkan. Pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan
dilaporkan 83,8 persen, masih ada 6 persen yang tidak pernah memeriksakan kehamilan, dan
3,2 persen pergi ke dukun. Tenaga yang memeriksakan kehamilan adalah bidan (71,4%), dokter
kandungan (19,7%), dan dokter umum (1,7%).
23. Akses ibu hamil tanpa memandang umur kandungan saat kontak pertama kali adalah 92,7
persen (K1), sedangkan akses ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dengan tenaga
kesehatan pada trimester 1 (K1-trimester 1) adalah 72,3 persen. Adapun cakupan akses ibu
hamil dengan pola 1-1-2 (K4) oleh tenaga kesehatan saja adalah 61,4 persen. Gorontalo
menunjukkan angka terendah untuk K1-trimester 1 (25,9%) dan K4 (19,7%). Ada
kecenderungan cakupan K1 dan K4 yang rendah pada kelompok ibu hamil berisiko tinggi:
umur<20 tahun, dan >35 tahun; kehamilan ke 4 atau lebih; tinggal di perdesaan, tingkat
pendidikan, dan status ekonomi terendah. Adapun tempat pemeriksaan kehamilan sebagian
besar ibu hamil melakukannya di klinik/bidan praktek (57,6%), Puskesmas (23,9%), Posyandu
(17,4%), klinik/dokter praktek (10,1%), Polindes/Poskesdes (6,8%), dan selebihnya adalah di RS
pemerintah/swasta, RSB, Pustu, dan perawat. Untuk komponen antenatal care yang diterima ibu
ketika memeriksa kehamilan pada umumnya sudah cukup baik jika dilihat satu persatu. Yang
bermasalah adalah komponen antenatal care lengkap ‘5 T’ hanya tercakup oleh 19,9 persen ibu
hamil, dengan persentase terendah di Sumatera Utara (6,8%), dan terbaik DI Yogyakarta (58%).
Berdasarkan karakteristik, konsisten sama seperti parameter pelayanan kesehatan sebelumnya.
24. Komplikasi kehamilan terjadi pada 6,5 persen ibu hamil, dengan provinsi terendah di Maluku 3,3
persen dan tertinggi DI Yogyakarta 13,9 persen. Pada saat melahirkan, yang menjalani operasi
perut adalah 15,3 persen, dimana 13,0 persen melakukan operasi perut walaupun tidak
mengalami komplikasi pada saat kehamilan.
25. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan pada ibu yang melahirkan setahun sebelum survei
adalah 82,2 persen, angka ini terus membaik jika dibandingkan dengan Susenas pada tahun
1990 yaitu 40,7 persen, dan tahun 2007 yaitu 75,4 persen. Pada tahun 2010, kesenjangan
penolong persalinan oleh tenaga kesehatan berdasarkan tempat tinggal cukup lebar, yaitu 91,4
persen di perkotaan dan 72,5 persen di perdesaan, demikian juga menurut tingkat pengeluaran,
dimana pada kuintil 1, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 69,3 persen dibanding
pada kuintil 5 yaitu 94,5 persen. Menurut Provinsi, DI Yogyakarta adalah provinsi yang terbaik
(98,6%) dibanding Maluku utara (26,6%).
26. 55,4 persen persalinan terjadi di fasilitas kesehatan, 43,2 persen melahirkan di rumah. Ibu hamil
yang melahirkan di rumah, 51,9 persen ditolong oleh bidan, 40,2 persen oleh dukun bersalin.
Menurut provinsi, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang terendah adalah di Sulawesi
Tenggara (8,7%), dan tertinggi di DI Yogyakarta (94,5%). Ada kesenjangan yang sangat lebar
persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan antara perkotaan dan perdesaan (74,9%
versus 35,2%), demikian pula menurut tingkat pengeluaran, 37,9 persen persalinan dilakukan di
fasilitas kesehatan untuk kelompok kuintil 1 dibanding 80 persen untuk kuintil 5.
vii
27. Pada pasca persalinan, atau masa nifas, ibu yang mendapat kapsul vitamin A hanya 52,2
persen (rentang: 33,2% di Sumatera Utara dan 65,8% di Jawa Tengah). Berdasarkan tingkat
pendidikan, cakupan Ibu nifas yang tidak sekolah mendapat kapsul vitamin A hanya 31 persen
dibanding yang tamat PT (62,5%). Demikian pula kesenjangan yang cukup lebar antara ibu nifas
di perkotaan dan perdesaan, serta menurut tingkat pengeluaran.
28. Kunjungan nifas pertama kali setelah melahirkan (0-1 hari) mencakup 32,6 persen ibu di
perkotaan dan 29,9 persen di perdesaan. Akan tetapi masih ada 20,5 persen ibu nifas di
perkotaan dan 31,8 persen di perdesaan tidak mendapat kunjungan nifas pertama kali. Menurut
provinsi, DI Yogyakarta menunjukkan cakupan kunjungan nifas pertama kali yang terbaik
(53,1%) dibanding provinsi lainnya.
29. Indikator MDGs selanjutnya adalah yang terkait dengan HIV/AIDS, Malaria, dan TB. Dari
Riskesdas 2010, diketahui 57,5 persen penduduk 15 tahun ke atas pernah mendengar
HIV/AIDS. Tingginya persentase tersebut tidaklah menjamin seseorang mengetahui secara
menyeluruh tentang cara penularan HIV/AIDS. Lebih dari separuh penduduk mengetahui cara
penularan HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik
bersama yaitu masing-masing 51,4 persen dan 46,6 persen mengetahui cara penularan melalui
transfusi darah yang tidak aman. Persentase penduduk yang mengetahui bahwa HIV/AIDS
dapat ditularkan dari ibu ke anak selama hamil, saat persalinan, dan saat menyusui adalah
masing-masing 38,1 persen, 39,0 persen, dan 37,4 persen.
30. Persentase penduduk yang mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular
HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA 32,9 persen dan yang mempunyai persepsi
benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV melalui gigitan nyamuk 23,5 persen.
Sedangkan penduduk yang mengetahui cara pencegahan yang benar bahwa HIV dapat
dicegah dengan berhubungan seksual hanya dengan satu pasangan tetap yang tidak berisiko
sebesar 49,4 persen; bahwa HIV dapat dicegah dengan berhubungan Seksual dengan suami/
istri saja sebesar 50,3 persen; bahwa HIV dapat dicegah dengan tidak melakukan hubungan
seksual sama sekali sebesar 36,9 persen; bahwa HIV dapat dicegah dengan menggunakan
kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan berisiko sebesar 41,9 persen. Selanjutnya
44,9 persen penduduk mengetahui bahwa HIV dapat dicegah dengan tidak menggunakan jarum
suntik bersama dan 21,8 persen mengetahui bahwa HIV tidak dapat dicegah dengan melakukan
sunat/ sirkumsisi.
31. Pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS ditentukan berdasarkan lima hal yaitu bahwa HIV
dapat dicegah dengan berhubungan seksual dengan suami/istri saja, HIV dapat dicegah dengan
menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan berisiko, HIV/AIDS dapat
dicegah dengan tidak menggunakan jarum suntik bersama, HIV/AIDS tidak dapat menular
karena makan sepiring bersama dengan penderita AIDS; dan HIV/AIDS tidak dapat ditularkan
melalui gigitan nyamuk. Secara nasional 11,4 persen penduduk mempunyai pengetahuan
komprehensif tentang HIV/AIDS. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta
(21,6%), Papua (21,3%) dan Papua Barat (19,2%), sedangkan tiga provinsi dengan urutan
terendah adalah Gorontalo (4,7%), Sulawesi Barat (5,5%), dan Sumatera Selatan (6,3%).
Nampak penurunan tingkat pengetahuan komprehensif pada kelompok umur yang lebih tua.
Persentase tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun yaitu 16,8 persen dan
persentase terendah terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu 1,1 persen.
Persentase penduduk dengan tingkat pengetahuan komprehensif lebih tinggi pada laki-laki,
penduduk belum kawin, tinggal di perkotaan, penduduk dengan pendidikan lebih tinggi,
penduduk dengan pekerjaan sebagai pegawai, dan berstatus ekonomi lebih baik.
32. Sikap menerima anggota keluarga yang terinfeksi HIV meliputi 47,4 persen bersikap bersedia
membicarakan dengan anggota keluarga lain, 43,5 persen bersikap bersedia merawat anggota
keluarga yang terinfeksi virus HIV di rumah, dan sebesar 53,9 persen bersikap akan mencari
konseling dan pengobatan apabila ada anggota keluarga terinfeksi virus HIV. Sikap
diskriminatif terhadap anggota keluarga yang terinfeksi HIV masih cukup tinggi yaitu yang
viii
bersikap “merahasiakan’ apabila ada anggota keluarga terinfeksi HIV sebesar 21,7 persen,
sedangkan penduduk yang bersikap “mengucilkan’ sebesar 7,1 persen.
33. Pengetahuan tentang adanya VCT masih sangat rendah yaitu 6,2 persen. Tiga provinsi dengan
persentase tinggi yaitu Provinsi Papua Barat (24,2%), Papua (19,6%), dan DI Yogyakarta
(16,7%). Provinsi dengan persentase rendah adalah Provinsi Lampung (1,8%), Jambi (3,0%),
Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan (masing-masing 3,1%). Pengetahuan tentang adanya
VCT tertinggi pada kelompok umur 15-24 tahun yaitu 7,6 persen; Pengetahuan lebih tinggi pada
laki-laki, yang berstatus belum kawin, tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, bekerja
sebagai pegawai, juga pada yang masih sekolah, dan pada penduduk dengan status ekonomi
lebih tinggi.
34. Data malaria dikumpulkan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur menggunakan
kuesioner dan pemeriksaan darah menggunakan dipstick (Rapid Diagnostic Test/RDT).
Kuesioner yang digunakan ada dua macam yaitu kuesioner untuk responden Rumah Tangga
(RT) dan kuesioner untuk responden Anggota Rumah Tangga (ART). Wawancara pada RT juga
ditanyakan
35. Hasil wawancara ART menunjukkan bahwa Kasus Baru Malaria dalam satu tahun terakhir
(2009/2010) adalah: 22,9 permil. Lima provinsi dengan Kasus Baru Malaria tertinggi adalah
Papua (261,5‰), Papua Barat (253,4‰), Nusa Tenggara Timur (117,5‰), Maluku Utara
(103,2‰) dan Kepulauan Bangka Belitung (91,9‰). Kejadian malaria ditemukan pada semua
kelompok umur dan terendah pada bayi dengan angka Kasus Baru malaria 11,6 permil,
sedangkan kelompok umur lain hampir sama yaitu sekitar 21,4-23.9 permil. Kasus baru malaria
lebih banyak pada laki-laki (24,9‰), pada pendidikan tidak tamat SD (27,5‰),
petani/nelayan/buruh (29,8‰) dan di perdesaan (29,8‰).
36. Period Prevalence malaria dalam satu bulan terakhir adalah 10,6% yang merupakan gabungan
kasus yang didiagnosis dengan pemeriksaan darah (0,6%) dan berdasarkan hanya gejala klinis
(10,0%); pemeriksaan darah tersebut terutama dilakukan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
(64,2%). Empat provinsi (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggar Timur, dan Maluku Utara) juga
menunjukkan Period Prevalence tertinggi berdasarkan kasus yang didiagnosis dengan
pemeriksaan darah (3,6%-10,6%).
37. Angka Point prevalence dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) adalah sama
dengan Period Prevalence berdasarkan kasus yang didiagnosis dengan pemeriksaan darah
yaitu 0,6 persen. Plasmodium falciparum ditemukan sebagai spesies yang tertinggi proporsinya
(86,4%). Cakupan Artemisinin based-Combination Therapy (ACT) pada kasus malaria yang
dilaporkan dalam satu bulan terakhir adalah 49 persen, dan hanya provinsi Sulawesi Tenggara
yang belum melaksanakan ACT. Pengobatan efektif pada kasus yang dipastikan dengan
pemeriksaan darah, diberikan ACT dalam 24 jam sakit dengan dosis lengkap mencapai 33,7
persen dan sebagian kecil (15,4%) di antara yang tidak menerima ACT, menggunakan obat
tradisional.
38. Cakupan pemakaian kelambu (berinsektisida dan tidak) dilaporkan 26,1 persen dan 12,9 persen
di antaranya merupakan kelambu berinsektisida atau cakupan pemakaian kelambu
berinsektisida pada semua penduduk adalah 3,4 persen. Khusus pada anak <5 tahun, cakupan
kelambu berinsektisida adalah 16,5 persen dari total 33 persen balita pemakai kelambu atau
cakupan kelambu berinsektisida adalah 5,4 persen. Pencegahan malaria yang biasa dilakukan
orang dewasa terutama adalah menggunakan obat nyamuk bakar/elektrika (57,6%).
39. Angka kesakitan TB paru pada Riskesdas 2010 diperoleh dengan cara wawancara semua
responden yang berusia 15 tahun ke atas menggunakan kuesioner terstruktur untuk
mendapatkan periode prevalence TB 2009/2010. Point prevalence diperoleh berdasarkan
pemeriksaan mikroskopik dahak dengan Basil Tahan Asam (BTA) dengan pewarnaan Ziehl
Neelsen (ZN). Dahak yang dikumpulkan hanya merupakan dahak pagi dan sewaktu.
Pemeriksaan mikroskopik BTA dilakukan oleh Puskesmas Rujukan Mikroskopik (PRM) dan
ix
Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM). Selain itu juga dikumpulkan beberapa data pendukung
lainnya, antara lain : pengetahuan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (faskes) oleh Rumah
Tangga (RT), faskes yang digunakan penderita TB untuk diagnosa dan pengobatan, upaya yang
dilakukan suspek TB untuk mengatasi penyakit, cakupan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan
alasan tidak berobat,
40. Dari hasil wawancara Rumah Tangga (RT) persentase RT yang lebih mengetahui faskes yang
melayani pemeriksaan dahak di rumah sakit (78,1%) dari pada di puskesmas (54,3%) dan RT
yang mengetahui adanya fasilitas foto paru di rumah sakit sebesar 82,4 persen. Sedangkan RT
yang memanfaatan faskes untuk diagnosa TB paru dengan pemeriksaan dahak cukup rendah,
hanya 19,3 persen. RT memanfaatkan Rumah Sakit, dan 2,1 persen RT memanfaatkan
puskesmas.
41. Hasil wawancara anggota rumah tangga (ART) menunjukkan bahwa Periode Prevalence TB
Paru 2009/2010 berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak dan atau
foto paru (D) sebesar 725/100.000 penduduk. Lima provinsi yag memiliki angka prevalensi
tertinggi adalah : Papua 1.441 per 100.000 peduduk, Banten 1.282 per 100.000 penduduk),
Sulawesi Utara 1.221 per 100.000 penduduk, Gorontalo 1.200 per 100.000 penduduk, dan DKI
Jakarta 1.032 per 100.000 penduduk. Periode Prevalence TB (D) tertinggi terdapat pada
kelompok di atas usia 54 tahun sebesar 3.593 per 100.000 penduduk sedangkan pada
kelompok lain dengan kisaran 348 per 100.000 penduduk 943 per 100.000 penduduk.
Prevalensi TB paru paling banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki 819 per 100.000
penduduk, penduduk yang bertempat tinggal di desa 750 per 100.000 penduduk, kelompok
pendidikan yang tidak sekolah 1.041 per 100.000 penduduk), petani/nelayan/buruh 858 per
100.000 penduduk dan pada penduduk dengan tingkat pengeluaran kuintil 4 sebesar 607 per
100.000 penduduk.
42. Point Prevalence berdasarkan gejala TB Paru (G) yang pernah diderita oleh penduduk sebesar
2.728 per 100.000 penduduk dengan distribusi yang hampir sama dengan prevalensi TB paru
berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan. Berdasarkan kuesioner persentase penderita TB paru
lebih banyak di diagnosa di Puskesmas (36,2%) dan RS Pemerintah (33,9%) dibandingkan
dengan RS Swasta (11,0%) dan Balai Pengobatan/Klinik/Praktek Dokter (18,9%). Sedangkan
untuk pengobatan OAT, fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan oleh penderita TB paru
adalah Puskesmas (39,5%), RS Pemerintah (27,8%), RS Swasta (7,9%) dan di Balai
Pengobatan/Klinik/Praktek Dokter (19,4%). Yang perlu mendapatkan perhatian adalah ada 5,4%
penderita TB paru yang didiagnosa oleh tenaga kesehatan tidak berobat.
43. Cakupan penggunaan OAT berupa FDC (Fixed Dose Combination) dan Kombipak sebesar 83,2
persen. Lima provinsi dengan persentase lebih dari 90 persen dalam memanfaatkan OAT
Kombipak/FDC adalah Sumatera Selatan (95,3%), Sumatera Utara (95,0%), Kepulauan Riau
(91,5%), Kalimantan Timur (91,5%), dan Kalimantan Selatan (91,3%). Persentase penderita TB
yang telah menyelesaikan pengobatan OAT sebanyak 59,0 persen, sebanyak 19,3 persen
berobat tidak lengkap (<5 bulan) dan tidak minum obat 2,6 persen. Beberapa upaya yang
dilakukan oleh suspek TB untuk mengatasi gejala TB paru adalah tetap meneruskan kembali ke
tenaga kesehatan (32,2%), pengobatan program TB (11,1%), beli obat di Apotek /Toko Obat
(31,9%), minum obat herbal/tradisional (7,8%) dan tidak diobati (16,9%).
44. Persentase Suspek TB berdasarkan alasannya tidak ke faskes yang paling besar dapat diobati
dan sembuh sendiri (38,2%), tidak ada biaya (26,4%), anggapan penyakit tidak berat (16,3%),
akses ke faskes sulit (4,4%), tidak ada waktu (5,7%) dan lainnya (9,0%).
45. Crude Point Prevalence yang berasal dari pemeriksaan mikroskopis dahak jika paling sedikit
satu slide positif sebesar 0,704 persen (704 per 100.000 penduduk) sedangkan Point
Prevalence dengan dua slide positif sebanyak 132 kasus (289 per 100.000 penduduk),
sedangkan kasus BTA positif pada penduduk dengan satu slide positif sebesar 189 kasus (415
per 100.000 penduduk). Dari total kasus BTA positif diperoleh persentase scanty sebanyak 201
x
kasus (62,6%), 1+ sebanyak 57 kasus (17,8%), 2+ sebanyak 27 kasus (8,4%) dan 3+ sebanyak
36 kasus (11,2%).
46. Indikator Kesehatan lingkungan yang dikumpulkan adalah akses terhadap air minum terlindung,
akses terhadap sanitasi layak(sarana BAB), penanganan sampah, penggunaan bahan bakar
untuk memasak.
47. Rumah tangga yang pemakaian airnya kurang dari 20 liter/orang/hari sebesar 14,0 persen,
menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007. Rumah tangga dengan kualitas fisik air minum
‘baik’ mengalami peningkatan dari 86,0 persen pada tahun 2007 menjadi 90,0 persen pada
tahun 2010.Tidak semua sumber utama air untuk keperluan rumah tangga digunakan sebagai
sumber air minum. Sebagai contoh, air ledeng/PAM digunakan sebagai sumber utama air untuk
keperluan rumah tangga sebesar 19,7 persen, tetapi digunakan sebagai air minum hanya 14,4
persen, atau ada sekitar 27,0 persen air ledeng/PAM yang tidak digunakan sebagai sumber air
minum.
48. Terdapat pergeseran pola pemakaian sumber air minum, terutama di perkotaan, di mana
pemakaian air kemasan sebagai air minum meningkat dari 6,0 persen pada tahun 2007 menjadi
7,2 persen pada tahun 2010. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan depot air minum
sebagai sumber air minum lebih tinggi (13,8%).
49. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum terlindung sesuai kriteria MDGs adalah 45,1
persen. Ada penurunan akses rumah tangga terhadap sumber air minum terlindung, terutama di
perkotaan sehingga capaian MDGs pada posisi ‘on the wrong track’. Apabila memperhitungkan
air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga yang akses terhadap
sumber air minum terlindung menjadi 66,7 persen. Akses terhadap sumber air minum
‘berkualitas’ yang mempertimbangkan jenis sumber air terlindung (termasuk air kemasan dan
depot air minum), jarak ke sumber air minum, kemudahan memperoleh air minum dan kualitas
fisik air minum adalah sebesar 67,5 persen dengan persentase tertinggi di Provinsi DKI Jakarta
(87,0%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Barat (35,9%).
50. Akses rumah tangga terhadap pembuangan tinja layak, sesuai kriteria MDGs adalah sebesar
55,5 persen. Akses terhadap pembuangan tinja layak baik di perkotaan maupun di perdesaan
sudah ‘on the right track’ sehingga capaian 2015 optimis tercapai. Terdapat 17,2 persen rumah
tangga yang cara pembuangan tinjanya sembarangan (open defecation), tertinggi di Provinsi
Gorontalo (41,7%) dan terendah di Provinsi DKI Jakarta (0,3%). Sebagian besar rumah tangga
cara pembuangan air limbahnya tidak saniter, dimana 41,3 persen dibuang langsung ke saluran
terbuka, 18,9 persen di tanah, dan 14,9 persen di penampungan terbuka di pekarangan
sehingga berpotensi mencemari air tanah dan badan air.
51. Pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan terbesar adalah dengan cara
dibakar (52,1%) dan masih rendahnya yang diangkut petugas (23,4%). Hal ini akan
berkontribusi dalam terjadinya perubahan iklim.
52. Penggunaan arang dan kayu bakar sebagai sumber energi terutama di perdesaan sebesar 64,2
persen diprediksi akan meningkatkan gas CO yang berpotensi menimbulkan risiko penyakit
saluran pernafasan dan mendukung terjadinya perubahan iklim.
53. Secara nasional hanya 24,9 persen rumah penduduk di Indonesia yang tergolong rumah sehat.
Persentase rumah sehat tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (43,6%) dan terendah di Provinsi
NTT (7,5%).
54. Indikator diluar MDGs yang dikumpulkan pada Riskesdas 2010 adalah perilaku merokok dan
pemanfaatan jamu yang dilakukan masyarakat. Secara nasional prevalensi penduduk umur 15
tahun ke atas yang merokok tiap hari sebesar 28,2 persen. Provinsi dengan prevalensi tertinggi
yaitu di Kalimantan Tengah (36,0%), Kepulauan Riau (33,4%), Sumatera Barat (33,1%), Nusa
Tenggara Timur dan Bengkulu masing-masing 33 persen.
xi
55. Secara nasional, rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap tiap hari oleh lebih dari separuh
(52,3%) perokok adalah 1-10 batang dan sekitar 20 persen sebanyak 11-20 batang per hari.
Penduduk yang merokok 1-10 batang per hari paling tinggi dijumpai di Maluku (69,4%), disusul
oleh Nusa Tenggara Timur (68,7%), Bali (67,8%), DI Yogyakarta (66,3%), dan Jawa Tengah
(62,7%). Sedangkan persentase penduduk merokok dengan rata-rata 21-30 batang per hari
tertinggi di Provinsi Aceh (9,9%) dikuti Kepulauan Bangka Belitung (8,5%) dan Kalimantan
Barat (7,4%). Persentase penduduk merokok dengan rata-rata lebih dari 30 batang per hari
tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (16,2%), Kalimantan Selatan (7,9%) serta Aceh
dan Kalimantan Tengah (5,4%).
56. Rata-rata umur mulai merokok secara nasional adalah 17,6 tahun dengan persentase penduduk
yang mulai merokok tiap hari terbanyak pada umur 15-19 tahun dimana yang tertinggi dijumpai
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (52,1%), disusul oleh Riau (51,3%), Sumatera Selatan
(50,4%), Nusa Tenggara Barat (49,9%) dan Lampung (49,5%). Perokok yang terbanyak mulai
merokok 15-19 tahun cenderung menurun dengan meningkatnya umur, demikian juga pada
anak umur 5-9 tahun. Mereka yang mulai merokok baik pada umur 15-19 tahun maupun pada
umur 5-9 tahun lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan, berstatus kawin dan tinggal di
perkotaan. Menurut pendidikan, perokok yang mulai merokok pada 15-19 tahun cenderung
banyak pada pendidikan tinggi sedangkan yang mulai merokok pada umur 5-9 tahun pada
pendidikan rendah. Menurut pekerjaan, perokok yang mulai merokok pada umur 15-19 tahun
maupun 5-9 tahun, paling banyak pada anak sekolah dan cenderung meningkat dengan
meningkatnya status ekonomi.
57. Perilaku merokok dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga lain, cenderung
meningkat dengan semakin meningkatnya umur. Prevalensi perokok dalam rumah lebih banyak
pada laki-laki, berstatus kawin, tinggal di perdesaan, dengan pendidikan rendah yaitu tidak
tamat dan tamat SD. Menurut pekerjaan, prevalensi perokok dalam rumah ketika bersama
anggota keluarga lebih banyak yang bekerja sebagai petani/nelayan/buruh diikuti wiraswasta
dan yang tidak bekerja, dan cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
58. Persentase penduduk Indonesia yang pernah mengkonsumsi jamu sebanyak 59,12 persen
yang terdapat pada semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di perdesaan maupun
perkotaan. Persentase penggunaan tanaman obat berturut-turut adalah jahe (50,36%), diikuti
kencur (48,77%), temulawak (39,65%), meniran (13,93%), dan pace (11,17%). Selain tanaman
obat di atas, sebanyak 72,51 % menggunakan tanaman obat jenis lain. Bentuk sediaan jamu
yang paling banyak disukai penduduk adalah cairan, diikuti seduhan/serbuk, rebusan/ rajangan,
dan bentuk kapsul/pil/tablet. Penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jamu, sebesar 95,60
persen merasakan manfaatnya pada semua kelompok umur dan status ekonomi, baik di
perdesaan maupun perkotaan
xii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ......................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................................................ iii
DAFTAR ISI................................................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... xxviii
DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................................... xxxii
BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................... 1
1.2. Ruang Lingkup Riskesdas 2010 ................................................................................. 2
1.3. Pertanyaan Penelitian ................................................................................................... 2
1.4. Tujuan Riskesdas 2010 ................................................................................................ 2
1.5. Kerangka Pikir ................................................................................................................ 3
1.6. Alur Pikir Riskesdas 2010 ............................................................................................ 4
1.7. Pengorganisasian Riskesdas 2010 ............................................................................ 6
1.8. Manfaat Riskesdas 2010 .............................................................................................. 7
1.9. Persetujuan Etik Riskesdas 2010 ............................................................................... 7
BAB 2. METODOLOGI RISKESDAS ....................................................................................... 8
2.1. Desain ................................................................................................................................ 8
2.2. Lokasi ................................................................................................................................. 8
2.3. Populasi dan Sampel ....................................................................................................... 8
2.4. Variabel ............................................................................................................................ 11
2.5. Alat Pengumpul Data dan Cara Pengumpulan Data ................................................ 12
2.6. Manajemen Data ............................................................................................................ 13
2.7. Keterbatasan Data Riskesdas 2010 ............................................................................ 15
2.8. Pengolahan dan Analisis Data ..................................................................................... 16
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................................................... 17
3.1.Gizi ..................................................................................................................................... 17
3.1.1. Status Gizi ................................................................................................................ 17
3.1.2. Konsumsi Penduduk ............................................................................................... 74
3.2. Kesehatan Anak ........................................................................................................... 112
3.2.1. Status Imunisasi .................................................................................................... 112
xiii
3.2.2. Pemantauan Pertumbuhan Balita ....................................................................... 118
3.2.3. Kepemilikan KMS dan Buku KIA ........................................................................ 127
3.2.4. Pemberian Kapsul Vitamin A ............................................................................... 133
3.2.5. Berat Badan Lahir ................................................................................................. 135
3.2.6. Kunjungan Neonatus ............................................................................................ 143
3.2.7. Perawatan Tali Pusar ........................................................................................... 156
3.2.8. Pola Pemberian ASI ............................................................................................. 159
3.2.9. Kecacatan ............................................................................................................... 173
3.3. Kesehatan Reproduksi ................................................................................................ 175
3.3.1. Masa Reproduksi Perempuan ................................................................................ 178
3.3.2. Fertilitas ...................................................................................................................... 185
3.3.3. Penggunaan Alat/Cara Keluarga Berencana (KB) .............................................. 198
3.3.4. Pelayanan Kesehatan Masa Kehamilan, Persalinan, dan Nifas ....................... 213
3.3.5. Keguguran dan Kehamilan yang tidak diinginkan ................................................ 254
3.3.6. Perilaku Seksual Penduduk Usia 10-24 tahun ..................................................... 257
3.3.7. Ringkasan dan Kesimpulan ..................................................................................... 260
3.4. HIV/AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis ........................................................................ 265
3.4.1. Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency
Syndrome (AIDS) ............................................................................................................. 265
3.4.2. Malaria .................................................................................................................... 292
3.4.3. Tuberkulosis ........................................................................................................... 318
3.5. Kesehatan Lingkungan ................................................................................................ 351
3.5.1. Air keperluan rumah tangga ............................................................................... 351
3.5.2. Sanitasi .................................................................................................................. 377
3.5.3. Kesehatan Perumahan ....................................................................................... 393
3.6. Indikator Penunjang ..................................................................................................... 399
3.6.1. Penggunaan Tembakau ....................................................................................... 399
3.6.2. Profil Penggunaan Jamu ...................................................................................... 417
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 429
LAMPIRAN: .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
xiv
DAFTAR TABEL
Nomor Tabel Nama Tabel Hal
Tabel 2.1. Distribusi sampel kesehatan masyarakat dan biomedis yang dapat
dikunjungi menurut Provinsi, Riskesdas 2010
9
Tabel 2.2. Distribusi Rumah tangga dan Anggota rumah tangga sampel kesehatan
masyarakat yang dapat dikunjungi (respon rate) menurut propinsi,
Riskesdas 2010
10
Tabel 3.1.1.1 Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 22
Tabel 3.1.1.2 Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 23
Tabel 3.1.1.3 Prevalensi Status Gizi Balita (BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 24
Tabel 3.1.1.4
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U & BB/TB) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
25
Tabel 3.1.1.5
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
29
Tabel 3.1.1.6
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
30
Tabel 3.1.1.7
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/TB) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
31
Tabel 3.1.1.8
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U & BB/TB) Menurut Karakteristik
Rumahtangga, Riskesdas 2010
32
Tabel 3.1.1.9
Prevalensi Status Gizi Umur 6-12 Tahun (TB/U) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
40
Tabel 3.1.1.10
Prevalensi Status Gizi Umur 6-12 Tahun (IMT/U) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
41
Tabel 3.1.1.11 Prevalensi Status Gizi (TB/U) Anggota Rumahtangga Usia 6-12 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
44
Tabel 3.1.1.12
Prevalensi Status Gizi (IMT/U) Anggota Rumahtangga Usia 6-12 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
45
Tabel 3.1.1.13
Prevalensi Status Gizi Umur 13-15 Tahun (TB/U) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
49
Tabel 3.1.1.14
Prevalensi Status Gizi Umur 13-15 Tahun (IMT/U) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
50
Tabel 3.1.1.15
Prevalensi Status Gizi (TB/U) Anggota Rumahtangga Usia 13-15 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
53
Tabel 3.1.1.16
Prevalensi Status Gizi (BMI) Anggota Rumahtangga Usia 13-15 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
54
Tabel 3.1.1.17
Prevalensi Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun (TB/U) Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
58
Tabel 3.1.1.18
Prevalensi Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun (IMT/U) Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
59
Tabel 3.1.1.19
Prevalensi Status Gizi (TB/U) Anggota Rumahtangga Usia 16-18 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
62
Tabel 3.1.1.20
Prevalensi Status Gizi (IMT/U) Anggota Rumahtangga Usia 16-18 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
63
Tabel 3.1.1.21 Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Menurut Kategori
IMTdan Provinsi, Riskesdas 2010
68
xv
Tabel 3.1.1.22 Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Menurut Kategori
IMT, Jenis Kelamin, dan Provinsi, Riskesdas 2010
69
Tabel 3.1.1.23 Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Menurut IMT dan
Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
70
Tabel 3.1.2.1 Distribusi Jumlah Responden Analisis Data Konsumsi menurut Kelompok
Umur, Riskesdas 2010
75
Tabel 3.1.2.2
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Penduduk yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal,
Riskesdas 2010
76
Tabel 3.1.2.3.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Anak Umur 24-59 bulan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan
Minimal, Riskesdas 2010
79
Tabel 3.1.2.4
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Anak Umur 4–6 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan
Minimal, Riskesdas 2010
80
Tabel 3.1.2.5 Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Anak umur 7-12 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan
Minimal, Riskesdas 2010
81
Tabel 3.1.2.6. Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Penduduk Umur 13-15 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah
Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
83
Tabel 3.1.2.7 Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Penduduk Umur 16-18 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah
Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
84
Tabel 3.1.2.8. Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Penduduk Umur 19-55 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah
Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
85
Tabel 3.1.2.9.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energidan Protein (%) dan Persentase
Penduduk Umur 56 tahun keatas yang Mengkonsumsinya di bawah
Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
87
Tabel 3.1.2.10.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi Protein (%) dan Persentase
Perempuan Umur 15–49 tahun (Usia Reproduksi) yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan, Riskesdas 2010
88
Tabel 3.1.2.11.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase
Penduduk yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
90
Tabel 3.1.2.12.
Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
92
Tabel 3.1.2.13. Rata-rata dan Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk di
Perkotaan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal,
Riskesdas 2010
93
Tabel 3.1.2.14. Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk di
Perdesaan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal,
Riskesdas 2010
94
Tabel 3.1.2.15. Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
96
Tabel 3.1.2.16
Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk di
Perkotaan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal,
97
xvi
Riskesdas 2010
Tbel 3.1.2.17. Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk di
Perdesaan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal,
Riskesdas 2010
98
Tabel 3.1.2.18. Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat, Riskesdas
2010
99
Tabel 3.1.2.19. Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat di
Perkotaan, di Indonesia, Riskesdas 2010
100
Tabel 3.1.2.20. Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat di
Perdesaan, di Indonesia, Riskesdas 2010
101
Tabel 3.1.2.21. Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
102
Tabel 3.1.2.22. Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein, Riskesdas 2010 103
Tabel 3.1.2.23. Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein di Perkotaan,
Riskesdas 2010
104
Tabel 3.1.2.24 Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein di Perdesaan,
Riskesdas 2010
105
Tabel 3.1.2.25 Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
106
Tabel 3.1.2.26 Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak, Riskesdas 2010 107
Tabel 3.1.2.27. Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak di Perkotaan,
Riskesdas 2010
108
Tabel 3.1.2.28 Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak di Perdesaan,
Riskesdas 2010
109
Tabel 3.1.2.29 Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
110
Tabel 3.2.1. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
114
Tabel 3.2.2. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
115
Tabel 3.2.3. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
116
Tabel 3.2.4. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
117
Tabel 3.2.5. Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama
Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
119
Tabel 3.2.6. Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama
Enam Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
120
Tabel 3.2.7. Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6–59 Bulan Selama Enam
Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
121
Tabel 3.2.8. Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama Enam
Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
122
Tabel 3.2.9. Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama
Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
124
Tabel 3.2.10. Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama
Enam Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
125
Tabel 3.2.11. Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6–23 Bulan Selama Enam 126
xvii
Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Tabel 3.2.12. Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama Enam
Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
127
Tabel 3.2.13. Persentase Kepemilikan KMS Anak Balita Menurut Provinsi, Riskesdas
2010
129
Tabel 3.2.14. Persentase Kepemilikan KMS Anak Balita Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
130
Tabel 3.2.15. Persentase Kepemilikan Buku KIA Anak Balita Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
131
Tabel 3.2.16. Persentase Kepemilikan Buku KIA Anak Balita Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
132
Tabel 3.2.17. Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A
Selama Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
134
Tabel 3.2.18. Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A
Selama Enam Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
135
Tabel 3.2.19. Persentase Anak Balita yang Ditimbang Ketika Baru Lahir Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
137
Tabel 3.2.20. Persentase Anak Balita yang Ditimbang Ketika Baru Lahir Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
138
Tabel 3.2.21. Persentase Berat Badan Bayi Baru Lahir Anak Balita Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
139
Tabel 3.2.22. Persentase Berat Badan Bayi Lahir Anak Balita Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
140
Tabel 3.2.23. Persentase Sumber Informasi Berat Badan Lahir Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
141
Tabel 3.2.24. Persentase Sumber Informasi Berat Badan Baru Lahir Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
142
Tabel 3.2.25. Persentase Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 144
Tabel 3.2.26. Persentase Kunjungan Neonatus Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010 145
Tabel 3.2.27. Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN1, KN2, KN3) Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
146
Tabel 3.2.28. Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN1, KN2, KN3) Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
147
Tabel 3.2.29. Persentase Tempat Kunjungan Neonatus Pada Saat 6-48 Jam (KN1)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
149
Tabel 3.2.30. Persentase Tempat Kunjungan Neonatus Pada Saat 6-48 Jam Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
150
Tabel 3.2.31. Persentase Jenis Pelayanan yang Diterima Bayi Pada Saat Kunjungan
Neonatus 6-48 Jam menurut Provinsi, Riskesdas 2010
152
Tabel 3.2.32. Persentase Jenis Pelayanan yang Diterima Bayi Pada Saat Kunjungan
Neonatus 6-48 Jam menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
153
Tabel 3.2.33. Persentase Anak Balita yang Sakit pada Usia Neonatus dan Berobat
Kepada Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
154
Tabel 3.2.34. Persentase Anak Balita yang Sakit pada Usia Neonatus dan Berobat
Kepada Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
155
Tabel 3.2.35. Persentase Cara Perawatan Tali Pusar Bayi Menurut Provinsi, Riskesdas
2010
157
xviii
Tabel 3.2.36. Persentase Cara Perawatan Tali Pusar Bayi Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
158
Tabel 3.2.37. Persentase Proses Mulai Menyusui Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 160
Tabel 3.2.38. Persentase Proses Mulai Menyusui Menurut Karakteristik, Riskesdas
2010
161
Tabel 3.2.39. Persentase Perilaku Ibu Terhadap Kolostrum Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
162
Tabel 3.2.40. Persentase Perilaku Ibu Terhadap Kolostrum Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
163
Tabel 3.2.41. Persentase Bayi yang Diberi Makanan Prelakteal Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
164
Tabel 3.2.42. Persentase Bayi yang Diberi Makanan Prelakteal Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
165
Tabel 3.2.43. Persentase Jenis Makanan Prelakteal yang Diberikan Kepada Bayi Baru
Lahir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
167
Tabel 3.2.44. Persentase Jenis Makanan Prelakteal yang Diberikan Kepada Bayi Baru
Lahir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
168
Tabel 3.2.45. Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Masih
Disusui Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
169
Tabel 3.2.46. Persentase Anak Usia 0–23 Bulan yang Pernah Disusui dan Masih
Disusui Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
170
Tabel 3.2.47. Persentase Pola Menyusui pada Bayi Usia 0-5 Bulan Menurut Umur,
Riskesdas 2010
171
Tabel 3.2.48. Persentase Pola Menyusui Bayi Usia 0-5 Bulan Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
172
Tabel 3.2.49. Persentase Kategori Menyusui Eksklusif Bayi Usia 0-5 Bulan Menurut
Umur, Riskesdas 2010
173
Tabel 3.2.50. Persentase Anak Usia 24-59 Bulan yang Memiliki Kelainan/Cacat di
Indonesia, Riskesdas 2010
174
Tabel 3.3.1 Informasi Dan Indikator Yang Dikumpulkan Untuk Kesehatan Reproduksi,
Riskesdas 2010
176
Tabel 3.3.2 Distribusi Sampel Perempuan Umur 10-59 Tahun Menurut Status Dan
Kehamilan Saat Wawancara, Riskesdas 2010
177
Tabel 3.3.3 Distribusi Sampel Anak Balita 0-59 Bulan, Riskesdas 2010 177
Tabel 3.3.4. Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Kelompok Umur Pertama
Kali Haid Dan Provinsi, Riskesdas 2010
179
Tabel 3.3.5 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Kelompok Umur Pertama
Kali Haid Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
180
Tabel 3.3.6 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Siklus Haid Dan Provinsi,
Riskesdas 2010
181
Tabel 3.3.7 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Siklus Haid Dan
Karakteristik. Riskesdas 2010
182
Tabel 3.3.8 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Alasan Siklus Haid Dan
Provinsi, Riskesdas 2010
184
Tabel 3.3.9 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Alasan Siklus Haid Dan
Karakteristik, Riskesdas 2010
185
Tabel 3.3.10 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Umur Perkawinan Pertama 187
xix
Per Provinsi, Riskesdas 2010
Tabel 3.3.11 Persentase Perempuan Pernah Kawin 10-59 Tahun Menurut Umur
Perkawinan Pertama Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
188
Tabel 3.3.12 Persentase Perempuan Umur 10-54 Tahun Menurut Status Kehamilan
Pada Saat Diwawancarai, Riskesdas 2010
189
Tabel 3.3.13 Persentase Perempuan Umur 10-54 Dengan Status Hamil Pada Saat
Diwawancara Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
190
Tabel 3.3.14 Perempuan 10-59 Tahun Menurut Kehamilan Seumur Hidup Dan
Kelahiran Lima Tahun Terakhir Per 1000 Perempuan, Riskesdas 2010
191
Tabel 3.3.15 Persentase Perempuan Pernah Kawin 10-59 Tahun Menurut Jumlah
Anak Yang Dilahirkan, Riskesdas 2010
191
Tabel 3.3.16 Persentase Perempuan Pernah Kawin 10-59 Tahun Menurut Jumlah
Anak Yang Dilahirkan Dan Provinsi, Riskesdas 2010
192
Tabel 3.3.17 Persentase Perempuan Pernah Kawin 10-59 Tahun Menurut Jumlah
Anak Yang Dilahirkan Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
193
Tabel 3.3.18 Persentase Perempuan 10-54 Tahun Menurut Jumlah/ Rata-Rata Anak
Lahir Hidup, Dan Masih Hidup Berdasarkan Kelompok Umur, Riskesdas
2010
194
Tabel 3.3.19 Persentase Perempuan Umur 10-59 Tahun Dengan Jumlah Imunisasi TT
Yang Diterima Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
196
Tabel 3.3.20 Persentase Perempuan Umur 10-59 Tahun Dengan Jumlah Imunisasi TT
Yang Diterima Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
197
Tabel 3.3.21 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Menurut Status
Penggunaan KB Dan Provinsi, Riskesdas 2010
200
Tabel 3.3.22 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Menurut Status
Penggunaan KB Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
201
Tabel 3.3.23 Persentase Perempuan Kawin Yang Menggunakan Alat/Cara KB
Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Alat/Cara KB, Riskesdas 2010
202
Tabel 3.3.24 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Tinggal, Riskesdas 2010
202
Tabel 3.3.25 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Pendidikan, Riskesdas 2010
203
Tabel 3.3.26 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Pekerjaan, Riskesdas 2010
203
Tabel 3.3.27 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tingkat Pengeluaran Per Kapita, Riskesdas 2010
204
Tabel 3.3.28 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
205
Tabel 3.3.29 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB, Riskesdas
2010
206
Tabel 3.3.30 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB Dan Tempat
Tinggal, Riskesdas 2010
207
Tabel 3.3.31 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB Dan Tingkat
Pendidikan, Riskesdas 2010
207
xx
Tabel 3.3.32 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB Dan
Pekerjaan, Riskesdas 2010
208
Tabel 3.3.33 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB Dan Tingkat
Pengeluaran Per Kapita, Riskesdas 2010
208
Tabel 3.3.34 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun Yang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Tempat Mendapatkan Pelayanan KB Dan
Provinsi, Riskesdas 2010
209
Tabel 3.3.35 Persentase Perempuan Kawin 10-49 Tahun Yang Menggunakan Dan
Alasan Tidak Menggunakan Cara/Alat KB Menurut Provinsi, Riskesdas
2010
211
Tabel 3.3.36 Persentase Perempuan Kawin 10-49 Tahun Yang Menggunakan Dan
Alasan Tidak Menggunakan Cara/Alat KB Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
212
Tabel 3.3.37 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Status Anak Terakhir Yang
Dilahirkan Lima Tahun Sebelum Survei, Riskesdas 2010
214
Tabel 3.3.38 Persentase Ibu Yang Melahirkan Anak Terakhir Periode Lima Tahun
Terakhir Menurut Kelompok Umur Ibu Saat Survei Dan Saat Melahirkan,
Riskesdas 2010
215
Tabel 3.3.39 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Yang Melakukan Pemeriksaan
Kehamilan Menurut Tenaga Yang Memeriksa Dan Provinsi, Riskesdas
2010
217
Tabel 3.3.40 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Yang Melakukan Pemeriksaan
Kehamilan Menurut Tenaga Yang Memeriksa Dan Karakteristik,
Riskesdas 2010
218
Tabel 3.3.41 Persentase Ibu Yang Memeriksa Kehamilan Anak Terakhir Menurut
Tenaga Yang Memeriksa Dan Provinsi, Riskesdas 2010
220
Tabel 3.3.42 Persentase Ibu Yang Memeriksa Kehamilan Anak Terakhir Menurut
Tenaga Yang Memeriksa Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
221
Tabel 3.3.43 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Cakupan K1 Dan K4 Dari
Kehamilan Anak Terakhir Per Provinsi, Riskesdas 2010
223
Tabel 3.3.44 Persentase Perempuan 10-59 Tahun Menurut Cakupan K1 Dan K4 Dari
Kehamilan Anak Terakhir Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
224
Tabel 3.3.45 Persentase Ibu Memeriksakan Kehamilan Pertama Kali Menurut Umur
Kandungan Dan Provinsi, Riskesdas 2010.
226
Tabel 3.3.46 Persentase Ibu Memeriksakan Kehamilan Pertama Kali Menurut Umur
Kandungan Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
227
Tabel 3.3.47 Persentase Ibu Hamil Menurut Komponen Pemeriksaan Kehamilan Oleh
Tenaga Kesehatan Dan Provinsi, Riskesdas 2010
229
Tabel 3.3.48 Persentase Ibu Hamil Menurut Komponen Pemeriksaan Kehamilan Oleh
Tenaga Kesehatan Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
230
Tabel 3.3.49 Persentase Ibu Yang Melaporkan Mendapat Suntikan TT Selama
Kehamilan Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
231
Tabel 3.3.50 Persentase Ibu Yang Melaporkan Mendapat Suntikan TT Selama
Kehamilan Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
232
Tabel 3.3.51 Persentase Ibu Yang Melaporkan Minum Tablet Fe Berdasarkan Jumlah
Hari Minum Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
234
xxi
Tabel 3.3.52 Persentase Ibu Yang Melaporkan Minum Tablet Fe Berdasarkan Jumlah
Hari Minum Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
235
Tabel 3.3.53 Persentase Ibu Yang Melaporkan Mendapat Penjelasan Tanda-Tanda
Bahaya Kehamilan Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
236
Tabel 3.3.54 Persentase Ibu Yang Melaporkan Mendapat Penjelasan Tanda-Tanda
Bahaya Kehamilan Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
237
Tabel 3.3.55 Persentase Ibu 10-59 Tahun Yang Melaporkan Memiliki KMS Bumil/Buku
KIA Berdasarkan Kehamilan Anak Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas
2010
239
Tabel 3.3.56 Persentase Ibu 10-59 Tahun Yang Melaporkan Memiliki KMS Bumil/Buku
KIA Berdasarkan Kehamilan Anak Terakhir Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
240
Tabel 3.3.57 Persentase Ibu Yang Melaporkan Persalinan Dengan Operasi Perut Saat
Melahirkan Anak Terakhir Pada Periode Lima Tahun Terakhir Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
241
Tabel 3.3.58 Persentase Ibu Yang Melaporkan Persalinan Dengan Operasi Perut Saat
Melahirkan Anak Terakhir Pada Periode Lima Tahun Terakhir Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
242
Tabel 3.3.59 Persentase Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Menurut
Tingkat Pengeluaran Per Kapita, Riskesdas 2010
244
Tabel 3.3.60 Persentase Ibu Melahirkan Anak Terakhir Menurut Tempat Persalinan
Lima Tahun Terakhir Dan Provinsi, Riskesdas 2010
247
Tabel 3.3.61 Persentase Ibu Melahirkan Anak Terakhir Menurut Tempat Persalinan
Lima Tahun Terakhir Dan Karakteristik, Riskesdas 2010
248
Tabel 3.3.62 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapat Kapsul Vitamin A Saat Melahirkan
Anak Terakhir Yang Lahir Pada Periode Lima Tahun Terakhir Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
249
Tabel 3.3.63 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapat Kapsul Vitamin A Saat Melahirkan
Anak Terakhir Yang Lahir Pada Periode Lima Tahun Terakhir Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
250
Tabel 3.3.64 Persentase Kunjungan Nifas Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Waktu
Kunjungan Yang Pertama Kali Setelah Melahirkan Dan Provinsi,
Riskesdas 2010
252
Tabel 3.3.65 Persentase Kunjungan Nifas Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Waktu
Kunjungan Yang Pertama Kali Setelah Melahirkan Dan Karakteristik,
Riskesdas 2010
253
Tabel 3.3.66 Persentase Kejadian Keguguran Dan Pengguguran Serta Upaya
Mengakhiri Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 10-59 Tahun,
Riskesdas 2010
255
Tabel 3.3.67 Distirbusi Sampel Remaja 10-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,
Riskesdas 2010
257
Tabel 3.3.68 Proporsi Penduduk Usia 10-24 Belum Kawin Menurut Umur Pertama Kali
Berhubungan Seksual, Riskesdas 2010
258
Tabel 3.3.69 Persen Penduduk Usia 10-24 Belum Kawin Menurut Penggunaan Alat
KB, Riskesdas 2010.
258
Tabel 3.3.70 Persentase Remaja 10-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Kesehatan
Reproduksi Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
259
Tabel 3.3.71 Persentase Remaja 10-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Kesehatan 260
xxii
Reproduksi Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Tabel 3.4.1.1 Penyebaran Sampel Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 266
Tabel 3.4.1.2 Penyebaran Sampel Umur ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas
2010
267
Tabel 3.4.1.3 Persentase Penduduk ≥ 15 Tahun Yang Pernah Mendengar HIV/ AIDS
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
270
Tabel 3.4.1.4 Persentase Pengetahuan Tentang Cara Penularan HIV Pada Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
272
Tabel 3.4.1.5
Persentase Penduduk ≥ 15 Tahun Dengan Pengetahuan Tentang
Cara Penularan HIV Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
273
Tabel 3.4.1.6 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang
penularan HIV dari Ibu ke Anak menurut Provinsi, Riskesdas 2010
275
Tabel 3.4.1.7 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang
Penularan HIV dari Ibu ke Anak menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
276
Tabel 3.4.1.8 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dengan Persepsi Yang Benar
Tentang Cara Penularan HIV Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
278
Tabel 3.4.1.9 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dengan Persepsi Yang Benar
Tentang Cara Penularan HIV Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
279
Tabel 3.4.1.10 Persentase Pengetahuan Benar Tentang Cara Pencegahan HIV Pada
Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
281
Tabel 3.4.1.11 Persentase Pengetahuan Tentang Cara Pencegahan HIV Pada
Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
282
Tabel 3.4.1.12 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dengan Pengetahuan
Komprehensif Tentang HIV/AIDS Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
284
Tabel 3.4.1.13
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Yang Menunjukkan Sikap
Menerima Dan Diskriminasi Terhadap Anggota Keluarga Yang Terinfeksi
HIV Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
286
Tabel 3.4.1.14 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Yang Menunjukkan Sikap
Menerima Dan Diskriminasi Terhadap Anggota Keluarga Yang Terinfeksi
HIV Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
287
Tabel 3.4.1.15 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dengan Pengetahuan Tentang
Adanya Tes HIV Secara Sukarela Yang Didahului Dengan
Konseling/VCT Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
289
Tabel 3.4.1.16 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang
penularan HIV dari Ibu ke Anak menurut Provinsi, Riskesdas 2010
290
Tabel 3.4.1.17 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang
penularan HIV dari Ibu ke Anak menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
291
Tabel 3.4.2.1. Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Unit
Pelayanan Kesehatan menurut Provinsi, Riskesdas 2010
294
Tabel 3.4.2.2.
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Unit
Pelayanan Kesehatan menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas
2010
295
Tabel 3.4.2.3. Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Fasilitas
Pemeriksaan Darah Malaria menurut Provinsi, Riskesdas 2010
296
Tabel 3.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Fasilitas
Pemeriksaan Darah Malaria menurut Karakteristik Rumah Tangga,
Riskesdas 2010
297
xxiii
Tabel 3.4.2.5.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Unit Pelayanan
Kesehatan untuk Berbagai Keperluan menurut Provinsi, Riskesdas 2010
298
Tabel 3.4.2.6.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Unit Pelayanan
Kesehatan untuk Berbagai Keperluan menurut Karakteristik Rumah
Tangga, Riskesdas 2010
299
Tabel 3.4.2.7. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan
Darah Malaria menurut Provinsi, Riskesdas 2010
300
Tabel 3.4.2.8.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan
Darah Malaria menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
301
Tabel 3.4.2.9.
Period Prevalence Malaria dalam Satu Bulan Terakhir menurut Cara
Diagnosis dan Provinsi, Riskesdas 2010.
306
Tabel 3.4.2.10. Period Prevalence Malaria dalam Satu Bulan Terakhir menurut Cara
Diagnosis dan Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
307
Tabel 3.4.2.11. Persentase Penderita Malaria dalam Satu Bulan Terakhir menurut Unit
Pemeriksaan Malaria yang Dimanfaatkan, Riskesdas 2010
308
Tabel 3.4.2.12. Point Prevalence Malaria menurut Riwayat Sakit, Riskesdas 2010 309
Tabel 3.4.2.13. Persentase Penderita Malaria Satu Bulan Terakhir dengan Pengobatan
Artemisinin-based Combination Therapy menurut Katagori Pengobatan,
Riskesdas 2010
310
Tabel 3.4.2.14. Persentase Penderita Malaria Satu Bulan Terakhir yang Diobati dengan
Artemisinin-based Combination Therapy menurut Katagori Pengobatan
dan Provinsi, Riskesdas 2010
311
Tabel 3.4.2.15. Persentase Pemakaian Kelambu menurut Provinsi, Riskesdas 2010 314
Tabel 3.4.2.16. Persentase Pemakaian Kelambu menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
316
Tabel 3.4.2.17. Persentase Kebiasaan Pencegahan Malaria pada Umur ≥ 15 Tahun
menurut Cara Pencegahan dan Provinsi, Riskesdas 2010
317
Tabel 3.4.3.1 Penyebaran Sampel Penduduk ≥ 15 tahun Menurut Provinsi 320
Tabel 3.4.3.2 Penyebaran Sampel Penduduk ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
321
Tabel 3.4.3.3 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Fasilitas
Pemeriksaan Dahak pada Faskes di Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa
322
Tabel 3.4.3.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Fasilitas
Pemeriksaan Foto Paru pada Faskes di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa.
323
Tabel 3.4.3.5 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Pemeriksaan Dahak dan
Foto Paru di faskes Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
324
Tabel 3.4.3.6 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan
Dahak pada Faskes di Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa, Riskesdas
2010
325
Tabel 3.4.3.7 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Pemeriksaan Foto Rontgen
di Faskes Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
326
Tabel 3.4.3.8 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Pemeriksaan Foto Rontgen
di Faskes Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
327
xxiv
Tabel 3.4.3.9 Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek TB (G) pada
Penduduk ≥ 15 Tahun per Provinsi, Riskesdas 2010
330
Tabel 3.4.3.10 Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek TB (G).pada
Penduduk ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
331
Tabel 3.4.3.11 Point Prevalence Kasus BTA Positif Penduduk ³ 15 tahun Berdasarkan
Hasil Pemeriksaan Dahak Pagi (P) dan Sewaktu (S) oleh Tenaga
Kesehatan di Laboratorium Puskesmas Rujukan Mikroskopis
Tuberkulosis, Riskesdas 2010
333
Tabel 3.4.3.12 Point Prevalence Kasus BTA Positif Penduduk ³ 15 tahun per 100.000
Penduduk, Riskesdas 2010
333
Tabel 3.4.3.13 Jenis dan Hasil Pemeriksaan BTA dari Spesimen Tuberkulosis Penduduk
³ 15 tahun (per 100.000 penduduk), Riskesdas 2010
334
Tabel 3.4.3.14 Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan untuk
Diagnosis Penyakit oleh Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 Tahun, dalam
12 Bulan Terakhir, Riskesdas 2010
336
Tabel 3.4.3.15 Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan untuk
Diagnosis Penyakit oleh Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 Tahun Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
337
Tabel 3.4.3.16 Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan Oleh
Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 tahun untuk Memperoleh Obat TB
dalam 12 Bulan Terakhir, per Provinsi, Riskesdas 2010
338
Tabel 3.4.3.17 Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan oleh
Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 Tahun untuk Memperoleh Obat TB
dalam 12 bulan Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
339
Tabel 3.4.3.18 Persentase Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 tahun yang Diobati
Menggunakan OAT DOTs dalam 12 Belas Bulan Terakhir per Provinsi,
Riskesdas 2010
340
Tabel 3.4.3.19 Persentase Penderita Tb (D) Yang Telah Menyelesaikan Pengobatan
Dengan OAT per Provinsi, Riskesdas 2010
342
Tabel 3.4.3.20.
Persentase Jangka Waktu Minum Obat TB Penduduk ³ 15 tahun Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
343
Tabel 3.4.3.21.
Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Mengatasi Gejala Klinis
Tuberkulosis Paru per Provinsi, Riskesdas 2010
345
Tabel 3.4.3.22
Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Mengatasi Gejala
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
346
Tabel 3.4.3.23
Persentase Suspek TB Penduduk ³ 15 tahun Tidak ke Fasilitas
Kesehatan (Faskes) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
348
Tabel 3.4.3.24 Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Tidak ke Faskes
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
349
Tabel 3.5.1. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Utama Air Untuk
Keperluan Rumah Tangga di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas
2010
352
Tabel 3.5.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Utama Air Untuk
Keperluan Rumah Tangga Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga
di Indonesia, Riskesdas 2010
353
Tabel 3.5.3.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Air Minum
Penggunaan Rumah Tangga di Berbagai Provinsi di Indonesia,
354
xxv
Riskesdas 2010
Tabel 3.5.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Air Minum dikaitkan
dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
355
Tabel 3.5.5
Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Pemakaian Air Per Orang Per
Hari di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
356
Tabel 3.5.6
Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Pemakaian Air Per Orang Per
Hari dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
357
Tabel 3.5.7 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Ke Sumber Air Minum di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
358
Tabel 3.5.8
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak ke Sumber Air Minum
dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
359
Tabel 3.5.9 Persentase Rumah Tangga menurut Waktu Tempuh Untuk Memperoleh
Air Minum di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
360
Tabel 3.5.10 Persentase Rumah Tangga menurut Waktu Tempuh Untuk Memperoleh
Air Minum dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia,
Riskesdas 2010
361
Tabel 3.5.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Kemudahan Memperoleh Air Untuk
Minum di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
362
Tabel 3.5.12
Persentase Rumah Tangga menurut Kemudahan Memperoleh Air Untuk
Minum Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia,
Riskesdas 2010
363
Tabel 3.5.13
Persentase Rumah Tangga menurut Orang yang Biasa Mengambil Air
Untuk Minum di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
364
Tabel 3.5.14
Persentase Rumah Tangga menurut Orang yang Biasa Mengambil Air
Untuk Minum Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di
Indonesia, Riskesdas 2010
365
Tabel 3.5.1.15 Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Fisik Air Minum di Berbagai
Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
366
Tabel 3.5.16
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Fisik Air Minum dikaitkan
dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
367
Tabel 3.5.17
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengolahan Air di Tingkat
Rumah Tangga Sebelum Diminum di Berbagai Provinsi di Indonesia,
Riskesdas 2010
368
Tabel 3.5.18 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengolahan Air di Tingkat
Rumah Tangga Sebelum Diminum Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah
Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
369
Tabel 3.5.19
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sarana Penyimpanan Air
Minum di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
370
Tabel 3.5.20
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sarana Penyimpanan Air
Minum Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia,
Riskesdas 2010
371
Tabel 3.5.21 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Air Minum Sesuai
MDGs di Berbagai Provinsi di Indonesia , Riskesdas 2010
372
Tabel 3.5.22
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum Sesuai
MDGs Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia,
373
xxvi
Riskesdas 2010
Tabel 3.5.23
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum sesuai
JMP WHO/UNICEF di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
374
Tabel 3.5.24
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum Sesuai
JMP WHO-UNICEF Dikaitkan dengan Karakteristik di Indonesia,
Riskesdas 2010
375
Tabel 3.5.25
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum
‘Berkualitas’ di Berbagai Provinsi di Indonesia , Riskesdas 2010
376
Tabel 3.5.26
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum
‘Berkualitas’ Dikaitkan dengan Karakteristik di Indonesia, Riskesdas 2010
377
Tabel 3.5.27
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air
Besar di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
378
Tabel 3.5.28
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air
Besar Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia,
Riskesdas 2010
379
Tabel 3.5.29 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
380
Tabel 3.5.30 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
381
Tabel 3.5.31 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
382
Tabel 3.5.32 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
383
Tabel 3.5.33 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Pembuangan Tinja
Layak Sesuai MDGs di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
384
Tabel 3.5.34 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Pembuangan Tinja
Layak Sesuai MDGs Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di
Indonesia, Riskesdas 2010
385
Tabel 3.5.35 Persentase Rumah Tangga menurut Cara Buang Air Besar Sesuai JMP
WHO-UNICEF 2008 di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
386
Tabel 3.5.36
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Buang Air Besar Sesuai JMP
WHO/UNICEF 2008 Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di
Indonesia, Riskesdas 2010
387
Tabel 3.5.37 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Air Limbah
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
388
Tabel 3.5.38
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Air Limbah
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
389
Tabel 3.5.39 Persentase Rumah Tangga menurut Cara Penanganan Sampah di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
390
Tabel 3.5.40 Persentase Rumah Tangga menurut Cara Penanganan Sampah
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
391
Tabel 3.5.41
Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Penanganan Sampah di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
392
xxvii
Tabel 3.5.42 Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Penanganan Sampah
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas
2010
393
Tabel 3.5.43 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk
Memasak di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
394
Tabel 3.5.44 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk
Memasak Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas
2010
395
Tabel 3.5.45 Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Rumah Sehat di Berbagai
Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
396
Tabel 3.5.46 Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Rumah Sehat dikaitkan
dengan Karakteristik di Indonesia, Riskesdas 2010
397
Tabel 3.6.1.1 Prevalensi Penduduk ≥ Umur 15 Tahun Merokok Dan Tidak Merokok
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
400
Tabel 3.6.1.2
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Merokok Dan Tidak Merokok
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
401
Tabel 3.6.1.3 Prevalensi Perokok Saat Ini Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010 404
Tabel 3.6.1.4
Prevalensi Penduduk Umur ≥15 Tahun Menurut Jumlah Rata-Rata
Batang Rokok Yg Dihisap Per Hari Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
405
Tabel 3.6.1.5
Prevalensi Penduduk Umur ≥15 Tahun Menurut Jumlah Rata-Rata
Batang Rokok Yang Dihisap Per Hari Berdasarkan Karakteristik,
Riskesdas 2010
406
Tabel 3.6.1.6
Prevalensi Perokok Umur ≥15 Tahun Menurut Umur Pertama Kali
Merokok Atau Mengunyah Tembakau Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
409
Tabel 3.6.1.7 Prevalensi Perokok Umur ≥15 Tahun Menurut Umur Pertama Kali
Merokok Atau Mengunyah Tembakau Berdasarkan Karakteristik,
Riskesdas 2010
410
Tabel 3.6.1.8 Prevalensi Penduduk Umur ≥15 Tahun Dengan Umur Mulai Merokok
Setiap Hari Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
411
Tabel 3.6.1.9
Prevalensi Penduduk Umur ≥15 Tahun Dengan Umur Mulai Merokok
Setiap Hari Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
412
Tabel 3.6.1.10 Rata-Rata Umur Mulai Merokok Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010 415
Tabel 3.6.1.11
Prevalensi Perokok Dalam Rumah Ketika Bersama Anggota Rumah
Tangga Yang Lain Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
416
Tabel 3.6.2.1 Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Mempunyai Kebiasaan
Mengkonsumsi Jamu Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
419
Tabel 3.6.2.2 Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Mempunyai Kebiasaan
Mengkonsumsi Jamu Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
420
Tabel 3.6.2.3
Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Mempunyai Kebiasaan
Konsumsi Jamu Dan Meracik Jamu Sendiri Menurut Provinsi, Riskesdas
2010
421
Tabel 3.6.2.4
Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Mempunyai Kebiasaan
Mengonsumsi Jamu Buatan Sendiri Menurut Karakteristik, Riskesdas
2010
422
Tabel 3.6.2.5
Penggunaan Tanaman Obat Untuk Jamu Buatan Sendiri Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
423
Tabel 3.6.2.6
Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Memilih Bentuk Jamu
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
425
Tabel 3.6.2.7
Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Merasakan Manfaat Jamu
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
426
Tabel 3.6.2.8
Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun Yang Merasakan Manfaat Jamu
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
427
xxviii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Gambar Nama Gambar Hal
Gambar 1.1 Kerangka pikir Riskesdas 2010 dikembangkan dari Gabungan Sistem
Kesehatan WHO dengan konsep model BLUM
3
Gambar 1.2 Alur Pikir Riskesdas 2010 5
Gambar 3.1.1.1. Prevalensi Masalah Gizi Pada Balita 26
Gambar 3.1.1.2. Prevalensi Status Gizi Pada Balita Berdasarkan Kombinasi Indikator
TB/U Dan BB/TB, Indonesia 2010
26
Gambar 3.1.1.3. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010 33
Gambar 3.1.1.4. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Jenis Kelamin, Riskesdas 2010 33
Gambar 3.1.1.5. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Tempat Tinggal, Riskesdas 2010 34
Gambar 3.1.1.6. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Pendidikan KK, Riskesdas 2010 34
Gambar 3.1.1.7. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga 35
Gambar 3.1.1.8. Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Tingkat Pengeluaran Rumahtangga
Per Kapita
35
Gambar 3.1.1.9. Posisi Rata-Rata Berat Badan Balita Laki-Laki Pada Baku BB/U WHO-
2005
36
Gambar 3.1.1.10. Posisi Rata-Rata Berat Badan Balita Perempuan Pada Baku BB/U WHO-
2005
37
Gambar 3.1.1.11. Posisi Rata-Rata Tinggi Badan Balita Laki-Laki Pada Baku TB/U WHO-
2005
37
Gambar 3.1.1.12. Posisi Rata-Rata Tinggi Badan Balita Perempuan Pada Baku TB/U WHO-
2005
38
Gambar 3.1.1.13. Prevalensi Kependekan, Kekurusan Dan Kegemukan Pada Anggota
Keluarga Umur 6-12 Tahun
42
Gambar 3.1.1.14. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 6-
12 Tahun Menurut Jenis Kelamin
46
Gambar 3.1.1.15. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 6-
12 Tahun Menurut Tempat Tinggal
46
Gambar 3.1.1.16. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 6-
12 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
47
Gambar 3.1.1.17. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 6-
12 Tahun Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
47
Gambar 3.1.1.18. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 6-
12 Tahun Menurut Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita
48
Gambar 3.1.1.19. Prevalensi Kependekan, Kekurusan Dan Kegemukan Pada Anggota
Keluarga Umur 13-15 Tahun
51
Gambar 3.1.1.20. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
13-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin
55
Gambar 3.1.1.21. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
13-15 Tahun Menurut Tempat Tinggal
55
Gambar 3.1.1.22. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
13-15 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
56
Gambar 3.1.1.23. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur 56
xxix
13-15 Tahun Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
Gambar 3.1.1.24. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
13-15 Tahun Menurut Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita
57
Gambar 3.1.1.25. Prevalensi Kependekan, Kekurusan Dan Kegemukan Pada Anggota
Keluarga Umur 16-18 Tahun
60
Gambar 3.1.1.26. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin
64
Gambar 3.1.1.27. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
16-18 Tahun Menurut Tempat Tinggal
64
Gambar 3.1.1.28. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
16-18 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
65
Gambar 3.1.1.29. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
16-18 Tahun Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
65
Gambar 3.1.1.30. Prevalensi Kependekan Dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga Umur
16-18 Tahun Menurut Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita
66
Gambar 3.1.2.1. Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Energi di bawah Kebutuhan
Minimal, Riskesdas 2010
77
Gambar 3.1.2.2. Persentase (%) Penduduk yang Mengkonsumsi Protein di bawah
Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
77
Gambar 3.1.2.3. Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Energi di bawah Kebutuhan
Minimal menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
91
Gambar 3.1.2.4. Besaran Kesenjangan Energi yang dikonsumsi Anak menurut Tempat
Tinggal, Riskesdas 2010
91
Gambar 3.1.2.5. Besaran Kesenjangan Energi Penduduk Laki-Laki menurut Tempat
Tinggal, Riskesdas 2010
95
Gambar 3.1.2.6 Besaran Kesenjangan Energi Penduduk Perempuan menurut Tempat
Tinggal, Riskesdas 2010
95
Gambar 3.1.2.7. Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Protein di bawah Kebutuhan
Minimal menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
97
Gambar 3.1.2.8. Kontribusi Konsumsi Energi (%) dari Karbohidrat, Protein dan Lemak,
Riskesdas 2010
111
Gambar 3.3.1 Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis Kesehatan Reproduksi 176
Gambar 3.3.2 Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Umur Pertama Haid,
Riskesdas 2010
178
Gambar 3.3.3 Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Siklus Haid, Riskesdas
2010
183
Gambar 3.3.4 Persentase Perempuan usia 10-59 tahun menurut Umur Perkawinan
Pertama, Riskesdas 2010
186
Gambar 3.3.5 Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Jumlah kali Imunisasi TT,
Riskesdas 2010
195
Gambar 3.3.6 Persentase Perempuan berstatus Kawin menurut status Penggunaan KB
dan Kelompok Umur, Riskesdas 2010
199
Gambar 3.3.7 Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan
alat/cara KB menurut Tempat mendapatkan pelayanan KB, Riskesdas
2010
206
Gambar 3.3.8 Persentase Perempuan kawin 10-49 tahun yang menggunakan dan
alasan tidak menggunakan cara/alat KB, Riskesdas 2010
210
xxx
Gambar 3.3.9 Persentase Perempuan 15-49 tahun berstatus Kawin dan Pernah Kawin
menurut status Penggunaan Alat/Cara KB, Riskesdas 2010
213
Gambar 3.3.10 Persentase perempuan pernah kawin 10-59 tahun yang pernah
melahirkan hidup dalam periode lima tahun terakhir menurut kelompok
umur, Riskedas 2010
214
Gambar 3.3.11 Persentase Perempuan 10-59 tahun yang melakukan Pemeriksaan
kehamilan menurut Tenaga yang memeriksa, Riskesdas 2010
216
Gambar 3.3.12 Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Cakupan K1 dan K4
dari Kehamilan Anak terakhir, Riskesdas 2010
222
Gambar 3.3.13 Persentase Ibu memeriksakan kehamilan pertama kali menurut umur
Kandungan Ibu, Riskesdas 2010
225
Gambar 3.3.14 Persentase Ibu hamil menurut tempat memeriksakan kehamilan anak
terakhir periode kelahiran lima tahun sebelum survei, Riskesdas 2010
228
Gambar 3.3.15 Persentase Ibu yang melaporkan minum tablet Fe pada kehamilan
terakhir menurut Jumlah hari Minum, Riskesdas 2010
233
Gambar 3.3.16 Persentase Ibu yang melaporkan Komplikasi Kehamilan saat hamil anak
terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
238
Gambar 3.3.17 Persentase Persalinan menurut Jenis penolong dan Umur balita,
Riskesdas 2010
243
Gambar 3.3.18 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Umur balita,
Riskesdas 2010
244
Gambar 3.3.19 Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan pada bayi 0-11
bulan menurut Provinsi, Riskesdas 2010
245
Gambar 3.3.20 Persentase Ibu melahirkan menurut Tempat persalinan anak terakhir,
Riskesdas 2010
246
Gambar 3.3.21 Persentase Ibu yang melahirkan di rumah berdasarkan tenaga yang
menolong kelahiran, Riskesdas 2010
246
Gambar 3.3.22 Persentase kunjungan nifas pertama kali menurut waktu kunjungan
setelah melahirkan dan Tempat tinggal, Riskesdas 2010
251
Gambar 3.3.23 Persentase Ibu menurut jenis upaya yang dilakukan untuk mengakhiri
kehamilan pada kasus keguguran dan pengguguran, Riskesdas 2010
256
Gambar 3.3.24 Persentase Ibu menurut tenaga yang menolong saat mengakhiri
kehamilan pada kasus keguguran dan pengguguran, Riskesdas 2010
256
Gambar 3.3.25 Persentase Ibu menurut alasan melakukan upaya mengakhiri kehamilan
periode lima tahun terakhir, Riskesdas 2010
257
Gambar 3.4.1.1 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Pernah Mendengar HIV/
AIDS Riskesdas 2010
268
Gambar 3.4.1.2 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Pernah Mendengar HIV/
AIDS menurut Provinsi, Riskesdas 2010
269
Gambar 3.4.1.3 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengatakan HIV/ AIDS
dapat Ditularkan dari Ibu ke Anak, Riskesdas 2010
274
Gambar 3.4.1.4 Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan
Komprehensif tentang HIV/AIDS menurut Provinsi, Riskesdas 2010
283
Gambar 3.4.1.5 Persentase Pengetahuan tentang Adanya Tes HIV secara Sukarela yang
Didahului dengan Konseling/VCT pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
288
Gambar 3.4.2.1 Persentase Rumah Tangga yang Mengobati Sendiri Bila Sakit dalam 301
xxxi
Satu Tahun Terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Gambar 3.4.2.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengobati Sendiri Satu Tahun Terakhir
menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
302
Gambar 3.4.2.3 Angka Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010 menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
303
Gambar 3.4.2.4 Persentase Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010 menurut Frekuensi
Terinfeksi, Riskesdas 2010
303
Gambar 3.4.2.5 Angka Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010 menurut Karakteristik
Responden, Riskesdas 2010
304
Gambar 3.4.2.6 Period Prevalence Malaria Tahun 2007 dan 2010 305
Gambar 3.4.2.7 Proporsi Jenis Parasit Malaria dengan Rapid Diagnostic Test, Riskesdas
2010
308
Gambar 3.4.2.8. Point Prevalence Malaria menurut Karakteristik Responden, Riskesdas
2010
309
Gambar 3.4.2.9
Persentase Penderita Malaria Positif Satu Bulan Terakhir dengan
Pengobatan Artemicinin-based Combination Therapy Efektif menurut
Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
312
Gambar 3.4.2.10 Persentase Penggunaan Obat Tradisional pada Penderita Malaria Positif
yang Tidak Menerima ACT dan Malaria Klinis Satu Bulan Terakhir
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
312
Gambar 3.4.2.11 Persentase Penderita Malaria Positif yang Tidak Menerima ACT dan
Malaria Klinis Satu Bulan Terakhir yang Menggunakan Obat Tradisional
menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
313
Gambar 3.4.3.1 Skema pemeriksaan spesimen dahak penduduk pada Riskesdas 2010 332
Gambar 3.6.1.1 Prevalensi Perokok Saat Ini Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 403
Gambar 3.6.1.2 Rata-Rata Umur Mulai Merokok Menurut Provinsi, Riskesdas 2010 414
Gambar 3.6.1.3 Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Merokok Dalam Rumah
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
414
xxxii
DAFTAR SINGKATAN
5T 5 jenis komponen ANC meliputi 1) timbang berat badan dan ukur
tinggi badan; 2) ukur tekanan darah/tensi; 3) pemberian table
tambah darah; 4) pemberian imunisasi tetanus toksoid dan 5) ukur
tinggi fundus.
AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKABA Angka Kematian Balita
AKB Angka Kematian Bayi
AKDR Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
AKG Angka Kecukupan Gizi
AKI Angka Kematian Ibu
AKI Angka Kematian Ibu
ALH Anak Lahir Hidup
AMH Anak Masih Hidup
ANC Ante Natal Care
ART Anggota Rumah Tangga
BAB Buang Air Besar
Balitbangkes Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
BB/TB Berat Badan menurut Tinggi Badan
BB/U Berat Badan menurut Umur
BP Balai Pengobatan
BPS Badan Pusat Statistik
BS Blok Sensus
BTA Basil Tahan Asam
CO Carbon Monoksida
D Diagnosis
DAM Depot Air Minum
DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
DKBM Daftar Komposisi Bahan Makanan
DPT Diphtery Pertusis Tetanus
DPT-HB Diphtery Pertusis Tetanus-Hepatitis B
DST Drug susceptibility test
EQAS External Quality Assurance Scheme
Faskes Fasilitas Kesehatan
FDC Fixed Dose Combination
G Gejala
HIV Human Immunodeficiency Virus
IMT Indeks Massa Tubuh
IMT/U Indeks Massa Tubuh menurut Umur
ISTC International standard for TB Care
JMP Joint Monitoring Program
K1 Kunjungan pertama kali.
xxxiii
K4 Kunjungan 4 kali dengan kriteria minimal sekali pada trimester
pertama, minimal sekali pada trimester kedua dan minimal dua kali
pada trimester ketiga.
KB Keluarga Berencana
KEPK Komisi Etik Penelitian Kesehatan
KF Kunjungan Nifas
KIA Kesehatan Ibu dan Anak
KIA Kesehatan Ibu dan Anak
KMS Kartu Menuju Sehat
KMS Bumil Kartu Menuju Sehat Ibu Hamil
KN1 Kunjungan Neonatus 1
KN2 Kunjungan Neonatus 2
KN3 Kunjungan Neonatus 3
LQAS Lot Quality Sampling Assesment
M.tb Mycobacterium tuberculosis
MDG Millenium Development Goals
MDGs Millenium Development Goals
MDR Multi Drug Ressistant
Nakes Tenaga Kesahatan
NTB Nusa Tenggara Barat
NTT Nusa Tenggara Timur
OAT Obat Anti Tuberculosis
ODHA Orang dengan HIV/AIDS
P2PL Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
PAH Penampungan Air Hujan
PAM Perusahaan Air Minum
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDBK Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
Penasun Pengguna Narkoba Suntik
PJT Penanggung Jawab Teknis
PNS Pegawai Negeri Sipil
Polindes Pos Bersalin Desa
Polri Polisi Republik Indonesia
PONED Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergency Dasar
Poskesdes Pos Kesehatan Desa
Posyandu Pos Pelayanan Terpadu
PPI Program Pengembangan Imunisasi
PPM Puskesmas Pelaksana Mandiri
PPOK Penyakit Paru Obstruktif Kronik
PPS Petugas Pengumpul Spesimen
PRM Puskesmas Rujukan Mikroskopik
PUGS Pedoman Umum Gizi Seimbang
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu Puskesmas Pembantu
PWS KIA Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
xxxiv
RS Rumah Sakit
RSB Rumah Sakit Bersalin
RT Rumah Tangga
SP Sensus Penduduk
SPAL Sarana Pembuangan Air Limbah
Subdit Sub Direktorat
TB Tuberkulosis
TB/U Tinggi Badan menurut Umur
TNI Tentara Nasional Indonesia
Trimester Tiga bulanan
TT Tetanus toksoid
TT Tidak Tahu
UKP Umur Perkawinan Pertama
VCT Voluntary HIV Counseling and Testing
WHO World Health Organization
WNPG Wydia Karya Pangan dan Gizi
XDR Extensively Drug Ressistant
ZN Ziehl Neelsen
1
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Visi Kementerian Kesehatan RI adalah “Masyarakat Sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Sedangkan misinya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; melindungi kesehatan
masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu, dan berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI adalah “Meningkatkan pelayanan kesehatan yang
merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada
upaya promotif dan preventif”. Untuk itu diperlukan data kesehatan baik yang berbasis fasilitas
maupun komunitas yang dikumpulkan secara berkesinambungan.
Dalam upaya menyediakan data kesehatan yang berkesinambungan maka Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas). Riskesdas merupakan Riset Kesehatan berbasis komunitas yang
dirancang dapat berskala nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Riskesdas ini direncanakan akan
dilaksanakan secara periodik, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian program
kesehatan, sekaligus sebagai bahan untuk perencanaan kesehatan.
Pada tahun 2007, Riskesdas pertama telah dilakukan, meliputi indikator kesehatan utama, yaitu
status kesehatan (penyebab kematian, angka kesakitan, angka kecelakaan, angka disabilitas, dan
status gizi), kesehatan lingkungan (lingkungan fisik), konsumsi rumahtangga, pengetahuan-sikapperilaku
kesehatan (Flu Burung, HIV/AIDS, perilaku higienis, penggunaan tembakau, minum alkohol,
aktivitas fisik, perilaku konsumsi makanan) dan berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan
(akses, cakupan, mutu layananan, pembiayaan kesehatan), termasuk sampel darah anggota rumah
tangga, kecuali bayi, pada sub sampel daerah perkotaan.
Hasil Riskesdas 2007 telah banyak dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan
penyelenggara program kesehatan baik di pusat dan daerah., Selain telah digunakan sebagai bahan
penyusunan RPJMN 2010-2014, data Riskesdas juga telah digunakan sebagai dasar penyusunan
Indek Pembangunan Kesehatan (IPKM) yang berguna untuk membuat ranking kabupaten/kota
berdasarkan hasil pembangunan kesehatan serta sebagai dasar Penanggulangan Daerah
Bermasalah Kesehatan (PDBK).
Riskesdas ke dua dilaksanakan pada tahun 2010. Pelaksanaan Riskesdas ke dua ini memfokuskan
pada pengumpulan data untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target Millenium
Development Goals (MDGs), dengan dua pertimbangan yaitu, (1) Data yang banyak tersedia
untuk mengukur pencapaian target indikator MDGs, sampai dengan saat ini, adalah data yang
berbasis fasilitas. Salah satu kelemahan dari data ini adalah kurang dapat memberi gambaran
tentang realitas permasalahan kesehatan di masyarakat. Sayangnya Riskesdas pertama tahun 2007
tidak banyak menyediakan data berbasis masyarakat yang dapat digunakan untuk mengukur
indikator MDGs. Oleh karena itu, tahun 2010 merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan
Rikesdas ke dua dengan fokus data MDGs, sebelum evaluasi target MDGs yang akan dilakukan
tahun 2015. Dengan demikian, hasil Riskesdas ke dua akan sangat bermanfaat untuk penyusunan
strategi 5 tahun mendatang dalam percepatan pencapaian target MDGs. (2) Tahun 2010 bertepatan
dengan tahun pelaksanaan pertemuan puncak Majelis Umum PBB untuk mengevaluasi pencapaian
target MDGs. Pada pertemuan tersebut, Indonesia akan berpartisipasi dan melaporkan status
pencapaian target MDGsnya. Untuk dapat melaporkan situasi yang mencerminkan keadaan
2
sebenarnya, maka data yang telah banyak tersedia dari fasilitas perlu dilengkapi dengan data yang
berbasis masyarakat.
1.2. Ruang Lingkup Riskesdas 2010
Seperti telah diuraikan sebelumnya, fokus Riskesdas 2010 ini adalah untuk mengumpulkan data
berbasis masyarakat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi indikator MDGs kesehatan.
Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel rumah tangga dengan jumlah yang memadai untuk
mewakili gambaran nasional dan propinsi.
1.3. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian untuk Riskesdas 2010 yaitu:
1) Berapakah tingkat pencapaian target MDGs kesehatan Indonesia pada tahun 2010 ?
2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat pencapaian target MDGs kesehatan
Indonesia pada tahun 2010?
1.4. Tujuan Riskesdas 2010
Tujuan umum adalah memperoleh gambaran pencapaian target indikator MDG khusus kesehatan
pada tahun 2010 berdasarkan Provinsi dan Nasional.
Tujuan khususnya adalah untuk:
1) Menilai status pencapaian target MDGs kesehatan Indonesia pada tahun 2010 di tingkat
nasional dan provinsi,
2) Memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status pencapaian target MDGs
kesehatan Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.
3
1.5. Kerangka Pikir
Gambar 1.1.Kerangka pikir Riskesdas 2010 dikembangkan dari Gabungan Sistem Kesehatan WHO dengan konsep model BLUM
FUNGSI SISTEM KESEHATAN TUJUAN SISTEM KESEHATAN
-------: tidak dikumpulkan dalam Riskesdas MDGs
Target MDGs
Ketanggapan
Sistem Kesehatan
Manajemen Sumber
daya
Akses Pelayanan
Kesehatan Derajat Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan Pemerataan & Keadilan
Pembiayaan Kesehatan
- Status Gizi
- Kesehatan Reproduksi
- Kesehatan Bayi dan Balita
- Kesehatan Ibu
- Morbiditas Malaria dan TB,
- Pendidikan, Pekerjaan, Status Ekonomi
- Pengetahuan, Perilaku
- Konsumsi individu
Sanitasi Lingkungan
Visi, Misi,
strategi dan
kebijakan
4
1.6. Alur Pikir Riskesdas 2010
Alur pikir (Gambar 1.2) ini secara skematis menggambarkan enam tahapan penting dalam
Riskesdas 2007 dan 2010. Keenam tahapan ini terkait erat dengan ide dasar Riskesdas untuk
menyediakan data kesehatan yang valid, reliable, comparable, serta dapat menghasilkan
estimasi yang dapat mewakili rumah tangga dan individu sampai ke tingkat kabupaten/kota
provinsi. Siklus yang dimulai dari Tahapan 1 hingga Tahapan 6 menggambarkan sebuah
system thinking yang seyogyanya berlangsung secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil Riskesdas 2010 bukan saja harus mampu menjawab pertanyaan
kebijakan, namun harus memberikan arah bagi pengembangan pertanyaan kebijakan
berikutnya.
Untuk menjamin appropriateness dan adequacy dalam konteks penyediaan data kesehatan
yang valid, reliable dan comparable, maka pada setiap tahapan Riskesdas 2010 dilakukan
upaya penjaminan mutu yang ketat. Substansi pertanyaan, pengukuran dan pemeriksaan
Riskesdas 2010 mencakup data kesehatan yang mengadaptasi sebagian pertanyaan World
Health Survey yang dikembangkan oleh the World Health Organization. Dengan demikian,
berbagai instrumen yang dikembangkan untuk Riskesdas 2010 mengacu pada berbagai
instrumen yang telah ada dan banyak digunakan oleh berbagai bangsa di dunia (61 negara).
Instrumen dimaksud dikembangkan, diuji dan dipergunakan untuk mengukur berbagai aspek
kesehatan termasuk didalamnya input, process, output dan outcome kesehatan.
5
Gambar 1.2.
Alur Pikir Riskesdas 2010
Policy
Questions
Research
Questions
Riskesdas
2010
1. Indikator
• Status gizi
• Kesehatan Ibu
• Kesehatan Bayi dan
Anakbalita
• Morbiditas malaria dan
tuberkulosis
• Sanitasi lingkungan
• Konsumsi Individu
• Pengetahuan dan
Perilaku
•
• Pembiayaan
6. Laporan
• Tabel Dasar
• Hasil Pendahuluan
Nasional
• Hasil Pendahuluan
Provinsi
• Hasil Akhir Nasional
• Hasil Akhir Provinsi
2. Disain Alat
Pengumpul Data
• Kuesioner wawancara,
pengukuran,
pemeriksaan
• Validitas
• Reliabilitas
• Acceptance
5. Statistik
• Deskriptif
• Bivariat
• Multivariat
• Uji Hipotesis
3. Pelaksanaan
Riskesdas 2010
• Pengembangan
manual Riskesdas
• Pengembangan modul
pelatihan
• Pelatihan pelaksana
• Penelusuran sampel
• Pengorganisasian
• Logistik
• Pengumpulan data
• Supervisi / bimbingan
teknis
4. Manajemen Data
Riskesdas 2010
• Editing
• Entry
• Cleaning follow up
• Perlakuan terhadap
missing data
• Perlakuan terhadap
outliers
• Consistency check
• Analisis syntax
appropriateness
• Pengarsipan
6
1.7. Pengorganisasian Riskesdas 2010
Dasar hukum persiapan Riskesdas 2010 adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 312/Menkes/SK/V/2009, tanggal 4 Mei 2009 tentang Tim Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) (Lampiran B).
Organisasi persiapan pelaksanaan Riskesdas 2010 dikukuhkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan No. HK.0204/2/2870/2009, tanggal
13 Mei 2009 tentang Tim Penyelenggaraan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (Lampiran C).
Organisasi pengumpulan data Riskesdas 2010 adalah sebagai berikut:
1. Di tingkat pusat dibentuk Tim Penasehat, Tim Pengarah, Tim Pakar, Tim Teknis, Tim
Manajemen dan Tim Pelaksana Pusat :
• Tim Penasehat terdiri dari Menkes dan Kepala BPS dan Pejabat eselon I
Kementerian Kesehatan.
• Tim Pengarah terdiri dari Kabadan, Pejabat eselon I, eselon II Kementerian
Kesehatan dan sektor terkait.
• Tim Pakar terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing.
• Tim Teknis terdiri dari Pejabat eselon II, Peneliti di lingkungan Badan Litbangkes
dan BPS
• Tim Manajemen terdiri dari Pejabat eselon II, eselon III Badan Litbangkes
• Tim Pelaksana Pusat membentuk Koordinator Wilayah (korwil), setiap korwil yang
akan mengkoordinir beberapa provinsi.
2. Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas Provinsi:
• Tim Pelaksana di tingkat provinsi diketuai oleh Kadinkes Provinsi, Kasubdin Bina
Program, Peneliti Badan Litbangkes, dan Kasie Litbang/ Kasie Puldata Dinkes
Provinsi.
3. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas Kabupaten/Kota :
• Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/ kota diketuai oleh Kadinkes Kabupaten,
Kasubdin Bina Program tingkat kabupaten, Peneliti Badan Litbangkes, Politeknik
Kesehatan (Poltekkes), dan Kasie Litbangda.
Di tingkat kabupaten/ kota dibentuk tim pengumpul dan manajemen data. Setiap tim
pengumpul data mencakup 2 BS (50 Rumah Tangga). Tiap tim pengumpul data terdiri
dari 4 orang yang diketuai oleh seorang ketua tim (Katim). Kualifikasi tim pengumpul dan
manajemen data termasuk Katim, minimal mempunyai pendidikan D3 Kesehatan.
Tenaga pengumpul dan manajemen data direkrut dari Poltekkes, STIKES, Universitas
(Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, Fakultas
Kedokteran Gigi), dll. Di beberapa daerah yang kekurangan tenaga pengumpul dan
manajemen data digunakan staf dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan persetujuan
kepala bidang masing-masing untuk dibebaskan dari tugas rutin.
7
1.8. Manfaat Riskesdas 2010
Manfaat Penelitian
1) Dapat digunakan untuk mengevaluasi status pencapaian target MDGs kesehatan dan
menyusun strategi percepatan pencapaian target MDGs kesehatan.
2) Dapat digunakan sebagai bahan advokasi pembangunan kesehatan yang berbasis
bukti.
3) Dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian lanjutan yang menggunakan
data berbasis masyarakat
1.9. Persetujuan Etik Riskesdas 2010
Pelaksanaan Riskesdas tahun 2010, telah memperoleh persetujuan etik dari Komisi Etik
Penelitian Kesehatan (KEPK), Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Persetujuan
etik, naskah penjelasan serta formulir Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan)
dapat dilihat pada Lampiran.
8
BAB 2. METODOLOGI RISKESDAS
2.1. Desain
Riskesdas adalah sebuah survei dengan desain cross sectional. Riskesdas 2010 terutama
dimaksudkan untuk menggambarkan masalah kesehatan penduduk di seluruh pelosok
Indonesia, yang terwakili oleh penduduk di tingkat nasional dan provinsi dan berorientasi
untuk mengetahui pencapaian indikator kesehatan terkait MDGs.
2.2. Lokasi
Sampel Riskesdas 2010 mewakili nasional dan 33 provinsi yang tersebar di 441
Kabupaten/Kota dari total 497 Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa catatan berkenaan
dengan lokasi adalah sebagai berikut:
a) Dalam proses pengumpulan data, terjadi 43 pergantian BS dari 2800 BS yang telah
ditetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah rumah tangga dari BS semula terpilih kurang
dari 25 RT, artinya rumah tangga yang akan menjadi sampel untuk setiap BS tidak
terpenuhi dengan kriteria yang sudah ditetapkan
b) Ada 1 kabupaten di Provinsi Papua (Kabupaten Nduga) yang tidak dapat dikunjungi dalam
periode waktu pengumpulan data Riskesdas.
2.3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam Riskesdas 2010 adalah seluruh rumah tangga biasa yang mewakili 33
provinsi. Sampel rumah tangga dalam Riskesdas 2010 dipilih berdasarkan listing Sensus
Penduduk (SP) 2010. Proses pemilihan rumah tangga dilakukan BPS dengan two stage
sampling, sama dengan metode pengambilan sampel Riskesdas 2007/Susenas 2007. Berikut
ini adalah uraian singkat proses penarikan sampel dimaksud.
Penarikan sampel Blok Sensus
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Riskesdas memilih BS yang telah dikumpulkan SP
2010. Pemilihan BS dilakukan sepenuhnya oleh BPS dengan memperhatikan status ekonomi,
dan rasio perkotaan/perdesaan. Untuk sampel biomedis, penarikan sampel dilakukan secara
stratified random sampling dengan strata berdasarkan besarnyaangka prevalensi malaria dan
TB-paru hasil Riskesdas 2007. Secara nasional jumlah sampel yang dipilih untuk kesehatan
masyarakat adalah sebesar 2.800 BS dengan 70.000 rumah tangga, sedang untuk sampel
biomedis adalah sebesar 823 BS dengan 20.575 rumah tangga. Dari setiap provinsi diambil
sejumlah BS yang representative (mewakili) rumah tangga/anggota rumah tangga di provinsi
tersebut. Riskesdas 2010 berhasil mengumpulkan data dari seluruh BS kecuali 2 BS di
Kabupaten Nduga, Papua. Dengan demikian dari 2800 BS yang terpilih, 2798 BS yang
berhasil dikunjungi (99,9%). Jumlah sampel BS, Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga
yang dapat dikunjungi disetiap propinsi dapat dilihat pada table 2.1. dan 2.2.
9
Tabel 2.1.
Distribusi sampel kesehatan masyarakat dan biomedis yang dapat dikunjungi menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Blok Sensus Target
Sampel Kesehatan Masyarakat
yang dikunjungi
Sampel Biomedis yang
dikunjungi
Kesehatan
Masyarakat
Pemeriksaan
Laboratorium
Blok
Sensus
Rumah
Tangga
Anggota
Rumah
Tangga
Blok
Sensus
Rumah
Tangga
Anggota
Rumah
Tangga
Aceh 53 30 53 1.318 5.109 30 746 2.896
Sumatera Utara 128 72 128 3.116 12.340 72 1.739 6.751
Sumatera Barat 54 17 54 1.350 5.344 17 425 1.662
Riau 66 21 66 1.641 6.521 21 522 2.058
Jambi 40 22 40 999 3.822 22 550 2.168
Sumatera Selatan 83 27 83 2.072 8.108 27 675 2.575
Bengkulu 29 29 29 725 2.698 29 725 2.698
Lampung 86 28 86 2.149 7.705 28 700 2.505
Kep. Bangka Belitung 23 23 23 575 2.052 23 575 2.052
Kep. Riau 28 10 28 678 2.322 10 246 835
DKI Jakarta 111 12 111 2.662 9.040 12 288 970
Jawa Barat 494 52 494 12.280 42.399 52 1.283 4.364
Jawa Tengah 343 37 343 8.531 29.635 37 918 3.019
DI Yogyakarta 54 6 54 1.350 4.345 6 150 467
Jawa Timur 410 43 410 10.187 35.560 43 1.063 3.542
Banten 117 12 117 2.851 10.966 12 300 1.110
Bali 49 6 49 1.223 4.516 6 150 558
Nusa Tenggara Barat 64 36 64 1.600 5.603 36 900 3.101
Nusa Tenggara Timur 50 50 50 1.242 5.550 50 1.242 5.550
Kalimantan Barat 53 30 53 1.319 4.775 30 746 2.615
Kalimantan Tengah 35 20 35 874 3.086 20 500 1.685
Kalimantan Selatan 50 17 50 1.236 4.250 17 415 1.420
Kalimantan Timur 46 15 46 1.140 4.212 15 374 1.311
Sulawesi Utara 38 13 38 941 3.151 13 320 1.071
Sulawesi Tengah 34 34 34 845 3.116 34 845 3.116
Sulawesi Selatan 85 28 85 2.119 8.330 28 700 2.635
Sulawesi Tenggara 33 12 33 825 3.403 12 300 1.299
Gorontalo 23 14 23 575 2.176 14 350 1.315
Sulawesi Barat 22 8 22 550 2.107 8 200 697
Maluku 23 23 23 572 2.398 23 572 2.398
Maluku Utara 19 19 19 473 1.999 19 473 1.999
Papua Barat 22 22 22 526 2.129 22 526 2.129
Papua 35 35 33 756 2.621 33 756 2.621
Indonesia 2.800 823 2.798 69.300 251.388 821 20.274 75.192
10
Table 2.2
Distribusi Rumah tangga dan Anggota rumah tangga sampel kesehatan masyarakat yang
dapat dikunjungi (respon rate) menurut propinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Jumlah
Blok Sensus
Dikunjungi
Jumlah Rumah Tangga Anggota Rumah Tangga
Target Dikunjungi
Respon
rate
(%)
Jumlah
yang
terdata
Diwawancara
Respon
Rate
(%)
Aceh 53 1.325 1.318 99,5 5.302 5.109 96,4
Sumatera Utara 128 3.200 3.116 97,4 12.967 12.340 95,2
Sumatera Barat 54 1.350 1.350 100,0 5.545 5.344 96,4
Riau 66 1.650 1.641 99,5 6.818 6.521 95,6
Jambi 40 1.000 999 99,9 4.048 3.822 94,4
Sumatera Selatan 83 2.075 2.072 99,9 8.548 8.108 94,9
Bengkulu 29 725 725 100,0 2.795 2.698 96,5
Lampung 86 2.150 2.149 100,0 8.322 7.705 92,6
Kep. Bangka Belitung 23 575 575 100,0 2.325 2.052 88,3
Kep. Riau 28 700 678 96,9 2.508 2.322 92,6
DKI Jakarta 111 2.775 2.662 95,9 9.661 9.040 93,6
Jawa Barat 494 12.350 12.280 99,4 44.812 42.399 94,6
Jawa Tengah 343 8.575 8.531 99,5 31.694 29.635 93,5
DI Yogyakarta 54 1.350 1.350 100,0 4.425 4.345 98,2
Jawa Timur 410 10.250 10.187 99,4 36.319 35.560 97,9
Banten 117 2.925 2.851 97,5 11.985 10.966 91,5
Bali 49 1.225 1.223 99,8 4.609 4.516 98,0
Nusa Tenggara Barat 64 1.600 1.600 100,0 5.696 5.603 98,4
Nusa Tenggara Timur 50 1.250 1.242 99,4 6.037 5.550 91,9
Kalimantan Barat 53 1.325 1.319 99,5 5.420 4.775 88,1
Kalimantan Tengah 35 875 874 99,9 3.399 3.086 90,8
Kalimantan Selatan 50 1.250 1.236 98,9 4.529 4.250 93,8
Kalimantan Timur 46 1.150 1.140 99,1 4.411 4.212 95,5
Sulawesi Utara 38 950 941 99,1 3.357 3.151 93,9
Sulawesi Tengah 34 850 845 99,4 3.451 3.116 90,3
Sulawesi Selatan 85 2.125 2.119 99,7 9.004 8.330 92,5
Sulawesi Tenggara 33 825 825 100,0 3.571 3.403 95,3
Gorontalo 23 575 575 100,0 2.356 2.176 92,4
Sulawesi Barat 22 550 550 100,0 2.252 2.107 93,6
Maluku 23 575 572 99,5 2.766 2.398 86,7
Maluku Utara 19 475 473 99,6 2.307 1.999 86,6
Papua Barat 22 550 526 95,6 2.349 2.129 90,6
Papua 33 825 756 91,6 2.922 2.621 89,7
Indonesia 2.798 69.950 69.300 99,1 266.510 251.388 94,3
Penarikan sampel Rumah Tangga /Anggota Rumah Tangga
Dari setiap blok sensus terpilih kemudian dipilih 25 (dua puluh lima) rumah tangga secara
acak sederhana (simple random sampling). Pemilihan sampel rumah tangga ini dilakukan oleh
Penanggung Jawab Tehnis Kabupaten yang sudah dilatih.
11
Penarikan sampel Biomedis
Sampel untuk pengukuran biomedis merupakan sub-sampel dari 2800 BS yang mewakili
nasional atau sejumlah 823 BS. Pada BS yang terpilih untuk biomedis, rumah tangganya dan
anggota rumah tangganya selain dikumpulkan variabel kesehatan masyarakat juga dilakukan
pemeriksaan biomedis. Untuk pemeriksaan malaria, seluruh anggota rumah tangga dari 823
BS dilakukan pengambilan darah, dan anggota rumah tangga usia 15 tahun keatas dilakukan
pengambilan sputum/dahak pagi dan sewaktu untuk pemeriksaan TB paru.
2.4. Variabel
Berbagai pertanyaan terkait dengan indikator MDG bidang kesehatan dioperasionalisasikan
menjadi pertanyaan riset dan akhirnya dikembangkan menjadi variabel yang dikumpulkan
dengan menggunakan berbagai cara. Dalam Riskesdas 2010 terdapat kurang lebih 315
variabel yang tersebar dalam 2 (dua) jenis kuesioner (lihat file terlampir), dengan rincian
variabel pokok sebagai berikut:
1) Kuesioner rumah tangga (RKD10.RT) yang terdiri dari:
a. Blok I tentang pengenalan tempat (11 variabel);
b. Blok II tentang keterangan rumah tangga (4 variabel);
c. Blok III tentang keterangan pengumpul data (6 variabel);
d. Blok IV tentang anggota rumah tangga (13 variabel);
e. Blok V tentang fasilitas pelayanan kesehatan (18 variabel);
f. Blok VI tentang sanitasi lingkungan (20 variabel);
g. Blok VII tentang Pengeluaran Rumah Tangga (39 variabel)
2) Kuesioner individu (RKD10.IND), yang terdiri dari:
a. Blok VIII ini dikelompokkan menjadi
i. Blok VIII-A tentang identifikasi responden (4 variabel);
ii. Blok VIII-B tentang penyakit menular: Malaria (10 variabel), TB paru (9
variabel)
iii. Blok VIII-C tentang pengetahuan dan perilaku (22 variabel)
iv. Blok VIII-D tentang kesehatan reproduksi, yang terdiri dari 6 sub-blok:
1. Da. Masa reproduksi perempuan (6 variabel)
2. Db Fertilitas (11 variabel)
3. Dc Alat/cara KB (8 variabel)
4. Dd Kehamilan, persalinan, pemeriksaan sesudah melahirkan
(41 variabel)
12
5. De Keguguran dan Kehamilan yang tidak diinginkan (10
variabel)
6. Perilaku seksual (6 variabel)
v. Blok VIII-E tentang kesehatan anak , yang terdiri dari 2 sub-blok:
vi. Kesehatan bayi dan anak balita (22 variabel);
vii. ASI dan MP-ASI (10 variabel)
b. Blok IX tentang konsumsi makanan individu (jumlah variabel tergantung
makanan yang dikonsumsi;
c. Blok X tentang pengukuran tinggi/panjang badan dan berat badan (5 variabel)
d. Blok XI tentang Pemeriksaan laboratorium (7 variabel).
2.5. Alat Pengumpul Data dan Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data Riskesdas 2010 menggunakan alat dan cara pengumpul data dengan
rincian sebagai berikut:
1) Pengumpulan data rumah tangga dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan
Kuesioner RKD10.RT dan Pedoman Pengisian Kuesioner
a. Responden untuk Kuesioner RKD10.RT adalah Kepala Keluarga atau Ibu
rumah Tangga atau Anggota Rumah Tangga yang dapat memberikan
informasi.
b. Dalam Kuesioner RKD10.RT terdapat keterangan tentang apakah seluruh
anggota rumah tangga diwawancarai langsung, didampingi, diwakili, atau
sama sekali tidak diwawancarai.
2) Pengumpulan data individu pada berbagai kelompok umur dilakukan dengan teknik
wawancara menggunakan Kuesioner RKD10.IND dan Pedoman Pengisian Kuesioner.
a. Responden untuk Kuesioner RKD10.IND adalah setiap anggota rumah tangga.
b. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berusia kurang dari 15 tahun,
dalam kondisi sakit maka wawancara dilakukan terhadap anggota rumah
tangga yang menjadi pendampingnya.
3) Untuk data tinggi badan diukur dengan alat ukur tinggi badan “Multifungsi” dengan
kapasitas ukur 2 meter dan ketelitian 0,1 cm. Untuk data berat badan diukur dengan
timbangan berat badan digital merk “AND”, yang dikalibrasi setiap hari. Pengukuran
tinggi badan dan berat badan dilakukan dengan menggunakan pedoman pengukuran.
4) Untuk data biomedis, hasil pemeriksaan darah malaria dan sputum dikumpulkan
dengan menggunakan formulir tersendiri (form M1, M2, T1, T2, Mt1, MT2).
13
2.6. Manajemen Data
Proses manajemen data Riskesdas 2010 terdiri dari Receiving Batching, Edit, Entri,
Penggabungan Data, Cleaning, dan Imputasi. Seluruh kegiatan tersebut
membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan. Proses manajemen data dilakukan di
lokasi pengumpulan data dan juga dipusat yaitu di Balitbangkes Jakarta. Proses
yang dilakukan di lokasi pengumpulan data adalah Receiving Batching, Edit, Entri,
pengiriman data, sedangkan proses lainnya dilakukan oleh tim manajemen data di
Pusat. Tim Manajemen Data yang dipusatkan di Jakarta mengkoordinir manajemen
data Riskesdas 2010 secara keseluruhan, baik proses maupun asal data. Terobosan
manajemen data Riskesdas 2010 adalah hasil entri di lokasi pengumpulan data dikirim ke
tim manajemen data melalui email dan laporan kemajuan pengumpulan data dan
manajemen data dapat dikomunikasikan dan dilihat dalam web. Urutan kegiatan
manajemen data secara rinci sebagai berikut.
2.6.1 Receiving Batching
Proses Receiving Batching adalah pencatatan penerimaan kuesioner hasil wawancara.
Pencatatan dilakukan pada elektronik file yang berisi tentang identitas wilayah yang telah
diwawancarai, jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga yang diwawancarai
dan jumlah yang telah dientri. Manfaat dari proses ini untuk mencocokkan konsistensi
jumlah data yg diwawancarai, dientri, dikirim, dan diterima oleh tim manajemen data.
Selain itu untuk memantau sampel yang belum diwawancarai. Hal ini untuk menghindari
adanya data yang hilang karena proses-proses input atau pengiriman elektronik.
2.6.2 Editing
Pengumpulan data Riskesdas 2010 dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari empat
pewawancara dan salah satunya merangkap menjadi Ketua Tim. Tim tersebut didampingi
oleh penanggung jawab teknis (PJT) Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai supervisor
yang terlibat langsung di lapangan selama kurang lebih satu bulan.
Dalam pelaksanaan pengumpulan data Riskesdas 2010, editing merupakan salah satu mata
rantai yang secara potensial dapat menjadi kontrol kualitas data. Editing mulai dilakukan
oleh supervisor atau PJT Kabupaten/ Kota semenjak pewawancara selesai melakukan
wawancara dengan responden. PJT Kabupaten/ Kota harus memahami makna dan alur
pertanyaan.
PJT Kabupaten/Kota melakukan editing kuesioner meliputi pemeriksaan kembali kelengkapan
jawaban, termasuk konsistensi alur jawaban, untuk setiap responden pada setiap Blok
Sensus. Kelengkapan jawaban dan konsistensi alur jawaban, antara lain seperti :
• Semua pertanyaan terisi sesuai dengan kelompok kriteria yang ditentukan, contoh
pertanyaan kesehatan reproduksi hanya diperuntukkan bagi perempuan berumur 15-
59 tahun.
• Blok pemeriksaan dan pengukuran sudah terisi
• Memeriksa kesesuaian kode bahan makanan
• Kelengkapan formulir TB dan formulir Malaria (T1 dan T2), termasuk stiker nomor
laboratorium, sebelum dilakukan entri data.
14
2.6.3 Entry
Program entri data Riskesdas 2010 dikembangkan menggunakan software CSPro 4.0.
Program entri tersebut mencakup kuesioner Rumah Tangga, individu, Konsumsi, dan
Pemeriksaan Malaria-TB yang dapat diintegrasikan. Entri Data kuesioner kesmas dan hasil
pemeriksaan RDT malaria dilakukan oleh tim pengumpul data di lokasi pengumpulan data.
Sedangkan data hasil pemeriksaan spesimen TB dari PRM di-entri oleh PJT Kabupaten/Kota.
Hasil pemeriksaan apusan darah tebal malaria dilakukan oleh Tim Puslitbang Biomedis dan
Farmasi di Jakarta, maka entri data juga dilakukan oleh tim tersebut.
Pertanyaan pada kuesioner Riskesdas 2010 ditujukan untuk responden dengan berbagai
kelompok umur yang berbeda. Kuesioner tersebut juga banyak mengandung skip
questions (pertanyaan lompatan) yang secara teknis memerlukan ketelitian untuk
menjaga konsistensi dari satu blok pertanyaan ke blok pertanyaan berikutnya. Oleh
karena itu maka dibuat program entri yang diperkuat dengan batasan-batasan entri secara
komputerisasi. Prasyarat ini menjadi penting untuk menekan kesalahan entri. Hasil
pelaksanaan entri data ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses manajemen
data, khususnya yang berkaitan dengan cleaning data.
Data elektronik yang berupa file hasil entri data diserahkan oleh pengumpul data kepada PJT
Kabupaten/ Kota. PJT Kabupaten/ Kota menerima data elektronik tersebut dan mengirimnya
ke Tim Manajemen Data melalui email bersama file Receiving Batching bernama “Formulir
Kontrol Data.xls”. Pengiriman dilakukan setiap selesai entry 1 (satu) Blok Sensus. Setelah
mengirim data elektronik dan file formulir kontrol data, PJT Kabupaten/Kota mengisi laporan
kemajuan (progress report) berbasis web di http://puldata.litbang.depkes.go.id/adminweb/.
Hasil kemajuan pengumpulan data, penerimaan data dan cleaning data dapat di akses melalui
web di alamat http://puldata.litbang.depkes.go.id.
2.6.4 Penggabungan Data
File-file data yang telah dikirim oleh PJT Kab/ Kota, digabung oleh tim manajemen data.
Setiap anggota tim manajemen data di Pusat, bertanggung jawab untuk menangani data
dari 1 sampai dengan 2 provinsi. Penanggungjawab data melakukan penggabungan data,
kemudian transfer data dari *.dat menjadi *.sav. Langkah selanjutnya cleaning sementara
agar dapat segera memberi umpan balik pada tim pewawancara untuk memperbaiki data.
Setelah seluruh data mempunyai status bersih sementara selesai digabung, dilanjutkan
dengan penggabungan data elektronik secara nasional. Hasil penggabungan data dari
2798 Blok Sensus terdiri dari file Rumah Tangga, file daftar Anggota Rumah Tangga, file
Individu, file bahan makanan, file kandungan bahan makanan, dan file pemeriksaan TB
paru.
2.6.5 Cleaning
Tahapan cleaning dalam manajemen data merupakan proses yang penting untuk
menunjang kualitas. Proses ini dilakukan juga dalam Riskesdas 2010. Tim Manajemen
Data di Pusat sudah melakukan cleaning awal pada data elektronik setiap provinsi pada
saatmenerima data elektronik dari PJT Kabupaten/Kota. Apabila ada data yang perlu
dikonfirmasi ke tim pengumpul data di Kabupaten, maka tim Manajemen Data Pusat akan
berkoordinasi dengan PJT Kabupaten untuk entri ulang bila perlu dan mengirimkan
kembali yang sudah diperbaiki melalui email.
Cleaning sementara hanya dilakukan pada variabel-variabel tertentu yang dianggap
sangat berisiko untuk salah. Setelah penggabungan keseluruhan provinsi, dilakukan
cleaning variabel secara keseluruhan.
15
Tim Manajemen Data menyediakan pedoman khusus untuk melakukan cleaning data
Riskesdas. Perlakuan terhadap missing values, no responses, outliers amat menentukan
akurasi dan presisi dari estimasi yang dihasilkan Riskesdas 2010.
2.6.6 Imputasi
Imputasi adalah proses untuk penanganan data-data missing dan outlier. Tim Manajemen
Data melakukan imputasi data elektronik secara nasional. Pada data Riskesdas 2010
imputasi dilakukan untuk data-data kontinyu yang outlier. Sedangkan data missing hanya
ada pada pertanyaan Blok Perilaku Seksual dan tetap dipertahankan missing dengan
keterangan tidak bersedia menjawab.
2.7. Keterbatasan Data Riskesdas 2010
Keterbatasan data Riskesdas 2010 mencakup keterbatasan metodologis dan keterbatasan
manajemen.
Keterbatasan metodologi
Beberapa indikator MDGs Kesehatan tidak dapat dikumpulkan dalam Riskesdas 2010 karena
besar sampel yang tidak memadai dan cara pengumpulan/pengukuran/pemeriksaan yang
tidak dapat dilaksanakan dalam survai kesehatan rumah tangga, yaitu :
a. Angka Kematian Bayi AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka
Kematian Ibu (AKI)
b. Prevalensi HIV/AIDS ibu hamil yang berusia antara 15-24 tahun
c. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
d. Rasio kehadiran disekolah anak yatim piatu berusia 10-14 tahun karena
HIV/AIDS terhadap kehadirandi sekolah anak yatim piatu berusia 10-14 tahun.
e. Angka kematian karena malaria
f. Angka kematian karena TB
g. Angka kesembuhan penderita TB
Keterbatasan manajemen operasional
Beberapa keterbatasan yang disebabkan faktor manajemen antara lain adalah :
1) Blok sensus tidak terjangkau, karena ketidak-tersediaan alat transportasi menuju
lokasi dimaksud, atau karena kondisi alam yang tidak memungkinkan seperti ombak
besar. Riskesdas tidak berhasil mengumpulkan 2 blok sensus yang terpilih.
2) Sejumlah rumah tangga yang menjadi sampel ternyata tidak seluruhnya dapat
dijumpai oleh Tim Enumerator 2010. Rumah tangga yang berhasil dikunjungi
Riskesdas 2010 adalah sebanyak, 99.1% yang tersebar di seluruh kabupaten/kota
(lihat table 2.2).
3) Sejumlah anggota rumah tangga dari rumah tangga yang terpilih tidak seluruhnya bisa
diwawancarai oleh Tim Enumerator Riskesdas 2010. Pada saat pengumpulan data
dilakukan sebagian anggota rumah tangga tidak ada di tempat. Jumlah anggota
rumah tangga yang berhasil dikumpulkan adalah 99.4 persen. (lihat tabel 2.2) .
16
2.8. Pengolahan dan Analisis Data
Hasil pengolahan dan analisis data dipresentasikan pada Bab Hasil dan Pembahasan
Riskesdas yang mengikuti blok kuesioner Riskesdas. Jumlah sampel rumah tangga dan
anggota rumah tangga Riskesdas 2010 yang terkumpul seperti tercantum pada tabel 2..2.
Pada laporan ini seluruh analisis dilakukan berdasarkan jumlah sampel rumah tangga maupun
anggota rumah tangga setelah missing values dan outlier dikeluarkan. Seluruh variabel
Riskedas pada saat analisis dilakukan prosedur yang sama, yaitu mengeluarkan missing
values dan outlier serta dilakukan pembobotan sesuai dengan jumlah masing-masing sampel.
Jumlah sampel Riskesdas 2010 cukup untuk kepentingan analisis yang menberikan
gambaran nasional maupun provinsi. Pada bab hasil dari masing-masing blok menjelaskan
jumlah sampel yang digunakan untuk kepentingan analisis.
17
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan dari Riskesdas 2010 yaitu memberikan informasi terkini keadaan
kesehatan masyarakat berkaitan dengan MDG, maka hasil dan pembahasan berikut khusus
menyajikan indikator untuk menjawab goal 1, 4, 5,6, dan 7. Beberapa indikator terkait goal
dimaksud juga disajikan agar informasi yang dibahas menjadi lebih lengkap.
3.1.Gizi
3.1.1. Status Gizi
3.1.1.1. Status Gizi Balita
Cara Penilaian Status Gizi
Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Berat
badan anak ditimbang dengan timbangan digital yang memiliki presisi 0,1 kg, panjang badan
diukur dengan length-board dengan presisi 0,1 cm, dan tinggi badan diukur dengan
menggunakan microtoise dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB dan TB anak ini disajikan dalam
bentuk tiga indikator antropometri, yaitu: berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan
menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).
Untuk menilai status gizi anak, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap balita
dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku
antropometri balita WHO 2005. Selanjutnya berdasarkan nilai Z-score masing-masing
indikator tersebut ditentukan status gizi balita dengan batasan sebagai berikut :
a. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan indikator BB/U :
Gizi Buruk : Zscore < -3,0
Gizi Kurang : Zscore >= -3,0 s/d Zscore < -2,0
Gizi Baik : Zscore >= -2,0 s/d Zscore <= 2,0
Gizi Lebih : Zscore > 2,0
b. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan indikator TB/U:
Sangat Pendek: Zscore < -3,0
Pendek : Zscore >=- 3,0 s/d Zscore < -2,0
Normal : Zscore >= -2,0
c. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan indikator BB/TB:
Sangat Kurus : Zscore < -3,0
Kurus : Zscore >= -3,0 s/d Zscore < -2,0
Normal : Zscore >= -2,0 s/d Zscore < =2,0
Gemuk : Zscore > 2,0
d. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan gabungan indikator TB/U dan BB/TB:
Pendek-Kurus : Zscore TB/U < -2,0 dan ZScore BB/TB < -2,0
Pendek-Normal :Zscore TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB antara -2,0 s/d 2,0
Pendek-Gemuk :Zscore TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB > 2,0
TB Normal-Kurus :Zscore TB/U > = -2,0 dan Zscore BB/TB < -2,0
18
TB Normal-Normal :Zscore TB/U >= -2,0 dan Zscore BB/TB antara -2,0 s/d 2,0
TB Normal-Gemuk :Zscore TB/U >= -2,0 dan Zscore BB/TB > 2,0
Perhitungan angka prevalensi dilakukan sebagai berikut:
Berdasarkan indikator BB/U:
Prevalensi gizi buruk = (S Balita gizi buruk/S Balita) x 100%
Prevalensi gizi kurang =(S Balita gizi kurang/S Balita) x 100%
Prevalensi gizi baik = (S Balita gizi baik/S Balita) x 100%
Prevalensi gizi lebih =(SBalita gizi lebih/S Balita) x 100%
Berdasarkan indikator TB/U:
Prevalensi sangat pendek = (S Balita sangat pendek/S Balita) x 100%
Prevalensi pendek = (S Balita pendek/S Balita) x 100%
Prevalensi normal = (S Balita normal/S Balita) x 100%
Berdasarkan indikator BB/TB:
Prevalensi sangat kurus = (S Balita sangat kurus/S Balita) x 100%
Prevalensi kurus = (S Balita kurus/S Balita) x 100%
Prevalensi normal = (S Balita normal/S Balita) x 100%
Prevalensi gemuk = (S Balita gemuk/S Balita) x 100%
Berdasarkan gabungan indikator TB/U dan BB/TB
Prevalensi pendek-kurus = (S Balita pendek- kurus/ S Balita)x100%
Prevalensi pendek-normal =(S Balita pendek-normal/S Balita)x100%
Prevalensi pendek-gemuk =(S Balita pendek-gemuk/S Balita)x100%
Prevalensi TB normal-kurus = (S Balita normal-kurus/S Balita)x100%
Prevalensi TB normal-normal =(S Balita normal-normal/S Balita)x100%
Prevalensi TB normal-gemuk =(S Balita normal-gemuk/S Balita)x100%
Dalam laporan ini ada beberapa istilah status gizi yang digunakan, yaitu:
Berat Kurang :Istilah untuk gabungan gizi buruk dan gizi kurang (underweight)
Kependekan :Istilah untuk gabungan sangat pendek dan pendek (Stunting)
Kekurusan :Istilah untuk gabungan sangat kurus dan kurus (Wasting)
Sifat-sifat indikator status gizi
Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara UMUM. Indikator ini tidak
memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat
badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang
rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit
infeksi lain (akut).
Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya KRONIS sebagai akibat dari
keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola
asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan
anak menjadi PENDEK.
19
Indikator BB/TB dan IMT/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya AKUT sebagai
akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat), misalnya: terjadi
wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi
KURUS. Disamping untuk identifikasi masalah kekurusan dan indikator BB/TB dan IMT/U
dapat juga memberikan indikasi kegemukan. Masalah kekurusan dan kegemukan pada usia
dini dapat berakibat pada rentannya terhadap berbagai penyakit degeneratif pada usia
dewasa (Teori Barker).
MASALAH GIZI AKUT-KRONIS adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi AKUT
dan KRONIS. Sebagai contoh adalah anak yang KURUS dan PENDEK.
Status Gizi Balita menurut indikator BB/U
Pada Tabel 3.1.1.1. menyajikan prevalensi berat kurang menurut provinsi dan Gambar 3.1.1.1
menyajikan angka prevalensi berat kurang (underweight) secara nasional. Dapat dilihat bahwa
secara nasional prevalensi berat kurang pada tahun 2010 adalah 17,9 persen yang terdiri dari
4,9 persen gizi buruk dan 13,0 gizi kurang. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi
nasional tahun 2007 (18,4 persen) sudah terlihat ada penurunan. Penurunan terutama terjadi
pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4 persen tahun 2007 menjadi 4,9 persen pada tahun
2010 atau turun sebesar 0,5 persen, sedangkan prevalensi gizi kurang masih tetap sebesar
13,0 persen. Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran MDG tahun 2015 yaitu 15,5
persen maka prevalensi berat kurang secara nasional harus diturunkan minimal sebesar 2,4
persen dalam periode 2011 sampai 2015.
Dari 33 provinsi di Indonesia 18 provinsi masih memiliki prevalensi berat kurang di atas angka
prevalensi nasional yaitu berkisar antara 18,5 persen di provinsi Banten sampai 30,5 persen di
provinsi Nusa Tenggara Barat. Urutan ke 18 provinsi tersebut dari yang tertinggi sampai
terendah adalah (1) Nusa Tenggara Barat, (2) Nusa Tenggara Timur, (3) Kalimantan Barat,
(4) Kalimantan Tengah, (5) Sulawesi Tengah, (6) Papua Barat, (7) Gorontalo, (8) Maluku, (9)
Sulawesi Selatan, (10) Aceh, (11) Maluku Utara, (12) Kalimantan Selatan, (13) Sulawesi
Tenggara, (14) Sumatera Utara, (15) Sulawesi Barat, (16) Sumatera Selatan, (17) Jambi dan
(18) Banten.
Dari segi sasaran MDG 2015 sembilan provinsi memiliki prevalensi berat kurang di bawah
sasaran MDG atau sudah mencapai sasaran. Ke 9 provinsi tersebut adalah: (1) Sulawesi
Utara, (2) Bali, (3) DI Yogyakarta, (4) DKI Jakarta, (5) Jawa Barat, (6) Lampung, (7)
Kepulauan Riau, (8) Kepulauan Bangka Belitung, dan (9) Bengkulu.
Namun demikian semua provinsi di Indonesia masih memiliki prevalensi berat kurang masih di
atas batas “non-public health problem” menurut WHO yaitu 10,0 persen.
Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U
Tabel 3.1.1.2 menyajikan prevalensi kependekan (stunting) menurut provinsi dan Gambar
3.1.1.1 menyajikan angka prevalensi secara nasional. Prevalensi kependekan secara nasional
tahun 2010 sebesar 35,6 persen yang berarti terjadi penurunan dari keadaan tahun 2007
dimana prevalensi kependekan sebesar 36,8%. Prevalensi kependekan sebesar 35,6 persen
terdiri dari 18,5 persen sangat pendek dan 17,1 persen pendek. Bila dibandingkan dengan
prevalensi sangat pendek dan pendek tahun 2007 terlihat ada sedikit penurunan pada
prevalensi sangat pendek dari 18,8 persen tahun 2007 menjadi 18,5 persen tahun 2010 dan
prevalensi pendek menurun dari 18,0 persen tahun 2007 menjadi 17,1 persen tahun 2010.
20
Sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi kependekan di atas angka prevalensi nasional.
Urutan dari ke 15 provinsi tersebut dari yang memiliki prevalensi tertinggi sampai terendah
adalah: (1) Nusa Tenggara Timur, (2) Papua Barat, (3) Nusa Tenggara Barat, (4) Sumatera
Utara, (5) Sumatera Barat, (6) Sumatera Selatan, (7) Gorontalo, (8) Kalimantan Barat, (9)
Kalimantan Tengah, (10) Aceh, (11) Sulawesi Selatan, (12) Sulawesi Tenggara, (13) Maluku,
(14) Lampung, dan (15) Sulawesi Tengah.
Bila dibandingkan dengan batas “non public health problem” menurut WHO untuk masalah
kependekan sebesar 20 persen, maka semua provinsi masih dalam kondisi bermasalah
kesehatan masyarakat.
Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/TB
Tabel 3.1.1.3. menyajikan prevalensi kekurusan menurut provinsi dan Gambar 3.1.1.1.
menyajikan angka prevalensi kekurusan secara nasional. Salah satu indikator untuk
menentukan anak yang harus dirawat dalam manajemen gizi buruk adalah keadaan sangat
kurus yaitu anak dengan nilai Z-score < -3,0 SD. Prevalensi sangat kurus secara nasional
tahun 2010 masih cukup tinggi yaitu 6,0 persen dan tidak banyak berbeda dengan keadaan
tahun 2007 sebesar 6,2 persen. Demikian pula halnya dengan prevalensi kurus sebesar 7,3
persen pada tahun 2010 yang tidak berbeda banyak dengan keadaan tahun 2007 sebesar 7,4
persen. Secara keseluruhan prevalensi balita dengan BB/TB Kurus sedikit menurun dari 13,6
persen pada tahun 2007 menjadi 13,3 persen pada tahun 2010. Terdapat 19 provinsi yang
memiliki prevalensi kekurusan diatas angka prevalensi nasional. Urutan ke 19 provinsi yang
memiliki prevalensi tertinggi sampai terendah adalah: (1) Sulawesi Utara, (2) Bengkulu, (3)
DKI Jakarta, (4) DI Yogyakarta, (5) Jawa Timur, (6) Kalimantan Barat, (7) Sulawesi Tenggara,
(8) Jawa Tengah, (9) Aceh, (10) Kalimantan Tengah, (11) Jawa Barat, (12) Maluku, (13) Kep
Bangka Belitung, (14) Papua, (15) Lampung, (16) Kepulauan Riau, (17) Sumatera Utara, (18)
Papua Barat, dan (19) Jambi. Menurut UNHCR masalah kesehatan masyarakat sudah
dianggap serius bila prevalensi BB/TB Kurus antara 10,1 persen - 15,0 persen, dan dianggap
kritis bila di atas 15,0 persen. Pada tahun 2010, secara nasional prevalensi BB/TB kurus pada
balita masih 13,3 persen. Hal ini berarti bahwa masalah kekurusan di Indonesia masih
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dari 33 provinsi, ada 5 provinsi yang
masuk kategori “moderate” (prevalensi <= 10 persen), 19 provinsi termasuk kategori “serius”
(prevalensi antara 10,1 persen sampai 15 persen), dan 9 provinsi termasuk dalam kategori
kategori kritis (prevalensi >15 persen),
Berdasarkan indikator BB/TB juga dapat dilihat prevalensi kegemukan di kalangan balita.
Tabel 3.1.1.3 menyajikan prevalensi kegemukan menurut provinsi dan Gambar 3.1.1.1
menyajikan prevalensi kegemukan secara nasional. Pada tahun 2010 prevalensi kegemukan
secara nasional di Indonesia adalah 14,0 persen Terjadi peningkatan prevalensi kegemukan
yaitu dari 12,2 persen tahun 2007 menjadi 14,0 persen tahun 2010. Dua belas provinsi
memiliki masalah kegemukan di atas angka nasional. Urutan ke 12 provinsi dari prevalensi
tertinggi sampai terendah adalah: (1) DKI Jakarta, (2) Sumatera Utara, (3) Sulawesi
Tenggara, (4) Bali, (5) Jawa Timur, (6) Sumatera Selatan, (7) Lampung, (8) Aceh, (9) Riau,
(10) Bengkulu, (11) Papua Barat dan (12) Jawa Barat.
Status Gizi Balita Berdasarkan Gabungan Indikator TB/U dan BB/TB
Perlu diketahui bahwa angka prevalensi pada Tabel 3.1.1.4 mungkin berbeda dengan
prevalensi status gizi menurut TB/U atau menurut BB/TB secara tersendiri. Dalam
21
perhitungan angka prevalensi didalam Tabel 3.1.1.4 memerlukan kelengkapan data berat
badan dan tinggi badan setiap anak.
Gambar 3.1.1.2. menyajikan prevalensi status gizi gabungan indikator secara nasional dan
Tabel 3.1.1.4. menyajikan prevalensi status gizi berdasarkan gabungan indikator TB/U dan
BB/TB menurut provinsi.
Dari 74,4 persen balita yang memiliki BB/TB normal diantaranya 25,3 persen balita pendek
(kronis) dan 49,1 persen balita normal. Hal ini mengisyaratkan bahwa 25,3 persen balita
pendek-normal (kronis) memiliki berat badan yang proporsional dengan tinggi badannya,
sehingga kemungkinan sebagian dari balita ini memiliki berat badan yang kurang menurut
umurnya (berat kurang). Upaya pencegahan terhadap lahirnya balita pendek merupakan
salah satu upaya yang dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan prevalensi berat
kurang (“underweight”).
Di lain pihak terdapat 13,2 persen balita kekurusan yang terdiri dari 2,1 persen balita pendek
dan 11,1 persen balita TB normal. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sebagian anak balita
yang memiliki TB normal tapi kurus atau memiliki berat badan yang kurang menurut umurnya.
Dengan demikian penanganan masalah balita kurus dapat memberikan kontribusi terhadap
penurunan prevalensi berat kurang (“underweight”).
22
Tabel 3.1.1.1
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi menurut BB/U
Gizi buruk
(%)
Gizi kurang
(%)
Gizi baik
(%)
Gizi lebih
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 7,1 16,6 72,1 4,2 100,0
Sumatera Utara 7,8 13,5 71,1 7,5 100,0
Sumatera Barat 2,8 14,4 81,3 1,6 100,0
Riau 4,8 11,4 75,2 8,6 100,0
Jambi 5,4 14,3 76,3 4,1 100,0
Sumatera Selatan 5,5 14,4 74,5 5,6 100,0
Bengkulu 4,3 11,0 73,7 10,9 100,0
Lampung 3,5 10,0 79,8 6,8 100,0
Bangka Belitung 3,2 11,7 80,6 4,5 100,0
Kepulauan Riau 4,3 9,8 81,3 4,6 100,0
DKI Jakarta 2,6 8,7 77,7 11,1 100,0
Jawa Barat 3,1 9,9 81,6 5,4 100,0
Jawa Tengah 3,3 12,4 78,1 6,2 100,0
DI Yogyakarta 1,4 9,9 81,5 7,3 100,0
Jawa Timur 4,8 12,3 75,3 7,6 100,0
Banten 4,8 13,7 77,5 4,0 100,0
Bali 1,7 9,2 81,0 8,0 100,0
Nusa Tenggara Barat 10,6 19,9 66,9 2,6 100,0
Nusa Tenggara Timur 9,0 20,4 67,5 3,1 100,0
Kalimantan Barat 9,5 19,7 67,0 3,9 100,0
Kalimantan Tengah 5,3 22,3 69,4 2,9 100,0
Kalimantan Selatan 6,0 16,8 73,1 4,0 100,0
Kalimantan Timur 4,4 12,7 75,9 7,0 100,0
Sulawesi Utara 3,8 6,8 84,3 5,1 100,0
Sulawesi Tengah 7,9 18,6 69,1 4,4 100,0
Sulawesi Selatan 6,4 18,6 72,2 2,8 100,0
Sulawesi Tenggara 6,5 16,3 66,9 10,2 100,0
Gorontalo 11,2 15,3 69,4 4,1 100,0
Sulawesi Barat 7,6 12,9 74,9 4,7 100,0
Maluku 8,4 17,8 70,5 3,4 100,0
Maluku Utara 5,7 17,9 73,2 3,2 100,0
Papua Barat 9,1 17,4 67,3 6,2 100,0
Papua 6,3 10,0 78,4 5,3 100,0
Indonesia 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
23
Tabel 3.1.1.2
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi menurut TB/U
Sangat pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 24,2 14,8 61,1 100,0
Sumatera Utara 23,4 18,9 57,7 100,0
Sumatera Barat 14,3 18,4 67,2 100,0
Riau 19,6 12,5 67,8 100,0
Jambi 15,4 14,8 69,8 100,0
Sumatera Selatan 23,1 17,3 59,6 100,0
Bengkulu 18,3 13,3 68,4 100,0
Lampung 20,6 15,6 63,7 100,0
Bangka Belitung 12,5 16,6 71,0 100,0
Kepulauan Riau 11,4 15,5 73,1 100,0
DKI Jakarta 14,3 12,3 73,4 100,0
Jawa Barat 16,6 17,1 66,4 100,0
Jawa Tengah 16,9 17,0 66,1 100,0
DI Yogyakarta 10,2 12,3 77,5 100,0
Jawa Timur 20,9 14,9 64,1 100,0
Banten 16,5 17,0 66,5 100,0
Bali 14,0 15,3 70,7 100,0
Nusa Tenggara Barat 27,8 20,5 51,8 100,0
Nusa Tenggara Timur 30,9 27,5 41,6 100,0
Kalimantan Barat 20,7 19,0 60,3 100,0
Kalimantan Tengah 18,0 21,6 60,4 100,0
Kalimantan Selatan 15,9 19,4 64,7 100,0
Kalimantan Timur 14,4 14,7 70,9 100,0
Sulawesi Utara 12,7 15,1 72,2 100,0
Sulawesi Tengah 16,0 20,1 63,8 100,0
Sulawesi Selatan 15,8 23,1 61,1 100,0
Sulawesi Tenggara 20,8 17,0 62,2 100,0
Gorontalo 21,6 18,7 59,7 100,0
Sulawesi Barat 21,6 20,0 58,4 100,0
Maluku 16,5 21,0 62,5 100,0
Maluku Utara 14,4 15,0 70,6 100,0
Papua Barat 28,6 20,6 50,8 100,0
Papua 13,3 15,0 71,7 100,0
Indonesia 18,5 17,1 64,4 100,0
24
Tabel 3.1.1.3
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi menurut BB/TB
Sangat kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 6,3 7,9 69,6 16,2 100,0
Sumatera Utara 5,6 8,4 67,6 18,3 100,0
Sumatera Barat 4,0 4,2 83,5 8,3 100,0
Riau 9,2 8,0 66,8 16,0 100,0
Jambi 11,3 8,7 70,4 9,6 100,0
Sumatera Selatan 7,3 7,3 68,7 16,8 100,0
Bengkulu 9,7 8,1 66,7 15,5 100,0
Lampung 5,4 8,5 69,6 16,4 100,0
Bangka Belitung 1,7 5,8 82,8 9,6 100,0
Kepulauan Riau 2,0 6,0 81,4 10,6 100,0
DKI Jakarta 4,4 6,9 69,1 19,6 100,0
Jawa Barat 4,6 6,4 74,4 14,6 100,0
Jawa Tengah 6,4 7,8 71,8 14,0 100,0
DI Yogyakarta 2,6 6,5 77,3 13,6 100,0
Jawa Timur 7,3 6,8 68,8 17,1 100,0
Banten 6,2 7,9 74,2 11,7 100,0
Bali 5,2 7,9 69,4 17,5 100,0
Nusa Tenggara Barat 5,9 8,0 73,5 12,5 100,0
Nusa Tenggara Timur 6,8 6,4 74,8 11,9 100,0
Kalimantan Barat 7,6 9,1 72,5 10,8 100,0
Kalimantan Tengah 6,0 9,6 75,4 9,0 100,0
Kalimantan Selatan 8,4 7,2 74,6 9,8 100,0
Kalimantan Timur 5,8 7,1 77,6 9,6 100,0
Sulawesi Utara 2,6 6,7 82,3 8,5 100,0
Sulawesi Tengah 8,4 6,4 75,1 10,2 100,0
Sulawesi Selatan 4,8 7,2 81,1 6,9 100,0
Sulawesi Tenggara 6,2 9,6 66,1 18,1 100,0
Gorontalo 4,1 7,7 80,4 7,8 100,0
Sulawesi Barat 6,1 10,6 71,5 11,8 100,0
Maluku 6,3 6,9 78,5 8,2 100,0
Maluku Utara 6,4 11,3 77,2 5,0 100,0
Papua Barat 6,0 5,5 73,8 14,8 100,0
Papua 8,2 5,7 75,5 10,7 100,0
Indonesia 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
25
Tabel 3.1.1.4
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U & BB/TB) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi menurut TB/U & BB/TB
Pendek-
Kurus
(%)
Pendek-
Normal
(%)
Pendek-
Gemuk
(%)
Normal-
Kurus
(%)
Normal-
Normal
(%)
Normal-
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 3,1 26,1 9,2 11,2 47,2 3,2 100,0
Sumatera Utara 3,1 28,3 10,2 11,2 41,4 5,9 100,0
Sumatera Barat 1,2 25,6 5,7 6,9 59,2 1,4 100,0
Riau 1,7 20,7 7,7 15,6 46,9 7,3 100,0
Jambi 3,1 22,2 4,3 16,8 49,6 4,1 100,0
Sumatera Selatan 2,0 27,2 10,3 12,8 43,9 3,8 100,0
Bengkulu 1,2 20,8 7,7 16,2 48,1 6,0 100,0
Lampung 1,6 24,2 8,7 12,4 47,4 5,7 100,0
Bangka Belitung 2,3 22,7 4,2 5,1 61,0 4,9 100,0
Kepulauan Riau 2,1 17,9 4,9 6,0 64,3 4,8 100,0
DKI Jakarta ,4 15,8 8,4 10,8 54,5 10,1 100,0
Jawa Barat 1,4 23,4 8,4 9,4 52,7 4,8 100,0
Jawa Tengah 1,3 23,9 7,8 12,5 49,4 5,1 100,0
DI Yogyakarta ,4 16,3 5,2 8,8 61,3 8,0 100,0
Jawa Timur 1,6 24,2 9,7 12,4 46,4 5,7 100,0
Banten 2,3 24,9 6,5 11,9 50,6 3,8 100,0
Bali ,9 18,7 8,6 12,6 51,9 7,3 100,0
Nusa Tenggara Barat 5,3 36,4 6,8 9,0 40,1 2,5 100,0
Nusa Tenggara Timur 4,9 44,3 9,7 8,3 31,9 1,0 100,0
Kalimantan Barat 5,3 28,9 4,6 11,9 44,4 5,0 100,0
Kalimantan Tengah 3,9 31,1 4,6 11,7 45,1 3,6 100,0
Kalimantan Selatan 2,5 26,6 4,9 12,5 49,3 4,2 100,0
Kalimantan Timur 2,1 22,7 3,2 10,8 55,4 5,7 100,0
Sulawesi Utara 2,2 21,2 3,9 6,8 62,5 3,5 100,0
Sulawesi Tengah 4,3 25,8 5,0 10,4 51,9 2,7 100,0
Sulawesi Selatan 2,6 32,8 3,9 9,3 49,2 2,1 100,0
Sulawesi Tenggara 3,7 25,6 7,2 13,4 44,0 6,1 100,0
Gorontalo 4,5 31,5 4,7 7,0 49,6 2,9 100,0
Sulawesi Barat 4,2 29,8 6,3 13,1 42,9 3,6 100,0
Maluku 4,0 28,4 5,4 9,4 50,8 2,0 100,0
Maluku Utara 1,9 25,3 2,3 15,8 52,3 2,4 100,0
Papua Barat 2,6 37,1 9,2 8,6 38,5 4,1 100,0
Papua 2,3 22,1 4,6 11,4 54,5 5,1 100,0
Indonesia 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
26
4.9
18.5
6.0
14.0
13.0
17.1
7.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Berat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Gambar 3.1.1.1.
Prevalensi Masalah Gizi Pada Balita
Gizi Kurang
Gizi Buruk
Pendek
Sangat Pendek
Kurus
Sangat Kurus
2.1
11.1
25.3
49.1
7.6 4.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Pendek-
Kurus
TB normal-
Kurus
Pendek-
Normal
TB Normal-
Normal
Pendek-
Gemuk
TB Normal-
Gemuk
Persen
Status Gizi
Gambar 3.1.1.2.
Prevalensi Status Gizi Pada Balita Berdasarkan
Kombinasi Indikator TB/U dan BB/TB, Indonesia 2010
27
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Karakteristik Responden
Tabel 3.1.1.5, sampai dengan Tabel 3.1.1.8 menyajikan prevalensi status gizi balita
berdasarkan indikator BB/U, TB/U, BB/TB dan gabungan TB/U dan BB/TB menurut
karakteristik responden yang mencakup kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat
pendidikan kepala rumahtangga, jenis pekerjaan kepala rumahtangga, dan tingkat
pengeluaran rumahtangga per kapita. Tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita yang
disajikan dengan kuintil 1 sampai kuintil 5 mengindikasikan keadaan ekonomi rumahtangga.
Semakin tinggi kuintil semakin baik keadaan ekonomi rumahtangga dan sebaliknya semakin
rendah kuintil semakin rendah keadaan ekonomi rumahtangga.
Gambar 3.1.1.3. menyajikan prevalensi status gizi balita berdasarkan indikator BB/U, TB/U,
dan BB/TB menurut kelompok umur balita. Secara umum prevalensi berat kurang dan
kependekan memiliki pola yang sama yaitu semakin bertambah umur balita semakin tinggi
prevalensi masalah gizinya. Sebaliknya untuk masalah kekurusan dan kegemukan memiliki
pola semakin bertambah umur semakin menurun prevalensi nya.
Menurut jenis kelamin masih ditemukan bahwa prevalensi berat kurang dan kependekan pada
balita laki-laki lebih tinggi daripada prevalensi pada balita perempuan yaitu berturut-turut
sebesar 19,1 persen dan 16,7 persen (Gambar 3.1.1.4.). Sedangkan menurut tempat tinggal,
prevalensi berat kurang dan kependekan di perkotaan lebih rendah dari balita di perdesaan
yaitu berturut-turut 15,3 persen dan 20,7 persen (Gambar 3.1.1.5.).
Gambar 3.1.1.6. menyajikan hubungan prevalensi masalah gizi balita dengan tingkat
pendidikan kepala rumahtangga. Gambar 3.1.1.7. menyajikan hubungan prevalensi masalah
gizi balita dengan jenis pekerjaan kepala rumahtangga, dan Gambar 3.1.1.8. menyajikan
hubungan prevalensi masalah gizi balita dengan tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita.
Secara umum prevalensi berat kurang dan prevalensi kependekan pada balita memiliki
hubungan yang konsisten dengan ketiga karakteristik responden tersebut. prevalensi berat
kurang dan kependekan semakin rendah seiring dengan meningkatnya pendidikan kepala
rumahtangga. Hubungan prevalensi kekurusan dengan tingkat pendidikan kepala
rumahtangga tidak memiliki pola yang jelas. Kecuali pada kepala rumahtangga yang tidak
pernah sekolah, terlihat semakin tinggi pendidikan kepala rumahtangga semakin tinggi pula
prevalensi kegemukan pada balita. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah tingginya
prevalensi kegemukan pada balita dimana kepala rumahtangganya tidak pernah sekolah yaitu
16,6 persen sedikit dibawah prevalensi kegemukan balita pada kepala rumahtangga yang
berpendidikan D1 ke atas.
Beradasarkan hubungan prevalensi masalah gizi balita dengan jenis pekerjaan kepala
rumahtangga terlihat bahwa pada jenis pekerjaan yang berpenghasilan relatif tetap prevalensi
berat kurang dan prevalensi kependekan lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan
yang berpenghasilan tidak tetap. Demikian pula halnya dengan prevalensi kekurusan.
Sebaiknya, prevalensi kegemukan terlihat relatif lebih tinggi pada jenis pekerjaan
berpenghasilan tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak berpenghasilan tetap.
Hubungan antara prevalensi berat kurang, kependekan dan kekurusan dengan tingkat
pengeluaran rumahtangga per kapita terlihat jelas. Semakin baik keadaan ekonomi
rumahtangga semakin rendah prevalensi berat kurang. Pola yang sama ditunjukan pula oleh
prevalensi kependekan dan kekurusan. Tidak terdapat pola hubungan yang jelas antara
prevalensi kegemukan dengan tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita.
Prevalensi balita dengan status pendek-normal atau kronis (Tabel 3.1.1.8) memiliki pola
hubungan dengan karakteristik responden yang sama seperti pola hubungan antara
28
prevalensi balita kependekan dengan karakteristik responden. Prevalensi balita pendeknormal
lebih tinggi pada umur yang lebih tua dibanding dengan pada umur yang lebih muda.
Demikian pula pada balita perempuan prevalensi balita pendek-normal lebih rendah dari balita
laki-laki. Balita yang tinggal di perkotaan memiliki prevalensi pendek-normal lebih rendah dari
perdesaan. Hubungan prevalensi balita pendek-normal dengan pendidikan kepala
rumahtangga dan tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita menunjukan bahwa semakin
baik pendidikan kepala rumahtangga atau semakin baik keadaan ekonomi rumahtangga
semakin rendah prevalensi balita pendek-normal. Hubungannya dengan jenis pekerjaan
kepala rumahtangga menunjukkan bahwa pada jenis pekerjaan kepala rumahtangga yang
berpenghasilan tetap prevalensi pendek-normal lebih rendah dibanding dengan jenis
pekerjaan kepala rumahtangga yang tidak berpenghasilan tetap.
29
Tabel 3.1.1.5
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi menurut BB/U
Gizi buruk
(%)
Gizi
kurang
(%)
Gizi baik
(%)
Gizi lebih
(%)
Jumlah
(%)
Kelompok Umur
(Bulan)
<= 5 Bulan 4,2 7,2 82,3 6,2 100,0
6-11 Bulan 4,7 8,5 81,7 5,0 100,0
12-23 Bulan 5,2 12,1 77,2 5,6 100,0
24-35 Bulan 5,4 15,4 74,2 5,1 100,0
36-47 Bulan 5,8 14,6 73,7 5,8 100,0
>=48 Bulan 4,2 13,6 75,7 6,5 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
Jenis kelamin
Laki-laki 5,2 13,9 75,0 5,9 100,0
Prempuan 4,6 12,1 77,5 5,8 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
Tempat tinggal
Perkotaan 3,9 11,3 78,2 6,6 100,0
Perdesaan 5,9 14,8 74,2 5,1 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 6,1 13,4 75,2 5,3 100,0
Tidak tamat SD/MI 6,9 15,7 72,5 4,9 100,0
Tamat SD/MI 5,3 13,8 75,5 5,3 100,0
Tamat SLTP/MTS 5,2 14,2 75,6 5,0 100,0
Tamat SLTA/MA 3,7 11,8 78,0 6,6 100,0
Tamat D1/D2/D3/PT 3,0 7,4 80,8 8,9 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 5,9 10,0 78,9 5,1 100,0
Sekolah 9,3 4,7 86,1 ,0 100,0
Pegawai 2,7 9,7 80,3 7,4 100,0
Wiraswasta 4,3 11,9 77,5 6,4 100,0
Petani/nelayan/buruh 5,8 15,2 73,8 5,2 100,0
Lainnya 4,2 10,6 79,6 5,5 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
Tingkat Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 7,1 15,6 72,2 5,2 100,0
Kuintil 2 4,9 14,2 75,8 5,1 100,0
Kuintil 3 4,6 13,0 77,4 5,0 100,0
Kuintil 4 3,8 11,5 78,4 6,4 100,0
Kuintil 5 2,5 7,9 80,5 9,0 100,0
Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0
30
Tabel 3.1.1.6
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi menurut TB/U
Sangat
pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Kelompok Umur
(Bulan)
<= 5 Bulan 19,0 9,1 71,9 100,0
6-11 Bulan 20,7 11,4 68,0 100,0
12-23 Bulan 23,0 18,5 58,5 100,0
24-35 Bulan 22,8 18,6 58,7 100,0
36-47 Bulan 18,3 20,0 61,7 100,0
>=48 Bulan 14,0 16,9 69,1 100,0
Jumlah 18,5 17,1 64,4 100,0
Jenis kelamin
Laki-laki 19,0 18,3 62,7 100,0
Prempuan 17,9 15,9 66,1 100,0
Jumlah 18,5 17,1 64,4 100,0
Tempat tinggal
Perkotaan 16,1 15,3 68,6 100,0
Perdesaan 20,9 19,1 60,1 100,0
Jumlah 18,5 17,1 64,4 100,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 24,6 17,3 58,0 100,0
Tidak tamat SD/MI 21,2 19,9 58,8 100,0
Tamat SD/MI 20,1 18,6 61,3 100,0
Tamat SLTP/MTS 18,8 18,1 63,1 100,0
Tamat SLTA/MA 16,4 14,8 68,8 100,0
Tamat D1/D2/D3/PT 11,3 12,9 75,8 100,0
Jumlah 18,5 17,2 64,4 100,0
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 16,9 16,6 66,5 100,0
Sekolah 11,7 13,1 75,2 100,0
Pegawai 14,1 13,1 72,8 100,0
Wiraswasta 17,2 15,9 66,9 100,0
Petani/nelayan/buruh 20,9 19,1 60,1 100,0
Lainnya 15,4 17,2 67,4 100,0
Jumlah 18,5 17,2 64,4 100,0
Tingkat Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 22,6 20,5 56,9 100,0
Kuintil 2 20,8 18,1 61,1 100,0
Kuintil 3 16,9 17,0 66,0 100,0
Kuintil 4 15,3 15,4 69,3 100,0
Kuintil 5 12,8 11,3 75,9 100,0
Jumlah 18,5 17,1 64,4 100,0
31
Tabel 3.1.1.7
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/TB) Menurut Karakteristik Responden,
Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi menurut BB/TB
Sangat
kurus
Kurus Normal Gemuk Jumlah
(%) (%) (%) (%) (%)
Kelompok
Umur (Bulan)
<= 5 Bulan 9,2 8,2 59,4 23,2 100,0
6-11 Bulan 7,9 7,7 65,3 19,1 100,0
12-23 Bulan 7,1 7,6 69,6 15,7 100,0
24-35 Bulan 7,1 7,4 72,4 13,1 100,0
36-47 Bulan 5,0 6,9 76,1 12,0 100,0
>=48 Bulan 4,5 7,0 76,4 12,1 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
Jenis kelamin
Laki-laki 6,3 7,3 72,7 13,8 100,0
Prempuan 5,7 7,2 72,9 14,2 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
Tempat tinggal
Perkotaan 5,4 7,1 72,9 14,6 100,0
Perdesaan 6,6 7,4 72,6 13,4 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 6,7 6,9 69,6 16,8 100,0
Tidak tamat SD/MI 6,5 7,5 73,6 12,4 100,0
Tamat SD/MI 6,5 7,5 72,5 13,5 100,0
Tamat SLTP/MTS 6,2 7,6 72,3 13,9 100,0
Tamat SLTA/MA 5,4 6,8 74,0 13,9 100,0
Tamat D1/D2/D3/PT 4,5 7,0 71,4 17,1 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 6,1 7,7 73,5 12,7 100,0
Sekolah 4,9 ,0 95,1 0,0 100,0
Pegawai 4,5 5,3 73,7 16,5 100,0
Wiraswasta 5,8 7,3 72,7 14,1 100,0
Petani/nelayan/buruh 6,5 7,9 72,0 13,6 100,0
Lainnya 5,3 5,0 77,3 12,4 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
Tingkat
Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 6,6 8,1 71,6 13,7 100,0
Kuintil 2 6,6 7,3 72,6 13,5 100,0
Kuintil 3 6,3 6,9 73,1 13,6 100,0
Kuintil 4 5,1 7,0 73,2 14,7 100,0
Kuintil 5 4,3 6,3 74,4 14,9 100,0
Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0 100,0
32
Tabel 3.1.1.8
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U & BB/TB) Menurut Karakteristik Rumahtangga,
Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi menurut TB/U & BB/TB
Pendek-
Kurus
(%)
Pendek-
Normal
(%)
Pendek-
Gemuk
(%)
Normal-
Kurus
(%)
Normal-
Normal
(%)
Normal-
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Kelompok
Umur
(Bulan)
<= 5 Bulan 0,8 8,3 13,6 16,3 52,0 9,1 100,0
6-11 Bulan 1,4 15,5 13,1 13,0 51,9 5,0 100,0
12-23 Bulan 2,5 29,6 8,7 12,0 43,2 4,1 100,0
24-35 Bulan 2,3 30,7 7,8 12,1 43,6 3,5 100,0
36-47 Bulan 2,4 29,2 6,0 9,6 48,4 4,3 100,0
>=48 Bulan 2,1 23,3 5,7 9,7 53,9 5,3 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
Jenis
kelamin
Laki-laki 2,5 26,9 7,4 11,0 47,7 4,5 100,0
Perempuan 1,7 23,6 7,8 11,1 50,6 5,1 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
Tempat
tinggal
Perkotaan 1,7 21,5 7,4 10,7 52,8 5,9 100,0
Perdesaan 2,6 29,2 7,8 11,4 45,3 3,7 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 2,6 27,6 11,3 11,2 43,4 3,8 100,0
Tidak tamat SD/MI 3,2 30,4 7,2 10,7 44,8 3,7 100,0
Tamat SD/MI 2,3 28,4 7,7 11,7 45,9 4,0 100,0
Tamat SLTP/MTS 2,0 26,3 8,0 11,9 47,6 4,2 100,0
Tamat SLTA/MA 1,7 21,5 7,2 10,2 54,1 5,4 100,0
Tamat D1/D2/D3/PT 1,3 14,7 6,8 10,2 57,9 9,1 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 2,1 23,3 7,5 11,6 51,2 4,3 100,0
Sekolah ,0 25,9 ,0 4,9 69,2 ,0 100,0
Pegawai ,9 17,8 7,9 8,8 57,3 7,4 100,0
Wiraswasta 1,7 23,0 7,5 11,3 51,2 5,2 100,0
Petani/nelayan/ buruh 2,8 29,0 7,8 11,7 44,9 3,9 100,0
Lainnya 1,5 24,0 6,3 8,3 54,9 5,0 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
Tingkat
Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 3,2 31,7 7,9 11,7 41,7 3,8 100,0
Kuintil 2 1,9 28,5 8,1 12,0 45,8 3,8 100,0
Kuintil 3 2,2 23,5 7,7 11,0 51,3 4,3 100,0
Kuintil 4 1,6 21,0 7,3 10,4 53,8 5,9 100,0
Kuintil 5 1,1 15,2 6,5 9,3 60,1 7,8 100,0
Jumlah 2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0
33
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Berat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Status Gizi
<= 5 Bl 6-11 Bl 12-23 Bl 24-35 Bl 36-47 Bl >=48 Bl
Gambar 3.1.1.3.
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Kelompok Umur,
Riskesdas 2010
19.1
37.3
13.5 13.8
16.7
33.9
13.0 14.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Berat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Status Gizi
Laki-laki Perempuan
Gambar 3.1.1.4.
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Jenis Kelamin,
Riskesdas 2010
34
15.3
31.4
12.5 14.6
20.7
39.9
14.0 13.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Berat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Status Gizi
Perkotaan Perdesaan
Gambar 3.1.1.5.
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Tempat Tinggal,
Riskesdas 2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BB/U Kurang TB/U Pendek BB/TB Kurus BB/TB Gemuk
Persen
Status Gizi
Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI
Tamat SLTP/MTS Tamat SLTA/MA Tamat D1/D2/D3/PT
Gambar 3.1.1.6
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Pendidikan KK,
Riskesdas 2010
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Berat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Status Gizi
Sekolah Pegawai Wiraswasta
Lainnya Tidak bekerja Petani/nelayan/buruh
Gambar 3.1.1.7
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Pekerjaan
Kepala Rumahtangga
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Beerat Kurang Kependekan Kekurusan Kegemukan
Persen
Status Gizi
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Gambar 3.1.1.8
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Tingkat Pengeluaran
Rumahtangga per Kapita
Posisi Berat Badan dan Tinggi Badan Balita Indonesia Terhadap Baku WHO
2005
Gambar 3.1.1.9. menyajikan posisi rata-rata berat badan balita laki-laki dan Gambar 3.1.1.10.
menyajikan rata-rata berat badan balita perempuan Indonesia terhadap grafik baku BB/U
WHO 2005. Dalam gambar tampak bahwa rata-rata berat badan balita laki-laki dan balita
36
perempuan pada umur-umur awal terletak pada garis median WHO 2005 yang berarti masih
normal, tetapi setelah umur sekitar 6 bulan berat badan anak mulai menyimpang dan bergerak
menurun diantara garis median dan garis -2 SD baku BB/U WHO 2005 yang berarti semakin
memburuk. Semakin tua umur anak jarak penyimpangan dari garis median baku WHO 2005
semakin lebar.
Gambar 3.1.1.11. menyajikan posisi rata-rata tinggi badan balita laki-laki dan Gambar
3.1.1.12. menyajikan rata-rata tinggi badan balita perempuan Indonesia terhadap grafik baku
TB/U WHO 2005. Keadaan serupa juga tampak pada rata-rata berat badan balita laki-laki dan
perempuan. Pada umur-umur awal tinggi badan balita Indonesia terletak pada garis median
WHO 2005, tetapi setelah umur sekitar 6 bulan tinggi badan anak mulai menyimpang dan
bergerak diantara garis median dan garis -2 SD baku BB/U WHO 2005. Semakin tua umur
anak jarak penyimpangan semakin lebar. Jarak penyimpangan tinggi badan balita Indonesia
dari garis median baku TB/U WHO 2005 lebih lebar dari jarak penyimpangan berat badan
balita Indonesia dari garis median baku BB/U WHO 2005.
Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa gangguan pertumbuhan pada balita sudah
terjadi di umur-umur awal kehidupan anak, dan gangguan yang besar terjadi pada
pertumbuhan tinggi badan balita. Berat badan balita tampak menyimpang mengikuti
penyimpangan yang terjadi pada tinggi badan, yang akibatnya terlihat pada prealensi balita
TB/U pendek - BB/TB normal yang tinggi yaitu 25,3 persen lebih dari separuh prealensi balita
TB/U normal – BB/TB normal.
0
5
10
15
20
25
30
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
Berat Badan (kg)
Umur (bulan)
-2 SD
Median
+2 SD
Rata-rata berat badan anak
Gambar 3.1.1.9.
Posisi Rata-rata Berat Badan Balita Laki-laki
Pada Baku BB/U WHO-2005,
37
-2 SD
Median
+2 SD
Rata-2 BB Anak
Gambar 3.1.1.10.
Posisi Rata-rata Berat Badan Balita Perempuan
Pada Baku BB/U WHO-2005,
0
5
10
15
20
25
30
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
Berat Badan (kg)
Umur (bulan)
-2 SD
Median
+2 SD
Rata-rata berat badan anak
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
Tinggi Badan (cm)
Umur (bulan)
-2 SD
Median
+2 SD
Rata-rata tinggi badan anak
Gambar 3.1.1.11.
Posisi Rata-rata Tinggi Badan Balita Laki-laki
Pada Baku TB/U WHO-2005,
38
Gambar 3.1.1.12.
Posisi Rata-rata Tinggi Badan Balita Perempuan
Pada Baku TB/U WHO-2005,
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
Tinggi Badan (cm)
Umur (bulan)
-2 SD
+2 SD Median
Rata-rata tinggi badan anak
3.1.1.2. Status Gizi Anak Umur 6-18 Tahun
Status Gizi anak umur 6-18 tahun dikelompokan menjadi tiga kelompok umur yaitu 6-12
tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator status gizi yang digunakan untuk kelompok
umur ini didasarkan pada pengukurran antropometri berat badan (BB) dan tinggi badan (TB)
yang disajikan dalam bentuk tinggi badan menurut umur (TB/U) dan Indeks Massa Tubuh
menurut umur (IMT/U). Indeks massa tubuh anak dihitung berdasarkan rumus berikut:
Dengan menggunakan baku antropometri anak 5-19 tahun WHO 2007 dihitung nilai Z_score
TB/U dan IMT/U masing-masing anak. Selanjutnya berdasarkan nilai Z_score ini status gizi
anak dikategorikan sebagai berikut:
Berdasarkan indikator TB/U:
Sangat pendek :Z_score < -3,
Pendek :Z_score >= -3,0 s/d < -2,0 dan
Normal :Z_score >= -2,0
Berdasarkan indikator IMT/U:
Sangat kurus :Z_score < -3,0
Kurus :Z_score >= -3,0 s/d < -2,0
Normal :Z_score > =-2,0 s/d <= 2,0
Gemuk :Z_score > 2,0
( )
2
meter
kg
TB
BB
IMT =
39
Status Gizi Anak Umur 6-12 Tahun
Pada Tabel 3.1.1.9 dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi kependekan pada anak
umur 6-12 tahun adalah 35,6 persen yang terdiri dari 15,1 persen sangat pendek dan 20
persen pendek. Prevalensi kependekan terlihat terendah di provinsi Bali yaitu 15,6 persen dan
tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 58,5 persen.
Masih terdapat sebanyak 20 provinsi dengan prevalensi kependekan di atas prevalensi
nasional yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Pada Tabel 3.1.1.10 dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi kekurusan pada anak
umur 6-12 tahun adalah 12,2 persen terdiri dari 4,6 persen sangat kurus dan 7,6 persen
kurus. Prevalensi kekurusan terlihat paling rendah di provinsi Sulawesi Utara yaitu 7,5 persen
dan paling tinggi di provinsi Kalimantan Selatan yaitu 17,2 persen.
Terdapat sebanyak 15 provinsi dengan prevalensi kekurusan di atas prevalensi nasional yaitu
Provinsi Aceh, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Secara nasional masalah kegemukan pada anak umur 6-12 tahun masih tinggi yaitu 9,2
persen atau masih di atas 5,0 persen. Ada 11 provinsi yang memiliki prevalensi kegemukan di
atas prevalensi nasional, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan,
Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan
Papua Barat.
40
Tabel 3.1.1.9
Prevalensi Status Gizi Umur 6-12 Tahun (TB/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat Pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 19,3 19,5 61,1 100,0
Sumatera Utara 20,6 22,6 56,7 100,0
Sumatera Barat 11,2 24,9 63,8 100,0
Riau 19,3 20,9 59,8 100,0
Jambi 14,5 22,6 62,9 100,0
Sumatera Selatan 23,6 22,8 53,6 100,0
Bengkulu 15,0 18,4 66,6 100,0
Lampung 20,4 20,4 59,2 100,0
Bangka Belitung 10,4 18,2 71,3 100,0
Kepulauan Riau 9,7 13,9 76,4 100,0
DKI Jakarta 9,4 14,5 76,1 100,0
Jawa Barat 13,9 20,3 65,9 100,0
Jawa Tengah 14,9 19,2 65,9 100,0
DI Yogyakarta 6,8 16,3 76,9 100,0
Jawa Timur 15,3 16,0 68,7 100,0
Banten 8,8 15,1 76,1 100,0
Bali 5,0 10,6 84,4 100,0
Nusa Tenggara Barat 13,6 26,0 60,4 100,0
Nusa Tenggara Timur 25,7 32,8 41,5 100,0
Kalimantan Barat 20,2 23,4 56,4 100,0
Kalimantan Tengah 15,0 26,8 58,2 100,0
Kalimantan Selatan 14,2 27,1 58,7 100,0
Kalimantan Timur 8,8 18,7 72,5 100,0
Sulawesi Utara 8,0 19,9 72,2 100,0
Sulawesi Tengah 13,4 24,3 62,3 100,0
Sulawesi Selatan 13,2 26,9 59,9 100,0
Sulawesi Tenggara 19,0 22,7 58,3 100,0
Gorontalo 13,0 25,0 62,0 100,0
Sulawesi Barat 19,3 31,6 49,1 100,0
Maluku 12,8 24,8 62,4 100,0
Maluku Utara 8,5 21,9 69,6 100,0
Papua Barat 26,2 23,0 50,8 100,0
Papua 14,0 23,4 62,6 100,0
Indonesia 15,1 20,5 64,5 100,0
41
Tabel 3.1.1.10
Prevalensi Status Gizi Umur 6-12 Tahun (IMT/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi berdasar IMT/U
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
DI Aceh 4,6 8,3 75,5 11,6 100,0
Sumatera Utara 5,0 7,0 77,5 10,5 100,0
Sumatera Barat 3,4 7,6 85,2 3,8 100,0
Riau 7,6 6,3 75,2 10,9 100,0
Jambi 2,9 8,8 81,2 7,0 100,0
Sumatera Selatan 5,1 5,6 77,8 11,4 100,0
Bengkulu 3,6 5,3 82,2 8,9 100,0
Lampung 4,6 5,4 78,3 11,6 100,0
Bangka Belitung 2,0 7,8 83,2 7,0 100,0
Kepulauan Riau 3,7 6,8 79,9 9,7 100,0
DKI Jakarta 4,4 6,5 76,3 12,8 100,0
Jawa Barat 3,5 6,7 81,4 8,5 100,0
Jawa Tengah 5,3 8,0 75,8 10,9 100,0
DI Yogyakarta 2,7 5,9 83,5 7,8 100,0
Jawa Timur 5,3 7,5 74,8 12,4 100,0
Banten 3,9 9,5 77,5 9,2 100,0
Bali 5,9 5,6 81,4 7,1 100,0
Nusa Tenggara Barat 5,3 12,4 77,9 4,4 100,0
Nusa Tenggara Timur 6,0 11,0 78,1 4,9 100,0
Kalimantan Barat 5,5 9,1 76,7 8,7 100,0
Kalimantan Tengah 4,1 9,3 80,4 6,2 100,0
Kalimantan Selatan 5,5 11,7 76,6 6,1 100,0
Kalimantan Timur 2,6 10,7 78,2 8,6 100,0
Sulawesi Utara 2,1 5,4 86,0 6,4 100,0
Sulawesi Tengah 4,5 7,0 82,6 5,9 100,0
Sulawesi Selatan 4,2 8,4 83,5 3,9 100,0
Sulawesi Tenggara 5,4 10,0 69,9 14,7 100,0
Gorontalo 3,1 8,6 85,8 2,5 100,0
Sulawesi Barat 4,4 8,5 78,2 9,0 100,0
Maluku 4,1 9,8 84,0 2,1 100,0
Maluku Utara 3,5 5,8 87,6 3,1 100,0
Papua Barat 4,7 6,9 74,0 14,4 100,0
Papua 4,8 4,3 83,1 7,8 100,0
Indonesia 4,6 7,6 78,6 9,2 100,0
42
15.1
4.6
9.2
20.5
7.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TB/U IMT/U IMT/U
Persen
Gambar 3.1.1.13
Prevalensi Kependekan, Kekurusan dan Kegemukan
Pada Anggota Keluarga Umur 6-12 Tahun
Pendek
Sangat Pendek
Kurus
Sangat Kurus
Kegemukan
Status Gizi Anak Umur 6-12 Tahun Menurut Karakteristik Responden
Pada Tabel 3.1.1.11 dan Tabel 3.1.1.12 serta Gambar 3.1.1.14 sampai dengan Gambar
3.1.1.18. disajikan hubungan antara prevalensi kependekan dan kekurusan pada anak 6-12
tahun dengan karakteristik responden. Dapat dilihat bahwa menurut Jenis kelamin, prevalensi
kependekan pada anak laki laki lebih tinggi yaitu 36,5 persen daripada anak perempuan yaitu
34,5 persen. Sedangkan menurut tempat tinggal, prevalensi anak kependekan di perkotaan
sebesar 29,3 persen lebih rendah dari anak di pedesaan yaitu 41,5 persen. Prevalensi
kependekan terlihat semakin rendah dengan meningkatnya pendidikan kepala rumahtangga.
Pada pendidikan rendah (SD dan tidak pernah sekolah) prevalensi kependekan lebih tinggi
dibandingkan dengan prevalensi kependekan pada kepala rumahtangga yang berpendidikan
SLTP ke atas. Prevalensi kependekan terlihat paling rendah pada rumahtangga dengan
kepala rumahtangga yang bekerja sebagai pegawai yaitu sebesar 23,2 persen dan tertinggi
pada kepala rumahtangga yang sekolah yaitu sebesar 48,0 persen. Prevalensi kependekan
terlihat semakin menurun dengan meningkatnya status ekonomi rumahtangga. Prevalensi
tertinggi (45,6 persen) terlihat pada keadaan ekonomi rumahtangga yang terendah (kuintil 1)
dan prevalensi terendah (21,7 persen) pada keadaa ekonomi rumahtangga yang tinggi (kuintil
5).
Demikian pula halnya dengan prevalensi kekurusan, terlihat pada anak laki laki lebih tinggi
yaitu 13,2 persen daripada anak perempuan yaitu 11,2 persen. Menurut tempat tinggal
prevalensi kekurusan di perkotaan sedikit lebih rendah dari anak di perdesaan yaitu berturutturut
sebesar 11,9 persen dan 12,5 persen. Prevalensi kekurusan berhubungan terbalik
dengan pendidikan kepala rumahtangga yaitu semakin tinggi pendidikan kepala rumahtangga
semakin rendah prevalensi kekurusan. Prevalensi kekurusan terlihat paling rendah pada
rumahtangga yang kepala rumahtangganya yang berpendidikan tamat D1 ke atas yaitu 8,9
43
persen. Sedangkan menurut jenis pekerjaan kepala rumahtangga terlihat paling tinggi pada
jenis pekerjaan berpenghasilan tidak tetap (petani/nelayan/buruh) yaitu sebesar 12,8 persen
dan paling rendah pada rumahtangga dengan kepala rumahtangga yang sekolah yaitu 4
persen. Prevalensi kekurusan juga berhubungan terbalik dengan keadaan ekonomi
rumahtangga, semakin baik keadaan ekonomi rumahtangga semakin rendah prevalensi
kekurusannya. terlihat semakin menurun dengan meningkatnya status ekonomi rumahtangga.
Pada keadaan ekonomi rumahtangga terendah terlihat prevalensi kekurusan tertinggi yaitu
13,2 persen dan pada keadaan ekonomi rumahtangga yang tertinggi prevalensinya 9,2
persen.
Prevalensi kegemukan pada anak laki-laki umur 6-12 tahun lebih tinggi dari prevalensi pada
anak perempuan yaitu berturut-turut sebesar 10,7 persen dan 7,7 persen. Berdasarkan
tempat tinggal prevalensi kegemukan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan
prevalensi di perdesaan yaitu berturut-turut sebesar 10,4 persen dan 8,1 persen. Prevalensi
kegemukan terlihat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan kepala
rumahtangga. Pada pendidikan kepala rumahtangga SD kebawah prevalensi kegemukan
pada anak umur 6-12 tahun berkisar dari 7,6 persen sampai 8,3 persen, sedangkan pada
pendidikan kepala rumahtangga SLTP keatas berkisar dari 9,5 persen sampai 14,2 persen.
Prevalensi kegemukan pada anak umur 6-12 tahun tidak memiliki hubungan yang jelas
dengan jenis pekerjaan kepala rumahtangga, namun prevalensi tertinggi dijumpai pada anak
yang kepala rumahtangganya yang bekerja sebagai pegawai berpenghasilan tetap (11,3
persen) dan terkecil pada anak yang kepala rumahtangganya sedang sekolah (6,8 persen).
Dengan keadaan ekonomi rumahtangga terlihat hubungan dimana semakin meningkat
keadaan ekonomi rumahtangga semakin tinggi prevalensi kegemukan pada anak 6-12 tahun.
Prevalensi kegemukan tertingi terlihat pada rumahtangga dengan keadaan ekonomi tertinggi
(kuintil 5).
44
Tabel 3.1.1.11
Prevalensi Status Gizi (TB/U) Umur 6-12 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat Pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Jenis Kelamin
Laki-laki 15,6 20,9 63,5 100,0
Perempuan 14,5 20,0 65,5 100,0
Jumlah 15,1 20,5 64,5 100,0
Tempat tinggal
Kota 12,2 17,1 70,7 100,0
Desa 17,8 23,7 58,4 100,0
Jumlah 15,1 20,5 64,5 100,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 19,7 24,2 56,1 100,0
Tidak tamat SD/MI 18,3 23,6 58,1 100,0
Tamat SD/MI 17,1 22,9 60,0 100,0
Tamat SLTP/MTS 15,2 21,0 63,8 100,0
Tamat SLTA/MA 11,1 16,2 72,7 100,0
Tamat D1/D2/D3 9,1 14,2 76,7 100,0
Jumlah 15,1 20,5 64,5 100,0
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 13,5 19,4 67,1 100,0
Sekolah 18,0 30,0 51,9 100,0
Pegawai 9,6 13,7 76,7 100,0
Wiraswasta 13,6 18,2 68,2 100,0
Petani/nelayan/buruh 17,6 23,7 58,7 100,0
Lainnya 12,1 18,6 69,4 100,0
Jumlah 15,1 20,5 64,5 100,0
Tingkat Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 20,6 25,0 54,3 100,0
Kuintil 2 16,8 21,5 61,7 100,0
Kuintil 3 13,2 20,1 66,7 100,0
Kuintil 4 10,9 17,7 71,4 100,0
Kuintil 5 8,4 13,3 78,3 100,0
Jumlah 15,1 20,5 64,5 100,0
45
Tabel 3.1.1.12
Prevalensi Status Gizi (IMT/U) Umur 6-12 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi berdasar IMT/U
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Jenis
Kelamin
Laki-laki 5,1 8,1 76,2 10,7 100,0
Perempuan 4,0 7,2 81,1 7,7 100,0
Jumlah
4,6
7,6
78,6
9,2
100,0
Tempat
tinggal
Kota 4,2 7,7 77,7 10,4 100,0
Desa 4,9 7,6 79,4 8,1 100,0
Jumlah
4,6
7,6
78,6
9,2
100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 4,4 7,6 79,6 8,3 100,0
Tidak tamat SD/MI 5,4 8,7 78,3 7,6 100,0
Tamat SD/MI 4,6 7,7 79,4 8,3 100,0
Tamat SLTP/MTS 4,8 7,9 77,9 9,5 100,0
Tamat SLTA/MA 4,4 7,2 78,4 10,0 100,0
Tamat D1/D2/D3 2,9 6,0 76,9 14,2 100,0
Jumlah
4,6
7,6
78,6
9,2
100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 4,8 7,8 76,9 10,6 100,0
Sekolah 0,0 4,1 89,1 6,8 100,0
Pegawai 3,3 6,2 79,2 11,3 100,0
Wiraswasta 4,6 7,6 77,4 10,4 100,0
Petani/nelayan/buruh 4,9 7,9 79,2 8,0 100,0
Lainnya 3,9 7,4 79,8 8,9 100,0
Jumlah
4,6
7,6
78,6
9,2
100,0
Tingkat
Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 5,2 8,0 78,1 8,7 100,0
Kuintil 2 5,1 8,0 78,9 7,9 100,0
Kuintil 3 4,6 8,0 78,9 8,5 100,0
Kuintil 4 4,0 7,2 79,1 9,7 100,0
Kuintil 5 3,1 6,1 77,7 13,1 100,0
Jumlah 4,6 7,6 78,6 9,2 100,0
46
15.6 14.5
5.1 4.0
10.7
7.7
20.9
20.0
8.1
7.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Persen
Gambar 3.1.1.14
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 6-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
12.2
17.8
4.2 4.9
10.4
8.1
17.1
23.7
7.7 7.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Persen
Gambar 3.1.1.15
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 6-12 TahunMenurut Tempat Tinggal
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Persen
Gambar 3.1.1.16
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 6-12 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
0
10
20
30
40
50
60
Persen
Gambar 3.1.1.17
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 6-12 Tahun Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
48
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Persen
Gambar 3.1.1.18
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 6-12 Tahun Menurut Pengeluaran Rumahtangga per Kapita
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
Status Gizi Anak Umur 13-15 Tahun
Pada Tabel 3.1.1.13 dan Tabel 3.1.1.14 menyajikan prevalensi kependekan dan kekurusan
pada anak umur 13-15 tahun. Dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi kependekan
pada anak umur 13 -15 tahun adalah 35,2 persen terdiri dari 13,1 persen sangat pendek dan
22,1 persen pendek. Prevalensi kependekan terlihat paling rendah di provinsi Kepulauan Riau
yaitu 17,6 persen dan paling tinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 59,1 persen.
Sebanyak 13 provinsi dengan prevalensi kekurusan di bawah prevalensi nasional yaitu
provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Utara dan Papua. Sebanyak 20 provinsi lainnya masih memiliki prevalensi di atas angka
Nasional.
Pada Tabel 3.1.1.14 dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi kekurusan pada anak
umur 13-15 tahun adalah 10,1 persen terdiri dari 2,7 persen sangat kurus dan 7,4 persen
kurus. Prevalensi kekurusan terlihat paling rendah di provinsi Sulawesi Tengah yaitu 4,8
persen dan paling tinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 20,1 persen.
Terdapat sebanyak 12 provinsi dengan prevalensi anak Kurus (IMT/U) di atas prevalensi
nasional yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Banten,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Pada tingkat nasional prevalensi kegemukan pada anak umur 13-15 tahun adalah sebesar 2,5
persen. Ada 15 provinsi yang memiliki prevalensi kegemukan pada anak 13-15 tahun di atas
prevalensi nasional, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu,
Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali,
49
Kalimantan selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua.
Hanya satu provinsi yang memiliki prevalensi kegemukan di atas 5 persen yaitu Papua.
Tabel 3.1.1.13
Prevalensi Status Gizi Umur 13-15 Tahun (TB/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat Pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 16,3 28,2 55,5 100,0
Sumatera Utara 17,9 27,3 54,8 100,0
Sumatera Barat 13,1 26,6 60,3 100,0
Riau 13,4 23,2 63,4 100,0
Jambi 18,9 21,1 60,1 100,0
Sumatera Selatan 15,6 22,2 62,2 100,0
Bengkulu 14,1 18,3 67,6 100,0
Lampung 23,2 23,4 53,5 100,0
Bangka Belitung 4,1 23,9 72,0 100,0
Kepulauan Riau 4,6 13,0 82,5 100,0
DKI Jakarta 4,7 15,4 79,9 100,0
Jawa Barat 12,9 21,9 65,1 100,0
Jawa Tengah 12,3 21,3 66,5 100,0
DI Yogyakarta 4,6 15,5 79,9 100,0
Jawa Timur 10,5 20,2 69,3 100,0
Banten 8,6 13,2 78,2 100,0
Bali 7,3 10,5 82,2 100,0
Nusa Tenggara Barat 11,1 22,6 66,4 100,0
Nusa Tenggara Timur 26,9 32,2 40,9 100,0
Kalimantan Barat 15,7 29,5 54,8 100,0
Kalimantan Tengah 12,6 28,6 58,8 100,0
Kalimantan Selatan 9,7 30,3 60,0 100,0
Kalimantan Timur 11,9 24,1 64,0 100,0
Sulawesi Utara 6,7 17,1 76,1 100,0
Sulawesi Tengah 16,3 24,0 59,7 100,0
Sulawesi Selatan 12,3 24,1 63,6 100,0
Sulawesi Tenggara 23,4 21,9 54,8 100,0
Gorontalo 13,3 27,0 59,7 100,0
Sulawesi Barat 18,8 36,0 45,2 100,0
Maluku 10,8 31,8 57,4 100,0
Maluku Utara 17,0 18,7 64,3 100,0
Papua Barat 28,3 18,7 53,0 100,0
Papua 12,7 19,2 68,0 100,0
Indonesia 13,1 22,1 64,9 100,0
50
Tabel 3.1.1.14
Prevalensi Status Gizi Umur 13-15 Tahun (IMT/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi berdasar IMT
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 1,7 3,9 92,0 2,4 100,0
Sumatera Utara 2,6 5,3 89,2 3,0 100,0
Sumatera Barat 4,9 7,9 84,5 2,7 100,0
Riau 2,4 6,4 89,0 2,2 100,0
Jambi 0,9 5,3 90,1 3,7 100,0
Sumatra Selatan 2,6 7,6 87,4 2,3 100,0
Bengkulu 1,4 7,2 87,7 3,7 100,0
Lampung 1,9 7,1 88,8 2,2 100,0
Bangka Belitung 3,0 3,1 90,9 3,0 100,0
Kepulauan Riau 2,3 6,7 88,6 2,4 100,0
DKI Jakarta 3,5 6,1 86,1 4,2 100,0
Jawa Barat 2,8 6,0 88,7 2,5 100,0
Jawa Tengah 1,9 8,0 87,3 2,8 100,0
DI Yogyakarta 3,1 7,6 86,8 2,6 100,0
Jawa Timur 2,5 7,3 88,2 2,0 100,0
Banten 2,0 10,2 84,4 3,4 100,0
Bali 2,4 6,3 88,2 3,1 100,0
Nusa Tenggara Barat 6,5 10,9 81,3 1,3 100,0
Nusa Tenggara Timur 5,5 14,6 79,4 0,4 100,0
Kalimantan Barat 3,8 10,8 83,8 1,5 100,0
Kalimantan Tengah 3,1 5,3 90,7 1,0 100,0
Kalimantan Selatan 4,9 10,9 81,2 3,0 100,0
Kalimantan Timur 2,5 6,2 88,3 3,0 100,0
Sulawesi Utara 0,7 5,3 90,5 3,4 100,0
Sulawesi Tengah 0,9 3,9 94,4 0,8 100,0
Sulawesi Selatan 3,5 10,1 84,8 1,6 100,0
Sulawesi Tenggara 3,4 6,6 86,2 3,9 100,0
Gorontalo 2,0 6,8 88,9 2,3 100,0
Sulawesi Barat 2,6 5,0 90,3 2,1 100,0
Maluku 3,7 10,3 85,3 0,6 100,0
Maluku Utara 1,6 6,3 91,0 1,1 100,0
Papua Barat 3,3 10,8 84,0 1,9 100,0
Papua 3,5 10,2 80,6 5,6 100,0
Indonesia 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
51
13.1
2.7
2.5
22.1
7.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TB/U IMT/U IMT/U
Persen
Gambar 3.1.1.19
Prevalensi Kependekan, Kekurusan dan Kegemukan
Pada Anggota Keluarga Umur 13-15 Tahun
Pendek
Sangat Pendek
Kurus
Sangat Kurus
Kegemukan
Status Gizi Anak Umur 13-15 Tahun Menurut Karakteristik Responden
Pada Tabel 3.1.1.15, Tabel 3.1.1.16 serta Gambar 3.1.1.20 sampai dengan Gambar 3.1.1.24
disajikan prevalensi kependekan dan kekurusan dalam hubungannya dengan karakteristik
responden.
Dari Tabel 3.1.1.15 terlihat bahwa menurut Jenis kelamin, prevalensi kependekan pada anak
laki laki lebih tinggi daripada prevalensi pada anak perempuan yaitu berturut-turut 37,6 persen
32,5 persen. Sedangkan menurut tempat tinggal prevalensi kependekan di perkotaan lebih
rendah daripada prevalensi kependekan di perdesaan yaitu berturut-turut sebesar 27,9 persen
dan 42,7 persen.
Prevalensi kependekan berhubungan terbalik dengan pendidikan kepala rumahtangga yaitu
semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumahtangga semakin tinggi prevalensi
kependekan dan sebaliknya. Prevalensi kependekan tertinggi terlihat pada kepala
rumahtangga yang tidak pernah sekolah dan terendah pada kepala rumahtangga yang
berpendidikan D1 ke atas. Pada pendidikan kepala rumahtangga SD ke bawah prevalensi
kependekan antara 39,7 persen sampai 45,3 persen, sedangkan pada pendidikan kepala
rumahtangga SLTP ke atas berkisar antara 18,2 persen sampai 32,9 persen.
Jika dilihat hubungannya dengan jenis pekerjaan kepala rumahtangga maka prevalensi
kependekan tertinggi ditemukan pada rumahtangga petani/nelayan/buruh yaitu sebesar 42,9
persen dan terendah pada rumahtangga yang kepala rumahtangganya bekerja sebagai
pegawai berpenghasilan tetap yaitu sebesar 21,1 persen. Prevalensi kependekan juga terlihat
berhubungan terbalik dengan keadaan ekonomi rumahtangga, semakin tinggi keadaan
ekonomi rumahtangga semakin rendah prevalensi kependekan dan sebaliknya. Pada
keadaan ekonomi rumahtangga terendah ditemukan prevalensi kependekan tertinggi yaitu
52
47,5 persen dan pada keadaan ekonomi rumahtangga tertinggi ditemukan sebesar 20,3
persen.
Pada Tabel 3.1.1.16 dapat dilihat bahwa prevalensi kekurusan pada anak laki-laki umur 13 -
15 tahun lebih tinggi dibandingkan pada anak perempuan yaitu berturut-turut sebesar 12,4
persen dan 7,7 persen. Sedangkan menurut tempat tinggal, prevalensi kekurusan di
perkotaan lebih rendah dari prevalensi kekurusan di perdesaan yaitu berturut-turut 9,8 persen
dan 10,5 persen. Dalam hubungannya dengan pendidikan kepala rumahtangga, terlihat
prevalensi kekurusan semakin rendah dengan meningkatnya pendidikan kepala rumahtangga.
Pada pendidikan kepala rumahtangga SD ke bawah prevalensi kekurusan antara 10,1 persen
sampai 11,8 persen, sedangkan pada pendidikan kepala rumahtangga SLTP ke atas berkisan
antara 6,5 persen sampai 9,9 persen.
Prevalensi kekurusan terlihat paling tinggi pada rumahtangga dengan kepala keluarga yang
tidak bekerja yaitu sebesar 12,4 persen yang diiukti oleh rumahtangga yang kepala
rumahtangganya bekerja sebagai petani/nelayan/buruh yaitu sebesar 11,4 persen, sedangkan
yang terendah terlihat pada rumahtangga yang kepala tumahtangganya bekerja sebagai
pegawai berpenghasilan tetap yaitu sebesar 8,0 persen.
Prevalensi kekurusan juga terlihat semakin menurun dengan meningkatnya status ekonomi
rumahtangga. Prevalensi kekurusan tertinggi terlihat pada keadaan ekonomi rumahtangga
terendah (kuintil 1) yaitu 11,7 persen, dan terendah terlihat pada keadaan ekonomi
rumahtangga tertinggi (kuintil 5) yaitu sebesar 8,2 persen.
Seperti halnya dengan anak umur 6-12 tahun, pada kelompok anak umur 13-15 tahun juga
memiliki ciri prevalensi kegemukan yang lebih tinggi pada anak laki-laki disbanding anak
perempuan yaitu berturut-turut 2,9 persen dan 2,0 persen. Demikian pula dalam kaitannya
dengan tempat tinggal, prevalensi kegemukan lebih tinggi di perkotaan disbanding dengan di
perdesaan yaitu berturut-turut sebesar 3,2 persen dan 1,7 persen. Prevalensi kegemuka pada
anak 13-15 tahun juga terlihat meningkat sejalan dengan meningkatnya pendidikan kepala
rumahtangga. Prevalensi kegemukan terendah terlihat pada anak dengan kepala
rumahtangga tidak pernah sekolah (1,8 persen), dan tertinggi pada anak dengan kepala
rumahtangga berpendidikan D1 ke atas (4,4 persen). Menurut jenis pekerjaan kepala
rumahtangga, prevalensi kegemukan anak umur 13-15 tahun tinggi pada kepala rumahtangga
yang bekerja sebagai pegawai berpenghasilan tetap (4,1 persen) dan sebagai wiraswasta (3,2
persen) dan terendah pada kepala rumatangga yang sedang sekolah (0,0 persen).
Berdasarkan keadaan ekonomi rumahtangga terlihat kecenderungan semakin meningkat
keadaan ekonomi semakin tinggi prevalensi kegemukan pada anak 13-15 tahun. Prevalensi
kegemukan terendah terlihat pada rumahtangga yang keadaan ekonominya terendah (1,4
persen) dan tertinggi pada rumahtangga dengan keadaan ekonomi tertinggi (4,3 persen).
53
Tabel 3.1.1.15
Prevalensi Status Gizi (TB/U) Umur 13-15 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat
Pendek(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Jenis
Kelamin
Laki-laki 15,6 22,0 62,5 100,0
Perempuan 10,3 22,2 67,5 100,0
Jumlah 13,1 22,1 64,9 100,0
Tempat
tinggal
Perkotaan 9,4 18,5 72,1 100,0
Perdesaan 16,9 25,8 57,3 100,0
Jumlah 13,1 22,1 64,9 100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 20,0 25,3 54,8 100,0
Tidak tamat SD/MI 15,8 26,1 58,0 100,0
Tamat SD/MI 15,2 24,5 60,4 100,0
Tamat SLTP/MTS 11,4 21,5 67,1 100,0
Tamat SLTA/MA 8,7 17,1 74,2 100,0
Tamat D1/D2/D3 7,3 14,9 77,9 100,0
Jumlah 13,1 22,1 64,9 100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 12,1 20,8 67,0 100,0
Sekolah 6,8 23,0 70,2 100,0
Pegawai 7,2 13,9 78,9 100,0
Wiraswasta 9,6 19,6 70,8 100,0
Petani/nelayan/buruh 17,0 25,9 57,1 100,0
Lainnya 8,8 18,7 72,5 100,0
Jumlah 13,1 22,1 64,9 100,0
Tingkat
Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 20,5 27,0 52,6 100,0
Kuintil 2 13,6 25,1 61,3 100,0
Kuintil 3 10,8 21,0 68,2 100,0
Kuintil 4 7,6 18,6 73,8 100,0
Kuintil 5 7,3 13,0 79,7 100,0
Jumlah 13,1 22,1 64,9 100,0
54
Tabel 3.1.1.16
Prevalensi Status Gizi (IMT) Umur 13-15 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi berdasar IMT
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Jenis
Kelamin
Laki-laki 3,7 8,7 84,8 2,9 100,0
Perempuan 1,7 6,0 90,3 2,0 100,0
Jumlah 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
Tempat
tinggal
Perkotaan 2,6 7,2 87,0 3,2 100,0
Perdesaan 2,9 7,6 87,8 1,7 100,0
Jumlah 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 3,0 8,7 86,6 1,8 100,0
Tidak tamat SD/MI 3,5 8,3 86,2 2,0 100,0
Tamat SD/MI 2,7 7,4 87,8 2,1 100,0
Tamat SLTP/MTS 2,9 7,0 87,3 2,8 100,0
Tamat SLTA/MA 2,4 7,4 87,3 2,9 100,0
Tamat D1/D2/D3 1,4 5,1 89,1 4,4 100,0
Jumlah 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 3,2 9,2 85,1 2,5 100,0
Sekolah 3,0 4,2 92,8 ,0 100,0
Pegawai 2,1 5,9 87,9 4,1 100,0
Wiraswasta 2,5 7,6 86,7 3,2 100,0
Petani/nelayan/buruh 2,9 7,5 87,8 1,8 100,0
Lainnya 3,2 6,9 87,8 2,1 100,0
Jumlah 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
Tingkat Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 3,3 8,4 86,9 1,4 100,0
Kuintil 2 2,7 7,9 86,8 2,6 100,0
Kuintil 3 2,5 6,7 88,6 2,2 100,0
Kuintil 4 2,7 7,6 86,7 3,0 100,0
Kuintil 5 2,0 5,2 88,5 4,3 100,0
Jumlah 2,7 7,4 87,4 2,5 100,0
55
15.6
10.3
3.7 1.7 2.9 2.0
22.0
22.2
8.7
6.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Persen
Gambar 3.1.1.20
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 13-15 TahunMenurut Jenis Kelamin
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
9.4
16.9
2.6 2.9 3.2 1.7
18.5
25.8
7.2 7.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Persen
Gambar 3.1.1.21
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 13-15 TahunMenurut Tempat Tinggal
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Persen
Gambar 3.1.1.22
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 13-15 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Persen
Gambar 3.1.1.23
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 13-15 Tahun Menurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
57
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Persen
Gambar 3.1.1.24
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 13-15 Tahun Menurut Pengeluaran Rumahtangga per Kapita
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun
Pada Tabel 3.1.1.17 dan Gambar 3.1.1.25 dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi
kependekan pada remaja umur 16 -18 tahun adalah 31,2 persen terdiri dari 7,2 persen sangat
pendek dan 24,0 persen pendek. Prevalensi kependekan terlihat paling rendah di provinsi Bali
yaitu 8,5 persen dan paling tinggi di provinsi Kalimantan Tengah yaitu 57,4 persen.
Terdapat 10 provinsi dengan prevalensi kependekan di bawah prevalensi nasional yaitu
Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Banten, Bali, Nusa Tenggara barat dan Maluku. Selebihnya sebanyak 23 provinsi memiliki
prevalensi kependekan di atas prevalensi nasional.
Pada Tabel 3.1.1.18 dapat dilihat bahwa secara nasional prevalensi kekurusan pada remaja
umur 16-18 tahun adalah 8,9 persen terdiri dari 1,8 persen sangat kurus dan 7,1 persen
kurus. Prevalensi kekurusan terlihat paling rendah di provinsi Sulawesi Utara yaitu 3,6 persen
dan paling tinggi di provinsi DI Yogyakarta yaitu 13,8 persen.
Terdapat sebanyak 13 provinsi dengan prevalensi kekurusan di atas prevalensi nasional yaitu
Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Prevalensi kegemukan pada anak 16-18 tahun secara nasional masih kecil yaitu 1,4 persen.
Terdapat 11 provinsi yang memiliki prevalensi kegemukan pada remaja 16-18 tahun diatas
prevalensi nasional, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta,
Jawa barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo,
58
Papua barat dan Papua. Namun demikian, prevalensi kegemukan pada remaja 16-18 tahun
di semua provinsi masih di bawah 5,0%.
Tabel 3.1.1.17
Prevalensi Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun (TB/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat Pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 10,1 27,2 62,7 100,0
Sumatera Utara 11,6 28,2 60,2 100,0
Sumatera Barat 7,1 25,9 67,0 100,0
Riau 9,0 25,0 66,0 100,0
Jambi 6,7 27,7 65,5 100,0
Sumatera Selatan 9,3 23,6 67,1 100,0
Bengkulu 9,0 22,2 68,7 100,0
Lampung 10,0 28,9 61,1 100,0
Bangka Belitung 7,8 25,5 66,7 100,0
Kepulauan Riau 7,3 26,6 66,1 100,0
DKI Jakarta 5,3 14,8 79,9 100,0
Jawa Barat 6,5 24,6 68,9 100,0
Jawa Tengah 5,8 23,9 70,3 100,0
DI Yogyakarta 1,2 16,7 82,1 100,0
Jawa Timur 5,5 18,9 75,6 100,0
Banten 3,3 13,9 82,8 100,0
Bali 3,1 5,4 91,5 100,0
Nusa Tenggara Barat 4,8 24,4 70,9 100,0
Nusa Tenggara Timur 15,0 35,7 49,3 100,0
Kalimantan Barat 13,3 27,2 59,5 100,0
Kalimantan Tengah 13,5 43,9 42,6 100,0
Kalimantan Selatan 7,9 35,8 56,3 100,0
Kalimantan Timur 7,7 28,1 64,2 100,0
Sulawesi Utara 1,4 31,8 66,9 100,0
Sulawesi Tengah 7,4 39,3 53,3 100,0
Sulawesi Selatan 7,6 30,5 61,9 100,0
Sulawesi Tenggara 14,4 28,6 57,0 100,0
Gorontalo 12,3 37,0 50,7 100,0
Sulawesi Barat 12,5 42,9 44,6 100,0
Maluku 6,1 15,9 78,0 100,0
Maluku Utara 9,4 24,8 65,8 100,0
Papua Barat 18,6 29,9 51,5 100,0
Papua 8,0 26,3 65,7 100,0
Indonesia 7,2 24,0 68,8 100,0
59
Tabel 3.1.1.18
Prevalensi Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun (IMT/U)
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Status Gizi berdasar IMT/U
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Aceh 2,8 5,8 90,5 1,0 100,0
Sumatera Utara 1,4 4,6 93,1 1,0 100,0
Sumatera Barat 3,0 7,1 88,4 1,5 100,0
Riau 0,7 7,1 91,2 1,0 100,0
Jambi 2,5 3,0 93,4 1,1 100,0
Sumatera Selatan 1,2 6,6 91,2 1,0 100,0
Bengkulu 0,6 5,8 93,7 0,0 100,0
Lampung 1,3 4,2 93,8 0,7 100,0
Bangka Belitung 2,3 4,5 89,8 3,4 100,0
Kepulauan Riau 1,7 9,8 85,6 2,8 100,0
DKI Jakarta 1,8 8,6 86,8 2,7 100,0
Jawa Barat 2,0 8,0 88,0 2,1 100,0
Jawa Tengah 1,6 6,7 91,0 0,7 100,0
DI Yogyakarta 3,5 10,3 82,0 4,1 100,0
Jawa Timur 1,5 7,5 89,4 1,6 100,0
Banten 1,8 7,9 88,8 1,5 100,0
Bali 1,7 5,6 92,3 0,4 100,0
Nusa Tenggara Barat 3,3 8,6 87,0 1,1 100,0
Nusa Tenggara Timur 2,4 7,0 90,7 0,0 100,0
Kalimantan Barat 4,2 6,7 88,3 0,7 100,0
Kalimantan Tengah 1,5 7,7 90,3 0,5 100,0
Kalimantan Selatan 4,0 7,7 86,3 2,0 100,0
Kalimantan Timur 2,6 4,2 91,6 1,5 100,0
Sulawesi Utara 0,0 3,6 94,3 2,1 100,0
Sulawesi Tengah 0,5 6,3 91,9 1,3 100,0
Sulawesi Selatan 2,1 10,6 86,4 0,9 100,0
Sulawesi Tenggara 0,4 6,1 93,1 0,4 100,0
Gorontalo 2,0 5,8 89,7 2,4 100,0
Sulawesi Barat 2,3 5,7 92,1 0,0 100,0
Maluku 0,0 8,2 91,8 0,0 100,0
Maluku Utara 0,0 7,7 91,1 1,2 100,0
Papua Barat 1,8 4,4 90,5 3,3 100,0
Papua 2,3 4,7 91,3 1,6 100,0
Indonesia 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
60
7.2
1.8
1.4
24.0
7.1
0
5
10
15
20
25
30
35
TB/U IMT/U IMT/U
Persen
Gambar 3.1.1.25
Prevalensi Kependekan, Kekurusan dan Kegemukan
Pada Anggota Keluarga Umur 16-18 Tahun
Pendek
Sangat Pendek
Kurus
Sangat Kurus
Kegemukan
Status Gizi Remaja Umur 16-18 Tahun Menurut Karakteristik Responden
Pada Tabel 3.1.1.19 dan Tabel 3.1.1.20 serta Gambar 3.1.1.26 sampai dengan Gambar
3.1.30 dapat dilihat bahwa menurut Jenis kelamin prevalensi kependekan pada remaja lakilaki
umur 16-18 tahun lebih tinggi yaitu 36,3 persen dibandingkan dengan prevalensi
kependekan pada remaja perempuan yaitu 25,9 persen. Sedangkan menurut tempat tinggal,
prevalensi kependekan di perkotaan lebih rendah dari prevalensi kependekan di perdesaan
yaitu berturut-turut sebesar 24,7 persen dan 39 persen.
Menurut pendidikan kepala rumahtangga terlihat bahwa prevalensi kependekan berhubungan
terbalik dengan pendidikan kepala rumahtangga, semakin rendah pendidikan semakin tinggi
prevalensinga dan sebaliknya. Prevalensi kependekan tertinggi ditemukan pada kepala
rumahtangga yang tidak pernah sekolah yaitu 41,7 persen dan terendah pada kepala
rumahtangga yang berpendidikan D1 ke atas. Berdasarkan pekerjaan kepala rumahtangga,
prevalensi kependekan pada remaja 16-18 tahun terlihat paling rendah pada kepala
rumahtangga yang bekerja sebagai pegawai berpenghasilan tetap yaitu sebesar 20,3 persen
dan paling tinggi ditemukan pada rumahtangga dengan kepala keluarga yang bekerja sebagai
petani/nelayan /buruh yaitu sebesar 38,2 persen.
Prevalensi kependekan pada remaja 6-18 tahun semakin rendah dengan meningkatnya
keadaan ekonomi rumahtangga dan sebaliknya semakin tinggi pada keadaan ekonomi
rumahtangga yang rendah. Pendek (TB/U) terlihat semakin rendah dengan meningkatnya
status ekonomi rumahtangga. Prevalensi kependekan tertinggi terlihat pada rumahtangga
dengan keadaan ekonomi terendah yaitu 40,7 persen dan terendah pada rumahtangga
dengan keadaan ekonomi tertinggi yaitu 20,0 persen.
61
Pada Tabel 3.1.1.20 dan Gambar 3.1.1.26 sampai dengan Gambar 3.1.1.30 disajikan
prevalensi kekurusan pada remaja 16-18 tahun dalam hubungannya dengan karakteristik
responden. Dari tabel dan gambar ini terlihat bahwa prevalensi kekurusan pada remaja lakilaki
umur 16-18 tahun lebih tinggi dari prevalensi kekurusan pada remaja perempuan yaitu
berturut-turut sebesar 12,3 persen dan 5,2 persen. Sebaliknya prevalensi kegemukan relatif
lebih tinggi pada remaja perempuan dibanding dengan remaja laki-laki.
Berdasarkan tempat tinggal, prevalensi kekurusan di perkotaan lebih tinggi dari prevalensi
kekurusan di perdesaan yaitu berturut-turut sebesar 9,7 persen dan 8,0 persen, sebalinya
prevalensi kegemukan di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan. Tidak terlihat pola
hubungan yang jelas antara prevalensi kekurusan dengan pendidikan kepala rumahtangga
dimana prevalensi kekurusan hamper sama di semua tingkat pendidikan kepala rumahtangga.
Namun demikian terlihat kecenderungan meningkatnya prevalensi kegemukan pada remaja
16-18 tahun yang meningkat bersamaan dengan meningkatnya pendidikan kepala
rumahtangga.
Tidak ada pola yang jelas pada hubungan antara prevalensi kekurusan dan kegemukan
dengan jenis pekerjaan kepala rumahtangga. Hal serupa juga terlihat pada hubungan antara
prevalensi kekurusan dengan keadaan ekonomi rumahtangga yang juga memiliki pola yang
tidak jelas. Dari Gambar 3.1.1.30 terlihat kecenderungan semakin baik keadaan ekonomi
rumahtangga prevalensi kegemukan semakin meningkat.
62
Tabel 3.1.1.19
Prevalensi Status Gizi (TB/U) Umur 16-18 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Kategori Status Gizi TB/U
Sangat Pendek
(%)
Pendek
(%)
Normal
(%)
Jumlah
(%)
Jenis
Kelamin
Laki-laki 9,5 26,8 63,8 100,0
Perempuan 4,8 21,1 74,1 100,0
Jumlah 7,2 24,0 68,8 100,0
Tempat
tinggal
Perkotaan 5,2 19,5 75,2 100,0
Perdesaan 9,6 29,4 61,0 100,0
Jumlah 7,2 24,0 68,8 100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 11,1 30,6 58,3 100,0
Tidak tamat SD/MI 9,1 28,5 62,3 100,0
Tamat SD/MI 7,4 26,0 66,6 100,0
Tamat SLTP/MTS 7,0 24,6 68,4 100,0
Tamat SLTA/MA 5,0 17,3 77,8 100,0
Tamat D1/D2/D3 5,1 16,6 78,2 100,0
Jumlah 7,2 24,0 68,8 100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 5,6 21,7 72,6 100,0
Sekolah 5,3 20,4 74,4 100,0
Pegawai 4,2 16,1 79,7 100,0
Wiraswasta 6,1 20,5 73,4 100,0
Petani/nelayan/buruh 9,2 29,0 61,9 100,0
Lainnya 4,6 20,3 75,1 100,0
Jumlah 7,2 24,0 68,8 100,0
Tingkat Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 11,2 29,5 59,3 100,0
Kuintil 2 7,4 27,8 64,8 100,0
Kuintil 3 5,9 23,6 70,5 100,0
Kuintil 4 6,3 19,7 74,0 100,0
Kuintil 5 3,8 16,2 80,0 100,0
Jumlah 7,2 24,0 68,8 100,0
63
Tabel 3.1.1.20
Prevalensi Status Gizi (IMT/U) Umur 16-18 Tahun
Menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik Responden
Status Gizi berdasar IMT
Sangat Kurus
(%)
Kurus
(%)
Normal
(%)
Gemuk
(%)
Jumlah
(%)
Jenis
Kelamin
Laki-laki 2,8 9,5 86,4 1,3 100,0
Perempuan 0,8 4,4 93,3 1,5 100,0
Jumlah 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
Tempat
tinggal
Perkotaan 1,8 7,9 88,5 1,8 100,0
Perdesaan 1,9 6,1 91,2 0,9 100,0
Jumlah 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
Pendidikan
KK
Tidak pernah sekolah 1,4 7,6 91,1 0,0 100,0
Tidak tamat SD/MI 1,6 6,9 90,8 0,7 100,0
Tamat SD/MI 1,8 7,0 89,8 1,3 100,0
Tamat SLTP/MTS 2,1 6,7 89,8 1,4 100,0
Tamat SLTA/MA 2,0 7,1 88,9 2,0 100,0
Tamat D1/D2/D3 1,6 7,7 87,9 2,7 100,0
Jumlah 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
Pekerjaan
KK
Tidak bekerja 1,2 6,8 90,8 1,2 100,0
Sekolah 1,2 7,7 89,9 1,1 100,0
Pegawai 1,4 8,6 87,2 2,8 100,0
Wiraswasta 2,1 7,4 88,9 1,6 100,0
Petani/nelayan/buruh 1,8 6,5 90,9 0,9 100,0
Lainnya 2,3 7,4 88,6 1,7 100,0
Jumlah 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
Tingkat
Pengeluaran
RT per Kapita
Kuintil 1 1,9 6,4 91,3 0,4 100,0
Kuintil 2 2,1 9,1 87,9 0,9 100,0
Kuintil 3 1,8 5,9 91,2 1,0 100,0
Kuintil 4 1,8 7,2 89,0 2,0 100,0
Kuintil 5 1,4 6,6 88,9 3,1 100,0
Jumlah 1,8 7,1 89,7 1,4 100,0
64
9.5
4.8 2.8 0.8
1.3 1.5
26.8
21.1
9.5
4.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Persen
Gambar 3.1.1.26
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
5.2
9.6
1.8 1.9
1.8 0.9
19.5
29.4
7.9 6.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Persen
Gambar 3.1.1.27
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 16-18 TahunMenurut Tempat Tinggal
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
65
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Persen
Gambar 3.1.1.28
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 16-18 Tahun Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Persen
Gambar 3.1.1.29
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 16-18 TahunMenurut Pekerjaan Kepala Rumahtangga
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
66
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Persen
Gambar 3.1.1.30
Prevalensi Kependekan dan Kekurusan Pada Anggota Keluarga
Umur 16-18 TahunMenurut Pengeluaran Rumahtangga per Kapita
TB/U IMT/U IMT/U
Pendek Sangat Pendek Kurus Sangat Kurus Kegemukan
3.1.1.3. Status Gizi Dewasa
Status gizi dewasa adalah penilaian status gizi penduduk diatas 18 tahun yang dinilai dengan
Indeks Massa Tubuh (IMT). Rumus yang digunakan, sudah diuraikan pada paragraph
sebelumnya. Berikut adalah batasan IMT yang digunakan untuk menilais status gizi penduduk
dewasa sbb:
Kategori kurus IMT < 18,5
Kategori normal IMT >=18,5 - <24,9
Kategori BB lebih IMT >=25,0 - <27,0
Kategori obese IMT >=27,0
Tabel 3.1.1.21 menyajikan prevalensi penduduk usia dewasa menurut status IMT di masingmasing
provinsi. Secara nasional dapat dilihat masalah gizi pada penduduk dewasa di atas 18
tahun adalah: 12,6 persen kurus, dan 21,7 persen gabungan kategori berat badan lebih (BB
lebih) dan obese, yang bisa juga disebut obesitas. Permasalahan gizi pada orang dewasa
cenderung lebih dominan untuk kelebihan berat badan. Prevalensi tertinggi untuk obesitas
adalah di Provinsi Sulawesi Utara (37,1%), dan yang terendah adalah 13,0 persen di provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan jenis kelamin (Tabel 3.1.1.22), prevalensi penduduk dewasa kurus untuk laki-laki
adalah 12,9 persen dan pada perempuan adalah 12,3 persen. Prevalensi Obesitas pada lakilaki
lebih rendah (16,3%) dibanding perempuan (26,9%).
Tabel 3.1.1.23 menyajikan hasil tabulasi silang status gizi penduduk dewasa menurut IMT
dengan beberapa variabel karakteristik responden. Dari tabel ini terlihat bahwa :
67
a. Prevalensi Kurus, baik pada laki-laki maupun perempuan cenderung lebih tinggi pada
kelompok umur muda (1, 20-24 tahun), dan kelompok umur tua (60 tahun keatas).
b. Prevalensi obesitas cenderung mulai meningkat setelah usia 35 tahun keatas, dan
kemudian menurun kembali setelah usia 60 tahun keatas, baik pada laki-laki maupun
perempyan.
c. Prevalensi obesitas lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah perdesaan,
sebaliknya prevalensi kurus cenderung lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan
d. Prevalensi obesitas cenderung lebih tinggi pada kelompok penduduk dewasa yang
juga berpendidikan lebih tinggi, dan bekerja sebagai PNS/TNI/Polri/Pegawai.
e. Semakin tinggi tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita cenderung semakin tinggi
prevalensi obesitas.
68
Tabel 3.1.1.21
Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun)
Menurut Kategori IMT dan Provinsi, Riskesdas 2007
Provinsi
Kategori IMT
Kurus Normal BB-Lebih Obese
Aceh 11,1 64,5 10,9 13,4
Sumatera Utara 8,7 65,9 11,9 13,5
Sumatera Barat 14,1 64,1 9,4 12,5
Riau 9,2 69,4 11,1 10,3
Jambi 11,6 65,9 11,3 11,2
Sumatera Selatan 14,9 65,9 9,2 10,0
Bengkulu 12,7 68,0 9,3 10,0
Lampung 12,0 70,7 8,5 8,8
Kep, Bangka Belitung 10,2 63,4 9,9 16,5
Kepulauan Riau 9,1 60,0 13,2 17,6
DKI Jakarta 9,7 61,8 12,3 16,2
Jawa Barat 12,5 64,8 10,0 12,8
Jawa Tengah 13,7 67,4 9,3 9,5
DI Yogyakarta 17,5 60,8 9,7 12,1
Jawa Timur 12,3 67,1 9,5 11,1
Banten 15,3 63,0 9,5 12,2
Bali 11,0 68,2 10,5 10,4
Nusa Tenggara Barat 16,1 67,1 8,0 8,8
Nusa Tenggara Timur 19,7 67,3 6,5 6,5
Kalimantan Barat 14,7 67,2 8,6 9,5
Kalimantan Tengah 12,1 68,4 9,2 10,3
Kalimantan Selatan 18,6 60,1 10,5 10,8
Kalimantan Timur 8,4 62,1 12,1 17,3
Sulawesi Utara 6,0 56,8 15,2 21,9
Sulawesi Tengah 10,2 65,7 10,8 13,3
Sulawesi Selatan 14,6 64,7 9,7 11,0
Sulawesi Tenggara 10,9 72,8 8,9 7,4
Gorontalo 11,6 60,9 11,3 16,1
Sulawesi Barat 9,9 69,3 9,8 11,0
Maluku 10,6 64,8 9,5 15,1
Maluku Utara 10,4 62,4 12,8 14,4
Papua Barat 10,4 62,1 12,1 15,4
Papua 9,2 66,0 11,0 13,8
Indonesia 12,6 65,8 10,0 11,7
69
Tabel 3.1.1.22
Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun)
Menurut Kategori IMT, Jenis Kelamin, dan Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori IMT: Laki-laki Kategori IMT: Perempuan
Kurus Normal BB-Lebih Obese Kurus Normal BB-Lebih Obese
Aceh 11,6 70,5 10,0 7,9 10,7 58,7 11,8 18,8
Sumatera Utara 8,5 71,3 10,9 9,4 8,9 60,8 12,8 17,4
Sumatera Barat 17,7 69,5 6,2 6,6 10,7 59,0 12,3 18,0
Riau 8,8 73,9 10,9 6,4 9,6 64,6 11,3 14,5
Jambi 11,1 71,9 9,2 7,8 12,0 59,7 13,5 14,7
Sumatera Selatan 16,2 70,0 6,8 7,0 13,6 61,8 11,7 12,9
Bengkulu 14,2 73,4 6,3 6,1 11,2 62,8 12,3 13,8
Lampung 13,2 76,1 6,4 4,3 10,7 65,1 10,8 13,4
Kep. Bangka Belitung 10,9 70,4 8,2 10,5 9,4 56,2 11,6 22,8
Kepulauan Riau 9,4 63,8 11,7 15,1 8,8 56,1 14,7 20,4
DKI Jakarta 10,6 64,8 12,1 12,5 8,8 58,7 12,4 20,0
Jawa Barat 14,3 69,9 8,1 7,7 10,6 59,7 11,8 17,9
Jawa Tengah 12,7 73,3 7,8 6,2 14,7 62,0 10,7 12,7
DI Yogyakarta 17,8 64,4 9,5 8,3 17,2 57,3 9,8 15,7
Jawa Timur 12,2 72,2 8,2 7,4 12,5 62,3 10,7 14,5
Banten 16,4 67,3 8,1 8,3 14,2 58,7 10,9 16,1
Bali 9,1 71,7 10,4 8,8 12,9 64,8 10,5 11,9
Nusa Tenggara Barat 16,0 73,0 5,9 5,0 16,1 61,9 9,7 12,2
Nusa Tenggara Timur 16,9 71,6 6,4 5,2 22,2 63,5 6,7 7,7
Kalimantan Barat 14,3 73,3 6,1 6,3 15,1 61,2 11,1 12,6
Kalimantan Tengah 11,4 74,4 7,4 6,8 13,0 61,7 11,1 14,2
Kalimantan Selatan 19,3 63,2 9,1 8,4 17,8 56,9 12,0 13,3
Kalimantan Timur 8,9 67,1 10,8 13,1 7,9 56,8 13,5 21,8
Sulawesi Utara 5,6 66,3 13,7 14,3 6,4 47,3 16,8 29,5
Sulawesi Tengah 9,8 72,6 8,2 9,4 10,6 58,6 13,6 17,2
Sulawesi Selatan 15,7 69,9 7,7 6,7 13,7 60,0 11,5 14,7
Sulawesi Tenggara 8,4 78,2 8,4 5,0 13,4 67,3 9,4 9,9
Gorontalo 13,6 68,2 8,4 9,8 9,7 54,0 14,1 22,1
Sulawesi Barat 9,0 76,2 7,8 7,1 10,9 62,4 11,7 15,0
Maluku 9,2 71,1 8,3 11,4 11,9 58,9 10,6 18,6
Maluku Utara 9,7 68,5 12,6 9,2 11,1 56,4 13,0 19,6
Papua Barat 7,7 70,4 12,3 9,6 13,2 53,3 11,9 21,5
Papua 8,1 72,0 9,0 10,9 10,3 59,2 13,4 17,1
Indonesia 12,9 70,9 8,5 7,8 12,3 60,8 11,4 15,5
70
Tabel 3.1.1.23
Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun)
Menurut IMT dan Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kategori IMT: Laki-laki Kategori IMT: Perempuan
Kurus Normal BB-Lebih Obese Kurus Normal BB-Lebih Obese
Umur/Kelompok Umur (Tahun)
19 24,1 70,0 2,8 3,1 21,8 69,8 4,0 4,4
20 - 24 17,9 74,8 3,8 3,5 18,0 68,4 6,5 7,1
25 - 29 13,5 75,3 6,1 5,1 11,3 67,6 9,4 11,7
30 - 34 9,6 73,4 8,7 8,4 7,6 62,7 12,8 16,9
35 - 39 8,2 71,1 10,9 9,8 6,7 59,1 14,3 19,9
40 - 44 7,6 70,7 11,1 10,7 6,8 56,3 14,8 22,1
45 -49 8,7 68,8 11,8 10,7 8,1 56,1 14,2 21,6
50 -54 9,9 70,0 10,3 9,7 10,2 55,2 14,3 20,3
55 -59 12,3 68,3 10,0 9,4 12,4 56,3 12,7 18,5
60 -64 17,3 67,8 7,7 7,1 18,5 59,1 10,0 12,4
65 + 27,5 62,4 5,9 4,2 29,0 57,3 6,2 7,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 12,0 67,0 10,5 10,5 10,4 58,6 12,4 18,7
Perdesaan 13,8 75,2 6,2 4,7 14,5 63,2 10,3 12,0
Pendidikan
Tidak sekolah 23,2 69,4 4,2 3,2 24,3 60,0 7,4 8,3
Tidak Tamat SD 16,8 72,8 6,0 4,4 15,0 60,3 10,9 13,8
Tamat SD 13,2 75,0 6,7 5,0 10,3 61,1 12,1 16,5
Tamat SLTP 11,7 72,9 8,1 7,3 9,7 60,8 12,0 17,5
Tamat SLTA 11,1 67,6 10,7 10,5 10,6 61,2 11,6 16,5
Tamat PT 5,9 60,0 15,6 18,5 8,9 60,3 12,7 18,1
Pekerjaan
Tidak kerja 23,6 65,9 5,7 4,8 12,5 59,4 11,7 16,5
Sekolah 19,6 70,5 4,6 5,3 20,7 70,4 3,8 5,1
Petani/Nelayan/Buruh 14,2 76,0 5,9 3,9 15,0 64,5 10,1 10,4
Wiraswasta 9,6 69,0 10,6 10,7 8,8 58,9 12,6 19,7
PNS/TNI/Polri/Pegawai 6,5 60,3 15,6 17,5 7,7 59,4 13,5 19,4
Lainnya 12,7 65,1 11,2 11,1 10,9 58,6 12,0 18,4
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 15,5 76,6 4,9 3,1 16,1 65,7 8,7 9,5
Kuintil 2 14,4 74,2 6,4 5,0 13,6 62,7 10,8 12,9
Kuintil 3 13,3 72,0 7,9 6,8 12,3 60,1 11,5 16,1
Kuintil 4 11,5 68,0 10,4 10,1 10,2 57,7 12,7 19,4
Kuintil 5 9,0 62,4 13,7 15,0 8,4 56,5 13,8 21,3
71
3.1.1.4. Kesimpulan dan Implikasi
a. Status Gizi balita
Kesimpulan
(1) Secara nasional sudah terjadi penurunan prevalensi berat kurang pada balita dari 18,4
persen tahun 2007 menjadi 17,9 persen tahun 2010. Penurunan terjadi pada gizi buruk
yaitu dari 5,4 persen pada tahun 2007 menjadi 4,9 persen tahun 2010. Tidak terjadi
penurunan pada prevalensi gizi kurang, yaitu tetap 13,0 persen.
(2) Prevalensi kependekan menurun dari 36,7 persen pada tahun 2007 menjadi 35,6 persen
pada tahun 2010. Penurunan terutama terjadi pada prevalensi balita pendek yaitu dari
18,0 persen tahun 2007 menjadi 17,1 persen tahun 2010. Sedangkan prevalensi balita
sangat pendek hanya sedikit menurun yaitu dari 18,8 persen tahun 2007 menjadi 18,5
persen tahun 2010.
(3) Penurunan juga terjadi pada prevalensi kekurusan dimana prevalensi balita sangat
kurus menurun dari 13,6 persen tahun 2007 menjadi 13,3 persen tahun 2010.
Penurunan ini relatif lebih kecil dari penurunan prevalensi berat kurang dan prevalensi
kependekan. Dari 0,3 persen penurunan prevalensi kekurusan, 0,2 persen terjadi pada
prevalensi balita sangat kurus. Balita sangat kurus adalah balita yang menjadi sasaran
penanganan masalah gizi buruk.
(4) Dari 35,6 persen balita pendek 25,3 persen diantaranya adalah balita yang memiliki
berat badan yang proporsional dengan tinggi badannya (BB/TB normal). Ini berarti
masih cukup banyak balita yang mengalami masalah gizi yang sifatnya kronis dan
berisiko untuk memiliki berat badan yang kurang (“underweight”) karena sebagian dari
balita ini memiliki berat badan menurut umurnya normal tetapi berada dekat dengan
batas gizi kurang. Oleh karenanya masalah berat badan kurang pada balita memiliki
kaitan erat dengan masalah kependekan.
(5) Walaupun secara nasional terjadi penurunan prevalensi masalah gizi pada balita, tetapi
masih terdapat kesenjangan antar provinsi. Terdapat 18 provinsi yang memiliki
prevalensi berat badan kurang diatas prevalensi berat badan kurang nasional. Untuk
prevalensi kependekan pada balita masih ada 15 provinsi yang memiliki prevalensi
diatas prevalensi nasional, dan untuk prevalensi kekurusan masih ada 19 provinsi yang
memiliki prevalensi diatas prevalensi nasional.
(6) Sebagian besar provinsi yang memiliki masalah berat badan kurang dan masalah
kependekan adalah provinsi-provnsi di wilayah tengah dan timur Indonesia (Kepulauan
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) dan sebagian kecil di
wilayah barat (Sumatera dan Jawa-Bali).
(7) Grafik pertumbuhan anak balita, baik panjang, tinggi badan maupun berat badan sudah
terlihat mengalami gangguan sejak usia dini mulai umur sebelum 6 bulan.
Penyimpangan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan mulai melebar dari
garis median baku WHO sejak umur 6 bulan dan seterusnya. Hal ini ditunjukkan pula
oleh prevalensi masalah gizi yang secara umum semakin meningkat seiring dengan
bertambahnya umur balita.
(8) Masalah gizi pada balita laki-laki secara umum lebih tinggi dari balita perempuan.
72
(9) Masalah kurang gizi balita di daerah perkotaan lebih rendah dari masalah yang ada di
perdesaan, kecuali untuk masalah kegemukan pada balita yang lebih tinggi di perkotaan
dari di perdesaan.
(10) Masalah gizi pada balita menunjukkan ada kaitannya dengan karakteristik responden
yang dalam hal ini adalah tingkat pendidikan kepala rumahtangga, jenis pekerjaan
kepala rumahtangga dan keadaan ekonomi rumahtangga yang diestimasi dengan
pengeluaran rumahtangga per kapita. Semakin baik tingkat pendidikan dan jenis
pekerjaan kepala rumahtangga serta keadaan ekonomi rumahtangga semakin menurun
prevalensi masalah gizi pada balita dan sebaliknya.
Implikasi Bagi Upaya Penangan Masalah Gizi Balita
Dari diskusi di atas, ada dua hal yang memerlukan perhatian dalam upaya penurunan
prevalensi balita dengan BB/U kurang, yaitu:
(1) Penurunan jumlah balita pendek utamanya dilakukan melalui pencegahan lahirnya balita
pendek baru, karena apabila masalah pertumbuhan sudah melewati periode kritis
pertumbuhan (2 tahun) maka balita yang mengalami gangguan gizi akan sulit untuk
mengejar pertumbuhan potensialnya. Upaya ini sudah harus sejak dini dilakukan
dengan meningkatan pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil, sampai pemberian ASI
ekslusif pada bayi umur 0-6 bulan. Upaya edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran
gizi bagi keluarga, diharapkan akan membantu mempersiapkan remaja untuk memasuki
jenjang perkawinan dan siap menjadi calon bapak dan calon ibu bagi bayi.
(2) Untuk menunjang upaya pada poin (1) di atas maka menjadi penting peningkatan upaya
pencegahan dan penanganan masalah balita kurus dan masalah balita gemuk. Upaya
ini perlu ditunjang dengan peningkatan survaiilens gizi untuk dapat mengidentifikasi
balita kurus, maupun untuk memantau perkembangannya.
(3) Mengingat masalah gizi, baik yang bersifat akut, kronis maupun akut-kronis berkaitan
dengan masalah sosial-ekonomi keluarga (“beyond health”), maka upaya perbaikan
status gizi keluarga (UPGK) memerlukan koordinasi dan integrasi upaya secara lintasprogram
maupun lintas-sektor terkait. Upaya pemberdayaan masyarakat serta ‘publicprivate’
partnership juga perlu digalakkan.
b. Status Gizi Anak Umur 6-18 Tahun
Kesimpulan
Secara umum prevalensi kependekan pada anak umur 6-18 tahun adalah 34,6 persen, masih
tidak jauh berbeda dengan pada anak balita, sedangkan prevalensi kekurusan dan
kegemukan lebih rendah dari prevalensi pada balita.
Prevalensi kependekan pada kelompok umur 6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih
tinggi yaitu masih diatas 30,0%, tertinggi pada umur 6-12 tahun (35,6 persen) dan terendah
pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu 31,2 persen.
Prevalensi kekurusan pada kelompok umur 6-12 tahun sama dengan pada umur 13-15 tahun
yaitu 11,2 persen dan 11,1 persen dan terendah pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu 8,9
persen.
Prevalensi kegemukan tertinggi pada kelompok umur 6-12 tahun yaitu 9,2 persen dan
terendah pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu 1,4 persen, sedangkan pada kelompok umur
13-15 tahun sebesar 2,5 persen.
73
Seperti halnya pada balita, prevalensi kependekan, kekurusan dan kegemukan secara umum
lebih tinggi pada anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan.
Prevalensi kependekan dan kekurusan di perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan,
sebaliknya prevalensi kegemukan lebih tinggi di perkotaan dari perdesaan.
Masalah kependekan pada kelompok umur 6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun sangat
erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala rumahtangga serta
keadaan ekonomi rumahtangga. Semakin baik tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala
rumahtangga serta keadaan ekonomi rumahtangga semakin rendah prevalensi kependekan.
Sedangkan prevalensi kekurusan tidak memiliki pola hubungan yang jelas dengan ketiga
karakteristik responden tersebut..
Masalah kegemukan memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikan kepala rumahtangga dan
semakin baik keadaan ekonomi rumahtangga. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala
rumahtangga dan semakin baik keadaan ekonomi rumahtangga prevalensi kegemukan
cenderung meningkat.
Implikasi untuk upaya perbaikan gizi anak umur 6-18 tahun
Masih tingginya prevalensi kekurusan pada kelompok umur 6-12 tahun (usia sekolah)
mengindikasikan adanya risiko terganggunya konsentrasi belajar bagi sekitar sepertiga jumlah
siswa SD/MI atau yang sederajat. Masalah kependekan yang masih tinggi, dimana prevalensi
kependekan pada anak perempuan juga tinggi yaitu sekitar 30 persen, dimana 12 persen
diantaranya adalah sangat pendek. Hal ini merupakan keadaan yang berisiko sebagai calon
ibu rumahtangga yang akan melahirkan generasi penerus. Untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut di atas maka perlu diintensifkan upaya perbaikan gizi anak sekolah, melalui:
Peningkatan edukasi gizi bagi anak sekolah baik di sektor pendidikan formal maupun informal
untuk pencapaian KADARZI UNTUK SEMUA. Untuk ini diperlukan kerjasama dengan sektor
pendidikan baik negeri maupun swasta untuk merumuskan kurikulum gizi yang memadai
sesuai dengan tingkatan sekolah (SD, SLTP, SLTA atau yang sederajat).
Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) terutama untuk daerah-daerah
miskin, terutama untuk anak usia sekolah (6-12 tahun). Untuk ini diperlukan kerjasama antara
sektor kesehatan dengan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta serta sektor terkait
lainnya
c. Status Gizi Penduduk Dewasa >18 tahun
Kesimpulan
Secara umum status gizi pada penduduk dewasa laki-laki dan perempuan cenderung lebih
tinggi untuk yang kelebihan berat badan dibanding yang kurus. Angka obesitas pada
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Berdasarkan karakteristik, permasalahan obesitas
sangat dominan pada kelompok penduduk yang tinggi di perkotaan, status ekonomi yang
lebih baik, dan tinggi pendidikan tinggi.
Implikasi untuk upaya perbaikan gizi penduduk dewasa
Penyuluhan gizi seimbang diikuti dengan aktivitas fisik diperlukan untuk mengatasi masalah
obesitas pada penduduk dewasa, agar dapat dicegah penyakit khronis seperti darah tinggi,
kolesterol, diabetes, dan lain-lain.
74
3.1.2. Konsumsi Penduduk
Tujuan MDG’s nomor satu adalah “Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan” dan di
dalamnya terdapat target “menurunkan persentase penduduk yang menderita kelaparan
menjadi setengahnya”, yang dijabarkan dalam indikator “Persentase penduduk yang
mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal”. Sesuai dengan indikator di atas, maka
pada Riskesdas 2010 telah dikumpulkan data konsumsi pangan individu, yaitu konsumsi
makanan dan minuman setiap anggota rumah tangga, dengan menerapkan metode kuantitatif
recall 24-hour. Berdasarkan data kuantitas konsumsi makanan tersebut kemudian dihitung
konsumsi energi dan protein setiap individu dengan menggunakan daftar komposisi bahan
makanan (DKBM).
Ini merupakan data konsumsi pangan individu yang pertama di Indonesia yang berskala
nasional mencakup jenis kelamin (laki dan perempuan) dengan rentang umur yang luas dari
bayi hingga usia lanjut.
Acuan kecukupan yang digunakan dalam analisis konsumsi energi dan protein adalah “Angka
Kecukupan Gizi (AKG) 2004 Bagi Orang Indonesia” dalam Widya Karya Pangan dan Gizi
(WNPG) VIII Tahun 2004. Selanjutnya individu dikategorikan sebagai mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal adalah apabila mengkonsumsi energi kurang dari 70 persen dari
angka kecukupan energinya. Selain itu, individu dikategorikan sebagai mengkonsumsi protein
di bawah kebutuhan minimal adalah apabila mengkonsumsi protein kurang dari 80 persen dari
angka kecukupan energinya. Oleh sebab itu, dalam penyajian hasil ini, istilah kecukupan gizi
dapat diartikan sebagai kebutuhan gizi.
Analisis data konsumsi ini juga menyajikan besaran kesenjangan konsumsi energi dan
protein, serta kontribusi konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak terhadap konsumsi energi.
Besaran kesenjangan konsumsi energi dan protein yaitu selisih antara jumlah konsumsi
energi dan protein dengan kecukupannya sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin.
Jumlah Sampel
Analisis data konsumsi dilakukan pada responden berumur dua tahun keatas. Responden
yang berumur kurang dari dua tahun tidak dianalisis disebabkan pada umur tersebut bayi atau
anak masih mengkonsumsi ASI. Konsumsi energi, dan zat gizi makro dari ASI yang sulit
diperhitungkan. Jumlah seluruh responden sebanyak 168.155 orang dan responden yang
berumur dua tahun keatas sebanyak 164.695 orang. Jumlah responden menurut kelompok
umur adalah sebagai berikut:
75
Tabel 3.1.2.1
Distribusi Jumlah Responden Analisis Data Konsumsi
menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
Kelompok Umur
Laki-Laki Perempuan Total
n % n % n %
0 – 6 bulan 235 0,3 210 0,2 445 0,3
7 – 23 bulan 480 0,6 457 0,5 3.015 1,8
2 – 3 tahun 4.295 5,3 4.022 4,6 6.239 3,7
4 – 6 tahun 5.159 6,4 4.917 5,6 10.076 6,0
7 – 9 tahun 5.384 6,7 5.137 5,9 10.521 6,2
10 – 12 tahun 4.751 5,9 4.232 4,8 8.983 5,3
13 – 15 tahun 3.901 4,8 3.248 3,7 7.149 4,2
16 – 18 tahun 3.262 4,0 3.333 3,8 6.595 3,9
19 – 29 tahun 12.365 15,3 15.944 18,2 28.309 16,8
30 – 49 tahun 25.728 31,8 29.281 33,5 55.009 32,6
50 – 64 tahun 8.371 10,4 8.121 9,3 16.492 9,8
65+ tahun 6.858 8,5 8.464 9,7 15.322 9,1
Jumlah 80.789 100,0 87.366 100,0 168.155 100,0
Selain menurut kelompok umur, analisis data konsumsi energi dan protein juga dilakukan
pada 1.691 ibu hamil dan 45.592 perempuan usia reproduksi (15–49 tahun). Analisis data
konsumsi difokuskan pada konsumsi energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk ibu hamil
dan Perempuan usia reproduksi, analisis data konsumsi hanya dilakukan pada konsumsi
energi dan protein.
3.1.2.1. Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein dan Persentase Penduduk yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal
Pada bagian ini akan disajikan sembilan sub bagian, yaitu kecukupan energi protein dan
persentase penduduk yang mengkonsumsi energi dan protein di bawah kebutuhan minimal
pada: 1. Semua umur; 2. Kelompok umur 24–59 bulan; 3. Kelompok umur 4–6 tahun; 4.
Kelompok umur 7–9 tahun; 5. Kelompok umur 10–12 tahun; 6. Kelompok umur 13–15 tahun;
7. Kelompok umur 16–18 tahun; 8. Kelompok umur 19–55 tahun; dan 9. Kelompok umur 56
tahun keatas.
1. Semua Umur
Pada Tabel 3.1.2.2., Gambar 3.1.2.1, dan Gambar 3.1.2.2. ditunjukkan bahwa secara
nasional, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
(kurang dari dari 70 persen dari angka kecukupan energi bagi orang Indonesia) adalah
sebanyak 40,7 persen. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan penduduk yang
mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal dengan persentase terendah (30,9%), dan
yang persentasenya tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat
(46,7%).
76
Tabel 3.1.2.2
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Penduduk yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 83,4 28,3 39,6 120,2 62,6 25,6
Sumatera Utara 83,2 30,1 43,4 129,6 74,0 21,4
Sumatera Barat 90,6 31,8 31,0 114,5 56,0 28,5
Riau 83,9 28,8 39,3 116,5 64,1 30,8
Jambi 90,0 32,6 33,9 121,6 65,2 25,8
Sumatera Selatan 80,2 26,7 45,4 97,6 48,2 42,4
Bengkulu 82,5 29,0 42,3 101,1 46,9 36,5
Lampung 82,6 28,9 43,3 96,3 49,6 44,7
Kepulauan Bangka Belitung 84,8 28,0 37,1 131,2 62,2 18,0
Kepulauan Riau 88,8 31,7 32,2 121,7 59,0 23,5
DKI Jakarta 84,9 30,2 39,9 112,8 68,3 30,7
Jawa Barat 80,7 26,9 44,3 98,5 48,7 41,9
Jawa Tengah 81,3 28,1 44,3 95,6 47,8 44,5
DI Yogyakarta 81,7 26,9 40,9 95,2 45,6 43,7
Jawa Timur 87,5 31,7 36,8 104,9 57,5 37,5
Banten 88,2 30,6 34,2 111,7 58,2 31,6
Bali 91,2 31,2 30,9 121,9 70,7 27,4
Nusa Tenggara Barat 80,7 27,9 46,7 103,6 52,4 36,6
Nusa Tenggara Timur 87,1 32,7 38,4 89,1 57,7 56,0
Kalimantan Barat 83,1 30,3 43,7 102,7 56,3 41,2
Kalimantan Tengah 87,4 32,5 39,0 108,1 53,2 33,7
Kalimantan Selatan 85,1 30,5 39,3 116,4 60,8 28,0
Kalimantan Timur 84,0 30,0 41,3 114,9 57,1 30,2
Sulawesi Utara 90,9 34,4 35,7 115,8 58,6 30,7
Sulawesi Tengah 86,5 32,7 40,6 104,1 61,6 42,3
Sulawesi Selatan 83,3 29,9 43,4 121,9 66,4 27,2
Sulawesi Tenggara 84,8 32,9 45,5 114,2 70,8 31,9
Gorontalo 86,6 32,8 40,4 113,6 59,5 27,7
Sulawesi Barat 82,3 30,1 46,7 110,4 57,1 32,5
Maluku 84,7 29,2 38,4 91,8 46,0 47,8
Maluku Utara 85,4 32,1 41,9 91,4 52,4 49,0
Papua Barat 82,9 29,5 42,8 110,2 72,4 36,3
Papua 83,6 28,9 39,7 96,3 52,8 46,1
Indonesia 84,2 29,7 40,7 105,8 57,4 37,0
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviasi
77
Gambar 3.1.2.1
Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Energi di bawah Kebutuhan Minimal menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Gambar 3.1.2.2
Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Protein di bawah Kebutuhan Minimal menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Secara nasional, penduduk yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang
dari 80 persen dari angka kecukupan protein bagi orang Indonesia) adalah sebanyak 37,0
persen. Provinsi yang penduduknya mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
%
78
dengan persentase terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (18,0%), dan yang
persentase tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,0%).
2. Anak Umur 24-59 Bulan
Data pada Tabel 3.1.2.3 menunjukkan bahwa secara nasional, rata-rata konsumsi energi anak
umur 24–59 bulan di Indonesia sudah sesuai angka kecukupan gizi (102,0%), namun belum
merata di semua provinsi. Menurut provinsi, rata-rata konsumsi energi terhadap angka
kecukupan gizi anak umur 24–59 bulan berkisar antara 88,6 persen-115,1 persen, terendah di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Secara nasional,
sebanyak 24,7% anak umur 24–59 bulan mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
(kurang dari 70 persen angka kecukupan gizi). Menurut provinsi, sekitar 13,1 persen-38,9
persen anak umur tersebut mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal, terendah di
Provinsi Kepulauan Riau dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat .
Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein anak umur tersebut di Indonesia berkisar
antara 100,4 persen-173,6 persen, dan sebanyak 18,4 persen anak umur tersebut
mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal. Persentase anak umur tersebut yang
mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal terendah di Provinsi Kepulauan Riau
(7,2%), dan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (44,4%).
3. Anak Umur 4-6 tahun
Data pada tabel 3.1.2.4 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi anak usia
4–6 tahun berkisar antara 80,2%-91,2%, dan sebanyak 33,4% anak, mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal. Persentase anak umur 4–6 tahun yang mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal terendah,di Provinsi DI Yogyakarta (20,0%), dan tertinggi di
Provinsi Sulawesi Barat (48,6%). Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein anak
usia 4–6 tahun berkisar antara 89,1% - 131,2%. Persentase anak usia 4–6 tahun yang
mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal adalah 24,8%. Persentase anak umur 4–
6 tahun yang mengkonsumsi protein dibawah kebutuhan minimal terendah di Provinsi DKI
Jakarta (11,9%), dan tertinggi di Provinsi Maluku Utara (50,2%).
4. Anak Umur 7-12 Tahun
Data pada tabel 3.1.2.5 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi anak umur
7–12 tahun (usia sekolah) berkisar antara 71,6 persen–89,1 persen, dan sebanyak 44,4
persen anak mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal. Persentase anak umur 7–12
tahun yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal terendah di Provinsi Sulawesi
Utara (34,2%), dan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,0%). Di Indonesia, rata-rata
kecukupan konsumsi protein anak usia 7-12 tahun berkisar antara 85,1 persen–137,4 persen.
Persentase anak umur 7–12 tahun yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
adalah 30,6 persen. Persentase anak umur 7–12 tahun yang mengkonsumsi protein di bawah
kebutuhan minimal terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (13,8%), dan tertinggi di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (58,1%).
79
Tabel 3.1.2.3.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Anak Umur 24-59
bulan yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 99,3 37,8 25,9 159,9 74,9 13,0
Sumatera Utara 96,1 37,6 33,1 167,1 96,1 11,0
Sumatera Barat 105,7 37,6 17,8 149,9 72,8 13,8
Riau 104,7 39,4 24,2 158,4 97,5 15,8
Jambi 98,2 38,5 27,5 137,6 72,2 21,7
Sumatera Selatan 94,9 36,5 32,9 130,9 67,7 20,8
Bengkulu 94,9 34,7 32,1 132,9 61,8 23,2
Lampung 96,4 35,1 27,6 134,7 67,4 21,7
Kepulauan Bangka Belitung 107,4 39,5 20,0 171,4 89,4 8,8
Kepulauan Riau 115,1 41,0 13,1 173,6 77,0 7,2
DKI Jakarta 109,8 41,1 20,3 162,8 77,2 11,7
Jawa Barat 102,3 36,5 21,7 133,5 65,7 21,5
Jawa Tengah 106,4 39,1 21,6 140,5 68,7 17,7
DI Yogyakarta 106,4 38,5 19,8 149,5 67,6 9,9
Jawa Timur 104,3 39,6 22,7 152,0 75,2 14,0
Banten 109,7 38,2 16,7 144,3 68,6 17,2
Bali 103,5 35,5 21,7 152,8 69,5 17,5
Nusa Tenggara Barat 90,7 34,6 33,5 125,5 62,7 25,7
Nusa Tenggara Timur 88,6 33,7 38,3 100,4 58,9 44,4
Kalimantan Barat 100,1 41,2 27,3 151,6 78,7 18,5
Kalimantan Tengah 104,0 40,2 26,1 143,3 70,8 14,0
Kalimantan Selatan 106,0 42,4 24,1 157,9 76,4 8,9
Kalimantan Timur 106,7 42,4 24,8 160,3 80,5 15,1
Sulawesi Utara 103,6 40,2 28,1 148,6 87,4 20,8
Sulawesi Tengah 102,9 40,9 26,4 132,1 78,8 27,1
Sulawesi Selatan 96,0 37,8 33,4 154,2 87,7 15,6
Sulawesi Tenggara 95,5 39,8 34,3 131,8 87,5 27,8
Gorontalo 95,0 37,5 31,7 138,0 78,6 14,0
Sulawesi Barat 88,8 33,2 38,9 142,3 77,7 22,4
Maluku 101,1 40,1 26,3 120,1 56,1 23,6
Maluku Utara 96,1 38,8 33,8 110,7 71,2 37,2
Papua Barat 98,7 33,7 21,1 137,2 74,7 17,8
Papua 92,8 33,8 29,6 117,8 68,5 34,1
Indonesia 102,0 38,4 24,7 143,5 75,2 18,4
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviasi
80
Tabel 3.1.2.4
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Anak Umur 4–6 tahun
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 83,4 28,3 37,2 120,2 62,6 18,1
Sumatera Utara 83,2 30,1 38,4 129,6 74,0 13,2
Sumatera Barat 90,6 31,8 26,5 114,5 56,0 16,7
Riau 83,9 28,8 28,0 116,5 64,1 21,7
Jambi 90,0 32,6 30,0 121,6 65,2 20,7
Sumatera Selatan 80,2 26,7 41,6 97,6 48,2 32,1
Bengkulu 82,5 29,0 37,8 101,1 46,9 25,9
Lampung 82,6 28,9 39,5 96,3 49,6 29,9
Kepulauan Bangka Belitung 84,8 28,0 32,4 131,2 62,2 14,3
Kepulauan Riau 88,8 31,7 28,2 121,7 59,0 12,9
DKI Jakarta 84,9 30,2 20,8 112,8 68,3 11,9
Jawa Barat 80,7 26,9 34,0 98,5 48,7 28,3
Jawa Tengah 81,3 28,1 30,7 95,6 47,8 26,4
DI Yogyakarta 81,7 26,9 20,0 95,2 45,6 12,6
Jawa Timur 87,5 31,7 32,0 104,9 57,5 20,0
Banten 88,2 30,6 26,6 111,7 58,2 26,1
Bali 91,2 31,2 31,1 121,9 70,7 22,6
Nusa Tenggara Barat 80,7 27,9 47,9 103,6 52,4 30,0
Nusa Tenggara Timur 87,1 32,7 39,2 89,1 57,7 50,0
Kalimantan Barat 83,1 30,3 45,3 102,7 56,3 30,1
Kalimantan Tengah 87,4 32,5 32,8 108,1 53,2 26,1
Kalimantan Selatan 85,1 30,5 35,3 116,4 60,8 13,8
Kalimantan Timur 84,0 30,0 30,5 114,9 57,1 16,3
Sulawesi Utara 90,9 34,4 34,0 115,8 58,6 28,2
Sulawesi Tengah 86,5 32,7 35,0 104,1 61,6 37,7
Sulawesi Selatan 83,3 29,9 41,2 121,9 66,4 25,2
Sulawesi Tenggara 84,8 32,9 39,5 114,2 70,8 26,8
Gorontalo 86,6 32,8 40,9 113,6 59,5 19,0
Sulawesi Barat 82,3 30,1 48,6 110,4 57,1 30,5
Maluku 84,7 29,2 37,5 91,8 46,0 48,1
Maluku Utara 85,4 32,1 39,7 91,4 52,4 50,2
Papua Barat 82,9 29,5 36,8 110,2 72,4 27,9
Papua 83,6 28,9 31,8 96,3 52,8 38,4
Indonesia 84,2 29,7 33,4 105,8 57,4 24,8
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD= Standard Deviasi
81
Tabel 3.1.2.5
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Anak umur 7-12
tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 76,5 24,7 49,6 129,1 68,4 19,3
Sumatera Utara 79,6 26,9 47,2 137,4 77,9 17,7
Sumatera Barat 86,9 31,0 36,7 119,0 56,6 25,0
Riau 80,0 27,5 46,4 118,1 58,6 29,6
Jambi 88,3 34,8 39,8 128,0 68,3 20,9
Sumatera Selatan 76,9 24,7 50,7 103,8 46,9 35,2
Bengkulu 78,4 23,6 43,6 107,8 41,9 28,3
Lampung 74,4 22,7 55,2 101,1 45,6 36,9
Kepulauan Bangka Belitung 82,2 28,2 42,9 132,3 58,8 13,8
Kepulauan Riau 85,3 29,3 36,9 125,4 58,1 20,1
DKI Jakarta 89,1 32,2 34,9 127,5 61,7 21,1
Jawa Barat 79,4 25,2 46,7 104,4 54,1 35,2
Jawa Tengah 80,4 27,6 45,8 104,3 51,1 34,3
DI Yogyakarta 84,3 29,0 38,7 108,7 47,5 31,6
Jawa Timur 84,8 30,8 40,7 121,1 68,1 26,2
Banten 85,4 29,7 37,7 116,3 59,1 28,4
Bali 84,7 28,5 37,3 125,3 62,3 26,0
Nusa Tenggara Barat 71,6 19,9 61,0 101,0 49,0 37,3
Nusa Tenggara Timur 83,4 32,0 44,9 91,4 59,3 58,1
Kalimantan Barat 78,3 25,7 47,9 106,5 55,7 37,1
Kalimantan Tengah 82,8 27,6 41,5 110,2 48,7 29,8
Kalimantan Selatan 86,2 31,7 40,7 121,7 60,5 23,7
Kalimantan Timur 87,4 31,4 35,5 131,7 63,6 17,7
Sulawesi Utara 88,6 30,6 34,2 126,4 61,0 22,0
Sulawesi Tengah 85,2 32,3 44,6 102,2 53,5 41,4
Sulawesi Selatan 78,0 26,0 49,0 116,7 58,6 30,6
Sulawesi Tenggara 81,9 31,8 50,6 113,1 55,0 31,8
Gorontalo 82,3 27,9 42,1 114,1 57,2 28,9
Sulawesi Barat 73,7 22,7 56,1 109,8 59,2 36,8
Maluku 79,5 24,0 44,4 91,8 39,4 44,7
Maluku Utara 79,8 29,2 48,7 85,1 49,7 54,3
Papua Barat 81,2 26,9 43,3 109,1 63,3 37,9
Papua 75,8 25,6 54,2 90,9 47,5 52,4
Indonesia 81,5 28,2 44,4 113,2 59,7 30,6
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviasi
82
5. Penduduk Umur 13-15 Tahun
Data pada tabel 3.1.2.6 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk
umur 13-15 tahun (usia pra remaja) berkisar antara 67,9 persen–84,7 persen, dan sebanyak
54,5 persen penduduk usia pra remaja mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal.
Persentase penduduk umur 13-15 tahun yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan
minimal terendah di Provinsi Kepulauan Riau (38,4%), dan tertinggi di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (71,6%). Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein anak usia 13-15
tahun berkisar antara 67,9 persen–125,6 persen. Rata-rata penduduk umur 13-15 tahun
yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal adalah 38,1 persen. Persentase
penduduk usia pra remaja yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal terendah
di Provinsi Aceh (22,2%), dan tertinggi di Provinsi Maluku Utara (66,0%).
6. Penduduk Umur 16-18 Tahun
Data pada tabel 3.1.2.7 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk
umur 16-18 tahun (usia remaja) berkisar antara 69,5 persen–84,3 persen, dan sebanyak 54,5
persen penduduk usia remaja mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal. Persentase
penduduk usia remaja (16-18 tahun) yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (42,1%), dan tertinggi di Provinsi Lampung (66,2%).
Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein penduduk umur 16-18 tahun berkisar
antara 88,3 persen–129,6 persen. Persentase penduduk umur 16-18 tahun yang
mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal adalah 35,6 persen. Persentase
penduduk usia remaja yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal terendah di
Provinsi Aceh (18,6%), dan tertinggi di Provinsi Maluku (53,0%).
7. Penduduk Umur 19-55 Tahun
Data pada tabel 3.1.2.8 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk
umur 19–55 tahun (usia dewasa) berkisar antara 79,4 persen–92,5 persen, dan sebanyak
40,7 persen penduduk umur 19–55 tahun mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal.
Persentase penduduk umur 19–55 tahun yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan
minimal terendah di Provinsi Sumatera Barat (27,9%) dan tertinggi di Provinsi Sulawesi
Tenggara (46,3%). Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein penduduk umur 19–
55 tahun berkisar antara 86,3 persen-129,2 persen. Persentase penduduk umur 19–55 tahun
yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal sebesar 38,3 persen. Persentase
penduduk umur 19–55 tahun yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (18,3%), dan tertinggi di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (57,2%).
83
Tabel 3.1.2.6.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Kelompok Umur 13-
15 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 74,2 27,9 61,8 125,1 84,8 22,2
Sumatera Utara 76,3 26,2 54,1 125,6 73,1 24,3
Sumatera Barat 77,8 23,7 46,3 104,8 49,4 35,5
Riau 74,5 20,9 53,5 110,6 54,5 32,8
Jambi 81,5 29,4 47,8 120,4 70,8 27,5
Sumatera Selatan 71,4 19,8 58,0 97,5 47,4 43,8
Bengkulu 72,4 20,1 62,6 101,8 52,5 40,6
Lampung 70,4 19,0 62,2 95,2 48,0 44,8
Kepulauan Bangka Belitung 76,5 21,5 51,1 121,2 54,0 24,0
Kepulauan Riau 78,5 23,0 38,4 105,0 41,8 31,7
DKI Jakarta 78,5 26,1 48,6 113,7 53,6 28,1
Jawa Barat 71,8 20,8 59,1 93,9 41,8 44,2
Jawa Tengah 72,1 21,6 58,3 91,6 37,4 47,2
DI Yogyakarta 71,3 19,1 59,2 95,7 37,3 38,4
Jawa Timur 76,2 24,5 52,5 103,3 48,5 36,3
Banten 78,2 24,7 46,0 104,3 55,0 35,7
Bali 78,5 23,0 47,5 124,3 55,2 21,3
Nusa Tenggara Barat 67,9 21,4 71,6 99,9 42,9 35,8
Nusa Tenggara Timur 81,3 30,1 49,6 90,0 70,9 56,0
Kalimantan Barat 75,2 22,5 48,9 106,6 51,8 35,9
Kalimantan Tengah 75,3 21,3 46,7 105,7 52,3 38,8
Kalimantan Selatan 76,8 26,1 50,4 108,5 51,6 32,9
Kalimantan Timur 77,9 26,6 50,7 111,3 51,9 27,4
Sulawesi Utara 79,0 26,5 51,7 112,2 51,1 30,9
Sulawesi Tengah 80,4 27,4 47,4 95,6 53,2 48,6
Sulawesi Selatan 75,5 25,2 54,3 116,1 71,2 28,9
Sulawesi Tenggara 84,7 27,5 39,3 111,5 45,6 23,5
Gorontalo 76,6 26,5 53,9 115,5 71,7 22,4
Sulawesi Barat 74,2 24,7 60,4 102,0 38,8 30,7
Maluku 75,7 25,2 47,1 83,2 41,2 62,5
Maluku Utara 72,5 18,1 48,0 67,9 30,6 66,0
Papua Barat 74,0 24,4 58,3 100,5 51,3 49,6
Papua 74,3 24,7 50,0 95,1 48,3 48,8
Indonesia 74,7 23,6 54,5 102,8 52,5 38,1
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviansi
84
Tabel 3.1.2.7
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Kelompok Umur 16-
18 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 73,8 18,6 46,9 124,2 57,2 18,6
Sumatera Utara 75,3 25,0 51,5 129,6 71,7 21,2
Sumatera Barat 76,4 23,6 47,1 109,4 55,4 33,1
Riau 74,7 24,5 58,7 111,1 60,7 32,4
Jambi 76,3 27,6 56,9 120,9 76,5 25,8
Sumatera Selatan 71,9 21,5 57,8 100,2 46,1 34,0
Bengkulu 76,1 22,0 47,7 107,3 49,2 32,4
Lampung 69,5 20,2 66,2 91,2 42,0 50,3
Kepulauan Bangka Belitung 77,4 21,2 43,8 125,7 64,6 21,0
Kepulauan Riau 75,0 21,5 53,7 119,2 58,9 27,9
DKI Jakarta 76,8 25,4 53,3 117,8 148,9 32,5
Jawa Barat 73,3 22,8 57,6 101,3 53,1 39,9
Jawa Tengah 71,5 20,6 60,1 93,2 38,7 43,3
DI Yogyakarta 73,8 24,8 60,7 96,4 41,3 45,1
Jawa Timur 77,5 26,3 50,5 107,0 49,1 34,6
Banten 75,9 22,7 49,9 108,6 58,4 32,4
Bali 75,1 23,4 50,7 122,8 61,6 23,1
Nusa Tenggara Barat 73,8 23,9 56,8 109,2 55,5 37,2
Nusa Tenggara Timur 81,8 30,5 44,3 92,1 58,6 45,8
Kalimantan Barat 74,1 19,8 51,2 99,5 53,9 44,3
Kalimantan Tengah 75,1 25,0 57,0 100,4 46,1 35,8
Kalimantan Selatan 74,8 20,5 56,2 108,5 43,6 27,6
Kalimantan Timur 75,3 25,0 55,2 108,7 41,7 25,2
Sulawesi Utara 81,3 28,7 42,3 117,6 64,1 32,4
Sulawesi Tengah 78,1 24,6 54,4 99,0 67,0 48,1
Sulawesi Selatan 77,8 27,0 52,4 124,3 68,7 27,1
Sulawesi Tenggara 84,3 26,6 42,1 120,2 59,0 25,1
Gorontalo 77,5 29,3 56,4 125,6 73,5 19,7
Sulawesi Barat 75,0 27,4 60,0 114,9 52,6 20,1
Maluku 73,6 19,7 55,0 89,5 44,3 53,0
Maluku Utara 78,1 26,2 47,1 88,3 41,3 48,0
Papua Barat 71,6 19,4 62,5 111,1 60,8 32,2
Papua 75,5 27,8 56,4 88,9 50,3 49,3
Indonesia 74,8 23,9 54,5 106,4 61,0 35,6
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviansi
85
Tabel 3.1.2.8.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi Protein (%) dan Persentase Kelompok Umur 19-55
tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 83,8 27,3 38,0 114,7 56,6 28,1
Sumatera Utara 82,6 29,2 43,1 124,5 68,1 22,9
Sumatera Barat 92,5 31,4 27,9 113,7 53,1 27,9
Riau 82,5 26,6 39,4 112,4 59,8 32,5
Jambi 89,9 30,8 31,7 119,8 62,5 26,2
Sumatera Selatan 79,6 25,5 45,2 94,3 46,0 44,8
Bengkulu 83,6 30,4 41,4 97,7 45,4 38,9
Lampung 82,8 28,2 41,7 92,8 46,2 47,1
Kepulauan Bangka Belitung 83,3 24,6 36,5 129,2 58,1 18,3
Kepulauan Riau 88,4 30,6 31,2 118,9 55,9 23,5
DKI Jakarta 82,0 27,7 42,3 105,9 48,7 33,2
Jawa Barat 79,4 25,2 44,8 95,3 44,2 43,5
Jawa Tengah 79,5 26,0 45,6 91,9 42,2 46,4
DI Yogyakarta 79,8 24,1 42,0 92,3 39,6 44,0
Jawa Timur 86,6 30,3 36,7 102,0 54,1 38,3
Banten 87,7 29,4 33,8 108,6 54,6 32,5
Bali 92,0 31,0 29,4 123,0 76,1 26,3
Nusa Tenggara Barat 81,1 27,2 45,2 104,3 53,0 35,2
Nusa Tenggara Timur 87,1 31,2 35,9 86,3 54,3 57,2
Kalimantan Barat 82,4 29,4 44,6 97,9 52,4 44,2
Kalimantan Tengah 86,2 31,1 39,2 104,1 48,2 36,0
Kalimantan Selatan 83,8 28,6 39,5 113,4 60,4 29,9
Kalimantan Timur 81,6 27,3 43,2 107,6 50,2 34,2
Sulawesi Utara 90,3 33,6 36,1 112,8 55,2 31,6
Sulawesi Tengah 85,5 31,6 40,6 102,9 60,5 42,2
Sulawesi Selatan 83,6 29,4 42,3 122,2 64,4 25,9
Sulawesi Tenggara 84,2 33,0 46,3 114,2 76,9 32,2
Gorontalo 86,3 32,9 40,3 110,2 55,6 29,8
Sulawesi Barat 83,5 30,4 45,6 110,5 57,7 32,4
Maluku 84,8 28,3 37,0 91,6 44,2 46,9
Maluku Utara 85,3 30,4 40,7 91,8 49,7 47,2
Papua Barat 81,8 28,4 43,8 107,3 76,7 37,5
Papua 84,5 28,4 36,9 95,6 51,1 45,4
Indonesia 83,3 28,4 40,7 102,6 53,2 38,3
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Devisiansi
86
8. Penduduk Umur 56 Tahun ke Atas
Data pada tabel 3.1.2.9 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk
umur 56 tahun keatas berkisar antara 79,9 persen–96,5 persen, dan sebanyak 37,4 persen
penduduk umur 56 tahun keatas mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal.
Persentase penduduk umur 56 tahun keatas yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan
minimal terendah di Provinsi Bali (26,0%), dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara
(46,7%). Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein penduduk umur 56 tahun
keatasberkisar antara 77,7 persen–116,1 persen. Rata-rata penduduk usia lanjut yang
mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal adalah 49,5 persen. Persentase
penduduk umur 56 tahun keatas yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
terendah di Provinsi Sumatera Utara (27,3%), dan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(65,7%).
9. Perempuan Umur 15-49 Tahun
Data pada tabel 3.1.2.10 menunjukkan bahwa rata-rata kecukupan konsumsi energi
perempuan umur 15–49 tahun (usia reproduksi) berkisar antara 78,7 persen–92,2 persen, dan
sebanyak 40,7 persen perempuan umur 15–49 tahun mengkonsumsi energi di bawah
kebutuhan minimal. Persentase perempuan umur 15–49 tahun yang mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal terendah di Provinsi Sumatera Barat (29,7%), dan tertinggi di
Provinsi Sulawesi Barat (47,6%). Di Indonesia, rata-rata kecukupan konsumsi protein
perempuan umur 15–49 tahun berkisar antara 88,0 persen-127,8 persen. Persentase
perempuan umur 15–49 tahun yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
adalah 37,4 persen. Persentase perempuan umur 15–49 tahun yang mengkonsumsi protein
di bawah kebutuhan minimal terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (18,1%), dan
tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,7%).
87
Tabel 3.1.2.9.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Kelompok Umur 56
tahun keatas yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70 % Rata-rata SD <80 %
Aceh 88,0 28,8 32,0 106,1 54,4 35,5
Sumatera Utara 86,3 31,9 41,4 116,1 70,1 27,3
Sumatera Barat 90,8 32,6 30,8 99,3 57,6 42,5
Riau 91,0 30,4 29,1 108,1 58,9 36,1
Jambi 96,3 35,4 28,7 113,6 63,1 34,1
Sumatera Selatan 82,6 27,1 40,1 85,9 37,4 54,1
Bengkulu 85,1 30,0 37,1 87,0 35,2 44,8
Lampung 89,3 32,7 35,8 85,8 47,9 53,7
Kepulauan Bangka Belitung 86,2 31,0 37,1 112,7 55,3 26,6
Kepulauan Riau 88,3 31,3 32,5 95,9 41,9 39,5
DKI Jakarta 83,7 28,4 39,2 101,2 103,3 40,9
Jawa Barat 79,9 26,2 45,3 82,5 38,7 57,7
Jawa Tengah 83,3 28,3 40,4 85,0 48,9 56,1
DI Yogyakarta 81,3 25,3 38,8 77,7 37,2 61,5
Jawa Timur 92,4 33,8 32,2 90,1 49,7 50,5
Banten 92,0 32,5 30,2 103,7 65,0 40,7
Bali 96,5 32,9 26,0 104,6 57,2 39,7
Nusa Tenggara Barat 89,2 32,8 37,0 89,5 45,7 51,5
Nusa Tenggara Timur 89,8 35,2 37,1 77,7 48,7 65,7
Kalimantan Barat 89,3 33,5 36,6 88,1 43,3 49,7
Kalimantan Tengah 95,4 36,5 33,3 93,3 49,1 42,5
Kalimantan Selatan 86,0 29,2 33,9 103,5 50,0 36,5
Kalimantan Timur 82,4 28,8 42,9 92,2 40,7 47,4
Sulawesi Utara 95,8 37,4 32,3 106,9 49,3 35,7
Sulawesi Tengah 86,5 31,2 38,0 94,4 56,6 51,8
Sulawesi Selatan 85,6 30,9 39,7 110,3 58,3 35,2
Sulawesi Tenggara 86,3 34,0 46,7 104,8 60,5 41,8
Gorontalo 93,7 35,1 30,9 100,9 44,6 34,7
Sulawesi Barat 90,2 34,8 31,6 94,7 40,2 40,1
Maluku 90,8 32,8 32,5 78,3 51,2 62,2
Maluku Utara 93,6 39,7 41,4 89,4 59,9 57,8
Papua Barat 85,9 32,6 36,3 101,0 62,3 46,8
Papua 88,1 30,7 37,9 83,9 42,6 56,6
Indonesia 86,9 31,1 37,4 91,7 53,7 49,5
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Devisiansi
88
Tabel 3.1.2.10.
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase Perempuan Umur
15–49 tahun yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan, Riskesdas 2010
Provinsi
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Aceh 83,0 27,2 39,2 118,3 56,3 26,8
Sumatera Utara 82,7 29,2 43,1 127,8 68,7 22,3
Sumatera Barat 91,1 31,7 29,7 117,0 56,4 28,0
Riau 84,8 27,7 36,4 116,1 61,3 31,7
Jambi 88,9 30,8 33,0 121,3 63,9 25,5
Sumatera Selatan 78,7 24,8 47,0 97,8 50,7 43,5
Bengkulu 82,9 28,1 39,4 101,8 48,4 37,3
Lampung 81,0 26,5 42,6 97,4 49,4 46,8
Kepulauan Bangka Belitung 84,7 25,1 34,9 136,1 61,7 18,1
Kepulauan Riau 87,7 29,8 30,0 122,2 60,7 23,0
DKI 84,3 28,7 38,9 112,0 70,9 32,9
Jawa Barat 80,2 25,4 43,4 99,3 47,2 42,5
Jawa tengah 79,7 25,7 44,9 93,4 40,5 45,3
DI Yogyakarta 81,9 26,0 38,7 96,0 43,8 42,8
Jawa Timur 84,3 29,2 39,2 105,7 53,7 37,4
Banten 86,2 28,7 35,2 112,2 57,6 32,1
Bali 92,2 32,1 31,6 127,4 91,4 26,2
Nusa Tenggara Barat 80,5 26,6 46,2 106,1 53,7 34,3
Nusa Tenggara Timur 87,5 32,3 36,9 88,4 63,9 56,7
Kalimantan Barat 82,3 29,1 44,4 100,6 55,4 44,4
Kalimantan Tengah 84,8 31,5 43,1 106,8 49,3 35,4
Kalimantan Selatan 85,9 29,3 37,0 114,3 59,4 29,3
Kalimantan Timur 81,7 27,2 42,9 109,7 50,3 34,2
Sulawesi Utara 89,4 32,4 35,4 109,4 52,4 31,6
Sulawesi tengah 83,8 30,7 42,0 100,3 60,3 41,2
Sulawesi Selatan 84,0 29,0 40,0 122,4 66,1 25,4
Sulawesi Tenggara 84,3 33,4 46,9 113,3 55,4 30,5
Gorontalo 88,1 34,5 38,7 114,0 56,7 27,0
Sulawesi Barat 83,2 30,5 47,6 112,2 57,2 31,4
Maluku 84,9 27,5 35,3 91,0 40,3 47,3
Maluku Utara 84,5 30,1 39,7 88,0 45,7 47,3
Papua Barat 82,6 28,7 41,7 109,4 89,2 37,9
Papua 85,5 29,9 36,6 93,5 51,9 44,2
Total 83,0 28,1 40,7 105,8 55,8 37,4
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviasi
89
3.1.2.2. Karakteristik Penduduk dengan Kecukupan Konsumsi Energi dan
Protein dan Persentase Penduduk yang Mengkonsumsinya di bawah
Kebutuhan Minimal
Tabel 3.1.2.11 menunjukkan kecukupan konsumsi energi dan protein menurut karakteristik
responden. Dapat dilihat bahwa kelompok umur yang mengkonsumsi energi di bawah
kebutuhan minimal tertinggi pada kelompok umur pra remaja (13–15 tahun) dan remaja (16–
18 tahun) yaitu sebesar 54,5 persen (Gambar 3.1.2.3). Kelompok umur yang mengkonsumsi
protein di bawah kebutuhan minimal tertinggi pada kelompok umur 56 tahun keatas yaitu
sebesar 49,2 persen.
Persentase penduduk laki-laki yang mengkonsumsi energi dan protein di bawah kebutuhan
minimal lebih tinggi dari perempuan. Persentase penduduk di perdesaan yang mengkonsumsi
energi dan protein di bawah kebutuhan minimal lebih tinggi dari penduduk di perkotaan.
Menurut tingkat pendidikan kepala keluarga, persentase penduduk yang mengkonsumsi
energi dan protein di bawah kebutuhan minimal terbanyak pada yang berpendidikan rendah.
Untuk pekerjaan kepala keluarga, persentase penduduk yang mengkonsumsi energi dan
protein di bawah kebutuhan minimal terbanyak penduduk yang kepala rumah tangga bekerja
sebagai petani/nelayan/buruh dan kepala keluarga yang tidak bekerja. Menurut pengeluaran
rumah tangga per kapita, persentase penduduk yang mengkonsumsi energi dan protein di
bawah kebutuhan minimal terbanyak pada pengeluaran rumah tangga per kapita yang rendah
(kuintil 1 dan kuintil 2).
Besaran Kesenjangan Konsumsi Energi menurut Kelompok Umur dan Tempat
Tinggal
Kesenjangan energi mulai terjadi pada anak umur 4–6 tahun, dan pada kelompok umur 7–9
tahun, dimana besaran kesenjangan energinya semakin besar. Besaran kesenjangan energi
pada anak umur 4–9 tahun yang tinggal di perdesaan lebih besar dari anak yang tinggal di
perkotaan. Persentase anak yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal
semakin tinggi pada kelompok umur yang lebih tua. Pada ketiga kelompok umur (2–3 tahun,
4–6 tahun, dan 7–9 tahun), persentase anak di perdesaan yang mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal lebih tinggi dari anak di perkotaan. Gambaran besaran
kesenjangan energi dan persentase anak yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan
minimal disajikan pada Gambar 3.1.2.4.
Pada penduduk laki-laki kelompok umur 10–12 tahun sampai 65 tahun keatas, besaran
kesenjangan energi terbesar (666 kkal) pada kelompok umur 16–18 tahun. Pada kelompok
tersebut, besaran kesenjangan energi penduduk laki-laki di perkotaan sama besar dengan
penduduk laki-laki di perdesaan. Kesenjangan energi pada penduduk laki-laki umur 10–12
tahun yang tinggal di perdesaan lebih besar dari yang tinggal di perkotaan. Kesenjangan
energi penduduk laki-laki umur 13–15 tahun dan 19-64 tahun keatas yang tinggal di perkotaan
lebih besar dari yang tinggal di perdesaan.
90
Tabel 3.1.2.11
Rata-rata Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein (%) dan Persentase yang
Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Energi Protein
Rata-rata SD < 70% Rata-rata SD < 80%
Kelompok Umur (Tahun)
2 - 3 105,5 38,8 21,5 149,0 77,1 16,3
4 - 6 91,7 34,7 33,4 126,0 65,5 25,1
7 – 12 81,5 28,2 44,4 113,2 59,7 30,8
13 - 15 74,7 23,6 54,5 102,8 52,5 37,8
16 - 18 74,8 23,9 54,5 106,4 61,0 35,0
19 - 55 83,3 28,4 40,7 102,6 53,2 37,9
56 + 86,9 31,1 37,4 91,7 53,7 49,2
Jenis Kelamin
Laki-Laki 83,8 29,8 41,6 104,7 56,7 37,5
Perempuan 84,5 29,7 39,9 106,9 58,0 36,0
Tipe Daerah
Perkotaan 84,3 29,6 40,1 108,0 57,2 34,0
Perdesaan 83,9 29,9 41,4 103,4 57,4 39,7
Pendidikan
Tidak pernah sekolah 83,1 29,5 43,1 95,8 52,0 46,4
Tidak tamat SD/MI 83,0 29,6 43,2 98,8 55,2 43,3
Tamat SD/MI 82,7 28,8 42,5 100,6 54,2 41,1
Tamat SLTP/MIS 84,0 29,6 40,8 107,5 55,6 34,5
Tamat SLTA/MA 86,1 30,6 37,7 114,2 61,6 29,3
Perguruan Tinggi 87,7 31,0 35,4 121,7 62,0 24,0
Pekerjaan
Tidak bekerja 83,7 29,6 41,1 101,3 59,0 40,7
Sekolah 81,2 25,2 42,1 109,5 49,4 28,7
Pegawai 87,2 30,7 36,0 118,9 60,5 25,1
Wiraswasta 84,5 29,5 39,6 109,3 57,6 32,9
Petani/Nelayan/Buruh 83,1 29,6 42,7 100,5 55,6 42,0
Lainnya 85,2 30,1 40,7 109,0 55,5 33,7
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil – 1 80,2 28,0 46,8 95,0 55,8 47,6
Kuintil – 2 82,4 28,9 43,3 100,7 53,9 41,1
Kuintil – 3 84,1 29,5 40,5 105,1 54,1 36,5
Kuintil – 4 86,2 30,4 37,6 111,4 56,3 31,3
Kuintil – 5 88,5 31,3 34,6 118,6 64,2 26,0
• Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan
Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia)
• SD = Standard Deviasi
91
Gambar 3.1.2.3. Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Energi di bawah Kebutuhan
Minimal menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
Gambar 3.1.2.4. Besaran Kesenjangan Energi yang dikonsumsi Anak
menurut Tempat Tinggal, Riskesdas 2010
-450
-350
-250
-150
-50
50
150
2 - 3 th 4 - 6 th 7 - 9 th
Kota
Desa
Persentase penduduk laki-laki kelompok umur 10–12 tahun di perdesaan yang mengkonsumsi
energi di bawah kebutuhan minimal lebih tinggi dari penduduk di perkotaan. Persentase
penduduk laki-laki yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal tertinggi pada
kelompok umur 16–18 tahun yaitu sebanyak 55,2 persen (Tabel 3.1.2.12, Tabel 3.1.2.13. dan
Tabel 3.1.2.14. Gambar 3.1.2.5, Gambar 3.1.2.6.,).
Kesenjangan energi penduduk perempuan umur 10–29 tahun yang tinggal di perdesaan lebih
besar dari penduduk perempuan yang tinggal di perkotaan, sebaliknya kesenjangan energi
penduduk perempuan umur 30–65 tahun keatas yang tinggal di perkotaan lebih besar dari
yang tinggal di perdesaan. Kesenjangan energi terbesar terlihat pada penduduk perempuan
92
umur 13–15 tahun dan 16–18 tahun, yaitu sebesar 604 kkal dan 533 kkal (Gambar 3.1.2.6
dan Tabel 3.1.2.12.). Persentase penduduk perempuan di perdesaan yang mengkonsumsi
energi di bawah kebutuhan minimal lebih tinggi dari penduduk perempuan di perkotaan,
khususnya ibu hamil di perdesaan. Secara nasional, 44,8 persen ibu hamil mengkonsumsi
energi di bawah kebutuhan minimal (ibu hamil di perkotaan 41,9 persen dan di perdesaan
48,0 persen) (Tabel 3.1.2.12, Tabel 3.1.2.13, dan Tabel 3.1.2.14).
Tabel 3.1.2.12.
Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur*
Konsumsi Energi (Perkotaan dan Perdesaan)
Rata-rata
(Kkal)
SD
(KKal)
TKc***
(%)
< 70% AKG
(%)
AKG *
(KKal)
Kesenjangan
(KKal)
Anak
2 - 3 tahun 1.049 387 104,9 22,1 1.000 +49
4 - 6 tahun 1.417 537 91,4 33,9 1.550 -133
7 - 9 tahun 1.506 533 83,7 41,8 1.800 -294
Laki-Laki
10 – 12 tahun 1.628 539 79,4 46,2 2.050 -422
13 – 15 tahun 1.810 575 75,4 53,4 2.400 -590
16 – 18 tahun 1.934 612 74,4 55,2 2.600 -666
19 – 29 tahun 1.998 656 78,4 48,0 2.550 -552
30 – 49 tahun 1.970 675 83,8 40,1 2.350 -380
50 – 64 tahun 1.933 689 85,9 39,1 2.250 -317
64 + tahun 1.775 640 86,6 38,8 2.050 -275
Perempuan
10 – 12 tahun 1.600 529 77,9 49,7 2.050 -450
13 – 15 tahun 1.746 553 74,2 55,4 2.350 -604
16 – 18 tahun 1.667 538 75,6 53,4 2.200 -533
19 – 29 tahun 1.569 536 81,9 42,7 1.900 -331
30 – 49 tahun 1.536 524 85,0 37,6 1.800 -264
50 – 64 tahun 1.505 529 86,0 37,6 1.750 -245
64 + tahun 1.411 504 88,2 34,9 1.600 -189
Ibu Hamil tahun 1.812 678 83,1 44,8 **
* Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen Tabel Angka Kecukupan Gizi 2004 Bagi
Orang Indonesia)
** Sesuai umur Perempuan ditambah 300 kkal
*** TKc = Tingkat Kecukupan
Besaran kesenjangan energi anak yang berumur lebih muda lebih kecil dibanding anak yang
berumur lebih tua. Pada anak umur 7–9 tahun terdapat kesenjangan energi sebesar 294 kkal
(di perkotaan 240 kkal dan di perdesaan 350 kkal). Pada anak laki-laki umur 10–12 tahun
terdapat kesenjangan energi sebesar 422 kkal (di perkotaan 379 kkal dan di perdesaan 471
kkal). Pada anak perempuan umur 10–12 tahun terdapat kesenjangan energi sebesar 450
93
kkal (di perkotaan 425 kkal dan di perdesaan 469 kkal). Atas dasar data diatas, maka pada
anak usia sekolah dasar (umur 7–12 tahun) yang tinggal di perkotaan terdapat kesenjangan
energi sebesar 348 kkal dan pada anak yang tinggal di perdesaan terdapat kesenjangan
energi sebesar 430 kkal. Angka ini dapat digunakan sebagai acuan tambahan energi pada
anak usia sekolah dasar, khususnya pada anak yang tinggal di perdesaan (Tabel 3.1.2.12.,
Tabel 3.1.2.13. dan Tabel 3.1.2.14.).
Tabel 3.1.2.13
Rata-rata dan Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk di Perkotaan
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok Umur*
Konsumsi Energi (Perkotaan)
Rata-rata
(Kkal)
SD
(KKal)
TKc***
(%)
< 70% AKG
(%)
AKG *
(KKal)
Kesenjangan
(KKal)
Anak
2 – 3 tahun 1.107 394 110,7 18,9 1.000 +107
4 – 6 tahun 1.481 558 95,5 29,2 1.550 -69
7 – 9 tahun 1.560 554 86,7 37,8 1.800 -240
Laki-Laki
10 – 12 tahun 1.671 552 81,5 41,8 2.050 -379
13 – 15 tahun 1.803 560 75,1 53,4 2.400 -597
16 – 18 tahun 1.930 612 74,2 55,6 2.600 -670
19 – 29 tahun 1.974 628 77,4 49,0 2.550 -576
30 – 49 tahun 1.949 660 82,9 40,9 2.350 -401
50 – 64 tahun 1.893 661 84,2 40,9 2.250 -357
64 + tahun 1.740 612 84,9 39,7 2.050 -310
Perempuan
10 – 12 tahun 1.625 537 79,2 47,8 2.050 -425
13 – 15 tahun 1.758 562 74,8 54,9 2.350 -592
16 – 18 tahun 1.674 542 76,0 52,2 2.200 -526
19 – 29 tahun 1.575 531 82,1 42,0 1.900 -325
30 – 49 tahun 1.535 515 84,9 36,9 1.800 -265
50 – 64 tahun 1.493 513 85,3 37,9 1.750 -257
64 + tahun 1.394 484 87,1 35,7 1.600 -206
Ibu Hamil tahun 1850 693 85,4 41,9 **
*Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen Tabel Angka Kecukupan Gizi 2004 Bagi
Orang Indonesia)
** Sesuai umur Perempuan ditambah 300 kkal
*** TKc = Tingkat Kecukupan
94
Tabel 3.1.2.14
Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Persentase Penduduk di Perdesaan
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok Umur*
Konsumsi Energi di Perdesaan
Rata-rata
(Kkal)
SD
(KKal)
TKc***
(%)
< 70% AKG
(%)
AKG *
(KKal)
Kesenjangan
(Kkal)
Anak
2 – 3 tahun 1.002 373 99,5 26,0 1.000 +2
4 – 6 tahun 1.356 506 87,5 38,3 1.550 -194
7 – 9 tahun 1.450 506 80,6 46,4 1.800 -350
Laki-Laki
10 – 12 tahun 1.579 515 77,0 50,5 2.050 -471
13 – 15 tahun 1.812 591 75,5 54,2 2.400 -588
16 – 18 tahun 1.930 603 74,2 55,1 2.600 -670
19 – 29 tahun 2.019 681 79,2 47,4 2.550 -531
30 – 49 tahun 1.991 687 84,7 39,3 2.350 -359
50 – 64 tahun 1.977 712 87,9 37,0 2.250 -273
64 + tahun 1.797 655 87,7 38,4 2.050 -253
Perempuan
10 – 12 tahun 1.581 530 77,0 51,4 2.050 -469
13 – 15 tahun 1.722 525 73,2 56,1 2.350 -628
16 – 18 tahun 1.652 533 74,8 55,7 2.200 -548
19 – 29 tahun 1.554 534 81,1 44,2 1.900 -346
30 – 49 tahun 1.531 529 84,8 38,6 1.800 -269
50 – 64 tahun 1.513 540 86,4 37,4 1.750 -237
64 + tahun 1.418 516 88,6 34,8 1.600 -182
Ibu Hamil tahun 1.768 657 80,9 48,0 **
* Konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 % berdasarkan Tabel Angka Kecukupan Gizi
2004 Bagi Orang Indonesia)
** Sesuai umur perempuan ditambah 300 kkal
*** TKc = Tingkat Kecukupan
95
Gambar 3.1.2.5. Besaran Kesenjangan Energi Penduduk Laki-Laki
menurut Tempat Tinggal, Riskesdas 2010
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
10-12 th 13 - 15 th 16 - 18 th 19 -29 th 40 - 49 th 50 - 64 th 65 + th
Kota
Desa
Gambar 3.1.2.6
Besaran Kesenjangan Energi Penduduk Perempuan
menurut Tempat Tinggal, Riskesdas 2010
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
10-12 th 13 - 15 th 16 - 18 th 19 -29 th 30 - 49 50 - 64 th 65 + th
Kota
Desa
Besaran Kesenjangan Konsumsi Protein menurut Kelompok Umur dan Tempat
Tinggal
Data pada Tabel 3.1.2.15, Tabel 3.1.2.16. dan Tabel 3.1.2.17 menunjukkan bahwa anak
umur 0–9 tahun yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan mengkonsumsi protein lebih
dari kebutuhan, dan anak yang tinggal di perkotaan kelebihan konsumsi protein lebih besar
dari anak di perkotaan. Kelebihan konsumsi terbesar terjadi pada anak umur 1–6 tahun (di
perkotaan maupun di perdesaan).
Penduduk laki-laki umur 10–12 tahun dan 19–29 tahun yang tinggal di perkotaan dan di
perdesaan kelebihan konsumsi protein, dan kelebihan konsumsi protein pada laki-laki pada
umur tersebut yang tinggal di perkotaan lebih besar dari laki-laki yang tinggal di perdesaan.
Laki-laki umur 50–64 tahun keatas yang tinggal di perdesaan dan di perkotaan kekurangan
konsumsi protein, dan laki-laki umur 64 tahun keatas yang tinggal di perdesaan kekurangan
protein lebih besar dari laki-laki yang tinggal di perkotaan.
Penduduk Perempuan umur 10–49 tahun kelebihan konsumsi protein, dan kelompok
Perempuan umur 64 tahun keatas yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan kekurangan
protein dengan besaran yang sama. Menurut kelompok umur, terdapat 10 persen–40 persen
penduduk yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (Gambar 3.1.2.7).
Kkal
Kkal
96
Kelompok umur lansia adalah yang terbanyak mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan
minimal yaitu 38,0 persen di perkotaan dan 39,7 persen di perdesaan.
Walaupun secara rata-rata pada penduduk kelompok umur kurang dari 65 tahun tidak ada
masalah dalam konsumsi protein, namun protein yang dikonsumsi sebagian besar berasal
dari serealia yang merupakan protein nabati (data tidak disajikan).Oleh sebab itu, masalah
konsumsi protein adalah pada sumber protein, yang belum seimbang antara protein nabati
dan hewani.
Tabel 3.1.2.15.
Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur*
Konsumsi Protein di Perkotaan dan Perdesaan
Rata-rata SD AKG < 80% AKG AKG * Kesenjangan
(Gram) (Gram) (%) (%) (Gram) (Gram_
Anak
2 - 3 tahun 37,2 19,3 148,1 16,0 25 + 12,2
4 - 6 tahun 49,1 25,5 125,4 24,8 39 + 10,1
7 - 9 tahun 51,9 28,1 115,4 29,3 45 + 6,9
Laki-Laki
10 – 12 tahun 55,2 28,4 46,2 31,9 50 + 5,2
13 – 15 tahun 60,5 29,4 53,4 39,8 60 + 0,5
16 – 18 tahun 64,0 34,3 55,2 42,3 65 - 1,0
19 – 29 tahun 62,4 30,2 48,0 36,2 60 + 2,4
30 – 49 tahun 60,5 31,1 40,1 39,8 60 + 0,5
50 – 64 tahun 58,1 31,1 39,1 44,4 60 - 1,9
64 + tahun 53,2 31,0 38,8 52,9 60 - 6,8
Perempuan
10 – 12 tahun 54,8 26,6 49,7 32,6 50 + 4,8
13 – 15 tahun 60,5 33,0 55,4 35,9 57 + 3,5
16 – 18 tahun 58,1 33,8 53,4 28,6 50 + 8,1
19 – 29 tahun 54,9 28,9 42,7 34,5 50 + 4,9
30 – 49 tahun 52,4 27,4 37,6 37,8 50 + 2,4
50 – 64 tahun 50,3 30,1 37,6 41,6 50 + 0,3
64 + tahun 45,4 25,5 34,9 50,9 50 - 4,6
Ibu Hamil tahun 64,2 35,3 98,1 49,5 **
* Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan Gizi
2004 Bagi Orang Indonesia)
** Sesuai umur perempuan ditambah 300 kkal
97
Gambar 3.1.2.7. Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Protein di bawah Kebutuhan
Minimal menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
Tabel 3.1.2.16
Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk di Perkotaan
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur*
Konsumsi Protein (Perkotaan)
Rata-rata SD TKc*** < 80% AKG AKG * Kesenjangan
(Gram) (Gram) (%) (%) (Gram) (Gram)
Anak
2 - 3 tahun 39,4 19,0 158,6 11,9 25 +14,4
4 - 6 tahun 51,7 25,7 132,5 20,6 39 +12,7
7 - 9 tahun 54,2 29,4 120,6 25,1 45 +9,2
Laki-Laki
10 – 12 tahun 57,4 27,5 114,9 27,3 50 +7,4
13 – 15 tahun 60,9 29,1 101,5 37,7 60 +0,9
16 – 18 tahun 63,8 30,8 98,2 40,0 65 -1,2
19 – 29 tahun 62,3 28,4 103,8 34,1 60 +2,3
30 – 49 tahun 60,6 29,6 101,1 37,8 60 +0,6
50 – 64 tahun 57,9 28,3 96,5 43,8 60 -2,1
64 + tahun 53,7 36,6 89,5 52,6 60 -6,3
Perempuan
10 – 12 tahun 56,3 26,2 112,5 30,3 50 +6,3
13 – 15 tahun 61,6 32,7 108,0 33,2 57 +4,6
16 – 18 tahun 59,4 37,8 118,4 25,4 50 +9,4
19 – 29 tahun 55,5 27,3 109,0 32,2 50 +5,5
30 – 49 tahun 52,9 26,9 105,1 35,9 50 +2,9
50 – 64 tahun 51,0 32,8 102,0 40,1 50 +1,0
64 + tahun 45,2 22,3 90,3 50,4 50 -4,8
Ibu Hamil tahun 67,4 35,6 100,5 45,8 **
*Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan Gizi
2004 Bagi Orang Indonesia)
** Sesuai umur Perempuan ditambah 300 kkal; *** TKc = Tingkat Kecukupan
98
Tabel 3.1.2.17
Rata-rata Tingkat Konsumsi Protein dan Persentase Penduduk di Perdesaan
yang Mengkonsumsinya di bawah Kebutuhan Minimal, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur*
Konsumsi Protein di Perdesaan
Rata-rata SD TKc*** < 80% AKG AKG * Kesenjangan
(Gram) (Gram) (%) (%) (Gram) (Gram)
Anak
2 - 3 tahun 34,6 19,3 138,5 20,0 25 +9,6
4 - 6 tahun 46,3 25,1 118,7 29,5 39 +7,3
7 - 9 tahun 49,6 27,2 110,3 34,2 45 +4,6
Laki-Laki
10 – 12 tahun 52,7 29,1 105,3 37,0 50 +2,7
13 – 15 tahun 59,5 29,1 99,1 42,3 60 -0,5
16 – 18 tahun 63,0 36,7 96,9 45,4 65 -2,0
19 – 29 tahun 61,7 31,4 102,8 38,8 60 +1,7
30 – 49 tahun 59,6 31,8 99,3 42,3 60 -0,4
50 – 64 tahun 57,9 33,8 96,5 45,0 60 -2,1
64 + tahun 52,5 27,3 87,5 53,2 60 -7,5
Perempuan
10 – 12 tahun 53,5 26,9 106,8 35,3 50 +3,5
13 – 15 tahun 58,9 32,2 103,1 39,1 57 +1,9
16 – 18 tahun 56,1 28,5 111,4 32,8 50 +6,1
19 – 29 tahun 53,7 30,0 105,6 37,3 50 +3,7
30 – 49 tahun 51,4 27,7 102,1 40,2 50 +1,4
50 – 64 tahun 48,9 26,7 97,8 43,3 50 -1,1
64 + tahun 45,2 28,0 90,4 51,3 50 -4,8
Ibu Hamil tahun 60,6 34,7 95,7 53,7 **
* Konsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 80 persen berdasarkan Tabel Angka Kecukupan Gizi
2004 Bagi Orang Indonesia)
** Sesuai umur Perempuan ditambah 300 kkal
*** TKc = Tingkat Kecukupan
3.1.2.3. Kontribusi Konsumsi Energi dari Karbohidrat, Protein, dan Lemak
1. Karbohidrat
Secara nasional, rata-rata konsumsi karbohidrat penduduk Indonesia 255 gram per hari atau
61,0 persen dari total konsumsi energi (Tabel 3.1.2.18). Pedoman Umum Gizi Seimbang
(PUGS) menganjurkan konsumsi karbohidrat 50–60 persen dari total konsumsi energi, berarti
konsumsi karbohidrat penduduk Indonesia sedikit lebih dari anjuran PUGS tersebut. Secara
nasional, penduduk di 23 provinsi mengkonsumsi energi dari karbohidrat lebih dari anjuran
PUGS. Kontribusi konsumsi energi dari karbohidrat paling rendah pada penduduk di Provinsi
DKI Jakarta (56,4%) dan tertinggi pada penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (76,9%)
(Tabel 3.1.2.18). Menurut tempat tinggal perkotaan, terdapat 16 provinsi yang penduduknya
mengkonsumsi mengkonsumsi energi dari karbohidrat lebih dari anjuran PUGS, sedang di
99
perdesaan terdapat 30 provinsi yang penduduknya mengkonsumsi energi dari karbohidrat
lebih dari anjuran PUGS (Tabel 3.1.2.19 dan Tabel 3.1.2.20).
Tabel 3.1.2.18.
Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat, Riskesdas 2010
Provinsi
Karbohidrat
Rata-rata (gram)
SD
(gram)
% *
Aceh 267 122 64,0
Sumatera Utara 251 156 61,4
Sumatera Barat 284 143 62,4
Riau 246 107 59,5
Jambi 282 134 62,3
Sumatera Selatan 253 124 63,1
Bengkulu 270 132 65,3
Lampung 268 146 64,0
Kepulauan Bangka Belitung 242 109 57,6
Kepulauan Riau 266 125 59,4
DKI Jakarta 237 109 56,4
Jawa Barat 229 105 58,1
Jawa Tengah 238 107 59,3
DI Yogyakarta 240 90 59,6
Jawa Timur 269 145 60,6
Banten 260 127 58,5
Bali 278 126 61,4
Nusa Tenggara Barat 255 127 64,1
Nusa Tenggara Timur 328 182 76,9
Kalimantan Barat 267 149 63,6
Kalimantan Tengah 275 152 62,1
Kalimantan Selatan 246 107 58,8
Kalimantan Timur 250 122 59,1
Sulawesi Utara 301 148 66,1
Sulawesi Tengah 299 138 70,5
Sulawesi Selatan 269 120 66,1
Sulawesi Tenggara 285 134 67,5
Gorontalo 276 161 65,2
Sulawesi Barat 288 142 70,5
Maluku 288 128 70,1
Maluku Utara 291 150 69,4
Papua Barat 269 211 66,1
Papua 304 166 72,9
Indonesia 255 129 61,0
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Konsumsi Karbohidrat
100
Tabel 3.1.2.19.
Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat di Perkotaan,
Riskesdas 2010
Provinsi
Karbohidrat (gram)
Rata-rata
(gram)
SD
(gr)
% *
Aceh 249 113 60,4
Sumatera Utara 245 164 60,8
Sumatera Barat 254 128 58,7
Riau 242 107 57,4
Jambi 254 124 58,2
Sumatera Selatan 247 118 60,1
Bengkulu 256 127 60,5
Lampung 232 135 59,2
Kepulauan Bangka Belitung 231 95 56,7
Kepulauan Riau 265 123 58,5
DKI Jakarta 237 109 56,4
Jawa Barat 228 108 57,0
Jawa Tengah 232 102 58,5
DI Yogyakarta 236 90 58,1
Jawa Timur 261 137 58,4
Banten 254 120 57,7
Bali 256 105 58,2
Nusa Tenggara Barat 275 141 64,0
Nusa Tenggara Timur 331 138 72,3
Kalimantan Barat 233 129 57,0
Kalimantan Tengah 260 136 59,2
Kalimantan Selatan 250 115 58,1
Kalimantan Timur 254 123 57,8
Sulawesi Utara 290 136 65,1
Sulawesi Tengah 260 112 64,0
Sulawesi Selatan 266 114 64,5
Sulawesi Tenggara 293 123 63,0
Gorontalo 265 196 65,1
Sulawesi Barat 302 158 66,8
Maluku 277 116 65,0
Maluku Utara 244 109 63,1
Papua Barat 264 251 64,5
Papua 242 102 61,8
Indonesia 245 122 58,6
*Kontribusi Konsumsi Energi dari Karbohidrat
101
Tabel 3.1.2.20.
Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidratdi Perdesaan,
Riskesdas 2010
Provinsi
Karbohidrat (gram)
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 274 125 65,4
Sumatera Utara 258 147 62,0
Sumatera Barat 303 149 64,7
Riau 248 106 60,9
Jambi 293 136 63,9
Sumatera Selatan 257 128 65,2
Bengkulu 278 134 68,0
Lampung 279 148 65,5
Kepulauan Bangka Belitung 253 119 58,4
Kepulauan Riau 269 135 64,8
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat 230 100 60,2
Jawa Tengah 244 112 60,1
DI Yogyakarta 248 89 62,8
Jawa Timur 278 153 62,9
Banten 273 140 60,3
Bali 316 148 66,9
Nusa Tenggara Barat 236 109 64,3
Nusa Tenggara Timur 327 195 78,4
Kalimantan Barat 283 156 66,7
Kalimantan Tengah 282 159 63,6
Kalimantan Selatan 243 101 59,4
Kalimantan Timur 238 117 62,3
Sulawesi Utara 311 157 67,0
Sulawesi Tengah 310 143 72,4
Sulawesi Selatan 271 124 67,1
Sulawesi Tenggara 280 140 70,2
Gorontalo 282 140 65,2
Sulawesi Barat 283 136 71,8
Maluku 296 136 74,2
Maluku Utara 310 161 72,1
Papua Barat 274 140 68,1
Papua 326 178 76,8
Indonesia 267 137 63,8
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Karbohidrat
Menurut karakteristik, penduduk mulai umur 19 tahun mengkonsumsi energi dari karbohidrat
lebih dari anjuran PUGS. Penduduk laki-laki mengkonsumsi energi dari karbohidrat lebih
banyak dari penduduk perempuan dan lebih dari anjuran PUGS. Demikian juga penduduk di
perdesaan mengkonsumsi energi dari karbohidrat lebih besar dari penduduk di perkotaan dan
lebih dari anjuran PUGS. Pada penduduk yang keadaan sosial ekonomi (pendidikan,
pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga) baik, maka kontribusi energi dari konsumsi
karbohidrat lebih rendah dari penduduk yang keadaan sosial ekonominya kurang baik (Tabel
3.1.2.21).
102
Tabel 3.1.2.21
Konsumsi Karbohidrat dan Kontribusi Energi dari Karbohidrat
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Karbohidrat (gram)
Rata-rata (gram) SD % *
Kelompok Umur (Tahun)
2 - 3 150 63 57,4
4 - 6 202 88 57,5
7 - 12 224 105 57,8
13 - 15 257 115 58,1
16 - 18 263 114 58,6
19 - 55 272 136 62,0
56 + 261 133 63,9
Jenis Kelamin
Laki-Laki 288 145 62,5
Perempuan 224 104 59,5
Tipe Daerah
Perkotaan 245 122 58,6
Perdesaan 267 137 65,4
Pendidikan
Tidak pernah sekolah 268 133 65,3
Tidak tamat SD/MI 265 141 63,8
Tamat SD/MI 257 129 62,0
Tamat SLTP/MIS 252 130 60,5
Tamat SLTA/MA 249 126 58,4
Perguruan Tinggi 244 108 56,4
Pekerjaan
Tidak bekerja 244 118 60,5
Sekolah 242 96 57,1
Pegawai 247 112 56,8
Wiraswasta 247 121 58,8
Petani/Nelayan/Buruh 266 140 63,7
Lainnya 249 118 59,9
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil - 1 253 128 63,9
Kuintil - 2 255 133 62,2
Kuintil - 3 256 133 61,1
Kuintil - 4 257 129 59,6
Kuintil - 5 256 121 57,6
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Karbohidrat
2. Protein
Secara nasional, rata-rata konsumsi protein penduduk Indonesia 62,1 gram per hari atau 13,3
persen dari total konsumsi energi (Tabel 3.1.2.22). Ini berarti kontribusi konsumsi protein
penduduk Indonesia kurang dari 15 persen dari total konsumsi energi sesuai pola makan
seimbang. Secara nasional, penduduk di empat provinsi mengkonsumsi energi dari protein
lebih dari 15 persen. Kontribusi konsumsi energi dari protein paling rendah pada penduduk di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (10,7%), dan tertinggi pada penduduk di Provinsi Sumatera
Utara (16,6%) (Tabel 3.1.2.22).
103
Tabel 3.1.2.22
Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein, Riskesdas 2010
Provinsi
Protein
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 62,1 32,3 15,3
Sumatera Utara 67,3 39,9 16,6
Sumatera Barat 58,7 29,3 13,5
Riau 58,7 32,1 14,4
Jambi 63,9 37,1 14,2
Sumatera Selatan 48,0 23,8 12,9
Bengkulu 50,5 24,4 13,0
Lampung 48,6 24,0 12,5
Kepulauan Bangka Belitung 68,7 31,8 16,1
Kepulauan Riau 53,6 25,8 14,3
DKI Jakarta 47,3 22,9 13,9
Jawa Barat 49,4 26,4 12,8
Jawa Tengah 44,3 20,8 12,5
DI Yogyakarta 52,5 28,0 12,3
Jawa Timur 58,5 35,7 12,9
Banten 59,8 32,3 13,3
Bali 52,5 28,1 14,1
Nusa Tenggara Barat 43,0 29,8 13,8
Nusa Tenggara Timur 50,1 28,1 10,7
Kalimantan Barat 52,4 26,0 13,3
Kalimantan Tengah 58,0 32,9 13,2
Kalimantan Selatan 55,5 26,3 14,4
Kalimantan Timur 58,6 31,2 14,4
Sulawesi Utara 52,1 31,9 13,7
Sulawesi Tengah 64,2 36,5 12,5
Sulawesi Selatan 56,4 36,3 15,5
Sulawesi Tenggara 58,4 33,0 14,4
Gorontalo 55,2 30,0 13,9
Sulawesi Barat 41,4 22,5 14,3
Maluku 43,9 28,8 11,5
Maluku Utara 52,0 38,1 11,7
Papua Barat 46,9 26,4 13,9
Papua 53,2 29,7 12,2
Indonesia 62,1 32,3 13,3
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Protein
Menurut tempat tinggal perkotaan, terdapat dua provinsi yang penduduknya mengkonsumsi
energi dari protein lebih dari 15 persen, sedang di perdesaan terdapat lima provinsi yang
penduduknya mengkonsumsi energi dari protein lebih dari 15 persen (Tabel 3.1.2.23. dan
Tabel 3.1.2.24).
104
Tabel 3.1.2.23.
Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein di Perkotaan, Riskesdas 2010
Provinsi
Protein
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 59,7 32,0 14,9
Sumatera Utara 63,8 35,0 16,1
Sumatera Barat 58,8 28,8 14,1
Riau 60,6 32,5 14,4
Jambi 62,7 30,9 14,7
Sumatera Selatan 53,5 25,3 13,3
Bengkulu 55,1 24,2 13,4
Lampung 52,2 27,6 13,5
Kepulauan Bangka Belitung 64,7 30,1 15,9
Kepulauan Riau 64,3 30,1 14,4
DKI Jakarta 58,2 35,2 13,9
Jawa Barat 51,5 25,0 12,9
Jawa Tengah 49,5 21,8 12,6
DI Yogyakarta 51,9 22,3 12,9
Jawa Timur 56,8 30,4 13,1
Banten 57,3 27,7 13,3
Bali 66,4 39,7 14,9
Nusa Tenggara Barat 53,4 28,0 13,0
Nusa Tenggara Timur 50,1 27,6 11,3
Kalimantan Barat 56,4 27,3 14,4
Kalimantan Tengah 59,9 27,2 14,2
Kalimantan Selatan 62,5 29,5 14,6
Kalimantan Timur 60,5 29,3 14,1
Sulawesi Utara 62,7 30,1 14,4
Sulawesi Tengah 56,3 33,2 13,6
Sulawesi Selatan 60,1 32,4 14,6
Sulawesi Tenggara 64,0 44,4 13,9
Gorontalo 55,8 24,5 14,3
Sulawesi Barat 58,5 28,3 13,6
Maluku 52,1 24,5 12,3
Maluku Utara 50,8 23,9 13,3
Papua Barat 58,7 36,0 14,3
Papua 55,0 29,8 14,0
Indonesia 55,5 29,0 13,5
*Kontribusi Konsumsi Energi dari Protein
105
Tabel 3.1.2.24
Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein di Perdesaan, Riskesdas 2010
Provinsi
Protein
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 62,1 32,3 15,5
Sumatera Utara 67,3 39,9 17,1
Sumatera Barat 58,7 29,3 13,1
Riau 58,7 32,1 14,5
Jambi 63,9 37,1 14,0
Sumatera Selatan 48,0 23,8 12,7
Bengkulu 50,5 24,4 12,8
Lampung 48,6 24,0 12,2
Kepulauan Bangka Belitung 68,7 31,8 16,4
Kepulauan Riau 53,6 25,8 13,5
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat 47,3 22,9 12,5
Jawa Tengah 49,4 26,4 12,4
DI Yogyakarta 44,3 20,8 11,1
Jawa Timur 52,5 28,0 12,7
Banten 58,5 35,7 13,2
Bali 59,8 32,3 12,9
Nusa Tenggara Barat 52,5 28,1 14,5
Nusa Tenggara Timur 43,0 29,8 10,5
Kalimantan Barat 50,1 28,1 12,8
Kalimantan Tengah 52,4 26,0 12,7
Kalimantan Selatan 58,0 32,9 14,2
Kalimantan Timur 55,5 26,3 15,1
Sulawesi Utara 58,6 31,2 13,0
Sulawesi Tengah 52,1 31,9 12,1
Sulawesi Selatan 64,2 36,5 16,1
Sulawesi Tenggara 56,4 36,3 14,7
Gorontalo 58,4 33,0 13,7
Sulawesi Barat 55,2 30,0 14,5
Maluku 41,4 22,5 10,9
Maluku Utara 43,9 28,8 11,0
Papua Barat 52,0 38,1 13,4
Papua 46,9 26,4 11,6
Indonesia 53,2 29,7 13,2
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Protein
Menurut karakteristik, kontribusi protein terhadap konsumsi energi kurang dari 15 persen pada
semua kelompok umur. Ada kecenderungan bahwa pada kelompok umur yang lebih tua,
kontribusi energi dari konsumsi protein lebih rendah dari penduduk yang lebih muda.
Demikian juga kontribusi konsumsi energi dari protein penduduk laki-laki lebih rendah dari
penduduk perempuan. Tidak ada perbedaan antara kontribusi konsumsi energi dari protein
pada penduduk yang tinggal di perdesaan dan di perkotaan. Pada penduduk dengan keadaan
106
sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan pengeluaran rumah tangga) baik, maka kontribusi
energi dari konsumsi protein lebih tinggi dari penduduk yang keadaan sosial ekonominya
kurang baik (Tabel 3.1.2.25)
Tabel 3.1.2.25
Konsumsi Protein dan Kontribusi Energi dari Protein
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Protein
Rata-rata (gram) SD % *
Kelompok Umur (Tahun)
2 - 3 34,9 19,3 14,2
4 - 6 46,3 25,1 13,8
7 - 12 51,2 27,7 13,8
13 - 15 59,2 30,5 13,6
16 - 18 59,7 33,2 13,6
19 - 55 55,6 30,1 13,2
56 + 49,8 30,2 12,8
Jenis Kelamin
Laki-Laki 57,3 30,4 12,9
Perempuan 51,6 28,1 13,7
Tipe Daerah
Perkotaan 55,5 29,0 13,5
Perdesaan 53,2 29,7 13,2
Pendidikan
Tidak pernah sekolah 50,3 27,6 12,8
Tidak tamat SD/MI 51,5 28,9 12,8
Tamat SD/MI 52,0 28,0 12,9
Tamat SLTP/MIS 54,7 28,4 13,5
Tamat SLTA/MA 58,1 31,2 13,9
Perguruan Tinggi 62,4 31,0 14,5
Pekerjaan
Tidak bekerja 52,6 31,8 13,3
Sekolah 57,6 26,1 13,8
Pegawai 61,0 30,6 14,2
Wiraswasta 55,9 29,1 13,6
Petani/Nelayan/Buruh 51,9 28,7 12,9
Lainnya 56,1 28,3 13,7
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil – 1 48,1 28,1 12,6
Kuintil – 2 51,5 27,7 13,0
Kuintil – 3 54,0 27,4 13,3
Kuintil – 4 57,5 28,5 13,7
Kuintil – 5 62,0 33,3 14,2
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Protein
3. Lemak
Secara nasional, rata-rata konsumsi lemak penduduk di Indonesia adalah 47,2 gram atau 25,6
persen dari total konsumsi energi. Ini berarti konsumsi energi dari lemak pada penduduk
107
Indonesia lebih dari 25 persen dari total konsumsi energi (lebih dari anjuran PUGS).
Penduduk di sepuluh provinsi mengkonsumsi energi dari lemak lebih dari 25 persen (Tabel
3.1.2.26). Kontribusi konsumsi energi dari lemak paling rendah pada penduduk di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (12,7%) dan tertinggi pada penduduk di Provinsi DKI Jakarta (30,0%).
Tabel 3.1.2.26
Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak, Riskesdas 2010
Provinsi
Lemak
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 36,3 30,8 19,8
Sumatera Utara 37,8 28,9 21,2
Sumatera Barat 45,1 29,2 23,3
Riau 46,9 30,6 25,2
Jambi 46,5 33,0 22,9
Sumatera Selatan 40,8 26,9 23,3
Bengkulu 38,4 29,9 20,7
Lampung 42,0 26,3 23,6
Kepulauan Bangka Belitung 45,7 27,7 24,6
Kepulauan Riau 50,8 32,6 25,5
DKI Jakarta 56,7 45,7 30,0
Jawa Barat 51,6 31,0 29,0
Jawa Tengah 51,2 32,3 28,7
DI Yogyakarta 50,6 26,7 27,9
Jawa Timur 52,2 39,7 27,2
Banten 54,8 31,8 28,1
Bali 50,6 40,7 24,8
Nusa Tenggara Barat 37,7 27,8 21,7
Nusa Tenggara Timur 23,3 23,8 12,7
Kalimantan Barat 39,0 30,8 22,5
Kalimantan Tengah 46,0 32,9 24,4
Kalimantan Selatan 50,1 35,7 25,9
Kalimantan Timur 48,9 32,0 26,1
Sulawesi Utara 39,2 30,6 19,5
Sulawesi Tengah 29,3 27,3 15,5
Sulawesi Selatan 32,1 32,1 17,1
Sulawesi Tenggara 33,9 36,5 17,5
Gorontalo 40,2 30,9 21,7
Sulawesi Barat 24,2 23,6 13,7
Maluku 31,8 27,6 17,4
Maluku Utara 34,2 28,2 19,3
Papua Barat 38,8 35,9 21,2
Papua 26,8 27,9 15,1
Indonesia 47,2 34,1 25,6
*Kontribusi Konsumsi Energi dari Lemak
Menurut tempat tinggal, di perkotaan, terdapat 18 provinsi yang penduduknya mengkonsumsi
energi dari lemak lebih dari 25 persen, sedang di perdesaan terdapat enam provinsi yang
penduduknya mengkonsumsi energi dari lemak lebih dari 25 persen (Tabel 3.1.2.27 dan Tabel
3.1.2.28) .
108
Tabel 3.1.2.27.
Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak di Perkotaan, Riskesdas 2010
Provinsi
Lemak
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 44,8 39,9 24,4
Sumatera Utara 41,1 29,8 23,0
Sumatera Barat 49,7 29,4 26,6
Riau 52,6 32,2 27,6
Jambi 50,7 32,1 26,4
Sumatera Selatan 45,8 28,2 25,4
Bengkulu 47,5 32,0 25,0
Lampung 48,3 28,7 27,6
Kepulauan Bangka Belitung 46,6 27,5 25,5
Kepulauan Riau 53,4 33,2 26,4
DKI Jakarta 56,7 45,7 30,0
Jawa Barat 54,1 31,9 29,9
Jawa Tengah 51,6 28,1 29,2
DI Yogyakarta 52,7 26,1 29,0
Jawa Timur 56,6 43,3 28,9
Banten 55,8 30,3 28,8
Bali 55,4 45,0 27,4
Nusa Tenggara Barat 41,9 29,2 22,8
Nusa Tenggara Timur 31,4 29,3 15,4
Kalimantan Barat 49,6 33,0 28,0
Kalimantan Tengah 49,3 33,3 25,7
Kalimantan Selatan 52,9 38,0 26,6
Kalimantan Timur 53,9 32,7 27,9
Sulawesi Utara 38,5 27,7 19,5
Sulawesi Tengah 39,1 31,4 21,0
Sulawesi Selatan 36,9 28,7 19,7
Sulawesi Tenggara 49,9 48,3 22,8
Gorontalo 40,1 29,5 22,5
Sulawesi Barat 35,6 30,9 18,2
Maluku 42,3 32,9 21,7
Maluku Utara 40,3 26,3 23,4
Papua Barat 44,4 41,4 23,8
Papua 41,7 30,1 23,3
Indonesia 52,0 35,3 27,9
*Kontribusi Konsumsi Energi dari Lemak
109
Tabel 3.1.2.28
Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak di Perdesaan,
Riskesdas 2010
Provinsi
Lemak
Rata-rata (gram) SD % *
Aceh 32,8 25,3 17,9
Sumatera Utara 34,2 27,4 19,3
Sumatera Barat 42,3 28,7 21,2
Riau 43,1 28,8 23,5
Jambi 44,8 33,2 21,6
Sumatera Selatan 37,5 25,6 21,9
Bengkulu 33,0 27,3 18,1
Lampung 40,0 25,3 22,4
Kepulauan Bangka Belitung 44,7 27,9 23,8
Kepulauan Riau 36,5 25,3 20,6
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat 46,4 28,4 27,0
Jawa Tengah 50,7 36,1 28,1
DI Yogyakarta 45,9 27,5 25,4
Jawa Timur 47,1 34,5 25,1
Banten 52,6 34,8 26,6
Bali 42,3 30,4 20,4
Nusa Tenggara Barat 33,6 25,5 20,6
Nusa Tenggara Timur 20,5 20,9 11,7
Kalimantan Barat 34,0 28,4 19,9
Kalimantan Tengah 44,2 32,6 23,7
Kalimantan Selatan 47,9 33,6 25,3
Kalimantan Timur 37,0 26,9 21,8
Sulawesi Utara 39,9 33,0 19,4
Sulawesi Tengah 26,5 25,4 14,0
Sulawesi Selatan 29,0 33,8 15,5
Sulawesi Tenggara 24,2 21,9 14,3
Gorontalo 40,2 31,6 21,3
Sulawesi Barat 20,2 18,8 12,1
Maluku 23,7 18,9 14,0
Maluku Utara 31,7 28,6 17,5
Papua Barat 31,3 25,0 17,8
Papua 21,5 25,0 12,2
Indonesia 41,7 31,8 22,9
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Lemak
Menurut karakteristik penduduk, kelompok umur 2–18 tahun mengkonsumsi energi dari
lemak lebih dari 25 persen (Tabel 3.1.2.29). Kontribusi konsumsi energi dari lemak penduduk
perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Demikian juga pada penduduk yang tinggal di
perkotaan, kontribusi energi dari lemak lebih tinggi dari penduduk di perdesaan. Pada
penduduk dengan tingkat pendidikan kepala keluarga tamat SLTP keatas dan tingkat
pengeluaran rumah tangga menengah keatas (kuintil 3 keatas) mengkonsumsi energi dari
lemak lebih dari 25 persen. Namun kontribusi konsumsi energi dari lemak menurut pekerjaan
110
kepala keluarga tidak berpola, dimana penduduk yang kepala keluarga tidak bekerja, sekolah,
pegawai, dan wiraswasta mengkonsumsi energi dari lemak lebih dari 25 persen. Gambaran
kontribusi energi dari karbohidrat, protein dan lemak dapat dilihat pada Gambar 3.1.2.8.
Tabel 3.1.2.29
Konsumsi Lemak dan Kontribusi Energi dari Lemak
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Lemak
Rata-rata (gram) SD % *
Kelompok Umur (Tahun)
2 - 3 33,7 21,0 27,9
4 - 6 45,6 27,5 28,3
7 – 12 49,7 32,9 28,2
13 - 15 55,7 34,7 27,9
16 - 18 55,5 37,7 27,6
19 - 55 47,7 34,6 24,7
56 + 41,7 35,5 23,7
Jenis Kelamin
Laki-Laki 49,1 35,2 24,5
Perempuan 45,4 33,0 26,6
Tipe Daerah
Perkotaan 52,0 35,3 27,9
Perdesaan 41,7 31,8 22,9
Pendidikan
Tidak pernah sekolah 38,9 29,5 21,9
Tidak tamat SD/MI 42,4 32,2 23,5
Tamat SD/MI 45,3 31,2 25,0
Tamat SLTP/MIS 47,5 32,3 25,8
Tamat SLTA/MA 52,4 39,7 27,6
Perguruan Tinggi 56,0 34,6 28,7
Pekerjaan
Tidak bekerja 46,9 39,6 26,3
Sekolah 54,7 32,8 28,6
Pegawai 55,6 39,0 28,6
Wiraswasta 51,5 34,8 27,6
Petani/Nelayan/Buruh 42,1 30,7 23,3
Lainnya 48,9 31,4 26,3
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil – 1 40,2 31,6 23,4
Kuintil – 2 44,1 30,4 24,7
Kuintil – 3 46,8 31,9 25,5
Kuintil – 4 50,3 32,9 26,4
Kuintil – 5 55,8 41,7 28,1
* Kontribusi Konsumsi Energi dari Lemak
111
Gambar 3.1.2.8.
Kontribusi Konsumsi Energi (%) dari Karbohidrat, Protein dan Lemak,
Riskesdas 2010
KESIMPULAN
Secara nasional, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan
minimal (kurang dari 70 persen dari angka kecukupan gizi bagi orang Indonesia) adalah
sebanyak 40,7 persen. Penduduk yang mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal
(kurang dari 80 persen dari angka kecukupan protein bagi orang Indonesia) adalah sebanyak
37 persen, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan penduduk yang mengkonsumsi energi di
bawah kebutuhan minimal dengan persentase terendah (30,9%), dan yang persentasenya
tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (46,7%). Provinsi yang penduduknya mengkonsumsi
protein di bawah kebutuhan minimal dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (18,0%), dan yang persentasenya tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (56,0%).
Masalah kekurangan konsumsi energi protein terjadi pada semua kelompok umur, terutama
pada anak usia sekolah (6–12 tahun), usia pra remaja (13–15 tahun), usia remaja (16–18
tahun), dan kelompok ibu hamil, khsusunya ibu hamil di perdesaan.
Kontribusi konsumsi karbohidrat terhadap konsumsi energi adalah 61 persen, sedikit diatas
angka yang dianjurkan PUGS. Kontribusi protein terhadap konsumsi energi hanya 13,3
persen dan kontribusi konsumsi lemak terhadap energi sebesar 25,6 persen (lebih dari
anjuran PUGS).
REKOMENDASI
Program MPASI masih perlu dilanjutkan untuk mengatasi defisiensi zat gizi pada anak balita.
Namun demikian seleksi sasarannya harus tepat yaitu terutama bagi balita yang berasal dari
keluarga miskin, orang tuanya berpendidikan rendah atau yang memiliki pekerjaan dengan
penghasilan tidak tetap. .
112
Masalah kekurangan energi protein juga terjadi pada anak usia sekolah, oleh karena itu
program pemberian makanan tambahan untuk anak usia sekolah (PMT-AS) harus
dilaksanakan terutama di daerah daerah miskin.
Masalah defisiensi zat gizi pada ibu hamil bukan hanya pada defisiensi zat gizi mikronya saja
tetapi juga zat gizi makro, oleh karena itu program perbaikan gizi pada ibu hamil tidak hanya
berupa suplementasi zat gizi mikro tetapi ditambah makanan padat energi dan protein bagi ibu
hamil dari keluarga miskin.
3.2. Kesehatan Anak
3.2.1. Status Imunisasi
Kementerian Kesehatan melaksanakan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada anak
dalam upaya menurunkan kejadian penyakit pada anak. Program imunisasi untuk penyakitpenyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pada anak yang tercakup dalam PPI
adalah satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio, dan
satu kali imunisasi campak.
Imunisasi BCG diberikan pada bayi umur kurang dari tiga bulan; imunisasi polio pada bayi
baru lahir, dan tiga dosis berikutnya diberikan dengan jarak paling cepat empat minggu;
imunisasi DPT-HB pada bayi umur dua, tiga, empat bulan dengan interval minimal empat
minggu; dan imunisasi campak paling dini umur sembilan bulan.
Dalam Riskesdas, informasi tentang cakupan imunisasi ditanyakan pada ibu yang mempunyai
balita umur 0-59 bulan. Informasi tentang imunisasi dikumpulkan dengan empat cara yaitu:
• Wawancara kepada ibu balita atau anggota rumah tangga yang mengetahui,
• Catatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS),
• Catatan dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan
• Catatan dalam Buku Kesehatan Anak lainnya.
Bila salah satu dari keempat sumber tersebut menyatakan bahwa anak sudah diimunisasi,
disimpulkan bahwa anak tersebut sudah diimunisasi untuk jenis tersebut.
Selain untuk setiap jenis imunisasi, anak disebut sudah mendapat imunisasi lengkap bila
sudah mendapatkan semua jenis imunisasi satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio,
dan satu kali imunisasi campak. Oleh karena jadwal imunisasi untuk BCG, polio, DPT-HB, dan
campak yang berbeda, bayi umur 0-11 bulan tidak dianalisis cakupan imunisasi. Hal ini
disebabkan bila bayi umur 0-11 bulan dimasukkan dalam analisis, dapat memberikan
interpretasi yang berbeda karena sebagian bayi belum mencapai umur untuk imunisasi
tertentu, atau belum mencapai frekuensi imunisasi tiga kali.
Oleh karena itu hanya anak umur 12-23 bulan yang dimasukkan dalam analisis imunisasi. Ada
beberapa alasan untuk analisis imunisasi hanya 12-23 bulan, yaitu karena imunisasi kelompok
umur anak 12-23 bulan dapat mendekati perkiraan “valid immunization”, survei-survei lain juga
menggunakan umur 12-23 bulan untuk menilai cakupan imunisasi sehingga dapat
dibandingkan, dan bias karena ingatan ibu yang diwawancara pada pengumpulan data lebih
rendah dibanding kelompok umur di atasnya. Walaupun referens umur untuk imunisasi adalah
umur 12-23 bulan, tetapi hal tersebut hanya untuk metode pengumpulan data, sedangkan
dalam penyajian data tetap disebut sebagai imunisasi bayi.
Persentase imunisasi pada anak umur 12-23 bulan dapat dilihat pada empat tabel (Tabel
3.2.1. sampai dengan Tabel 3.2.4.). Tabel 3.2.1. dan Tabel 3.2.2. menunjukkan cakupan tiap
113
jenis imunisasi yaitu BCG, polio empat kali (polio4), DPT-HB tiga kali (DPT-HB3), dan campak
menurut provinsi dan karakteristik responden. Tabel 3.2.3. dan Tabel 3.2.4. menunjukkan
cakupan imunisasi lengkap pada anak, yang merupakan gabungan dari tiap jenis imunisasi
yang didapatkan oleh seorang anak. Sejak tahun 2004 hepatitis-B disatukan dengan
pemberian DPT menjadi DPT-HB.
Tidak semua balita dapat diketahui status imunisasi (missing). Hal ini disebabkan beberapa
alasan, yaitu ibu lupa anaknya sudah diimunisasi atau belum, ibu lupa berapa kali sudah
diimunisasi, ibu tidak mengetahui secara pasti jenis imunisasi, catatan dalam KMS tidak
lengkap/tidak terisi, catatan dalam Buku KIA tidak lengkap/tidak terisi, tidak dapat
menunjukkan KMS/Buku KIA/Catatan kesehatan anak karena hilang atau tidak disimpan oleh
ibu, subyek yang ditanya tentang imunisasi bukan ibu balita, memory recall bias dari ibu,
ataupun ketidakakuratan pewawancara saat proses wawancara dan pencatatan. Oleh karena
itu, perlu menjadi catatan dalam interpretasi hasil cakupan imunisasi karena kekurangan
metode survei potong lintang dalam Riskesdas 2010.
Pada Tabel 3.2.1. dapat dilihat secara keseluruhan, persentase imunisasi menurut jenisnya
yang tertinggi sampai terendah adalah untuk BCG (77,9%), campak (74,4%), polio4 (66,7%),
dan terendah DPT-HB3 (61,9%). Bila dilihat masing-masing imunisasi menurut provinsi,
Papua mempunyai cakupan imunisasi yang terendah untuk semua jenis imunisasi yang
meliputi BCG (53,6%), campak (47,1%), dan polio 4 (40,5%), sedangkan persentase DPTHB3
terendah terdapat di Sulawesi Barat (35,7%). Provinsi DI Yogyakarta mempunyai
cakupan imunisasi tertinggi untuk semua jenis imunisasi dasar yang meliputi BCG (100,0%),
campak (96,4%), polio4 (96,4%), dan DPT-HB3 (96,4%).
Tabel 3.2.2. menunjukkan cakupan tiap jenis imunisasi menurut karakteristik anak balita,
orangtua dan tempat tinggal. Tidak terdapat perbedaan cakupan tiap jenis imunisasi menurut
jenis kelamin, tetapi terdapat perbedaan menurut daerah. Persentase semua jenis imunisasi
lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan.
Tabel 3.2.2. juga menunjukkan adanya kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan
status ekonomi, semakin tinggi cakupan tiap jenis imunisasi. Perbedaan persentase imunisasi
anak menurut pendidikan antara kepala keluarga yang tidak sekolah dan kepala keluarga
dengan pendidikan perguruan tinggi antara 27,7%-30,4%. Perbedaan persentase imunisasi
anak menurut status ekonomi terendah (kuintil-1) dan tertinggi (kuintil-5) antara 20,8%-24,1%.
Persentase imunisasi lengkap, yaitu semua jenis imunisasi dasar yang sudah didapatkan
anak umur 12-23 bulan, dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. Terlihat bahwa secara keseluruhan
cakupan imunisasi lengkap sebesar 53,8% dan yang tidak lengkap sebesar 33,5%.
Persentase imunisasi lengkap antar provinsi terdapat variasi yang besar, persentase
imunisasi lengkap terendah di Papua (28,2%) dan tertinggi di DI Yogyakarta (91,1%).
114
Tabel 3.2.1.
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Imunisasi Dasar
BGC Polio DPT-HB Campak
Aceh 57,3 52,4 40,2 62,2
Sumatera Utara 56,9 49,6 43,5 58,1
Sumatera Barat 71,8 63,5 51,0 66,3
Riau 63,3 53,9 50,0 61,7
Jambi 78,6 72,9 65,7 72,5
Sumatera Selatan 72,1 57,4 53,9 73,6
Bengkulu 74,2 62,1 51,6 73,3
Lampung 80,6 77,4 72,9 83,5
Kepulauan Bangka Belitung 87,1 77,4 72,4 76,7
Kepulauan Riau 89,7 84,6 79,5 92,1
DKI Jakarta 89,3 68,6 62,5 76,7
Jawa Barat 80,9 67,2 61,4 72,8
Jawa Tengah 90,1 80,2 77,5 86,2
DI Yogyakarta 100,0 96,4 96,4 96,4
Jawa Timur 83,0 77,3 74,2 81,6
Banten 76,3 64,5 57,7 69,3
Bali 83,6 78,6 72,7 83,6
Nusa Tenggara Barat 90,1 70,3 69,2 87,0
Nusa Tenggara Timur 75,2 45,3 41,9 76,1
Kalimantan Barat 63,9 58,3 57,7 60,4
Kalimantan Tengah 81,0 64,3 62,8 83,3
Kalimantan Selatan 76,3 67,1 60,0 70,0
Kalimantan Timur 83,3 73,1 70,5 80,8
Sulawesi Utara 86,7 73,3 70,0 90,0
Sulawesi Tengah 60,0 49,2 44,6 62,1
Sulawesi Selatan 77,6 65,2 57,8 77,0
Sulawesi Tenggara 65,3 50,0 44,9 66,7
Gorontalo 72,7 56,5 52,2 68,2
Sulawesi Barat 60,7 46,4 35,7 57,1
Maluku 76,7 58,6 56,7 63,3
Maluku Utara 64,3 55,2 57,1 65,5
Papua Barat 65,2 50,0 45,5 73,9
Papua 53,6 40,5 36,5 47,1
Indonesia 77,9 66,7 61,9 74,4
115
Tabel 3.2.2.
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Persentase Imunisasi Dasar
BCG Polio DPT-HB Campak
Jenis Kelamin
Laki-laki 77,5 66,5 62,1 74,2
Perempuan 78,2 67,0 61,7 74,6
Tempat Tinggal
Perkotaan 85,3 73,4 67,9 78,6
Perdesaan 70,2 60,0 55,9 70,2
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 63,8 50,9 43,7 56,3
Tidak tamat SD 66,5 54,2 51,5 65,0
Tamat SD 73,9 62,0 56,8 69,7
Tamat SMP 78,9 70,2 65,2 77,5
Tamat SMA 84,9 73,7 69,3 81,3
Tamat PT 91,5 80,5 74,1 85,5
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 82,8 71,8 66,5 77,2
Pegawai 91,8 79,9 75,9 85,8
Wiraswasta 81,5 71,4 66,3 78,6
Petani/Nelayan/Buruh 71,0 59,5 54,9 68,0
Lainnya 80,8 69,8 62,7 78,8
Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kuintil 1 67,9 54,7 51,7 65,0
Kuintil 2 76,0 64,5 59,1 71,4
Kuintil 3 81,2 72,4 66,9 77,8
Kuintil 4 82,3 73,3 68,2 80,8
Kuintil 5 90,9 78,8 72,5 86,3
116
Tabel 3.2.3.
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kelengkapan Imunisasi Dasar
Lengkap Tidak Lengkap Tidak Imunisasi
Aceh 37,0 42,0 21,0
Sumatera Utara 33,3 43,1 23,6
Sumatera Barat 48,1 32,7 19,2
Riau 37,5 37,5 25,0
Jambi 60,9 20,3 18,8
Sumatera Selatan 44,7 39,7 15,6
Bengkulu 46,7 36,7 16,7
Lampung 65,4 25,6 9,0
Kepulauan Bangka Belitung 60,0 26,7 13,3
Kepulauan Riau 74,4 20,5 5,1
DKI Jakarta 53,2 41,1 5,7
Jawa Barat 52,3 37,2 10,4
Jawa Tengah 69,0 27,3 3,8
DI Yogyakarta 91,1 8,9 0,0
Jawa Timur 66,0 25,8 8,2
Banten 48,8 38,6 12,6
Bali 66,1 28,6 5,4
Nusa Tenggara Barat 62,6 34,1 3,3
Nusa Tenggara Timur 33,3 53,0 13,7
Kalimantan Barat 52,1 19,8 28,1
Kalimantan Tengah 54,8 33,3 11,9
Kalimantan Selatan 52,5 27,5 20,0
Kalimantan Timur 64,1 25,6 10,3
Sulawesi Utara 65,5 31,0 3,4
Sulawesi Tengah 35,4 38,5 26,2
Sulawesi Selatan 50,9 38,5 10,6
Sulawesi Tenggara 37,5 41,7 20,8
Gorontalo 54,5 22,7 22,7
Sulawesi Barat 32,1 39,3 28,6
Maluku 46,7 36,7 16,7
Maluku Utara 44,8 27,6 27,6
Papua Barat 39,1 43,5 17,4
Papua 28,2 36,5 35,3
Indonesia 53,8 33,5 12,7
Selain perbedaan yang besar untuk cakupan imunisasi lengkap antar provinsi, masih terdapat
12,7% anak 12-23 bulan yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Persentase tertinggi
anak yang belum pernah mendapat imunisasi terdapat di Papua (35,3%) dan terendah di DI
Yogyakarta (0,0%).
Tabel 3.2.4. menunjukkan cakupan imunisasi lengkap menurut karakteristik anak balita,
orangtua dan tempat tinggal. Persentase imunisasi lengkap di perkotaan lebih tinggi (59,1%)
117
daripada di perdesaan (48,3%) dan masih terdapat 17,7% anak 12-23 bulan di perdesaan
yang tidak mendapat imunisasi sama sekali.
Tabel 3.2.4.
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kelengkapan Imunisasi Dasar
Lengkap Tidak Lengkap Tidak Imunisasi
Jenis Kelamin
Laki-laki 53,5 33,5 13,1
Perempuan 54,0 33,6 12,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 59,1 33,1 7,8
Perdesaan 48,3 34,0 17,7
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 36,6 37,7 25,7
Tidak tamat SD 41,7 37,3 21,0
Tamat SD 48,8 35,6 15,6
Tamat SMP 57,0 32,2 10,7
Tamat SMA 61,1 31,4 7,5
Tamat PT 67,1 27,8 5,1
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 57,7 31,2 11,2
Pegawai 67,4 28,5 4,0
Wiraswasta 57,4 33,4 9,2
Petani/Nelayan/Buruh 47,2 34,8 18,0
Lainnya 56,1 35,4 8,5
Pengeluaran Rumah Tangga
Perkapita
Kuintil 1 43,4 36,1 20,5
Kuintil 2 50,2 36,9 12,9
Kuintil 3 59,0 31,1 9,9
Kuintil 4 60,5 29,4 10,2
Kuintil 5 65,0 31,3 3,7
Tabel 3.2.4. juga menunjukkan adanya kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan
status ekonomi, semakin tinggi cakupan imunisasi lengkap. Perbedaan cakupan imunisasi
lengkap anak umur 12-23 bulan menurut pendidikan antara kepala keluarga yang tidak
sekolah dan kepala keluarga dengan pendidikan perguruan tinggi adalah 30,5%. Perbedaan
cakupan imunisasi lengkap anak umur 12-23 bulan antara status ekonomi terendah (kuintil-1)
dan tertinggi (kuintil-5) sebesar 21,6%.
118
3.2.2. Pemantauan Pertumbuhan Balita
Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya
gangguan pertumbuhan (growth faltering) secara dini. Untuk mengetahui pertumbuhan
tersebut, penimbangan balita setiap bulan sangat diperlukan. Penimbangan balita dapat
dilakukan di berbagai tempat seperti Posyandu, Polindes, Puskesmas atau sarana pelayanan
kesehatan yang lain.
Pada Riskesdas 2010, ditanyakan frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama
enam bulan terakhir yang dikelompokkan menjadi “tidak pernah ditimbang selama enam bulan
terakhir”, ditimbang 1-3 kali yang berarti “penimbangan tidak teratur”, dan 4-6 kali yang
diartikan sebagai “penimbangan teratur”. Data pemantauan pertumbuhan balita ditanyakan
kepada ibu balita atau anggota rumah tangga yang mengetahui. Data yang disajikan pada
Tabel 3.2.5. adalah persentase penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan
terakhir.
Pada Tabel 3.2.5. menunjukkan bahwa secara keseluruhan selama enam bulan terakhir anak
umur 6-59 bulan yang ditimbang secara rutin (4 kali atau lebih), ditimbang 1-3 kali dan yang
tidak pernah ditimbang berturut-turut 49,4%, 26,9%, dan 23,8%. Persentase penimbangan
rutin bervariasi menurut provinsi dengan cakupan terendah di Sulawesi Tenggara (22,0%) dan
tertinggi di DI Yogyakarta (86,8%). Persentase anak balita 6-59 bulan yang tidak pernah
ditimbang selama enam bulan terakhir tertinggi di Sulawesi Tenggara (56,1%) dan terendah di
DI Yogyakarta (2,5%).
Persentase penimbangan balita menurut karakteristik anak, tempat tinggal dan orangtua
disajikan pada Tabel 3.2.6.
Pada Tabel 3.2.6. menunjukkan ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur anak,
semakin rendah cakupan penimbangan rutin (≥ 4 kali selama enam bulan terakhir).
Sebaliknya semakin tinggi umur anak semakin tinggi pula persentase anak yang tidak pernah
ditimbang. Persentase penimbangan balita menurut jenis kelamin tidak berbeda, tetapi
menurut tempat tinggal ada kecenderungan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada
perdesaan.
Persentase penimbangan rutin (≥ 4 kali selama enam bulan terakhir) menurut pendidikan dan
status ekonomi tidak terlihat jelas kecenderungannya. Kecenderungan terdapat pada kategori
yang tidak pernah ditimbang dimana terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat
pendidikan dan status ekonomi, semakin rendah persentase anak umur 6-59 bulan yang tidak
pernah ditimbang.
119
Tabel 3.2.5.
Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Frekuensi Penimbangan
≥ 4 kali 1 – 3 kali Tidak Pernah
Aceh 32,7 39,5 27,8
Sumatera Utara 23,3 32,6 44,1
Sumatera Barat 49,1 30,4 20,4
Riau 34,9 31,0 34,1
Jambi 21,2 41,6 37,2
Sumatera Selatan 25,3 26,5 48,1
Bengkulu 32,8 20,7 46,6
Lampung 37,0 30,8 32,2
Kepulauan Bangka Belitung 42,1 28,6 29,4
Kepulauan Riau 40,4 38,2 21,3
DKI Jakarta 53,7 32,2 14,1
Jawa Barat 61,4 25,4 13,1
Jawa Tengah 66,3 20,9 12,8
DI Yogyakarta 86,8 10,8 2,5
Jawa Timur 61,8 23,8 14,4
Banten 45,9 33,3 20,9
Bali 58,3 23,8 17,9
Nusa Tenggara Barat 52,5 28,8 18,8
Nusa Tenggara Timur 62,1 17,3 20,6
Kalimantan Barat 30,9 17,3 51,9
Kalimantan Tengah 26,7 27,6 45,7
Kalimantan Selatan 38,9 31,1 30,1
Kalimantan Timur 38,0 30,5 31,5
Sulawesi Utara 43,8 32,2 24,0
Sulawesi Tengah 23,6 27,4 48,9
Sulawesi Selatan 35,8 29,4 34,8
Sulawesi Tenggara 22,0 22,0 56,1
Gorontalo 43,8 26,0 30,1
Sulawesi Barat 23,3 32,2 44,4
Maluku 30,4 29,7 39,9
Maluku Utara 36,0 26,3 37,7
Papua Barat 46,9 24,7 28,4
Papua 31,3 28,0 40,7
Indonesia 49,4 26,9 23,8
120
Tabel 3.2.6.
Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Frekuensi Penimbangan
≥ 4 kali 1-3 kali Tidak Pernah
Kelompok Umur
6 – 11 bulan 68,6 21,7 9,8
12 – 23 bulan 56,5 26,6 16,9
24 – 35 bulan 48,8 27,2 24,0
36 – 47 bulan 44,2 27,9 27,9
48 – 59 bulan 39,1 27,1 33,8
Jenis Kelamin
Laki-laki 49,1 26,8 24,1
Perempuan 49,7 26,9 23,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 53,1 27,9 19,0
Perdesaan 45,5 25,7 28,8
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 44,9 21,8 33,3
Tidak tamat SD 42,8 25,3 31,9
Tamat SD 50,8 24,9 24,4
Tamat SMP 51,1 26,3 22,6
Tamat SMA 50,4 29,1 20,5
Tamat PT 49,8 32,4 17,9
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 56,3 24,7 19,0
Pegawai 52,9 29,5 17,6
Wiraswasta 49,7 29,2 21,1
Petani/Nelayan/Buruh 47,0 25,0 28,0
Lainnya 55,9 23,1 21,1
Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kuintil 1 45,9 25,0 29,1
Kuintil 2 50,9 24,4 24,6
Kuintil 3 51,5 26,0 22,5
Kuintil 4 49,6 29,8 20,6
Kuintil 5 50,1 32,0 17,9
Pada Tabel 3.2.7. disajikan data tempat penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam
bulan terakhir. Data Tabel 3.2.7. menunjukkan bahwa Posyandu merupakan tempat yang
paling banyak dikunjungi untuk penimbangan balita yaitu, sebesar 80,6%.
121
Tabel 3.2.7.
Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6–59 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Tempat Penimbangan Anak Umur 6 – 59 Bulan
RS Puskes Polindes Posyandu Lainnya
Aceh 2,4 7,3 2,8 77,3 10,1
Sumatera Utara 5,4 14,5 3,5 67,5 9,1
Sumatera Barat 1,9 6,6 7,2 77,4 6,9
Riau 5,2 9,6 6,6 69,7 8,9
Jambi 2,8 22,1 4,1 64,8 6,2
Sumatera Selatan 4,5 11,3 9,8 65,7 8,7
Bengkulu 3,2 12,9 6,5 66,1 11,3
Lampung 2,5 6,8 0,6 86,1 4,0
Kepulauan Bangka Belitung 2,2 12,4 4,5 65,2 15,7
Kepulauan Riau 10,0 7,9 5,7 58,6 17,9
DKI Jakarta 11,3 7,8 0,5 67,4 12,9
Jawa Barat 3,9 3,9 1,0 85,6 5,7
Jawa Tengah 2,5 2,9 1,4 89,9 3,4
DI Yogyakarta 3,0 3,0 1,5 89,9 2,5
Jawa Timur 2,2 3,2 1,9 88,3 4,4
Banten 5,0 4,4 1,8 74,3 14,5
Bali 4,8 13,0 0,5 66,3 15,4
Nusa Tenggara Barat 0,6 1,2 2,2 92,9 3,1
Nusa Tenggara Timur 1,6 4,2 8,8 84,9 0,5
Kalimantan Barat 1,9 11,6 3,2 71,0 12,3
Kalimantan Tengah 6,2 16,8 0,9 69,0 7,1
Kalimantan Selatan 1,4 18,8 4,3 68,8 6,7
Kalimantan Timur 10,5 12,3 1,4 68,6 7,3
Sulawesi Utara 5,5 12,7 0,9 74,5 6,4
Sulawesi Tengah 1,7 8,3 0,0 78,5 11,6
Sulawesi Selatan 2,9 18,4 1,2 71,4 6,1
Sulawesi Tenggara 1,4 6,9 1,4 88,9 1,4
Gorontalo 5,8 3,8 1,9 84,6 3,8
Sulawesi Barat 2,0 17,6 5,9 70,6 3,9
Maluku 2,4 7,3 3,7 64,6 22,0
Maluku Utara 2,8 1,4 4,2 91,5 0,0
Papua Barat 3,4 5,1 5,1 81,4 5,1
Papua 5,4 23,8 2,0 63,9 4,8
Indonesia 3,8 6,7 2,3 80,6 6,7
Pemanfaatan Posyandu sebagai sarana tempat penimbangan anak umur 6-59 bulan tertinggi
terdapat di Nusa Tenggara Barat (92,9%) dan terendah di Kepulauan Riau (58,6%). Tempat
penimbangan selain Posyandu yang cukup tinggi adalah Puskesmas (6,4%), tertinggi terdapat
di Papua (23,8%).
122
Tabel 3.2.8.
Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6-59 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Tempat Penimbangan Anak Umur 6 -59 Bulan
RS Puskes Polindes Posyandu Lainnya
Kelompok Umur
6 – 11 bulan 4,1 7,2 2,0 80,7 6,0
12 – 23 bulan 3,8 6,8 2,7 80,7 6,0
24 – 35 bulan 2,9 5,7 2,1 83,3 6,0
36 – 47 bulan 3,3 6,2 2,6 80,8 7,2
48 – 59 bulan 4,6 6,8 2,2 79,3 7,2
Jenis Kelamin
Laki-laki 3,8 6,9 2,3 80,4 6,6
Perempuan 3,7 6,4 2,4 80,8 6,7
Tempat Tinggal
Perkotaan 5,7 7,2 1,5 76,1 9,4
Perdesaan 1,3 6,0 3,3 86,0 3,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 1,2 6,6 2,8 85,7 3,8
Tidak tamat SD 1,3 6,1 2,6 86,9 3,1
Tamat SD 1,8 5,7 2,6 86,0 3,9
Tamat SMP 2,2 6,7 2,5 83,7 4,8
Tamat SMA 4,8 7,7 2,1 75,8 9,7
Tamat PT 13,4 7,2 1,6 62,2 15,5
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 2,5 6,2 1,5 81,7 8,0
Pegawai 9,0 6,8 1,4 70,1 12,7
Wiraswasta 4,4 6,9 2,3 78,1 8,4
Petani/Nelayan/Buruh 1,6 6,5 2,8 85,7 3,4
Lainnya 5,2 6,7 2,2 79,3 6,6
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 1,2 5,4 2,9 88,1 2,3
Kuintil 2 1,3 6,7 2,5 86,0 3,5
Kuintil 3 2,3 6,9 2,4 82,7 5,8
Kuintil 4 4,2 7,7 2,0 76,7 9,5
Kuintil 5 13,2 7,0 1,6 61,7 16,5
Tabel 3.2.8. menunjukkan persentase tempat penimbangan anak umur 6-59 bulan menurut
karakteristik anak balita, orangtua, dan tempat tinggal. Pada tabel tersebut terlihat bahwa
untuk setiap jenis tempat penimbangan anak umur 6-59 bulan tidak ada pola kecenderungan,
baik menurut umur maupun jenis kelamin.
Menurut tempat tinggal persentase pemanfaatan rumah sakit dan Puskesmas sebagai tempat
penimbangan balita lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan. Sebaliknya, persentase
penimbangan di Posyandu dan Polindes lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Ada
kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi semakin tinggi
123
penimbangan di rumah sakit dan Puskesmas, namun penimbangan di Posyandu dan Polindes
semakin rendah.
Riskesdas 2010, juga menyajikan analisis frekuensi penimbangan selama enam bulan terakhir
anak umur 6-23 bulan (anak usia bawah dua tahun = baduta) yang dikelompokkan menjadi
“tidak pernah ditimbang selama enam bulan terakhir”, ditimbang 1-3 kali yang berarti
“penimbangan tidak teratur”, dan 4-6 kali yang diartikan sebagai “penimbangan teratur”. Data
yang disajikan pada Tabel 3.2.9. adalah persentase penimbangan anak umur 6-23 bulan
selama enam bulan terakhir.
Pada Tabel 3.2.9. menunjukkan bahwa secara keseluruhan selama enam bulan terakhir anak
umur 6-23 bulan yang ditimbang secara rutin (4 kali atau lebih), ditimbang 1-3 kali dan yang
tidak pernah ditimbang berturut-turut 60,5%, 24,8%, dan 14,7%. Persentase penimbangan
rutin bervariasi menurut provinsi dengan cakupan terendah di Sulawesi Tenggara (30,5%) dan
tertinggi di DI Yogyakarta (88,7%). Persentase anak 6-23 bulan yang tidak pernah ditimbang
selama enam bulan terakhir tertinggi di Kalimantan Tengah (36,1%) dan terendah di DI
Yogyakarta (0,0%). Persentase penimbangan baduta menurut karakteristik anak, tempat
tinggal dan orangtua disajikan pada Tabel 3.2.10
Pada Tabel 3.2.10. menunjukkan ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur anak,
semakin rendah cakupan penimbangan rutin (≥ 4 kali selama enam bulan terakhir).
Sebaliknya semakin tinggi umur anak semakin tinggi pula persentase anak yang tidak pernah
ditimbang. Persentase penimbangan anak baduta menurut jenis kelamin tidak berbeda, tetapi
menurut tempat tinggal ada kecenderungan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada
perdesaan.
Persentase penimbangan rutin (≥ 4 kali selama enam bulan terakhir) menurut pendidikan dan
status ekonomi tidak terlihat jelas kecenderungannya. Kecenderungan terdapat pada kategori
yang tidak pernah ditimbang dimana terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat
pendidikan dan status ekonomi, semakin rendah persentase anak umur 6-23 bulan yang tidak
pernah ditimbang.
Pada Tabel 3.2.11 disajikan data tempat penimbangan anak umur 6-23 bulan selama enam
bulan terakhir. Data Tabel 3.2.11 menunjukkan bahwa Posyandu merupakan tempat yang
paling banyak dikunjungi untuk penimbangan anak baduta yaitu, sebesar 80,0%.
124
Tabel 3.2.9
Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Frekuensi Penimbangan
≥ 4 kali 1 – 3 kali Tidak Pernah
Aceh 38,4 35,7 25,9
Sumatera Utara 35,2 35,9 28,9
Sumatera Barat 63,2 22,8 14,0
Riau 47,7 29,1 23,2
Jambi 38,1 32,1 29,8
Sumatera Selatan 41,0 28,4 30,6
Bengkulu 53,5 23,3 23,3
Lampung 53,9 30,3 15,8
Kepulauan Bangka Belitung 60,0 20,0 20,0
Kepulauan Riau 56,1 36,8 7,0
DKI Jakarta 63,8 27,6 8,6
Jawa Barat 70,8 22,7 6,5
Jawa Tengah 77,7 17,1 5,2
DI Yogyakarta 88,7 11,3 0,0
Jawa Timur 72,7 22,0 5,2
Banten 57,5 26,1 16,4
Bali 66,7 20,2 13,1
Nusa Tenggara Barat 61,8 27,9 10,3
Nusa Tenggara Timur 76,4 13,5 10,1
Kalimantan Barat 49,6 16,8 33,6
Kalimantan Tengah 34,4 29,5 36,1
Kalimantan Selatan 53,5 24,6 21,9
Kalimantan Timur 46,2 29,2 24,5
Sulawesi Utara 60,4 29,2 10,4
Sulawesi Tengah 35,2 29,5 35,2
Sulawesi Selatan 47,0 30,4 22,6
Sulawesi Tenggara 30,5 33,9 35,6
Gorontalo 63,0 18,5 18,5
Sulawesi Barat 35,5 35,5 29,0
Maluku 40,0 26,7 33,3
Maluku Utara 43,6 28,2 28,2
Papua Barat 57,1 22,9 20,0
Papua 33,3 35,5 31,2
Indonesia 60,5 24,8 14,7
125
Tabel 3.2.10
Persentase Frekuensi Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Frekuensi Penimbangan
≥ 4 kali 1-3 kali Tidak Pernah
Jenis Kelamin
Laki-laki 60,9 24,7 14,3
Perempuan 60,2 24,9 14,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 63,2 26,0 10,8
Perdesaan 57,8 23,6 18,6
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 53,0 25,6 21,4
Tidak tamat SD 54,5 23,8 21,7
Tamat SD 61,7 23,1 15,2
Tamat SMP 63,8 23,4 12,9
Tamat SMA 61,6 26,3 12,1
Tamat PT 59,4 30,4 10,2
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 66,9 21,5 11,6
Pegawai 61,1 29,5 9,4
Wiraswasta 62,1 26,0 11,9
Petani/Nelayan/Buruh 58,0 23,6 18,3
Lainnya 66,1 20,8 13,1
Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kuintil 1 55,6 24,7 19,8
Kuintil 2 63,4 21,8 14,8
Kuintil 3 65,0 22,2 12,7
Kuintil 4 59,7 27,9 12,5
Kuintil 5 60,1 30,6 9,3
Pemanfaatan Posyandu sebagai sarana tempat penimbangan anak umur 6-23 bulan tertinggi
terdapat di Gorontalo (95,2%) dan terendah di Kepulauan Riau (57,4%). Tempat
penimbangan selain Posyandu yang cukup tinggi adalah Puskesmas (7,1%), tertinggi terdapat
di Papua (31,3%).
126
Tabel 3.2.11
Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6–59 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Tempat Penimbangan Anak Umur 6 – 23 Bulan
RS Puskes Polindes Posyandu Lainnya
Aceh 1,2 10,7 6,0 77,4 4,8
Sumatera Utara 6,5 14,0 2,3 66,4 10,7
Sumatera Barat 0,9 6,0 8,5 77,8 6,8
Riau 6,1 4,3 5,2 76,5 7,8
Jambi 1,7 23,3 1,7 68,3 5,0
Sumatera Selatan 4,0 11,1 8,7 66,7 9,5
Bengkulu 0,0 15,2 3,0 69,7 12,1
Lampung 1,4 5,1 0,0 87,7 5,8
Kepulauan Bangka Belitung 3,1 6,3 6,3 78,1 6,3
Kepulauan Riau 7,4 14,8 7,4 57,4 13,0
DKI Jakarta 14,6 8,5 0,0 63,4 13,6
Jawa Barat 4,5 3,8 0,9 84,3 6,5
Jawa Tengah 2,3 2,1 2,1 90,2 3,2
DI Yogyakarta 4,2 1,4 4,2 85,9 4,2
Jawa Timur 2,5 3,4 1,7 88,8 3,7
Banten 5,0 4,6 0,8 77,0 12,6
Bali 5,5 15,1 1,4 61,6 16,4
Nusa Tenggara Barat 0,8 1,6 1,6 93,4 2,5
Nusa Tenggara Timur 1,5 7,5 10,5 78,9 1,5
Kalimantan Barat 2,5 12,5 3,8 70,0 11,3
Kalimantan Tengah 10,3 17,9 0,0 64,1 7,7
Kalimantan Selatan 1,1 17,6 4,4 70,3 6,6
Kalimantan Timur 10,0 12,5 1,3 63,8 12,5
Sulawesi Utara 4,8 16,7 0,0 76,2 2,4
Sulawesi Tengah 3,6 7,1 0,0 83,9 5,4
Sulawesi Selatan 2,2 21,9 2,2 69,7 3,9
Sulawesi Tenggara 2,6 7,9 2,6 86,8 0,0
Gorontalo 4,8 0,0 0,0 95,2 0,0
Sulawesi Barat 0,0 21,7 4,3 69,6 4,3
Maluku 0,0 3,3 10,0 70,0 16,7
Maluku Utara 0,0 0,0 6,9 93,1 0,0
Papua Barat 3,6 3,6 3,6 85,7 3,6
Papua 3,1 31,3 4,7 57,8 3,1
Indonesia 3,9 7,1 2,5 80,0 6,4
Tabel 3.2.12 menunjukkan persentase tempat penimbangan anak umur 6-23 bulan menurut
karakteristik anak baduta, orangtua, dan tempat tinggal. Pada tabel tersebut terlihat bahwa
127
untuk setiap jenis tempat penimbangan anak umur 6-23 bulan tidak ada pola kecenderungan,
baik menurut umur maupun jenis kelamin.
Tabel 3.2.12
Persentase Tempat Penimbangan Anak Umur 6-23 Bulan Selama Enam Bulan Terakhir
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Tempat Penimbangan Anak Umur 6 -23 Bulan
RS Puskes Polindes Posyandu Lainnya
Jenis Kelamin
Laki-laki 3,8 7,2 2,3 79,9 6,8
Perempuan 4,1 7,0 2,6 80,2 6,1
Tempat Tinggal
Perkotaan 6,0 8,0 1,4 75,4 9,2
Perdesaan 1,5 6,0 3,7 85,5 3,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 1,6 9,2 2,2 83,7 3,3
Tidak tamat SD 1,7 7,4 2,6 85,1 3,3
Tamat SD 2,1 6,2 2,9 85,0 3,8
Tamat SMP 2,2 6,1 1,6 85,3 4,8
Tamat SMA 4,7 7,7 2,8 75,5 9,3
Tamat PT 15,1 9,1 2,0 58,8 14,9
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 2,8 8,0 1,6 80,0 7,6
Pegawai 9,7 7,8 2,0 66,5 14,0
Wiraswasta 4,4 7,1 2,4 78,4 7,7
Petani/Nelayan/Buruh 1,8 6,8 2,9 85,2 3,2
Lainnya 6,4 6,8 1,2 79,6 6,0
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 1,2 6,2 3,6 86,8 2,2
Kuintil 2 1,2 6,4 2,5 86,1 3,7
Kuintil 3 2,6 6,5 1,9 82,8 6,2
Kuintil 4 4,4 9,3 2,1 74,7 9,5
Kuintil 5 14,7 8,0 1,5 60,6 15,2
Menurut tempat tinggal persentase pemanfaatan rumah sakit dan Puskesmas sebagai tempat
penimbangan balita lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan. Sebaliknya, persentase
penimbangan di Posyandu dan Polindes lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Ada
kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi semakin tinggi
penimbangan di rumah sakit dan Puskesmas, namun penimbangan di Posyandu dan Polindes
semakin rendah.
3.2.3. Kepemilikan KMS dan Buku KIA
Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data kepemilikan KMS dan Buku KIA untuk anak balita.
Kepemilikan KMS dan Buku KIA dikategorikan menjadi 4, yaitu : 1. Ya, dapat menunjukkan; 2.
Ya, tidak dapat menunjukkan (disimpan kader/bidan/di Posyandu); 3. Pernah memiliki tetapi
sudah hilang; 4. Tidak pernah memiliki. Tabel 3.2.13 menyajikan data kepemilikan KMS
menurut provinsi. Persentase anak balita yang memiliki KMS dan dapat menunjukkan adalah
128
30,5%, tertinggi di DI Yogyakarta (58,3%) dan terendah di Sumatera Utara (14,2%).
Persentase anak balita yang menyatakan tidak pernah memiliki KMS adalah 18,5% tertinggi di
Bali (40,5%) dan terendah di DKI Jakarta (7,1%).
Tabel 3.2.14 menyajikan data kepemilikan KMS menurut karakteristik anak balita, orangtua,
dan tempat tinggal. Persentase kepemilikan KMS menurut umur, semakin tinggi umur anak
semakin rendah persentase kepemilikan KMS yang dapat menunjukkan. Persentase KMS
yang sudah hilang semakin tinggi dengan meningkatnya umur anak. Persentase kepemilikan
KMS menurut jenis kelamin anak balita tidak menunjukkan adanya perbedaan. Ada
kecenderungan semakin tinggi kelompok umur semakin rendah kepemilikan KMS yang dapat
menunjukkan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi cenderung
semakin rendah persentase anak balita yang tidak pernah memiliki KMS.
Tabel 3.2.115 menyajikan persentase kepemilikan Buku KIA menurut provinsi. Persentase
anak balita yang memiliki Buku KIA dan dapat menunjukkan adalah 25,5%, tertinggi di DI
Yogyakarta (56,7%) dan terendah di Papua Barat (6,6%). Persentase anak balita yang
menyatakan tidak pernah memiliki Buku KIA adalah 31,5%, tertinggi di Papua Barat (53,8%)
dan terendah di DI Yogyakarta (10,0%).
Tabel 3.2.16 menyajikan persentase kepemilikan Buku KIA menurut karakteristik anak balita,
tempat tinggal, dan orangtua. Persentase kepemilikan Buku KIA menurut jenis kelamin anak
balita tidak menunjukkan adanya perbedaan. Ada kecenderungan semakin tinggi kelompok
umur, semakin rendah yang dapat menunjukkan kepemilikan Buku KIA. Persentase yang
dapat menunjukkan kepemilikan Buku KIA cenderung semakin tinggi dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan status
ekonomi cenderung semakin rendah persentase anak balita yang tidak pernah memiliki Buku
KIA.
129
Tabel 3.2.13
Persentase Kepemilikan KMS Anak Balita Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kepemilikan KMS
Dapat
Menunjukkan
Disimpan di
Tempat Lain
Sudah Hilang
Tidak Pernah
Memiliki
Aceh 24,1 28,9 21,7 25,2
Sumatera Utara 14,2 23,9 35,8 26,1
Sumatera Barat 24,7 18,9 30,2 26,2
Riau 21,9 23,7 35,1 19,3
Jambi 32,9 20,5 27,7 18,9
Sumatera Selatan 24,4 25,3 33,5 16,7
Bengkulu 21,3 23,2 40,0 15,5
Lampung 30,5 30,6 30,2 8,7
Kepulauan Bangka Belitung 30,5 17,2 29,8 22,5
Kepulauan Riau 35,2 15,5 39,9 9,4
DKI Jakarta 35,2 31,3 26,4 7,1
Jawa Barat 33,2 26,3 25,9 14,6
Jawa Tengah 40,5 20,6 23,7 15,2
DI Yogyakarta 58,3 18,3 15,4 7,9
Jawa Timur 40,4 29,2 17,0 13,4
Banten 28,4 14,6 36,2 20,9
Bali 24,7 11,3 23,4 40,5
Nusa Tenggara Barat 27,3 12,9 33,9 25,8
Nusa Tenggara Timur 16,2 43,6 18,3 21,9
Kalimantan Barat 24,2 15,2 28,0 32,6
Kalimantan Tengah 20,6 13,3 26,2 39,9
Kalimantan Selatan 32,8 17,4 32,5 17,4
Kalimantan Timur 32,6 22,2 28,5 16,7
Sulawesi Utara 35,2 18,1 32,4 14,3
Sulawesi Tengah 22,4 23,4 26,4 27,8
Sulawesi Selatan 24,5 27,4 28,3 19,8
Sulawesi Tenggara 18,0 19,8 37,8 24,4
Gorontalo 33,7 9,9 22,8 33,7
Sulawesi Barat 17,1 19,4 34,9 28,7
Maluku 21,0 22,8 23,5 32,7
Maluku Utara 21,3 22,0 28,4 28,4
Papua Barat 15,1 28,3 27,4 29,2
Papua 26,2 27,0 22,6 24,2
Indonesia 30,5 24,1 26,9 18,5
130
Tabel 3.2.14
Persentase Kepemilikan KMS Anak Balita Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kepemilikan KMS
Dapat
Menunjukkan
Disimpan di
Tempat Lain
Sudah Hilang
Tidak Pernah
Memiliki
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 52,0 18,6 3,4 26,0
6 – 11 bulan 51,9 20,5 8,1 19,5
12 – 23 bulan 40,5 24,1 17,7 17,6
24 – 35 bulan 26,8 25,9 29,3 17,9
36 – 47 bulan 20,8 26,5 35,1 17,6
48 – 59 bulan 15,3 23,6 43,8 17,2
Jenis Kelamin
Laki-laki 30,9 24,1 27,0 18,1
Perempuan 30,2 24,2 26,8 18,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 33,0 24,2 29,6 13,2
Perdesaan 28,0 24,0 24,1 23,9
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 26,8 20,7 19,3 33,2
Tidak tamat SD 25,7 23,4 24,4 26,5
Tamat SD 30,1 23,3 25,1 21,4
Tamat SMP 31,2 23,5 29,0 16,3
Tamat SMA 33,0 25,4 28,9 12,6
Tamat PT 32,1 26,5 29,6 11,8
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 35,9 26,1 24,7 13,4
Pegawai 34,4 24,8 29,6 11,2
Wiraswasta 31,9 24,0 29,6 14,5
Petani/Nelayan/Buruh 28,0 24,0 24,3 23,7
Lainnya 31,9 23,0 28,6 16,6
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 25,0 25,2 24,3 25,5
Kuintil 2 31,9 23,3 25,1 19,7
Kuintil 3 33,4 22,6 27,6 16,4
Kuintil 4 32,4 25,0 29,1 13,5
Kuintil 5 32,4 24,6 31,0 12,0
131
Tabel 3.2.15
Persentase Kepemilikan Buku KIA Anak Balita Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kepemilikan Buku KIA
Dapat
Menunjukkan
Disimpan di
Tempat Lain
Sudah Hilang
Tidak Pernah
Memiliki
Aceh 23,9 27,6 22,8 25,8
Sumatera Utara 8,3 16,9 26,0 48,7
Sumatera Barat 30,8 18,4 34,7 16,1
Riau 11,7 16,9 27,7 43,8
Jambi 23,5 16,7 26,1 33,7
Sumatera Selatan 17,3 15,7 27,3 39,7
Bengkulu 15,6 18,8 29,2 36,4
Lampung 24,4 26,5 27,9 21,1
Kepulauan Bangka Belitung 30,0 18,0 23,3 28,7
Kepulauan Riau 22,3 11,4 30,8 35,5
DKI Jakarta 20,4 24,1 23,3 32,2
Jawa Barat 20,9 17,9 23,1 38,1
Jawa Tengah 42,1 17,6 25,6 14,7
DI Yogyakarta 56,7 17,1 16,3 10,0
Jawa Timur 39,9 27,0 16,9 16,2
Banten 15,8 9,8 26,0 48,5
Bali 38,3 7,9 23,1 30,7
Nusa Tenggara Barat 32,8 11,8 37,0 18,4
Nusa Tenggara Timur 10,9 22,6 12,9 53,7
Kalimantan Barat 26,2 11,4 28,0 34,3
Kalimantan Tengah 20,2 9,3 23,8 46,8
Kalimantan Selatan 29,8 16,0 28,4 25,8
Kalimantan Timur 24,1 20,0 28,8 27,1
Sulawesi Utara 35,7 17,0 25,3 22,0
Sulawesi Tengah 16,9 16,2 25,0 41,9
Sulawesi Selatan 21,8 23,6 27,4 27,3
Sulawesi Tenggara 11,1 12,0 24,0 53,0
Gorontalo 35,9 12,6 24,3 27,2
Sulawesi Barat 14,0 18,6 38,8 28,7
Maluku 13,8 18,1 21,3 46,9
Maluku Utara 21,4 13,6 21,4 43,6
Papua Barat 6,6 10,4 29,2 53,8
Papua 19,4 20,9 18,9 40,8
Indonesia 25,5 18,8 24,3 31,5
132
Tabel 3.2.16
Persentase Kepemilikan Buku KIA Anak Balita Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kepemilikan Buku KIA
Dapat
Menunjukkan
Disimpan di
Tempat Lain
Sudah Hilang
Tidak Pernah
Memiliki
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 49,7 14,7 4,6 31,0
6 – 11 bulan 44,1 18,6 9,3 28,0
12 – 23 bulan 33,5 18,9 17,0 30,6
24 – 35 bulan 21,6 20,0 26,9 31,5
36 – 47 bulan 16,4 20,3 30,9 32,4
48 – 59 bulan 12,1 17,4 37,2 33,3
Jenis Kelamin
Laki-laki 25,6 18,8 23,8 31,8
Perempuan 25,3 18,7 24,7 31,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 25,6 19,4 26,8 28,2
Perdesaan 25,4 18,1 21,6 34,8
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 23,3 17,1 18,2 41,4
Tidak tamat SD 22,9 16,8 20,9 39,3
Tamat SD 25,5 17,9 22,0 34,6
Tamat SMP 26,9 18,0 25,2 30,0
Tamat SMA 26,0 20,4 27,4 26,1
Tamat PT 25,8 22,0 28,4 23,7
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 27,8 21,4 23,1 27,8
Pegawai 26,3 21,2 27,7 24,8
Wiraswasta 26,0 19,2 27,2 27,6
Petani/Nelayan/Buruh 24,6 17,8 21,3 36,3
Lainnya 26,4 17,3 25,1 31,3
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 22,3 18,1 21,0 38,7
Kuintil 2 27,4 17,9 23,0 31,7
Kuintil 3 28,0 18,9 24,4 28,7
Kuintil 4 25,8 19,6 27,2 27,4
Kuintil 5 24,5 20,2 28,8 26,4
133
3.2.4. Pemberian Kapsul Vitamin A
Kapsul vitamin A diberikan setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak
berusia enam bulan. Kapsul merah (dosis 100.000 IU) diberikan untuk bayi umur 6-11 bulan
dan kapsul biru (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan.
Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan
terakhir disajikan pada Tabel 3.2.17. Persentase distribusi kapsul vitamin A untuk anak umur
6-59 bulan sebesar 69,8%. Persentase tersebut bervariasi antar provinsi dengan persentase
terendah di Papua Barat (49,3%) dan tertinggi di DI Yogyakarta (91,1%).
Persentase anak umur 6–59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan
terakhir menurut karakteristik anak balita, orangtua, dan tempat tinggal disajikan pada Tabel
3.2.18 Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase pemberian kapsul vitamin A menurut
kelompok umur cukup bervariasi. Persentase tertinggi pada kelompok umur 12-23 bulan
(74,8%). Ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur semakin rendah cakupan yang
menerima vitamin A, khususnya pada anak balita 48-59 bulan. Persentase anak umur 6-59
bulan yang menerima kapsul vitamin A di perkotaan (74,0%) lebih tinggi daripada di
perdesaan (65,3%).
Sedangkan menurut jenis kelamin anak tidak tampak adanya perbedaan. Persentase menurut
tingkat pendidikan kepala keluarga dan status ekonomi, terlihat adanya kecenderungan
semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga dan status ekonomi, semakin tinggi
cakupan pemberian kapsul vitamin A.
134
Tabel 3.2.17.
Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A Selama Enam Bulan
Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Menerima Kapsul Vitamin A
Aceh 66,2
Sumatera Utara 53,7
Sumatera Barat 71,6
Riau 58,9
Jambi 63,7
Sumatera Selatan 55,7
Bengkulu 65,4
Lampung 65,5
Kepulauan Bangka Belitung 81,4
Kepulauan Riau 67,3
DKI Jakarta 72,9
Jawa Barat 75,7
Jawa Tengah 78,6
DI Yogyakarta 91,1
Jawa Timur 78,7
Banten 69,3
Bali 58,5
Nusa Tenggara Barat 70,7
Nusa Tenggara Timur 62,3
Kalimantan Barat 50,9
Kalimantan Tengah 59,7
Kalimantan Selatan 70,1
Kalimantan Timur 72,7
Sulawesi Utara 74,3
Sulawesi Tengah 53,5
Sulawesi Selatan 69,9
Sulawesi Tenggara 61,3
Gorontalo 68,9
Sulawesi Barat 53,5
Maluku 50,4
Maluku Utara 49,6
Papua Barat 49,3
Papua 55,0
Indonesia 69,8
135
Tabel 3.2.18.
Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A Selama Enam Bulan
Terakhir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Menerima Kapsul Vitamin A
Kelompok Umur
6 – 11 bulan 61,4
12 – 23 bulan 74,8
24 – 35 bulan 71,7
36 – 47 bulan 70,2
48 – 59 bulan 66,1
Jenis Kelamin
Laki-laki 69,4
Perempuan 70,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 74,0
Perdesaan 65,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 56,9
Tidak tamat SD 62,7
Tamat SD 68,4
Tamat SMP 71,6
Tamat SMA 73,7
Tamat PT 74,6
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 69,7
Pegawai 77,0
Wiraswasta 72,2
Petani/Nelayan/Buruh 66,0
Lainnya 70,7
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 63,8
Kuintil 2 69,4
Kuintil 3 73,1
Kuintil 4 72,3
Kuintil 5 73,3
3.2.5. Berat Badan Lahir
Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data berat badan lahir anak balita 0-59 bulan. Data
tersebut diperoleh menurut catatan pada KMS, Buku KIA, Buku Catatan Kesehatan Anak
lainnya, atau pengakuan ibu balita. Persentase anak balita yang ditimbang pada saat baru
lahir menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.19. Persentase anak balita yang ditimbang
ketika baru lahir adalah 84,8%, tertinggi di DI Yogyakarta (99,6%) dan terendah di Maluku
Utara (34,3%).
Persentase anak balita yang ditimbang ketika baru lahir menurut karakterisitik anak balita,
orangtua, dan tempat tinggal disajikan pada Tabel 3.2.20. Tabel tersebut menunjukkan bahwa
persentase anak balita yang ditimbang ketika baru lahir ada kecenderungan semakin rendah
dengan semakin tingginya kelompok umur. Menurut jenis kelamin tidak ada perbedaan antara
136
laki-laki dan perempuan. Ada kecenderungan bahwa di perkotaan (94,1%) anak balita yang
ditimbang ketika baru lahir lebih tinggi daripada di perdesaan (75,0%).
Menurut tingkat pendidikan dan status ekonomi terdapat kecenderungan bahwa semakin
tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin tinggi persentase anak balita yang
ditimbang ketika baru lahir. Menurut pekerjaan tidak ada pola yang jelas, tetapi orangtua balita
yang bekerja sebagai pegawai mempunyai persentase tertinggi yang anaknya ditimbang
ketika baru lahir (95,9%).
Kategori berat badan lahir anak balita dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : < 2500 gram, 2500-
3999 gram, dan ≥ 4000 gram. Persentase kategori berat badan lahir anak balita menurut
provinsi disajikan pada Tabel 3.2.21. Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase anak
balita yang mempunyai berat badan lahir < 2500 gram sebesar 11,1%, 2500-3999 gram
sebesar 82,5%, dan ≥ 4000 gram sebesar 6,4%. Persentase berat badan lahir < 2500 gram
tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur (19,2%) dan terendah di Sumatera Barat (6,0%).
Tabel 3.2.22. menyajikan persentase berat kategori badan bayi baru lahir anak balita menurut
karakteristik. Menurut kelompok umur anak balita tidak menunjukkan adanya pola
kecenderungan yang jelas antar kelompok umur. Persentase berat badan lahir < 2500 gram
anak perempuan (12,4%) lebih tinggi daripada anak laki-laki (9,8%) dan persentase berat
badan lahir < 2500 gram di perdesaan (12,0%) lebih tinggi daripada di perkotaan (10,4%).
Menurut tingkat pendidikan dan status ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi
tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin rendah persentase berat badan lahir <2500
gram. Menurut jenis pekerjaan tidak terdapat kecenderungan yang jelas, tetapi anak balita
dari keluarga yang tidak bekerja, petani/buruh/nelayan, dan jenis pekerjaan lainnya
mempunyai persentase yang lebih tinggi daripada jenis pekerjaan pegawai, dan wiraswasta.
Pada Riskesdas 2010 data berat badan lahir diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu : 1.
Catatan berat badan lahir di KMS/Buku KIA/catatan lain dan 2. Pengakuan ibu balita.
Persentase sumber informasi berat badan lahir menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.23.
Persentase data berat badan lahir dengan sumber informasi berupa catatan dalam KMS/Buku
KIA/catatan lain adalah 34,0%, dengan persentase tertinggi di Kepulauan Riau (55,6%) dan
terendah di Sulawesi Tenggara (17,4%). Jadi sumber informasi berat badan lahir yang
bersumber dari pengakuan ibu lebih besar daripada yang besumber dari catatan atau
dokumen.
137
Tabel 3.2.19.
Persentase Anak Balita yang Ditimbang Ketika Baru Lahir Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi Berat Badan Lahir Ditimbang
Aceh 81,7
Sumatera Utara 76,7
Sumatera Barat 89,6
Riau 82,5
Jambi 75,6
Sumatera Selatan 86,6
Bengkulu 85,2
Lampung 83,7
Kepulauan Bangka Belitung 91,9
Kepulauan Riau 98,1
DKI Jakarta 97,7
Jawa Barat 90,7
Jawa Tengah 97,8
DI Yogyakarta 99,6
Jawa Timur 93,5
Banten 77,4
Bali 93,0
Nusa Tenggara Barat 80,3
Nusa Tenggara Timur 60,1
Kalimantan Barat 70,0
Kalimantan Tengah 63,2
Kalimantan Selatan 88,5
Kalimantan Timur 86,7
Sulawesi Utara 95,4
Sulawesi Tengah 59,1
Sulawesi Selatan 79,0
Sulawesi Tenggara 55,6
Gorontalo 62,5
Sulawesi Barat 54,5
Maluku 46,5
Maluku Utara 34,3
Papua Barat 53,7
Papua 49,4
Indonesia 84,8
138
Tabel 3.2.20.
Persentase Anak Balita yang Ditimbang Ketika Baru Lahir Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik Berat Badan Lahir Ditimbang
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 87,4
6 – 11 bulan 86,1
12 – 23 bulan 85,7
24 – 35 bulan 85,1
36 – 47 bulan 83,9
48 – 59 bulan 82,8
Jenis Kelamin
Laki-laki 84,8
Perempuan 84,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 94,1
Perdesaan 75,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 66,2
Tidak tamat SD 72,8
Tamat SD 79,7
Tamat SMP 87,0
Tamat SMA 93,6
Tamat PT 96,6
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 87,0
Pegawai 95,9
Wiraswasta 92,5
Petani/Nelayan/Buruh 75,9
Lainnya 87,7
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 72,7
Kuintil 2 82,6
Kuintil 3 88,5
Kuintil 4 92,8
Kuintil 5 95,8
139
Tabel 3.2.21.
Persentase Berat Badan Bayi Baru Lahir Anak Balita Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Berat Badan Lahir
< 2500 gr 2500-3999 gr ≥ 4000 gr
Aceh 11,0 79,0 9,9
Sumatera Utara 8,2 80,4 11,3
Sumatera Barat 6,0 86,7 7,2
Riau 9,3 81,0 9,7
Jambi 12,4 78,3 9,2
Sumatera Selatan 11,4 81,9 6,7
Bengkulu 8,7 81,9 9,4
Lampung 9,0 85,5 5,6
Kepulauan Bangka Belitung 10,4 85,9 3,7
Kepulauan Riau 14,1 83,0 2,9
DKI Jakarta 9,1 86,4 4,5
Jawa Barat 10,9 83,2 5,9
Jawa Tengah 9,9 84,7 5,3
DI Yogyakarta 9,3 89,0 1,7
Jawa Timur 10,1 84,5 5,4
Banten 10,3 82,9 6,8
Bali 12,1 81,5 6,4
Nusa Tenggara Barat 15,1 77,3 7,6
Nusa Tenggara Timur 19,2 74,9 5,9
Kalimantan Barat 13,9 83,7 2,4
Kalimantan Tengah 18,5 76,8 4,6
Kalimantan Selatan 16,6 76,9 6,5
Kalimantan Timur 9,3 83,7 7,0
Sulawesi Utara 13,8 80,8 5,4
Sulawesi Tengah 17,6 68,5 13,9
Sulawesi Selatan 16,2 77,4 6,3
Sulawesi Tenggara 10,4 77,4 12,2
Gorontalo 16,7 70,0 13,3
Sulawesi Barat 14,9 80,6 4,5
Maluku 9,6 82,2 8,2
Maluku Utara 17,0 72,3 10,6
Papua Barat 13,5 73,1 13,5
Papua 17,9 77,5 4,6
Indonesia 11,1 82,5 6,4
140
Tabel 3.2.22.
Persentase Berat Badan Bayi Lahir Anak Balita Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Kategori Berat Badan Lahir
< 2500 gr 2500-3999 gr ≥ 4000 gr
Kelompok Umur
0 – 11 bulan 10,3 82,7 7,0
12 – 23 bulan 10,5 82,8 6,6
24 – 35 bulan 11,5 81,8 6,7
36 – 47 bulan 11,8 82,5 5,8
48 – 59 bulan 11,2 82,9 5,9
Jenis Kelamin
Laki-laki 9,8 82,9 7,3
Perempuan 12,4 82,1 5,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 10,4 84,2 5,5
Perdesaan 12,0 80,3 7,7
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 13,7 80,8 5,6
Tidak tamat SD 15,1 78,0 6,9
Tamat SD 12,3 80,7 7,0
Tamat SMP 10,6 83,1 6,4
Tamat SMA 9,4 84,4 6,2
Tamat PT 7,9 86,6 5,5
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 12,3 83,9 3,8
Pegawai 7,8 86,8 5,4
Wiraswasta 9,8 83,8 6,4
Petani/Nelayan/Buruh 12,9 79,9 7,2
Lainnya 12,6 81,6 5,8
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 13,7 79,8 6,4
Kuintil 2 11,5 82,1 6,4
Kuintil 3 10,5 83,3 6,3
Kuintil 4 10,0 83,5 6,6
Kuintil 5 8,8 84,8 6,4
141
Tabel 3.2.23.
Persentase Sumber Informasi Berat Badan Lahir Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Sumber Informasi Berat Badan Lahir
Catatan KMS/KIA/Lain Pengakuan Ibu
Aceh 24,1 75,9
Sumatera Utara 26,4 73,6
Sumatera Barat 20,7 79,3
Riau 31,4 68,6
Jambi 40,1 59,9
Sumatera Selatan 32,0 68,0
Bengkulu 22,8 77,2
Lampung 36,5 63,5
Kepulauan Bangka Belitung 47,8 52,2
Kepulauan Riau 55,6 44,4
DKI Jakarta 37,8 62,2
Jawa Barat 33,4 66,6
Jawa Tengah 35,5 64,5
DI Yogyakarta 51,5 48,5
Jawa Timur 38,9 61,1
Banten 35,3 64,7
Bali 33,2 66,8
Nusa Tenggara Barat 28,6 71,4
Nusa Tenggara Timur 17,7 82,3
Kalimantan Barat 38,0 62,0
Kalimantan Tengah 31,1 68,9
Kalimantan Selatan 34,1 65,9
Kalimantan Timur 41,3 58,7
Sulawesi Utara 38,9 61,1
Sulawesi Tengah 31,5 68,5
Sulawesi Selatan 29,5 70,5
Sulawesi Tenggara 17,4 82,6
Gorontalo 26,7 73,3
Sulawesi Barat 23,9 76,1
Maluku 23,0 77,0
Maluku Utara 21,7 78,3
Papua Barat 28,8 71,2
Papua 42,8 57,2
Indonesia 34,0 66,0
142
Tabel 3.2.24.
Persentase Sumber Informasi Berat Badan Baru Lahir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Sumber Informasi Berat Badan Lahir
Catatan KMS/KIA/Lain Pengakuan Ibu
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 48,3 51,7
6 – 11 bulan 46,4 53,6
12 – 23 bulan 40,2 59,8
24 – 35 bulan 31,0 69,0
36 – 47 bulan 27,8 72,2
48 – 59 bulan 24,3 75,7
Jenis Kelamin
Laki-laki 34,3 65,7
Perempuan 33,7 66,3
Tempat Tinggal
Perkotaan 36,1 63,9
Perdesaan 31,2 68,8
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 34,6 65,4
Tidak tamat SD 30,7 69,3
Tamat SD 31,4 68,6
Tamat SMP 33,5 66,5
Tamat SMA 36,5 63,5
Tamat PT 38,2 61,8
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 36,4 63,6
Pegawai 38,0 62,0
Wiraswasta 33,8 66,2
Petani/Nelayan/Buruh 32,4 67,6
Lainnya 35,7 64,3
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 28,3 71,7
Kuintil 2 33,9 66,1
Kuintil 3 34,7 65,3
Kuintil 4 37,0 63,0
Kuintil 5 37,6 62,4
143
3.2.6. Kunjungan Neonatus
Pada Riskesdas 2010 dilakukan pengumpulan data kunjungan neonatus yang meliputi
kunjungan pada saat bayi berumur 6-48 jam (disebut KN1), 3-7 hari (disebut KN2), dan 8-28
hari (disebut KN3). Data kunjungan neonatus yang dikumpulkan adalah data anak balita umur
0-59 bulan dan dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang paling mengetahui
keadaan anak sejak lahir sampai umur saat ini.
Persentase kunjungan neonatus anak balita menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.25.
Persentase kunjungan neonatus pada saat 6-48 jam adalah 71,4%, tertinggi di DI Yogyakarta
(96,2%) dan terendah di Maluku Utara (37,5%). Kunjungan neonatus pada saat bayi berumur
3-7 hari adalah 61,3%, tertinggi di DI Yogyakarta (83,7%) dan terendah di Maluku Utara
(25,9%). Kunjungan neonatus pada saat bayi berumur 8–28 hari adalah 38,0%, tertinggi di DI
Yogyakarta (77,1%) dan terendah di Sulawesi Barat (9,2%).
Tabel 3.2.25. menunjukkan bahwa persentase kunjungan neonatus pada saat bayi umur 6-48
jam lebih tinggi daripada kunjungan neonatus pada saat bayi berumur 3-7 hari, dan kunjungan
neonatus pada saat bayi umur 3-7 hari lebih tinggi daripada kunjungan neonatus pada saat
bayi umur 8-28 hari.
Persentase kunjungan neonatus menurut karakteristik anak balita, orangtua, dan tempat
tinggal, disajikan pada Tabel 3.2.26. Tabel 3.2.26 menunjukkan bahwa semakin tinggi
kelompok umur, persentase kunjungan neonatus 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari setelah
lahir cenderung semakin rendah. Persentase kunjungan neonatus menurut jenis kelamin anak
tidak berbeda, sedangkan menurut tempat tinggal, persentase kunjungan neonatus di
perkotaan lebih tinggi dari pada di perdesaan.
Tabel 3.2.26. menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi
cenderung semakin tinggi pula persentase kunjungan neonatus pada saat bayi berumur 6-48
jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Perbedaan persentase kunjungan neonatus antara pendidikan
tertinggi dengan terendah berkisar antara 25,6%-32,8% dan perbedaan persentase antara
status ekonomi tertinggi dengan terendah berkisar antara 25,6%-29,1%. Menurut jenis
pekerjaan kunjungan neonatus pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari tertinggi
pada jenis pekerjaan pegawai, berturut-turut 86,5%, 77,4%, dan 53,8%.
Setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan semua kunjungan neonatus, yaitu pada saat
bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Bayi yang mendapat kunjungan neonatus tiga
kali yaitu pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari, dapat dinyatakan meelakuka
kunjungan neonatus lengkap (KN1, KN2, KN3). Persentase kunjungan neonatus lengkap
menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.27.
144
Tabel 3.2.25
Persentase Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kunjungan Neonatus
6 – 48 jam 3 – 7 hari 8 – 28 hari
Aceh 73,2 69,6 28,8
Sumatera Utara 76,1 68,1 23,9
Sumatera Barat 75,4 54,6 35,8
Riau 70,1 50,5 14,7
Jambi 77,9 60,0 22,3
Sumatera Selatan 70,3 50,7 26,6
Bengkulu 74,7 56,2 26,3
Lampung 72,4 58,6 35,4
Kepulauan Bangka Belitung 76,4 50,3 29,9
Kepulauan Riau 78,8 61,5 31,6
DKI Jakarta 84,7 72,8 59,2
Jawa Barat 67,6 65,6 45,6
Jawa Tengah 82,6 71,0 48,0
DI Yogyakarta 96,2 83,7 77,1
Jawa Timur 77,7 74,3 49,0
Banten 61,8 55,7 37,1
Bali 86,7 66,7 58,2
Nusa Tenggara Barat 74,3 50,4 41,6
Nusa Tenggara Timur 43,3 30,9 22,5
Kalimantan Barat 53,7 44,2 19,3
Kalimantan Tengah 55,6 49,4 13,4
Kalimantan Selatan 77,3 65,7 20,2
Kalimantan Timur 74,3 58,4 42,3
Sulawesi Utara 80,7 65,9 40,2
Sulawesi Tengah 57,0 37,3 17,2
Sulawesi Selatan 70,1 48,9 26,0
Sulawesi Tenggara 54,2 44,6 23,0
Gorontalo 47,4 28,4 21,1
Sulawesi Barat 61,3 45,1 9,2
Maluku 44,4 40,4 20,3
Maluku Utara 37,5 25,9 15,4
Papua Barat 41,2 27,0 21,2
Papua 52,9 40,2 28,4
Indonesia 71,4 61,3 38,0
145
Tabel 3.2.26.
Persentase Kunjungan Neonatus Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kunjungan Neonatus
6 – 48 jam 3 – 7 hari 8 – 28 hari
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 75,9 62,2 39,6
6 – 11 bulan 72,2 61,8 38,3
12 – 23 bulan 71,6 61,6 38,3
24 – 35 bulan 72,2 62,6 37,6
36 – 47 bulan 69,6 60,3 37,4
48 – 59 bulan 70,0 60,1 38,1
Jenis Kelamin
Laki-laki 71,8 61,7 38,1
Perempuan 71,0 60,9 37,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 79,6 69,4 46,3
Perdesaan 62,8 52,8 29,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 56,1 46,1 30,7
Tidak tamat SD 58,6 49,8 29,2
Tamat SD 63,2 54,3 31,1
Tamat SMP 72,8 62,2 37,0
Tamat SMA 82,1 70,4 45,6
Tamat PT 88,8 78,9 56,3
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 71,3 61,3 43,2
Pegawai 86,5 77,4 53,8
Wiraswasta 78,6 68,2 42,2
Petani/Nelayan/Buruh 62,0 51,7 29,9
Lainnya 75,1 66,1 44,4
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 57,4 48,3 27,6
Kuintil 2 68,8 57,8 34,6
Kuintil 3 75,0 65,4 38,9
Kuintil 4 79,6 69,2 45,1
Kuintil 5 86,5 75,6 53,2
Tabel 3.2.27 menunjukkan bahwa persentase anak balita yang mendapat kunjungan neonatus
lengkap pada saat baru lahir (usia neonatus) adalah 31,8%. Persentase tertinggi terdapat di
DI Yogyakarta (71,2%) dan terendah di Sulawesi Barat (6,8%).
Persentase kunjungan neonatus lengkap menurut karakteristik anak balita, orang tua, dan
tempat tinggal, disajikan pada Tabel 3.2.28. Tabel tersebut menunjukkan persentase
kunjungan neonatus lengkap menurut jenis kelamin anak tidak berbeda, sedangkan menurut
tempat tinggal, persentase kunjungan neonatus lengkap di perkotaan lebih tinggi daripada di
perdesaan.
146
Tabel 3.2.27
Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN1, KN2, KN3) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Kunjungan Neonatus
KN Lengkap
KN Tidak
Lengkap
Tidak Pernah KN
Aceh 25,8 56,3 17,9
Sumatera Utara 22,3 56,2 21,5
Sumatera Barat 27,4 53,3 19,3
Riau 11,8 65,0 23,2
Jambi 19,0 63,5 17,5
Sumatera Selatan 24,5 48,7 26,8
Bengkulu 23,0 58,6 18,4
Lampung 31,8 45,7 22,4
Kepulauan Bangka Belitung 25,7 56,1 18,2
Kepulauan Riau 23,3 66,5 10,2
DKI Jakarta 52,8 35,6 11,6
Jawa Barat 37,8 41,5 20,7
Jawa Tengah 40,2 49,7 10,1
DI Yogyakarta 71,2 27,5 1,3
Jawa Timur 41,6 47,7 10,7
Banten 30,4 41,8 27,8
Bali 48,8 41,3 9,9
Nusa Tenggara Barat 31,5 48,3 20,2
Nusa Tenggara Timur 12,5 43,2 44,3
Kalimantan Barat 14,1 47,0 38,9
Kalimantan Tengah 8,4 56,3 35,3
Kalimantan Selatan 18,1 64,0 17,8
Kalimantan Timur 35,5 44,7 19,8
Sulawesi Utara 34,7 50,9 14,5
Sulawesi Tengah 13,3 45,8 40,9
Sulawesi Selatan 20,5 54,5 25,0
Sulawesi Tenggara 20,5 38,0 41,5
Gorontalo 11,6 47,4 41,1
Sulawesi Barat 6,8 58,5 34,7
Maluku 17,1 37,3 45,6
Maluku Utara 10,4 37,8 51,9
Papua Barat 15,2 30,3 54,5
Papua 23,7 32,8 43,5
Indonesia 31,8 47,4 20,8
147
Tabel 3.2.28.
Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN1, KN2, KN3) Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Kategori Kunjungan Neonatus
KN Lengkap
KN Tidak
Lengkap
Tidak Pernah KN
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 32,8 50,0 17,2
6 – 11 bulan 31,5 48,8 19,7
12 – 23 bulan 31,8 48,1 20,2
24 – 35 bulan 31,7 48,2 20,1
36 – 47 bulan 31,3 46,7 22,0
48 – 59 bulan 32,2 44,9 22,9
Jenis Kelamin
Laki-laki 32,0 47,5 20,5
Perempuan 31,6 47,4 21,1
Tempat Tinggal
Perkotaan 39,5 47,6 13,0
Perdesaan 23,7 47,3 29,0
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 23,5 41,6 34,9
Tidak tamat SD 23,0 44,0 33,0
Tamat SD 24,9 47,6 27,6
Tamat SMP 29,8 51,6 18,6
Tamat SMA 39,8 48,6 11,6
Tamat PT 51,3 42,6 6,1
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 35,5 43,9 20,6
Pegawai 47,0 46,3 6,7
Wiraswasta 36,1 49,9 13,9
Petani/Nelayan/Buruh 23,8 46,5 29,6
Lainnya 38,4 44,1 17,5
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 21,7 43,9 34,4
Kuintil 2 27,8 49,9 22,3
Kuintil 3 32,8 50,4 16,8
Kuintil 4 38,5 48,7 12,9
Kuintil 5 47,7 44,0 8,3
Tabel 3.2.28. menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi
cenderung semakin tinggi pula persentase kunjungan neonatus lengkap. Perbedaan
persentase antara pendidikan tertinggi dengan terendah adalah 27,8% dan perbedaan
persentase antara status ekonomi tertinggi dengan terendah adalah 26,0%. Menurut jenis
pekerjaan kunjungan neonatus lengkap tertinggi pada jenis pekerjaan pegawai, yaitu sebesar
47,0%.
Data tempat kunjungan neonatus dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu : 1. Rumah Sakit
Pemerintah, 2. Rumah Sakit Swasta, 3. Rumah Sakit Anak dan Bersalin/Rumah
148
Bersalin/Klinik, 4. Puskesmas/Puskesmas Pembantu, 5. Polindes/Poskesdes/Posyandu, 6.
Praktik Tenaga Kesehatan, dan 7. Rumah. Persentase tempat kunjungan neonatus menurut
provinsi disajikan pada Tabel 3.2.29. Persentase tempat kunjungan neonatus dari yang
tertinggi berturut-turut adalah rumah (31,2%), praktik tenaga kesehatan (26,5%), rumah sakit
pemerintah (19,0%), rumah sakit swasta (8,6%), rumah sakit bersalin/rumah bersalin/klinik
(7,9%), Puskesmas/Pustu (4,9%) dan Polindes/Poskesdes/ Posyandu (1,8%). Kunjungan
neonatus di rumah yang tertinggi adalah Sulawesi Tenggara (81,8%) dan terendah di Bali
(0,8%).
Persentase tempat kunjungan neonatus menurut karakteristik anak balita, orang tua, dan
tempat tinggal, disajikan pada Tabel 3.2.30. Tabel 3.2.30. menunjukkan bahwa semakin muda
kelompok umur persentase kunjungan neonatus di rumah sakit pemerintah dan swasta
cenderung semakin tinggi, sebaliknya kunjungan neonatus di rumah cenderung semakin
rendah. Persentase tempat kunjungan neonatus menurut jenis kelamin anak tidak berbeda,
tempat kunjungan neonatus di fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah, rumah
sakit swasta, dan rumah sakit bersalin cenderung lebih tinggi di perkotaan daripada di
perdesaan.
149
Tabel 3.2.29.
Persentase Tempat Kunjungan Neonatus Pada Saat 6-48 Jam (KN1) Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Tempat Kunjungan Neonatus
RS
Pemerintah
RS
Swasta
RSAB/
RB
Puskes
Pustu
Polindes
Praktik
Nakes
Rumah
Aceh 16,9 5,9 4,7 2,8 1,3 14,4 54,1
Sumatera Utara 18,9 7,0 5,3 1,5 1,3 15,2 50,8
Sumatera Barat 23,7 3,5 9,2 6,4 4,6 36,4 16,2
Riau 15,6 4,3 10,7 1,5 0,8 22,5 44,5
Jambi 15,2 7,0 4,8 3,0 0,9 18,3 50,9
Sumatera Selatan 19,7 8,5 9,6 2,3 2,8 24,8 32,3
Bengkulu 12,2 1,7 3,5 1,7 0,9 12,2 67,8
Lampung 8,1 4,1 9,4 2,1 0,9 32,7 42,6
Kepulauan Bangka Belitung 23,2 5,4 1,8 0,9 6,3 33,9 28,6
Kepulauan Riau 26,2 14,0 7,9 1,8 1,2 38,4 10,4
DKI Jakarta 18,8 20,0 15,9 9,2 1,0 32,0 3,1
Jawa Barat 17,3 8,8 6,8 2,5 1,4 30,7 32,5
Jawa Tengah 16,7 7,7 11,4 1,8 1,0 33,2 28,2
DI Yogyakarta 23,9 17,8 14,3 7,0 0,4 33,0 3,5
Jawa Timur 16,6 10,3 8,7 5,9 2,2 40,1 16,2
Banten 16,1 10,6 13,3 1,4 0,6 37,2 20,7
Bali 32,3 18,5 6,5 4,0 1,6 36,3 0,8
Nusa Tenggara Barat 20,1 2,6 0,6 29,2 10,3 4,6 32,7
Nusa Tenggara Timur 27,6 4,7 3,5 22,0 5,9 3,9 32,3
Kalimantan Barat 17,0 7,6 6,3 3,6 1,8 15,2 48,4
Kalimantan Tengah 16,4 0,7 4,5 3,0 0,7 11,2 63,4
Kalimantan Selatan 27,8 2,9 2,2 1,5 1,1 8,8 55,7
Kalimantan Timur 30,2 10,8 9,7 9,3 0,7 16,0 23,1
Sulawesi Utara 40,1 14,1 4,9 11,3 3,5 7,7 18,3
Sulawesi Tengah 14,0 5,1 1,9 5,7 1,3 2,5 69,4
Sulawesi Selatan 19,0 6,8 4,4 12,5 1,1 12,5 43,5
Sulawesi Tenggara 8,2 2,7 0,0 3,6 0,0 3,6 81,8
Gorontalo 27,7 2,1 4,3 8,5 6,4 2,1 48,9
Sulawesi Barat 17,1 3,9 0,0 2,6 0,0 5,3 71,1
Maluku 39,4 9,9 0,0 1,4 0,0 0,0 49,3
Maluku Utara 30,8 9,6 1,9 3,8 1,9 0,0 51,9
Papua Barat 45,2 4,8 0,0 9,5 2,4 2,4 35,7
Papua 40,6 11,7 2,8 12,8 2,2 3,9 26,1
Indonesia 19,0 8,6 7,9 4,9 1,8 26,5 31,2
150
Tabel 3.2.30.
Persentase Tempat Kunjungan Neonatus Pada Saat 6-48 Jam Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Tempat Kunjungan Neonatus
RS
Pemerintah
RS
Swasta
RSAB/
RB
Puskes
Pustu
Polindes
Praktik
Nakes
Rumah
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 21,9 9,7 8,9 5,7 1,9 23,7 28,3
6 – 11 bulan 20,3 9,6 7,9 5,5 1,8 26,2 28,7
12 – 23 bulan 19,7 8,4 8,4 5,5 1,7 26,8 29,4
24 – 35 bulan 18,4 8,8 6,7 4,3 1,9 26,5 33,6
36 – 47 bulan 18,3 8,8 8,1 4,5 1,9 26,4 32,1
48 – 59 bulan 17,8 7,5 8,2 4,9 1,5 27,8 32,3
Jenis Kelamin
Laki-laki 19,1 8,9 8,1 5,0 1,7 26,4 30,8
Perempuan 18,9 8,4 7,8 4,9 1,8 26,7 31,6
Tempat Tinggal
Perkotaan 20,9 11,9 10,8 4,6 1,1 31,7 19,0
Perdesaan 16,5 4,3 4,2 5,4 2,7 19,6 47,4
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 17,9 2,5 3,6 10,1 3,6 25,1 37,2
Tidak tamat SD 17,7 5,5 3,6 7,2 2,7 22,3 41,0
Tamat SD 16,9 4,7 5,0 5,8 2,1 24,8 40,7
Tamat SMP 18,5 5,3 7,1 4,7 1,7 28,5 34,3
Tamat SMA 20,0 10,6 10,9 3,7 1,5 30,2 23,2
Tamat PT 23,7 23,0 13,5 3,3 0,4 21,4 14,6
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 22,2 8,9 10,5 6,7 1,9 29,8 20,0
Pegawai 24,3 17,3 12,5 3,0 1,0 25,7 16,2
Wiraswasta 18,5 9,7 9,1 4,0 1,4 29,5 27,8
Petani/Nelayan/Buruh 16,9 4,6 4,9 6,2 2,4 23,5 41,4
Lainnya 22,3 8,9 8,9 5,6 0,9 27,1 26,2
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 16,2 3,5 3,7 7,1 3,0 25,2 41,3
Kuintil 2 18,1 4,5 6,3 6,2 1,8 26,1 37,0
Kuintil 3 18,7 6,4 7,8 4,8 1,7 27,5 33,1
Kuintil 4 20,5 11,2 10,0 3,8 1,4 29,0 24,1
Kuintil 5 22,3 20,4 13,3 2,2 0,7 24,5 16,7
Tabel 3.2.30. menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi,
persentase tempat kunjungan neonatus di fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit pemerintah,
rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, Polindes, dan praktik tenaga kesehatan, cenderung
semakin tinggi. Sebaliknya persentase tempat kunjungan neonatus di rumah cenderung lebih
rendah dengan semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi.
Pemeriksaan neonatus atau pemeriksaan neonatus pada saat bayi berumur 6-48 jam adalah
penting dilakukan sebagai upaya deteksi dini kesehatan bayi baru lahir. Pada saat kunjungan
neonatus 6-48 jam ada 3 jenis pelayanan yang seharusnya diterima bayi, yaitu imunisasa HB-
0, tetes mata, dan vitamin K injeksi. Pada Riskesdas 2010 telah dikumpulkan data jenis
151
pelayanan pada kunjungan neonatus 6-48 jam yang diterima bayi yang secara terinci disajikan
pada Tabel 3.2.31. dan Tabel 3.2.32.
Tabel 3.2.31 menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang diterima bayi pada saat kunjungan
neonatus 6-48 jam berturut-turut adalah imunisasi HB-0 yaitu sebesar 82,7%, vitamin K injeksi
43,5%, tetes mata 38,5% dan layanan lainnya (seperti imunisasi polio atau imunisasi BCG)
11,0%. Persentase bayi yang mendapat layanan imunisasi HB-0 tertinggi di Nusa Tenggara
Barat (93,0%) terendah di Sumatera Utara (50,1%).
Tabel 3.2.32. menunjukkan persentase jenis pelayanan yang diterima bayi pada saat
kunjungan neonatus 6-48 jam menurut karakteristik. Berdasarkan karakteristik terlihat bahwa
persentase ketiga jenis pelayanan neonatus 6-48 jam lebih tinggi di perkotaan daripada di
perdesaan dan ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan dan status ekonomi semakin
tinggi persentase ketiga jenis pelayanan tersebut.
Masa neonatus merupakan masa yang rentan bagi kesehatan bayi dan tidak tertutup
kemungkinan bayi mengalami sakit, sehingga memerlukan pemantauan kesehatan melalui
kunjungan neonatus. Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data tentang anak balita yang sakit
pada masa/usia neonatus. Persentase bayi yang sakit pada masa neonatus dan berobat
kepada tenaga kesehatan disajikan pada Tabel 3.2.33. dan Tabel 3.2.34. Persentase anak
balita yang sakit pada masa neonatus adalah 14,2% dan yang melakukan pengobatan 85,4%.
Perilaku mencari pengobatan bagi bayi yang sakit pada masa neonatus tertinggi di Bali
(98,3%) dan terendah di Maluku (60,0%).
Tabel 3.2.34. menyajikan data tentang persentase anak balita yang sakit pada masa neonatus
menurut karakteristik anak, orang tua dan tempat tinggal. Pada tabel tersebut tampak bahwa
menurut kelompok umur dan jenis kelamin persentase anak balita yang sakit pada masa
neonatus relatif sama. Persentase anak balita yang sakit pada masa neonatus menurut
tempat tinggal dan status ekonomi relatif sama, namun ada kecenderungan bahwa perilaku
mencari pengobatan lebih tinggi di perkotaan dan semakin tinggi dengan meningkatnya
pengeluaran perkapita. Menurut tingkat pendidikan, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan semakin rendah persentase anak balita yang sakit pada masa neonatus
dan semakin tinggi persentase yang berobat kepada tenaga kesehatan ketika anak balita
tersebut sakit pada masa neonatus.
152
Tabel 3.2.31.
Persentase Jenis Pelayanan yang Diterima Bayi Pada Saat Kunjungan Neonatus
6-48 Jam menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Pelayanan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam
HB-0 Tetes Mata Vitamin K Lainnya
Aceh 64,8 28,4 25,4 20,9
Sumatera Utara 50,1 23,6 24,4 27,2
Sumatera Barat 72,6 21,9 28,7 15,2
Riau 68,1 32,0 47,5 8,0
Jambi 78,1 8,2 13,1 12,8
Sumatera Selatan 74,0 36,3 39,5 15,6
Bengkulu 81,6 17,3 27,8 4,4
Lampung 88,2 29,3 25,4 23,5
Kepulauan Bangka Belitung 89,4 32,0 42,4 9,2
Kepulauan Riau 79,0 32,0 48,2 2,3
DKI Jakarta 86,1 48,6 54,0 5,5
Jawa Barat 88,9 45,6 45,2 5,5
Jawa Tengah 91,0 43,3 46,2 14,7
DI Yogyakarta 92,1 42,4 61,0 4,7
Jawa Timur 90,3 57,0 60,7 1,7
Banten 79,0 45,0 45,2 9,0
Bali 85,4 24,8 66,0 7,8
Nusa Tenggara Barat 93,0 28,1 37,5 6,8
Nusa Tenggara Timur 85,0 23,9 34,7 1,5
Kalimantan Barat 82,3 50,3 55,7 6,2
Kalimantan Tengah 50,8 17,1 30,9 29,8
Kalimantan Selatan 70,8 13,0 27,1 15,8
Kalimantan Timur 92,7 35,5 49,6 7,3
Sulawesi Utara 78,9 31,4 45,9 10,0
Sulawesi Tengah 63,5 12,2 28,6 29,7
Sulawesi Selatan 84,4 24,6 41,3 8,4
Sulawesi Tenggara 78,5 15,4 14,3 27,4
Gorontalo 75,7 36,1 54,3 31,8
Sulawesi Barat 71,4 3,3 15,3 24,1
Maluku 67,2 23,3 29,0 15,8
Maluku Utara 65,2 18,2 36,4 22,0
Papua Barat 71,1 40,5 45,9 20,0
Papua 69,6 51,0 55,4 40,6
Indonesia 82,7 38,5 43,5 11,0
153
Tabel 3.2.32
Persentase Jenis Pelayanan yang Diterima Bayi Pada Saat Kunjungan Neonatus
6–48 Jam menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Jenis Pelayanan Kunjungan Neonatus 6 – 48 Jam
HB-0 Tetes Mata Vitamin K Lainnya
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 79.9 38.2 45.5 11.3
6 – 11 bulan 80.6 37.4 42.6 11.8
12 – 23 bulan 82.7 38.3 43.4 9.8
24 – 35 bulan 83.5 38.0 42.0 10.7
36 – 47 bulan 83.1 39.5 43.8 11.6
48 – 59 bulan 83.9 38.7 44.4 11.1
Jenis Kelamin
Laki-laki 82.2 38.7 43.0 11.4
Perempuan 83.3 38.2 44.0 10.5
Tempat Tinggal
Perkotaan 86.2 42.6 49.1 8.0
Perdesaan 78.0 33.1 36.4 14.9
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 82.8 35.2 39.5 11.4
Tidak tamat SD 80.4 34.1 38.1 14.2
Tamat SD 80.8 37.1 39.7 13.0
Tamat SMP 81.5 36.8 42.6 11.3
Tamat SMA 84.2 40.6 46.9 9.4
Tamat PT 86.9 43.9 50.7 6.8
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 86.9 38.4 43.2 9.2
Pegawai 86.4 43.8 49.5 7.0
Wiraswasta 83.8 39.7 45.8 10.7
Petani/Nelayan/Buruh 79.6 35.6 38.8 13.1
Lainnya 84.6 37.2 47.9 8.6
Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kuintil 1 81.0 36.0 37.3 13.3
Kuintil 2 81.5 36.9 40.6 12.2
Kuintil 3 82.6 38.4 44.0 10.8
Kuintil 4 82.9 39.8 45.7 10.0
Kuintil 5 86.1 42.1 51.7 7.9
154
Tabel 3.2.33
Persentase Anak Balita yang Sakit pada Usia Neonatus dan Berobat Kepada Tenaga
Kesehatan Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Anak Balita
Sakit Pada
Usia 0 – 28 hari
Berobat Kepada
Tenaga Kesehatan
Aceh 14,0 80,3
Sumatera Utara 12,4 82,9
Sumatera Barat 13,0 77,0
Riau 8,4 76,6
Jambi 16,9 81,3
Sumatera Selatan 10,3 78,5
Bengkulu 12,0 77,8
Lampung 8,7 86,8
Kepulauan Bangka Belitung 14,8 87,0
Kepulauan Riau 10,1 95,2
DKI Jakarta 13,0 94,2
Jawa Barat 16,4 88,9
Jawa Tengah 14,0 91,5
DI Yogyakarta 17,4 95,2
Jawa Timur 14,9 88,5
Banten 16,9 87,2
Bali 21,2 98,3
Nusa Tenggara Barat 17,1 80,0
Nusa Tenggara Timur 17,3 73,3
Kalimantan Barat 9,1 71,1
Kalimantan Tengah 12,4 63,3
Kalimantan Selatan 14,7 84,3
Kalimantan Timur 15,6 88,9
Sulawesi Utara 15,0 96,2
Sulawesi Tengah 18,6 62,3
Sulawesi Selatan 14,5 83,2
Sulawesi Tenggara 7,6 80,0
Gorontalo 28,6 72,4
Sulawesi Barat 11,9 78,6
Maluku 9,4 60,0
Maluku Utara 10,9 66,7
Papua Barat 12,9 69,2
Papua 8,7 74,2
Indonesia 14,2 85,4
155
Tabel 3.2.34
Persentase Anak Balita yang Sakit pada Usia Neonatus dan Berobat Kepada Tenaga
Kesehatan Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Anak Balita
Sakit Pada
Usia 0 – 28 hari
Berobat Kepada
Tenaga Kesehatan
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 14,6 79,7
6 – 11 bulan 16,5 84,1
12 – 23 bulan 15,1 86,1
24 – 35 bulan 14,0 84,7
36 – 47 bulan 14,6 85,9
48 – 59 bulan 11,8 88,0
Jenis Kelamin
Laki-laki 14,0 86,5
Perempuan 14,6 84,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 14,1 91,2
Perdesaan 14,4 79,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 16,0 75,6
Tidak tamat SD 16,3 77,3
Tamat SD 14,8 83,6
Tamat SMP 14,2 87,7
Tamat SMA 13,2 89,7
Tamat PT 11,6 94,3
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 13,5 86,9
Pegawai 12,8 93,0
Wiraswasta 13,7 89,8
Petani/Nelayan/Buruh 15,0 80,2
Lainnya 15,4 90,4
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 13,7 78,9
Kuintil 2 14,8 81,9
Kuintil 3 14,0 90,2
Kuintil 4 15,1 88,1
Kuintil 5 13,8 92,7
156
3.2.7. Perawatan Tali Pusar
Menurut Asuhan Persalinan Normal (APN), tali pusar yang telah dipotong dan diikat, tidak diberi
apa-apa. Sebelum metode APN diterapkan, tali pusar dirawat dengan alkohol atau antiseptik
lainnya. Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data perawatan tali pusar pada bayi baru lahir. Data
perawatan tali pusar yang dikumpulkan melalui wawancara dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu :
1. Tidak diberi apa-apa; 2. Diberi betadine/alkohol; 3. Diberi obat tabur; dan 4. Diberi ramuan/obat
tradisional. Persentase cara perawatan tali pusar menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.35.
Persentase tertinggi cara perawatan tali pusar adalah diberi betadine/alkohol (78,9%). Persentase
perawatan tali pusat yang telah dipotong dan diikat tidak diberi apa-apa sesuai APN sebesar 11,6%,
namun masih ada 8,0% cara perawatan tali pusar dengan diberi ramuan/obat tradisional.
Persentase perawatan tali pusar menurut karakteristik anak balita, orang tua, dan tempat tinggal,
disajikan pada Tabel 3.2.36. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin muda kelompok umur,
persentase perawatan yang sesuai APN cenderung semakin tinggi. Persentase perawatan tali pusar
menurut jenis kelamin anak tidak berbeda, sedangkan menurut tempat tinggal, persentase
perawatan tali pusar dengan cara diberi ramuan/obat tradisional di perdesaan lebih tinggi daripada
di perkotaan.
Menurut tingkat pendidikan dan status ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat
pendidikan dan status ekonomi semakin rendah persentase perawatan tali pusar dengan diberi
ramuan/obat tradisonal, sebaliknya perawatan yang sesuai dengan APN cenderung semakin tinggi.
Menurut jenis pekerjaan, tidak terdapat kecenderungan yang jelas tetapi pada keluarga yang
bekerja sebagai pegawai persentase cara perawatan tali pusar yang sesuai dengan APN lebih tinggi
daripada jenis pekerjaan yang lain.
157
Tabel 3.2.35.
Persentase Cara Perawatan Tali Pusar Bayi Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Cara Perawatan Tali Pusar
Tidak diberi
apa-apa
Diberi betadine/
alkohol
Diberi obat tabur
Diberi
ramuan/obat
tradisional
Aceh 15,5 73,1 3,1 8,2
Sumatera Utara 5,0 85,5 2,4 7,2
Sumatera Barat 11,6 84,7 0,2 3,4
Riau 8,4 78,8 0,9 11,9
Jambi 5,9 73,2 1,1 19,7
Sumatera Selatan 4,8 81,1 1,4 12,7
Bengkulu 13,5 75,7 0,0 10,8
Lampung 9,8 81,3 2,1 6,8
Kepulauan Bangka Belitung 5,6 87,5 0,7 6,3
Kepulauan Riau 15,4 83,6 0,0 1,0
DKI Jakarta 20,8 77,3 0,5 1,4
Jawa Barat 13,5 82,4 0,7 3,4
Jawa Tengah 5,4 93,0 0,3 1,2
DI Yogyakarta 23,0 77,0 0,0 0,0
Jawa Timur 19,3 77,2 1,0 2,5
Banten 5,8 76,7 3,0 14,6
Bali 12,8 80,5 0,4 6,4
Nusa Tenggara Barat 26,8 50,9 2,7 19,7
Nusa Tenggara Timur 13,7 61,8 4,6 19,9
Kalimantan Barat 8,7 62,8 0,5 28,0
Kalimantan Tengah 6,0 57,4 5,1 31,5
Kalimantan Selatan 5,9 84,1 0,0 10,0
Kalimantan Timur 9,5 79,1 2,2 9,2
Sulawesi Utara 1,7 98,3 0,0 0,0
Sulawesi Tengah 8,6 66,0 4,8 20,6
Sulawesi Selatan 9,5 82,8 1,9 5,8
Sulawesi Tenggara 17,9 52,7 8,2 21,2
Gorontalo 2,0 65,7 10,1 22,2
Sulawesi Barat 3,3 77,9 3,3 15,6
Maluku 1,2 81,4 0,0 17,4
Maluku Utara 9,8 48,5 5,3 36,4
Papua Barat 16,8 58,9 4,2 20,0
Papua 19,4 56,5 1,4 22,8
Indonesia 11,6 78,9 1,5 8,0
158
Tabel 3.2.36.
Persentase Cara Perawatan Tali Pusar Bayi Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Cara Perawatan Tali Pusar
Tidak diberi
apa-apa
Diberi betadine/
alkohol
Diberi obat tabur
Diberi
ramuan/obat
tradisional
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 17,9 74,6 1,4 6,1
6 – 11 bulan 14,9 75,5 1,8 7,8
12 – 23 bulan 12,4 78,4 1,4 7,8
24 – 35 bulan 10,7 79,8 1,4 8,1
36 – 47 bulan 10,4 79,7 1,4 8,5
48 – 59 bulan 8,8 81,1 1,7 8,4
Jenis Kelamin
Laki-laki 11,7 78,9 1,5 7,9
Perempuan 11,5 78,9 1,5 8,1
Tempat Tinggal
Perkotaan 12,4 83,8 0,8 2,9
Perdesaan 10,8 73,7 2,2 13,4
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 15,6 65,5 2,6 16,3
Tidak tamat SD 9,9 71,5 2,7 15,9
Tamat SD 10,3 77,5 1,6 10,6
Tamat SMP 10,5 81,4 1,7 6,4
Tamat SMA 12,9 83,1 0,8 3,3
Tamat PT 15,4 82,4 0,7 1,5
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 13,9 78,2 1,3 6,7
Pegawai 14,6 82,4 0,7 2,3
Wiraswasta 11,9 83,5 0,9 3,7
Petani/Nelayan/Buruh 10,5 74,5 2,2 12,8
Lainnya 11,7 80,4 0,9 7,0
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 11,5 72,1 2,3 14,1
Kuintil 2 10,9 78,5 1,4 9,3
Kuintil 3 10,6 82,0 1,3 6,1
Kuintil 4 12,3 82,4 1,2 4,1
Kuintil 5 13,8 83,4 0,7 2,1
159
3.2.8. Pola Pemberian ASI
Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya. Bagi bayi,
menyusui mempunyai peran penting yang fundamental pada kelangsungan hidup bayi, kolostrum
yang kaya dengan zat antibodi, pertumbuhan yang baik, kesehatan, dan gizi bayi. Untuk
mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi dan balita, Inisiasi menyusu dini mempunyai peran
penting bagi ibu dalam merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi perdarahan pasca
melahirkan (postpartum).
Menyusui dalam jangka panjang dapat memperpanjang jarak kelahiran karena masa amenorhoe
lebih panjang, pemulihan status gizi yang lebih baik sebelum kehamilan berikutnya. UNICEF dan
WHO membuat rekomendasi pada ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya.
Sesudah usia 6 bulan bayi baru dapat diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap
memberikan ASI sampai minimal umur 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Kesehatan juga merekomendasi kepada ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada
bayinya.
Dalam Riskesdas 2010 dikumpulkan data tentang pola pemberian ASI pada anak 0-23 bulan yang
meliputi : proses mulai menyusui, pemberian kolostrum, pemberian makanan prelakteal, menyusui
eksklusif, dan pemberian MP-ASI. Persentase proses mulai menyusui pada anak umur 0-23 bulan
menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.37. Persentase proses mulai menyusui kurang dari satu
jam (< 1 jam) setelah bayi lahir adalah 29,3%, tertinggi di Nusa Tenggara Timur 56,2% terendah di
Maluku 13,0%. Sebagian besar proses mulai menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1-6 jam
setelah lahir tetapi masih ada 11,1% proses mulai menyusui dilakukan setelah 48 jam.
Persentase proses mulai menyusui pada anak 0-23 bulan menurut karakterisitik anak, tempat
tinggal, dan orang tua disajikan pada Tabel 3.2.38. Proses mulai menyusui <1 jam pada anak
perempuan relatif lebih tinggi daripada anak laki-laki, demikian juga di perdesaan relatif lebih tinggi
daripada di perkotaan. Menurut tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, tidak ada pola
kecenderungan yang jelas, tetapi semakin tinggi status ekonomi terdapat kecenderungan semakin
rendah persentase proses mulai menyusui <1 jam.
Kolostrum merupakan air susu ibu yang keluar pada hari-hari pertama yang berwarna bening atau
putih kekuning-kuningan. Pemberian kolostrum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kekebalan bayi baru lahir dan ‘mematangkan’ usus bayi. Namun di masyarakat masih ada persepsi
dan perilaku yang kurang tepat terhadap kolostrum, karena dianggap kotor, basi atau tidak baik
untuk bayi. Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data tentang perlakuan ibu bayi terhadap kolostrum,
yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu : 1) diberikan semua kepada bayi, 2) dibuang sebagian
kemudian diberikan kepada bayi, dan 3) dibuang semua. Persentase perilaku ibu terhadap
kolostrum menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.39.
Tabel 3.2.39. menunjukkan bahwa persentase perilaku ibu yang memberikan semua kolostrum
kepada bayi adalah 74,7%, tertinggi di DI Yogyakarta 91,4% dan terendah di Sulawesi Tengah
54,9%. Persentase perilaku ibu yang membuang semua kolostrum adalah 8,4%, tertinggi di
Gorontalo (32,4%) dan terendah di DI Yogyakarta (3,2%). Persentase perilaku ibu terhadap
kolostrum menurut karakteristik anak, tempat tinggal, dan orang tua disajikan pada Tabel 3.2.40.
160
Tabel 3.2.37.
Persentase Proses Mulai Menyusui Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kategori Proses Mulai Menyusui
< 1 Jam 1-6 Jam 7-23 Jam 24-47 jam ≥ 48 jam
Aceh 25,8 50,3 7,9 9,3 6,6
Sumatera Utara 20,2 34,0 12,0 14,3 19,5
Sumatera Barat 16,0 55,9 7,4 13,8 6,9
Riau 28,9 41,2 9,1 11,8 9,1
Jambi 20,8 40,8 9,6 18,4 10,4
Sumatera Selatan 29,2 47,0 6,4 8,7 8,7
Bengkulu 29,6 38,9 3,7 14,8 13,0
Lampung 29,1 39,0 13,9 10,3 7,6
Kepulauan Bangka Belitung 27,1 37,5 8,3 12,5 14,6
Kepulauan Riau 21,7 36,2 5,8 13,0 23,2
DKI Jakarta 33,1 39,9 8,7 9,1 9,1
Jawa Barat 29,5 42,8 6,8 10,5 10,4
Jawa Tengah 33,3 37,5 6,3 10,9 12,1
DI Yogyakarta 29,8 39,4 7,4 4,3 19,1
Jawa Timur 34,0 37,0 5,6 11,6 11,8
Banten 17,3 39,6 12,0 16,4 14,7
Bali 33,7 39,4 6,7 9,6 10,6
Nusa Tenggara Barat 36,1 45,0 7,1 6,5 5,3
Nusa Tenggara Timur 56,2 30,3 4,5 5,6 3,4
Kalimantan Barat 25,2 56,3 9,9 5,3 3,3
Kalimantan Tengah 15,6 42,9 10,4 16,9 14,3
Kalimantan Selatan 32,8 31,4 8,0 16,1 11,7
Kalimantan Timur 36,4 42,1 6,6 6,6 8,3
Sulawesi Utara 20,0 41,7 11,7 15,0 11,7
Sulawesi Tengah 23,9 46,9 7,1 15,9 6,2
Sulawesi Selatan 30,1 34,9 4,1 13,4 17,5
Sulawesi Tenggara 27,6 48,7 11,8 5,3 6,6
Gorontalo 22,9 34,3 11,4 20,0 11,4
Sulawesi Barat 22,0 48,8 12,2 14,6 2,4
Maluku 13,0 50,0 7,4 18,5 11,1
Maluku Utara 34,1 31,8 4,5 9,1 20,5
Papua Barat 29,3 48,8 7,3 4,9 9,8
Papua 30,7 52,8 4,7 7,9 3,9
Indonesia 29,3 40,7 7,6 11,3 11,1
161
Tabel 3.2.38.
Persentase Proses Mulai Menyusui Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kategori Proses Mulai Menyusui
< 1 Jam 1-6 Jam 7-23 Jam 24-47 jam ≥ 48 jam
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 27,5 40,5 9,0 10,4 12,6
6 – 11 bulan 27,8 41,4 7,3 11,0 12,5
12 – 23 bulan 30,0 40,7 7,8 11,4 10,0
Jenis Kelamin
Laki-laki 27,6 41,4 7,6 11,2 12,2
Perempuan 30,3 40,3 8,2 11,0 10,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 28,3 40,4 8,8 11,3 11,3
Perdesaan 29,6 41,3 7,1 10,9 11,1
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 30,7 38,4 6,4 12,4 12,1
Tidak tamat SD 29,3 41,9 6,8 10,6 11,4
Tamat SD 30,5 40,6 7,8 10,4 10,6
Tamat SMP 26,8 41,7 8,4 12,3 10,9
Tamat SMA 28,0 41,1 7,8 11,0 12,1
Tamat PT 29,2 38,7 10,0 11,4 10,6
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 26,0 44,7 8,7 10,3 10,2
Pegawai 29,3 39,1 9,1 11,0 11,5
Wiraswasta 27,8 41,2 8,4 11,2 11,4
Petani/Nelayan/Buruh 30,2 40,5 7,2 10,9 11,2
Lainnya 25,9 42,2 8,7 12,8 10,4
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 31,4 42,3 7,3 10,9 8,2
Kuintil 2 29,0 39,8 7,9 10,6 12,6
Kuintil 3 28,7 38,8 7,6 12,5 12,5
Kuintil 4 28,4 42,2 7,1 10,3 12,0
Kuintil 5 24,6 41,3 11,0 11,4 11,7
162
Tabel 3.2.39.
Persentase Perilaku Ibu Terhadap Kolostrum Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Perilaku Terhadap Kolostrum
Diberikan semua Dibuang sebagian Dibuang semua
Aceh 74,1 20,3 5,6
Sumatera Utara 71,8 16,8 11,4
Sumatera Barat 76,8 16,2 7,0
Riau 79,4 14,4 6,1
Jambi 61,0 25,2 13,8
Sumatera Selatan 68,1 20,8 11,1
Bengkulu 72,5 13,7 13,7
Lampung 75,8 17,7 6,5
Kepulauan Bangka Belitung 81,3 10,4 8,3
Kepulauan Riau 69,1 19,1 11,8
DKI Jakarta 79,7 13,9 6,4
Jawa Barat 73,0 19,0 8,0
Jawa Tengah 82,8 13,0 4,2
DI Yogyakarta 91,4 5,4 3,2
Jawa Timur 79,5 15,1 5,4
Banten 69,8 15,9 14,3
Bali 77,5 16,7 5,9
Nusa Tenggara Barat 85,0 10,8 4,2
Nusa Tenggara Timur 75,1 16,0 8,9
Kalimantan Barat 59,2 30,3 10,6
Kalimantan Tengah 70,0 14,3 15,7
Kalimantan Selatan 70,4 16,8 12,8
Kalimantan Timur 81,7 13,9 4,3
Sulawesi Utara 69,8 22,6 7,5
Sulawesi Tengah 54,9 24,5 20,6
Sulawesi Selatan 68,0 21,3 10,7
Sulawesi Tenggara 69,1 19,1 11,8
Gorontalo 55,9 11,8 32,4
Sulawesi Barat 73,2 19,5 7,3
Maluku 62,7 21,6 15,7
Maluku Utara 72,7 9,1 18,2
Papua Barat 70,0 17,5 12,5
Papua 70,0 19,1 10,9
Indonesia 74,7 16,9 8,4
163
Tabel 3.2.40.
Persentase Perilaku Ibu Terhadap Kolostrum Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Peilaku Terhadap Kolostrum
Diberikan semua Dibuang sebagian Dibuang semua
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 77,7 15,7 6,6
6 – 11 bulan 74,0 16,4 9,5
12 – 23 bulan 73,8 17,7 8,6
Jenis Kelamin
Laki-laki 75,2 16,4 8,4
Perempuan 74,2 17,4 8,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 79,3 14,7 6,0
Perdesaan 70,1 19,1 10,8
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 67,0 19,5 13,5
Tidak tamat SD 68,2 19,7 12,2
Tamat SD 70,3 19,1 10,7
Tamat SMP 75,6 17,8 6,6
Tamat SMA 79,8 14,0 6,2
Tamat PT 86,5 10,7 2,7
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 77,4 16,9 5,6
Pegawai 84,7 10,8 4,5
Wiraswasta 76,8 16,6 6,6
Petani/Nelayan/Buruh 70,6 18,5 11,0
Lainnya 74,5 17,4 8,1
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 69,5 19,5 11,0
Kuintil 2 73,5 17,3 9,2
Kuintil 3 74,4 17,9 7,7
Kuintil 4 79,4 14,0 6,7
Kuintil 5 82,1 12,8 5,1
Tabel 3.2.40 menunjukkan bahwa perilaku ibu terhadap kolostrum menurut karakterisitik anak tidak
menunjukkan perbedaan, namun berbeda menurut tempat tinggal di perdesaan perilaku ibu yang
memberikan semua kolostrum kepada bayi cenderung lebih rendah daripada di perkotaan.
Sebaliknya persentase ibu yang membuang semua kolostrum di perdesaan lebih tinggi daripada di
perkotaan. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin
tinggi persentase ibu balita yang memberikan semua kolostrum kepada bayi. Sebaliknya semakin
rendah tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin tinggi persentase perilaku ibu yang
membuang semua kolostrum.
Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi baru lahir sebelum
ASI keluar. Makanan prelakteal biasanya diberikan kepada bayi dengan proses mulai menyusui >1
jam setelah lahir dengan alasan ASI belum keluar atau alasan tradisi. Pemberian makanan
prelakteal dapat diberikan oleh penolong persalinan atau oleh orang tua dan keluarga bayi.
Persentase pemberian makanan prelakteal yang diberikan kepada bayi disajikan pada Tabel 3.2.41.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase pemberian makanan prelakteal kepada bayi baru
lahir adalah 43,6%, tertinggi di Gorontalo (74,3%) dan terendah di Papua (22,6%).
164
Tabel 3.2.41.
Persentase Bayi yang Diberi Makanan Prelakteal Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Bayi Diberi Makanan Prelakteal
Aceh 44,4
Sumatera Utara 53,7
Sumatera Barat 49,2
Riau 57,9
Jambi 51,3
Sumatera Selatan 44,8
Bengkulu 52,9
Lampung 39,9
Kepulauan Bangka Belitung 43,8
Kepulauan Riau 60,6
DKI Jakarta 38,0
Jawa Barat 38,7
Jawa Tengah 43,2
DI Yogyakarta 41,3
Jawa Timur 48,1
Banten 49,2
Bali 36,3
Nusa Tenggara Barat 25,7
Nusa Tenggara Timur 24,6
Kalimantan Barat 43,7
Kalimantan Tengah 62,7
Kalimantan Selatan 49,2
Kalimantan Timur 41,0
Sulawesi Utara 49,1
Sulawesi Tengah 49,5
Sulawesi Selatan 43,2
Sulawesi Tenggara 40,0
Gorontalo 74,3
Sulawesi Barat 30,8
Maluku 34,0
Maluku Utara 46,5
Papua Barat 37,5
Papua 22,6
Indonesia 43,6
Tabel 3.2.42 menyajikan persentase pemberian makanan prelakteal menurut karakteristik anak,
tempat tinggal, dan orang tua. Tabel tersebut menunjukkan bahwa menurut kelompok umur dan
jenis kelamin anak tidak terlihat adanya perbedaan persentase pemberian makanan prelakteal.
Menurut tempat tinggal, bayi yang diberi makanan prelakteal di perkotaan lebih tinggi daripada di
165
perdesaan. Persentase pemberian makanan prelakteal menurut tingkat pendidikan dan jenis
pekerjaan orang tua (KK) tidak menunjukkan perbedaan dan kecenderungan yang jelas.
Tabel 3.2.42.
Persentase Bayi yang Diberi Makanan Prelakteal Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik Bayi Diberi Makanan Prelakteal
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 44,7
6 – 11 bulan 46,5
12 – 23 bulan 41,6
Jenis Kelamin
Laki-laki 43,7
Perempuan 43,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 44,7
Perdesaan 42,5
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 40,5
Tidak tamat SD 42,7
Tamat SD 42,7
Tamat SMP 44,8
Tamat SMA 45,1
Tamat PT 42,5
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 44,1
Pegawai 41,7
Wiraswasta 45,1
Petani/Nelayan/Buruh 42,7
Lainnya 46,2
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 37,3
Kuintil 2 43,7
Kuintil 3 47,1
Kuintil 4 46,0
Kuintil 5 48,1
Jenis makanan prelakteal yang diberikan cukup beragam antar daerah tergantung kebiasaan di
daerah tersebut. Pada Riskesdas 2010 jenis makanan prelakteal yang diberikan kepada bayi baru
lahir meliputi: susu formula, susu non-formula, air putih, air gula (gula pasir/gula kelapa/gula aren),
air tajin, air kelapa, sari buah, teh manis, madu, pisang, nasi/bubur, dan lainnya. Jenis makanan
prelakteal menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.43.
Tabel 3.2.43 menunjukkan bahwa jenis makanan prelakteal yang paling banyak diberikan adalah
susu formula (71,3%). Madu (19,8%) dan air putih (14,6%) juga cukup banyak diberikan sebagai
makanan prelakteal. Jenis yang termasuk kategori lainnya meliputi air kopi, santan, biskuit, kelapa
muda, air daun pare, dan kurma.
Jenis makanan prelakteal yang diberikan kepada bayi baru lahir menurut karakterisitik anak, tempat
tinggal, dan orang tua disajikan pada Tabel 3.2.44. Tabel tersebut menunjukkan bahwa menurut
kelompok umur dan jenis kelamin anak tidak menunjukkan perbedaan, tetapi persentase pemberian
166
makanan prelakteal berupa susu formula lebih tinggi di perkotaan (82,3%) daripada di perdesaan
(59,8%). Di perdesaan, persentase pemberian makanan prelakteal non-susu (air putih, air gula, air
tajin, air kelapa, sari buah, teh manis, madu, pisang, nasi/bubur, dan lainnya) lebih tinggi
dibandingkan di perkotaan.
Menurut tingkat pendidikan dan status ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat
pendidikan dan status ekonomi, cenderung semakin tinggi persentase pemberian makanan
prelakteal berupa susu. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin
tinggi persentase pemberian makanan prelakteal non-susu (air putih, air gula, air tajin, air kelapa,
sari buah, teh manis, madu, pisang, nasi/bubur, dan lainnya).
Air susu ibu (ASI) merupakan makanan utama bagi bayi, namun tidak semua bayi mendapatkan ASI
dari ibunya. Periode pemberian ASI sebaiknya adalah sejak lahir sampai bayi berumur 2 tahun,
tetapi tidak semua bayi dapat disusui selama periode tersebut. Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan
data pemberian ASI kepada bayi. Persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui dan masih
disusui menurut provinsi disajikan pada Tabel 3.2.45.
Tabel 3.2.45 menunjukkan bahwa persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui adalah
90,3%, tertinggi di Lampung (5,7%) dan terendah di Maluku Utara (83,0%). Persentase anak usia 0-
23 bulan yang masih disusui adalah 80,1%, tertinggi di Jawa Tengah (85,0%) dan terendah di
Kepulauan Riau (64,3%).
Persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui dan masih disusui menurut karakterisitik
anak, tempat tinggal, dan orang tua disajikan pada Tabel 3.2.46. Tabel tersebut menunjukkan
bahwa menurut kelompok umur dan jenis kelamin anak tidak menunjukkan perbedaan, tetapi
persentase bayi yang pernah disusui dan masih disusui di perkotaan lebih rendah daripada di
perdesaan. Menurut status ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan
status ekonomi, semakin rendah persentase anak usia 0-23 bulan yang masih disusui.
167
Tabel 3.2.43.
Persentase Jenis Makanan Prelakteal yang Diberikan Kepada Bayi Baru Lahir Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Makanan Prelakteal
Susu formula Susu non-formula Air putih Air gula Air tajin Air kelapa Sari buah Teh manis Madu Pisang Nasi/bubur Lainnya
Aceh 70,3 1,6 10,9 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 14,3 4,7 3,1
Sumatera Utara 73,5 3,7 30,7 7,3 7,3 1,4 0,0 0,5 20,2 4,1 7,8 0,9
Sumatera Barat 64,0 2,2 19,1 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 1,1
Riau 74,7 0,0 17,2 3,0 3,0 1,0 0,0 3,0 22,2 6,0 3,0 2,0
Jambi 63,9 4,9 13,1 9,8 4,9 0,0 0,0 1,6 36,1 1,6 1,6 3,3
Sumatera Selatan 75,6 2,2 5,6 2,2 4,4 2,2 0,0 2,2 23,3 5,6 2,2 3,3
Bengkulu 48,1 0,0 10,7 3,7 3,6 3,7 0,0 3,6 33,3 0,0 3,6 3,7
Lampung 60,0 2,4 9,3 5,8 0,0 8,1 0,0 1,2 34,1 4,7 0,0 4,7
Kep. Bangka Belitung 95,2 0,0 9,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0
Kepulauan Riau 94,9 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 2,5 0,0
DKI Jakarta 87,0 2,2 12,9 3,2 5,4 1,1 2,2 2,2 9,7 1,1 1,1 2,2
Jawa Barat 68,1 1,8 24,8 5,2 2,6 0,6 0,0 0,6 18,4 2,0 1,0 2,2
Jawa Tengah 87,4 1,4 7,7 2,0 0,9 0,0 0,3 0,6 17,0 1,1 1,4 0,0
DI Yogyakarta 94,7 2,6 18,4 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 7,9 2,6 5,3 2,6
Jawa Timur 85,0 2,0 3,2 6,6 0,5 2,7 0,2 0,5 7,6 3,2 1,0 1,5
Banten 62,1 0,6 14,9 0,0 2,5 0,6 0,6 1,9 37,7 10,6 0,6 1,9
Bali 94,6 0,0 5,4 5,4 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Barat 44,2 0,0 9,3 7,0 2,3 2,3 0,0 0,0 37,2 2,3 14,0 0,0
Nusa Tenggara Timur 50,0 0,0 12,2 23,8 0,0 0,0 0,0 2,4 16,7 2,4 4,8 2,4
Kalimantan Barat 66,1 1,6 17,7 11,3 8,1 1,6 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Tengah 70,2 0,0 10,6 4,2 2,1 2,1 0,0 0,0 19,1 6,4 0,0 12,8
Kalimantan Selatan 75,8 1,6 20,6 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 27,0 3,2 0,0 12,7
Kalimantan Timur 62,5 2,1 17,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 41,7 4,2 2,1 4,3
Sulawesi Utara 92,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7
Sulawesi Tengah 32,7 3,8 13,2 25,0 0,0 0,0 0,0 1,9 41,5 9,6 1,9 0,0
Sulawesi Selatan 45,9 0,9 22,7 9,9 9,9 0,0 0,0 3,6 16,2 0,0 2,7 4,5
Sulawesi Tenggara 17,9 3,6 14,8 17,9 7,4 0,0 0,0 10,7 35,7 3,6 0,0 14,3
Gorontalo 19,2 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 3,8 3,8 0,0
Sulawesi Barat 16,7 0,0 25,0 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 16,7
Maluku 64,7 0,0 23,5 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 6,3 6,3 6,3
Maluku Utara 25,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 30,0 5,0 0,0 30,0
Papua Barat 60,0 6,7 20,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,1 20,0 0,0 6,7 7,1
Papua 88,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0
Indonesia 71,3 1,7 14,6 6,1 2,6 1,2 0,2 1,1 19,8 3,2 2,2 2,6
168
Tabel 3.2.44
Persentase Jenis Makanan Prelakteal yang Diberikan Kepada Bayi Baru Lahir Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Jenis Makanan Prelakteal
Susu formula Susu non-formula Air putih Air gula Air tajin Air kelapa Sari buah Teh manis Madu Pisang Nasi/bubur Lainnya
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 74,0 1,8 14,2 5,4 2,2 0,7 0,1 0,6 14,8 1,9 1,6 2,5
6 – 11 bulan 71,2 1,9 14,9 6,5 2,4 0,7 0,1 1,5 19,0 3,7 1,2 3,5
12 – 23 bulan 70,1 1,6 14,7 6,0 2,9 1,6 0,3 1,1 22,4 3,5 2,7 1,9
Jenis Kelamin
Laki-laki 72,7 1,6 14,6 5,7 2,1 1,1 0,1 0,9 19,0 3,0 2,2 2,5
Perempuan 69,8 1,8 14,6 6,3 3,1 1,2 0,3 1,2 20,5 3,5 2,0 2,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 82,3 2,0 12,9 3,3 1,9 0,4 0,3 0,9 14,7 1,7 1,7 1,7
Perdesaan 59,8 1,4 16,5 8,8 3,3 2,0 0,1 1,2 25,0 4,9 2,5 3,3
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 57,9 0,9 15,9 15,9 4,4 3,5 0,0 1,8 20,4 3,5 3,5 2,6
Tidak tamat SD 59,0 2,1 14,9 8,7 3,8 3,1 0,0 1,3 26,7 4,1 1,8 2,6
Tamat SD 62,3 1,8 17,7 6,4 3,5 0,7 0,3 1,1 23,9 4,7 2,5 3,2
Tamat SMP 72,5 0,9 13,5 5,7 2,1 1,4 0,2 0,9 20,2 3,1 1,9 2,4
Tamat SMA 83,3 2,5 12,7 4,0 1,6 0,4 0,1 1,1 12,9 1,9 1,9 2,1
Tamat PT 87,1 0,8 11,7 2,8 0,8 0,4 0,4 0,4 15,3 1,6 2,0 1,6
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 74,6 3,5 4,2 4,9 4,2 0,7 1,4 0,7 16,2 1,4 2,8 4,2
Pegawai 87,6 1,0 0,0 3,8 0,0 0,3 0,3 1,0 11,8 1,0 1,3 1,9
Wiraswasta 78,2 2,0 1,7 4,0 1,7 1,1 0,2 0,9 17,6 2,7 2,2 1,9
Petani/Nelayan/Buruh 61,8 1,5 3,6 8,0 3,6 1,4 0,1 1,2 23,6 4,3 2,2 2,7
Lainnya 74,5 1,4 3,4 6,2 3,4 0,0 0,0 0,7 18,6 3,4 0,7 4,8
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 53,5 1,6 14,9 10,7 4,3 1,4 0,0 1,3 24,1 3,6 1,9 2,9
Kuintil 2 67,9 2,1 15,5 5,5 2,7 1,5 0,1 0,8 20,9 4,9 2,7 2,7
Kuintil 3 75,2 1,8 15,9 4,2 2,3 0,9 0,0 0,9 19,4 2,7 2,6 2,7
Kuintil 4 82,5 2,0 14,1 4,7 1,6 0,9 0,7 1,6 18,2 2,6 1,5 2,0
Kuintil 5 86,4 0,7 11,4 3,5 1,2 0,5 0,2 0,5 13,2 1,7 1,5 2,0
169
Tabel 3.2.45.
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Masih Disusui Menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Anak Usia 0-23 bulan
Pernah Disusui Masih Disusui
Aceh 87,8 82,1
Sumatera Utara 88,9 74,9
Sumatera Barat 95,4 84,0
Riau 85,5 76,6
Jambi 93,3 78,4
Sumatera Selatan 90,5 75,3
Bengkulu 90,0 81,5
Lampung 95,7 80,6
Kepulauan Bangka Belitung 89,1 65,3
Kepulauan Riau 86,4 64,3
DKI Jakarta 85,4 70,3
Jawa Barat 91,1 84,5
Jawa Tengah 93,9 85,0
DI Yogyakarta 94,0 72,6
Jawa Timur 88,8 79,8
Banten 89,0 80,4
Bali 92,0 76,0
Nusa Tenggara Barat 91,4 82,8
Nusa Tenggara Timur 86,9 82,0
Kalimantan Barat 89,3 80,7
Kalimantan Tengah 91,6 79,2
Kalimantan Selatan 88,3 78,8
Kalimantan Timur 90,3 72,7
Sulawesi Utara 89,4 71,2
Sulawesi Tengah 91,9 78,8
Sulawesi Selatan 90,0 81,8
Sulawesi Tenggara 92,7 84,2
Gorontalo 87,8 83,8
Sulawesi Barat 89,4 78,6
Maluku 94,7 64,8
Maluku Utara 83,0 84,1
Papua Barat 89,4 73,8
Papua 84,8 75,8
Indonesia 90,3 80,1
170
Tabel 3.2.46
Persentase Anak Usia 0–23 Bulan yang Pernah Disusui dan Masih Disusui Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Anak Usia 0 – 23 bulan
Pernah Disusui Masih Disusui
Kelompok Umur
0 – 5 bulan 94,6 95,5
6 – 11 bulan 92,3 88,3
12 – 23 bulan 87,6 69,4
Jenis Kelamin
Laki-laki 89,7 78,9
Perempuan 90,9 81,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 88,8 76,3
Perdesaan 91,8 83,9
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 89,5 83,2
Tidak tamat SD 90,7 84,4
Tamat SD 92,4 83,8
Tamat SMP 90,2 79,5
Tamat SMA 88,6 76,4
Tamat PT 88,0 71,0
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 88,3 76,7
Pegawai 89,1 72,1
Wiraswasta 89,3 80,3
Petani/Nelayan/Buruh 91,6 82,9
Lainnya 88,8 72,0
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 92,3 85,2
Kuintil 2 91,9 83,8
Kuintil 3 89,5 79,5
Kuintil 4 89,3 76,5
Kuintil 5 85,7 67,9
Kriteria menyusui eksklusif berbeda menurut data yang diperoleh melalui survei, sehingga dalam
membandingkan hasil suatu survei perlu ditelaah lebih dahulu masing-masing kriteria menyusui
eksklusif. Pada salah satu survei menyusui eksklusif dapat didefinisikan bila selama 24 jam terakhir
bayi masih menyusui dan hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan lain selain ASI.
Referensi waktunya adalah hanya selama 24 jam terakhir tanpa memperhitungkan riwayat
pemberian makanan lain pada waktu sebelumnya. Akan tetapi, definisi tersebut masih mengandung
kelemahan karena kemungkinan bayi diberikan makanan lain sebelumnya, terutama saat bayi bayi
baru lahir sebelum ASI keluar. Makanan tersebut disebut sebagai makanan prelakteal yang
umumnya masih dilakukan sebagian ibu di Indonesia.
171
Dalam Riskesdas dikumpulkan pola menyusui sejak lahir sampai umur 23 bulan. Analisis ASI
eksklusif didapatkan dari komposit pertanyaan dalam Riskesdas. Dalam laporan Riskesdas, pola
menyusui dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu menyusui eksklusif, menyusui predominan,
dan menyusui parsial sesuai definisi World Health Organization (WHO)
Menyusui eksklusif adalah tidak memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih,
selain menyusui (kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes; ASI perah juga diperbolehkan).
Pada Riskesdas 2010, menyusui eksklusif adalah komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui,
sejak lahir tidak pernah mendapatkan makanan atau minuman selain ASI, selama 24 jam terakhir
bayi hanya disusui (tidak diberi makanan selain ASI).
Menyusui predominan adalah menyusui bayi tetapi pernah , memberikan sedikit air atau minuman
berbasis air, misalnya teh, sebagai makanan/ minuman prelakteal sebelum ASI keluar. Pada
Riekesdas 2010, menyusui predominan komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui, selama 24
jam terakhir bayi hanya disusui, sejak lahir tidak pernah mendapatkan makanan atau minuman
kecuali minuman berbasis air, yaitu air putih atau air teh.
Menyusui parsial adalah menyusui bayi serta diberikan makanan buatan selain ASI, baik susu
formula, bubur atau makanan lainnya sebelum bayi berumur enam bulan, baik diberikan secara
kontinyu maupun diberikan sebagai makanan prelakteal. Pada Rieksedas 2010, menyusui parsial
adalah komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui, pernah diberi makanan prelakteal selain
makanan atau minuman berbasis air seperti susu formula, biskuit, bubur, nasi lembek, pisang atau
makanan yang lain. Data pola menyusui Riskesdas 2010 tidak disajikan menurut provinsi, karena di
beberapa provinsi jumlah sampelnya terlalu sedikit, sehingga hanya dapat disajikan untuk data
nasional. Persentase pola menyusui pada bayi umur 0-5 bulan disajikan pada Tabel 3.2.47
Tabel 3.2.47
Persentase Pola Menyusui pada Bayi Usia 0–5 Bulan Menurut Kelompok Umur, Riskesdas 2010
Kelompok Umur
Pola Menyusui
Menyusui Eksklusif
Menyusui
Predominan
Menyusui Partial
0 bulan 39,8 5.1 55.1
1 bulan 32,5 4.4 63.1
2 bulan 30,7 4.1 65.2
3 bulan 25,2 4.4 70.4
4 bulan 26,3 3.0 70.7
5 bulan 15,3 1.5 83.2
Persentase pola menyusui pada bayi umur 0 bulan adalah 39,8% menyusui eksklusif, 5,1%
menyusui predominan, dan 55,1% menyusui parsial. Persentase menyusui eksklusif semakin
menurun dengan meningkatnya kelompok umur bayi. Pada bayi yang berumur 5 bulan menyusui
eksklusif hanya 15,3%, menyusui predominan 1,5% dan menyusui parsial 83,2%.
172
Tabel 3.2.48.
Persentase Pola Pemberian ASI Bayi Usia 0–5 Bulan Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Pola Menyusui
Menyusui Eksklusif
Menyusui
Predominan
Menyusui Partial
Jenis Kelamin
Laki-laki 29,0 10,5 60,6
Perempuan 25,4 11,7 62,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 25,2 10,5 64,3
Perdesaan 29,3 11,5 59,2
Pendidikan KK
Tidak pernah sekolah 34,5 5,5 60,0
Tidak tamat SD 31,4 10,0 58,6
Tamat SD 26,5 12,0 61,5
Tamat SMP 29,5 8,6 61,9
Tamat SMA 24,6 13,7 61,6
Tamat PT 22,4 9,7 67,9
Pekerjaan KK
Tidak bekerja 20,0 13,3 66,7
Pegawai 28,8 6,8 64,4
Wiraswasta 26,9 10,6 62,5
Petani/Nelayan/Buruh 28,1 11,8 60,2
Lainnya 25,5 14,9 59,6
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita
Kuintil 1 34,7 9,9 55,4
Kuintil 2 30,5 11,3 58,1
Kuintil 3 26,6 10,4 63,0
Kuintil 4 19,9 14,6 65,5
Kuintil 5 17,5 8,7 73,8
Menyusui eksklusif sedikit lebih tinggi pada bayi laki-laki dibanding perempuan, lebih tinggi di
perdesaan daripada di perkotaan. Menyusui eksklusif menurut pekerjaan kepala keluarga
menunjukkan tidak ada kecenderungan yang jelas. Persentase menyusui eksklusif paling tinggi
pada bayi dengan pekerjaan kepala keluarga sebagai pegawai dan terendah bila tidak bekerja.
Ada pola yang khas pada menyusui eksklusif menurut pendidikan kepala keluarga dan status
ekonomi. Ada hubungan terbalik antara menyusui eksklusif dengan pendidikan kepala keluarga dan
status ekonomi. Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga atau status ekonomi, semakin rendah
menyusui eksklusif.
Persentase menyusui eksklusif hasil Riskesdas 2010 seperti yang disajikan pada Tabel 3.2.47.
berbeda dengan hasil survei sebelumnya, karena cara mengumpulkan data yang berbeda. Pada
Riskesdas 2010 menyusui eksklusif diperoleh dari komposit empat pertanyaan berikut: (1) Apakah
dalam 24 jam terakhir bayi hanya disusui/diberi ASI saja?; (2) Apakah sebelum ASI keluar bayi
diberi minuman (cairan) atau makanan selain ASI?; (3) Minuman atau makanan apa saja yang
diberikan kepada bayi sebelum ASI keluar?; dan (4) Sejak kapan (pada umur berapa hari/bulan)
173
bayi mulai diberi minuman atau makanan pendamping ASI? Sedangkan pada survei lain menyusui
eksklusif diperoleh dari pertanyaan “Apakah dalam 24 jam terakhir bayi hanya disusui/diberi ASI
saja?”.
Pada laporan Riskesdas 2010 disajikan perbandingan persentase “menyusui eksklusif” pada bayi 0-
5 bulan dalam tiga kategori berdasarkan kriteria yang berbeda, yaitu:
1. Kategori 1: menyusui eksklusif berdasarkan kriteria dalam 24 jam terakhir bayi hanya
disusui/diberi ASI saja;
2. Kategori 2: menyusui eksklusif berdasarkan kriteria dalam 24 jam terakhir bayi hanya
disusui/diberi ASI saja dan sejak lahir sampai saat survei bayi belum diberi makanan atau
minuman selain ASI; dan
3. Kategori 3: menyusui eksklusif berdasarkan kriteria dalam 24 jam terakhir bayi hanya
disusui/ diberi ASI saja; sejak lahir sampai saat survei bayi belum diberi makanan atau
minuman selain ASI; dan sebelum ASI keluar bayi tidak diberi makanan prelakteal berupa
makanan atau minuman lain, termasuk air putih, selain menyusui (kecuali obat-obatan dan
vitamin atau mineral tetes; ASI perah juga diperbolehkan).
Kategori 3 adalah menyusui eksklusif yang sesuai dengan kriteria World Health Organization
(WHO). Persentase “menyusui eksklusif” berdasarkan kriteria tersebut disajikan pada Tabel 3.2.49.
Tabel 3.2.49.
Persentase Kategori Menyusui Eksklusif Bayi Usia 0-5 Bulan Menurut Umur,
Riskesdas 2010
Umur Bayi
Kategori Menyusui Eksklusif
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
0 bulan 82,5 55,9 39,8
1 bulan 75,1 46,6 32,5
2 bulan 74,0 45,6 30,7
3 bulan 66,9 35,4 25,2
4 bulan 66,8 35,4 26,3
5 bulan 54,8 22,3 15,3
Pada Tabel 3.2.49. persentase “menyusui eksklusif” Kategori 1 bayi umur 5 bulan adalah 54,8%,
turun menjadi 22,3% pada Kategori 2, dan pada Kategori 3 turun menjadi 15,3%. Artinya pada bayi
umur 5 bulan, dari 54,8% yang dalam 24 jam terakhir hanya diberi ASI saja, sebenarnya terdapat
32,5% bayi yang sudah diberi makanan/minuman selain ASI pada hari-hari sebelumnya. Dari 22,3%
bayi yang dalam 24 jam terakhir bayi hanya disusui/diberi ASI saja dan sejak lahir sampai saat
survei bayi belum diberi makanan atau minuman selain ASI, sebenarnya ada 7% bayi diberi
makanan/minuman prelakteal sebelum ASI keluar, sehingga sehingga pada bayi umur 5 bulan
persentase menyusui eksklusif hanya 15,3%.
3.2.9. Kecacatan
Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan data kecacatan hanya pada anak usia 24-59 bulan. Jenis
kecacatan yang dikumpulkan meliputi: tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa,
down syndrome, cerebral palsy, dan cacat lainnya. Pengumpulan data kecacatan dilakukan melalui
observasi langsung pada anak atau dengan menanyakan kepada anggota rumah tangga yang
mewakili. Data kecacatan tidak dapat disajikan menurut provinsi karena persentasenya sangat kecil
sehingga hanya disajikan data nasional seperti terlihat pada Tabel 3.2.50. Tabel tersebut
174
menunjukkan bahwa persentase jenis kecacatan yang tertinggi adalah tuna daksa (cacat tubuh)
sebesar 0,17% dan terendah adalah tuna rungu 0,08%.
Tabel 3.2.50.
Persentase Anak Usia 24–59 Bulan yang Memiliki Kelainan/Cacat di Indonesia,
Riskesdas 2010
Jenis Kelainan/Cacat Persentase
Tuna netra 0,09
Tuna rungu 0,08
Tuna wicara 0,15
Tuna grahita 0,14
Tuna daksa 0,17
Down syndrome 0,12
Cerebral palsy 0,09
Lainnya 0,11
175
3.3. Kesehatan Reproduksi
Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh,
bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan
sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Hal ini terkait pada suatu keadaan dimana manusia dapat
menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya
secara sehat dan aman. Artinya, perempuan dan laki-laki keduanya menjadi perhatian kesehatan
reproduksi. Pada perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi, atau pada laki-laki ditandai
dengan terjadinya perubahan suara yang menjadi besar dan mantap.
Kesehatan reproduksi terkait dengan siklus hidup, dimana setiap tahapannya mengandung risiko
yang terkait dengan kesakitan dan kematian. Kondisi yang baik mulai dari bayi dalam kandungan
akan berdampak positif untuk meneruskan generasi berikutnya. Sehatnya seorang bayi sangat
tergantung dari status kesehatan dan gizi dari kedua orang tuanya serta akses mereka pada
pelayanan kesehatan.
Pada goal kelima MDGs yaitu meningkatkan kesehatan ibu, targetnya terkait dengan kesehatan
reproduksi yaitu menurunkan 75 persen kematian ibu dalam kurun waku 1990-2015 dan tercapainya
akses secara universal. Indikator yang digunakan untuk target pertama adalah angka kematian ibu
(AKI) dan proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Sedangkan indikator yang
digunakan untuk target kedua adalah universal access untuk kesehatan reproduksi yang terdiri dari:
cakupan penggunaan alat kontrasepsi; cakupan pelayanan antenatal, termasuk didalamnya
memperhatikan angka kelahiran remaja dan angka unmet need untuk keluarga berencana.
Untuk Indonesia, goal yang ditetapkan adalah: 1) menurunkan angka kematian ibu (AKI) dari 390
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 102 pada thun 2015; 2) meningkatkan
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 40,7 persen (1990) menjadi 100 persen (2015); dan
3) seluruh perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun menggunakan alat/cara Keluarga
Berencana/KB (universal access).
Untuk mencapai goal MDG dan juga memperhatikan definisi kesehatan reproduksi di atas,
Riskesdas 2010 mengumpulkan informasi mulai dari umur pertama menstruasi, umur perkawinan
pertama, sampai pada informasi fertilitas serta penggunaan alat/cara KB, dan juga pelayanan
kesehatan pada masa kehamilan, kelahiran, dan nifas. Disamping itu terkait dengan kesehatan
reproduksi, informasi kejadian aborsi serta perilaku seksual pra-nikah dari remaja juga dikumpulkan.
Pada Tabel 3.3.1 dapat dilihat uraian informasi yang dikumpulkan untuk kesehatan reproduksi ini.
Penjelasan rinci untuk mendapatkan seluruh parameter kesehatan reproduksi dalam analisis ini
dapat dilihat pada Lampiran 3.3.1, dan kuesioner kesehatan reproduksi (blok D) merupakan bagian
dari RKD10.IND (Lihat Lampiran)
Adapun sampel yang digunakan untuk mendapatkan informasi di atas sebagian besar diperoleh dari
perempuan usia 10-59 tahun yang berstatus belum kawin, kawin, cerai mati, atau cerai hidup.
Sedangkan untuk perilaku seksual diperoleh dari sampel usia remaja laki-laki dan perempuan usia
10-24 tahun. Gambar 3.3.1 menunjukkan jumlah sampel yang masuk dalam analisis informasi
kesehatan reproduksi.
176
Tabel 3.3.1.
Informasi dan Indikator yang dikumpulkan untuk Kesehatan Reproduksi, Riskesdas 2010
Informasi Indikator
Masa Reproduksi Perempuan Umur pertama haid (menarche), haid tidak teratur
Fertilitas Umur perkawinan pertama, Jumlah anak yang dilahirkan, Jumlah anak masih
hidup, fertilitas remaja
Penggunaan Alat/cara KB Persentase penggunaan alat kontrasepsi, drop out KB, jenis alat kontrasepsi
yang digunakan, tempat pelayanan, alasan tidak menggunakan, unmet need
Pelayanan kesehatan Ibu hamil,
melahirkan, dan nifas
Akses Antenatal (K1, K4); Komponen Antenatal 5 T plus ( pengukuran berat
badan/tinggi badan, tekanan darah, imunisasi TT, tablet Fe, tinggi fundus,
pemeriksaan darah); komplikasi kehamilan, operasi perut, persalinan (penolong
dan tempat), komplikasi kelahiran, kunjungan nifas pertama kali, cakupan
kapsul vitamin A
Keguguran/pengguguran Persen keguguran dan pengguguran, upaya yang dilakukan untuk mengakhiri
kehamilan dan tenaga yang menolong
Perilaku Seksual Hubungan seksual pra-nikah, umur pertama berhubungan seksual,
penggunaan Kb dan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja
Gambar 3.3.1
Jumlah Sampel yang digunakan untuk analisis Kesehatan Reproduksi
Perempuan 10-59 tahun
(N: 91.711)
Belum Kawin
(N: 28245)
Kawin
(N: 59.382)
Cerai Hidup
(N: 1.532)
Cerai Mati
(N: 2.552)
Hamil
(N: 2.468)
Remaja (Laki+Prp)10-24 thn
(N: 63.048)
Perempuan pernah kawin
(N: 63.466)
Hamil/melahirkan 5 tahun terakhir (N: 20.591)
& Anak yang dilahirkan (Balita:22.296)
Distribusi menurut kelompok umur untuk perempuan umur 10-59 tahun dapat dilihat pada Tabel
3.3.2. Untuk informasi penolong persalinan, karena terkait dengan anak yang dilahirkan lima tahun
terakhir, dibutuhkan juga sampel anak balita dengan distribusi menurut kelompok umur balita seperti
pada Tabel 3.3.3.
177
Tabel 3.3.2
Distribusi Sampel Perempuan Umur 10-59 tahun menurut Status dan Kehamilan saat wawancara,
Riskesdas 2010
Kelompok
Umur
Jumlah
Sampel
Status Hamil*
Belum
kawin
Kawin
Cerai
hidup
Cerai
mati
Ya Tidak
10 - 14 11,876 11,853 21 2 0 2 11.874
15 - 19 10,035 8,842 1,160 30 3 194 9.841
20 - 24 9,461 4,128 5,193 130 10 573 8.888
25 - 29 11,148 1,700 9,201 208 39 680 10.468
30 - 34 10,710 660 9,754 213 83 516 10.194
35 - 39 10,244 406 9,480 206 152 308 9.936
40 - 44 9,380 259 8,582 241 298 106 9.274
45 -49 8,037 198 7,120 214 505 52 7.985
50 -54 6,390 116 5,407 169 698 37 6.353
55 -59 4,430 83 3,464 119 764
Total 91,711 28,245 59,382 1,532 2.552 2.468 84.813
Keterangan *: ditanyakan khusus kepada responden perempuan pernah kawin 10-54 tahun
Tabel 3.3.3
Distribusi Sampel Anak Balita 0-59 bulan, Riskesdas 2010
Kelompok Umur Lahir Tahun Jumlah Sampel
0-11 bulan 2009/2010 3,990
12-23 bulan 2008/2009 4,505
24-35 bulan 2007/2008 4,655
36-47 bulan 2006/2007 4,835
48-59 bulan 2005/2006 4,311
Total 22,296
178
3.3.1. Masa Reproduksi Perempuan
Informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk mengetahui masa reproduksi perempuan yaitu usia
saat haid pertama kali (menarche) perempuan Indonesia. Menarche merupakan tanda awal
masuknya seorang perempuan dalam masa reproduksi. Rata-rata usia menarche pada umumnya
adalah 12,4 tahun. Menarche dapat terjadi lebih awal pada usia 9-10 tahun atau lebih lambat pada
usia 17 tahun (Judith E. Brown "Nutrition Through the Life Cycle, 2002). Hasil Riskesdas 2010
menunjukkan bahwa berdasarkan laporan responden yang sudah mengalami haid, rata-rata usia
menarche di Indonesia adalah 13 tahun (20,0%) dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9
tahun dan ada yang lebih lambat sampai 20 tahun (Gambar 3.3.2.) serta 7,9 persen tidak
menjawab/lupa. Terdapat 7,8 persen yang melaporkan belum haid.
Gambar 3.3.2
Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Umur Pertama Haid, Riskesdas 2010
Lebih rinci pada Tabel 3.3.4 dan 3.3.5 menunjukkan rata-rata usia menarche menurut provinsi dan
karakteristik.
Secara nasional rata-rata usia menarche 13-14 tahun terjadi pada 37,5 persen anak Indonesia.
Rata-rata usia menarche 11-12 tahun terjadi pada 30,3 persen pada anak-anak di DKI Jakarta, dan
12,1 persen di Nusa Tenggara Barat. Rata-rata usia menarche 17-18 tahun terjadi pada 8,9 persen
anak-anak di Nusa Tenggara Timur, dan 2,0 persen di Bengkulu. 2,6 persen anak-anak di DKI
Jakarta sudah mendapatkan haid pertama pada usia 9-10 tahun, dan terdapat 1,3 persen anak-anak
di Maluku dan Papua Barat yang baru mendapatkan haid pertama pada usia 19-20 tahun. Umur
menarche 6-8 tahun sudah terjadi pada sebagian kecil (<0,5%) anak-anak di 17 provinsi, sebaliknya
umur menarche 19-20 tahun merata terdapat di seluruh provinsi.
179
Tabel 3.3.4
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Kelompok Umur Pertama Kali Haid dan Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Belum
Haid
Umur Pertama Haid (Tahun) Tdk
6-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 Jawab
Aceh 9,2 1,1 19,3 40,8 19,1 2,3 0,1 8,0
Sumatera Utara 10,2 0,1 0,5 19,0 39,1 20,2 3,4 0,4 7,2
Sumatera Barat 9,9 0,1 2,0 19,7 41,4 19,7 3,8 0,5 3,0
Riau 8,5 0,0 1,5 20,8 41,2 18,3 2,4 0,3 7,0
Jambi 8,2 0,6 20,7 39,7 18,9 2,3 0,7 9,0
Sumatera Selatan 8,3 0,1 0,9 21,1 40,7 17,6 2,7 0,2 8,3
Bengkulu 7,0 1,8 23,9 44,2 14,9 2,0 0,4 5,7
Lampung 8,4 0,9 17,5 40,5 23,1 3,5 0,3 5,8
Kep. Bangka Belitung 10,1 1,4 17,4 36,0 25,0 5,1 0,2 4,7
Kep. Riau 6,6 2,0 27,7 37,7 16,3 3,4 0,1 6,1
DKI Jakarta 5,2 0,1 2,6 30,3 37,2 16,3 4,9 0,2 3,1
Jawa Barat 8,0 0,1 1,7 20,3 38,1 20,9 4,4 0,6 5,9
Jawa Tengah 6,8 0,1 1,2 19,4 38,6 20,0 5,6 0,7 7,7
DI Yogyakarta 5,1 0,1 1,3 25,6 39,4 17,8 5,4 0,7 4,5
Jawa Timur 6,2 0,1 2,3 25,3 36,5 17,2 3,5 0,5 8,4
Banten 9,1 1,9 22,0 34,5 21,3 2,8 0,4 7,8
Bali 7,0 0,5 12,9 40,5 22,5 4,0 0,7 11,9
Nusa Tenggara Barat 10,1 0,1 1,4 12,1 35,2 28,3 4,1 0,3 8,5
Nusa Tenggara Timur 13,3 0,1 0,8 12,1 26,0 24,2 6,9 0,6 16,0
Kalimantan Barat 7,2 0,1 0,7 20,5 38,1 17,0 3,1 0,4 12,9
Kalimantan Tengah 8,9 1,3 22,9 41,1 17,8 3,5 0,6 3,8
Kalimantan Selatan 7,5 0,1 1,7 25,3 40,8 13,8 2,3 0,5 8,0
Kalimantan Timur 7,8 0,1 1,3 22,3 39,8 17,6 3,6 0,5 7,1
Sulawesi Utara 6,6 0,6 24,1 33,4 22,4 5,0 1,1 6,8
Sulawesi Tengah 10,4 1,3 19,5 32,8 20,0 3,2 0,2 12,6
Sulawesi Selatan 9,0 0,1 0,9 12,2 35,3 26,1 4,5 0,5 11,3
Sulawesi Tenggara 12,0 0,9 15,8 33,0 22,8 2,4 0,3 12,8
Gorontalo 7,8 1,2 23,4 30,1 24,9 3,8 0,7 8,2
Sulawesi Barat 10,8 0,1 0,8 14,1 28,9 19,8 3,0 0,1 22,3
Maluku 10,1 2,0 20,1 27,2 26,7 5,7 1,3 6,8
Maluku Utara 10,7 1,9 26,5 29,2 21,0 4,2 0,9 5,6
Papua Barat 9,2 0,3 1,6 16,5 26,7 17,1 5,9 1,3 21,3
Papua 5,5 1,5 18,4 27,8 13,7 4,4 0,5 28,3
Indonesia 7,8 0,1 1,5 20,9 37,5 19,8 4,0 0,5 7,9
180
Tabel 3.3.5
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Kelompok Umur Pertama Kali Haid
dan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karatkteristik
Belum
Haid
Umur Pertama Haid (Tahun) Tdk
6-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 Jawab
Kelompok umur
10 - 14 59,8 0,0 2,0 22,5 14,4 1,4
15 - 19 1,5 0,0 1,5 28,5 51,3 14,7 0,8 0,0 1,6
20 - 24 0,1 0,1 1,4 23,6 47,0 21,5 3,2 0,3 2,8
25 - 29 0,0 0,0 1,3 22,7 45,7 21,8 3,4 0,5 4,5
30 - 34 0,0 1,5 20,5 43,4 23,6 4,7 0,5 5,8
35 - 39 0,1 1,5 20,7 40,3 24,2 4,9 0,6 7,7
40 - 44 0,1 1,6 18,9 36,9 24,8 5,5 0,8 11,4
45 -49 0,1 1,4 15,5 33,2 26,7 7,3 1,1 14,8
50 -54 0,2 1,3 14,4 29,8 25,2 8,0 1,2 19,9
55 -59 0,1 1,3 13,9 26,5 24,4 6,9 1,0 25,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 6,8 0,1 1,6 24,0 39,8 18,5 3,7 0,4 5,1
Perdesaan 9,0 0,1 1,4 17,4 34,8 21,3 4,4 0,6 11,0
Pendidikan
Tidak sekolah 3,8 0,2 1,5 12,2 22,7 21,5 5,3 0,9 31,9
Tidak Tamat SD 28,3 0,1 1,9 14,0 22,4 17,0 4,1 0,7 11,7
Tamat SD 8,2 0,1 1,7 21,8 33,3 20,0 5,3 0,7 9,0
Tamat SLTP 0,9 0,0 1,5 24,1 46,3 19,9 3,0 0,3 3,9
Tamat SLTA 0,1 0,0 1,1 23,5 48,0 21,4 2,9 0,3 2,8
Tamat PT 1,1 23,0 50,2 20,1 3,1 0,3 2,3
Pekerjaan
Tidak kerja 4,2 0,1 1,6 21,6 38,2 21,7 4,4 0,6 7,6
Sekolah 37,7 0,0 1,8 25,1 29,1 4,9 0,3 0,0 1,0
Petani/Nelayan/Buruh 0,3 0,1 1,4 15,9 35,1 24,6 5,9 0,9 15,7
Wiraswasta 0,2 0,1 1,3 21,2 43,5 22,4 4,6 0,5 6,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 0,0 1,2 21,3 48,9 22,0 3,4 0,3 2,9
Lainnya 0,6 0,0 1,4 20,9 39,5 23,3 4,6 0,6 9,0
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 10,6 0,1 1,4 18,2 34,0 19,8 4,2 0,6 11,1
Kuintil 2 8,8 0,1 1,5 20,2 36,2 19,7 4,1 0,7 8,7
Kuintil 3 7,3 0,1 1,6 20,8 38,4 20,1 3,9 0,5 7,3
Kuintil 4 6,4 0,1 1,3 21,8 39,1 20,2 4,3 0,4 6,4
Kuintil 5 5,2 0,0 1,7 24,4 40,4 19,1 3,6 0,4 5,0
Berdasarkan tempat tinggal, umur menarche 6-8 tahun sudah terjadi sebanyak 0,1 persen anakanak
baik di perkotaan dan perdesaan. Untuk usia menarche 9-10 tahun, 11-12 tahun, serta 13-14
tahun terjadi lebih banyak pada anak-anak di perkotaan dibanding perdesaan; sebaliknya pada usia
menarche 15-16 tahun keatas lebih bayak terjadi di perdesaan yang lebih banyak dibanding
perkotaan. Berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran terlihat kecenderungan
persentase umur menarche 13-14 tahun cenderung lebih rendah pada tingkat pendidikan/status
ekonomi terendah dibanding tingkat pendidikan/status ekonomi teratas.
Dalam Riskesdas 2010 juga ditanyakan mengenai masalah siklus haid apakah teratur atau tidak
teratur dalam satu tahun terakhir. Apabila tidak teratur apakah sedang hamil atau masa nifas dan
apabila benar-benar haid tidak teratur dilanjutkan dengan mengidentifikasi penyebab menurut
181
pendapat responden dan upaya yang dilakukan. Tabel 3.3.6. berikut menunjukkan persentase
gambaran siklus haid perempuan 10-59 tahun di Indonesia menurut provinsi.
Tabel 3.3.6
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Siklus Haid dan Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Haid
Teratur
Sedang
hamil/Nifas
Haid Tidak
teratur
Belum
Haid
Tidak
Menjawab
Aceh 69,2 2,1 11,4 9,2 8,0
Sumatera Utara 68,3 2,7 11,6 10,2 7,2
Sumatera Barat 64,0 4,0 19,1 9,9 3,0
Riau 71,6 2,1 10,9 8,5 7,0
Jambi 62,7 3,1 17,1 8,2 9,0
Sumatera Selatan 69,5 2,1 11,7 8,3 8,3
Bengkulu 72,2 1,6 13,5 7,0 5,7
Lampung 72,1 2,3 11,3 8,4 5,8
Kep. Bangka Belitung 62,7 2,3 20,3 10,1 4,7
Kepulauan Riau 67,4 3,8 16,1 6,6 6,1
DKI Jakarta 71,8 2,7 17,2 5,2 3,1
Jawa Barat 69,1 2,7 14,4 8,0 5,9
Jawa Tengah 70,4 2,0 13,1 6,8 7,7
DI Yogyakarta 71,7 2,9 15,8 5,1 4,5
Jawa Timur 69,8 2,3 13,3 6,2 8,4
Banten 64,6 2,8 15,6 9,1 7,8
Bali 68,3 2,3 10,4 7,0 11,9
Nusa Tenggara Barat 65,7 2,5 13,2 10,1 8,5
Nusa Tenggara Timur 54,8 3,4 12,5 13,3 16,0
Kalimantan Barat 63,2 3,2 13,5 7,2 12,9
Kalimantan Tengah 66,9 3,7 16,7 8,9 3,8
Kalimantan Selatan 68,4 2,2 13,8 7,5 8,0
Kalimantan Timur 68,5 2,7 13,9 7,8 7,1
Sulawesi Utara 67,9 2,1 16,7 6,6 6,8
Sulawesi Tengah 58,0 3,9 15,1 10,4 12,6
Sulawesi Selatan 62,2 2,9 14,5 9,0 11,3
Sulawesi Tenggara 64,8 1,6 8,7 12,0 12,8
Gorontalo 57,0 3,7 23,3 7,8 8,2
Sulawesi Barat 54,9 2,9 9,1 10,8 22,3
Maluku 64,5 2,2 16,3 10,1 6,8
Maluku Utara 62,2 5,8 15,7 10,7 5,6
Papua Barat 53,2 2,9 13,4 9,2 21,3
Papua 54,5 2,4 9,4 5,5 28,3
Indonesia 68,0 2,5 13,7 7,8 7,9
Sebagian besar (68 persen) perempuan di Indonesia berusia 10-59 tahun melaporkan haid teratur
dan 13,7 persen mengalami masalah siklus haid yang tidak teratur dalam 1 tahun terakhir.
Persentase tertinggi haid tidak teratur adalah Gorontalo (23,3%) dan terendah di Sulawesi Tenggara
(8,7 persen).
182
Tabel 3.3.7.
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Siklus Haid dan Karakteristik.
Riskesdas 2010
Karakteristik
Haid
Teratur
Sedang
hamil/Nifas
Haid Tidak
teratur
Belum
Haid
Tidak
Menjawab
Kelompok Umur
10 – 14 35,3 0,1 3,5 59,8 1,4
15 – 19 83,3 1,9 11,7 1,5 1,6
20 – 24 76,7 6,0 14,4 0,1 2,8
25 – 29 73,5 5,6 16,4 0,0 4,5
30 – 34 73,3 4,5 16,4 5,8
35 – 39 74,5 2,9 15,0 7,7
40 – 44 72,5 1,1 15,0 11,4
45 – 49 67,5 0,4 17,4 14,8
50 – 54 62,5 0,5 17,1 19,9
55 – 59 59,9 0,4 14,0 25,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 70,6 2,7 14,9 6,8 5,1
Perdesaan 65,1 2,4 12,5 9,0 11,0
Pendidikan
Tidak sekolah 53,8 0,8 9,7 3,8 31,9
Tidak Tamat SD 48,8 1,3 10,0 28,3 11,7
Tamat SD 67,0 2,0 13,8 8,2 9,0
Tamat SLTP 76,1 3,3 15,8 0,9 3,9
Tamat SLTA 77,6 3,8 15,7 0,1 2,8
Tamat PT 79,7 4,1 13,9 2,3
Pekerjaan
Tidak kerja 69,0 3,7 15,4 4,2 7,6
Sekolah 54,0 0,2 7,0 37,7 1,0
Petani/Nelayan/Buruh 68,5 1,9 13,5 0,3 15,7
Wiraswasta 75,5 2,6 15,5 0,2 6,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 79,2 2,9 14,9 0,0 2,9
Lainnya 70,4 3,4 16,5 0,6 9,0
Tk. Pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 65,3 2,1 10,8 10,6 11,1
Kuintil 2 66,9 2,5 13,1 8,8 8,7
Kuintil 3 68,2 2,8 14,4 7,3 7,3
Kuintil 4 69,0 2,7 15,5 6,4 6,4
Kuintil 5 71,4 2,8 15,5 5,2 5,0
Masalah haid tidak teratur sudah mulai banyak terjadi pada usia 45-49 tahun (17,4%) dan 50-54
tahun (17,1%) kemungkinan terkait dengan umur menopause. Masalah haid tidak teratur pada usia
25-29 tahun serta 30-34 tahun cukup banyak yaitu sebesar 16,4 persen. Persentase haid teratur
menunjukkan adanya hubungan positif dengan pendidikan, tingkat pengeluaran per kapita.
Adapun alasan yang dikemukan perempuan 10-59 tahun yang mempunyai siklus tidak teratur
(Gambar 3.3.3) antara lain karena masalah KB (5,1%) seperti KB suntik yang menyebabkan siklus
haid menjadi tidak teratur. Terdapat 2,9 persen menyatakan karena menjelang menopause dan
yang sudah menopause. Kurang dari 0,5 persen melaporkan karena sakit seperti kanker leher
rahim, myom dan sakit lainnya, serta 2,8% karena hamil atau nifas atau habis keguguran. Yang
menjawab lainnya seperti stress, banyak pikiran sebesar 5,1 persen.
183
Alasan haid tidak teratur menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada Tabel 3.3.8 dan Tabel
3.3.9.
Gambar 3.3.3
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Siklus Haid, Riskesdas 2010
Pada perempuan 10-59 yang mengalami haid tidak teratur, kepada mereka ditanyakan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada umumnya mereka menjawab minum pelancar
haid, minum jamu, dan suntikan hormon. Ada juga yang pergi berkonsultasi ke tenaga kesehatan,
atau upaya lainnya melalui makanan/minuman (nenas, sprite, air kelapa).
184
Tabel 3.3.8
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Alasan Siklus Haid dan Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Haid
teratur
Awal
/belum
haid
Hamil/nifas/
keguguran
Alasan Haid Tidak Teratur
Tidak
Sakit tahu
Masalah
KB
Menopause Lainnya
Aceh 69,2 9,2 2,6 0,5 3,4 2,3 4,7 8,0
Sumatera Utara 68,3 10,2 2,9 0,4 2,7 3,7 4,5 7,2
Sumatera Barat 64,0 10,0 4,5 0,9 6,8 3,4 7,5 3,0
Riau 71,6 8,6 2,3 0,5 3,6 2,8 3,7 7,0
Jambi 62,7 8,2 3,3 0,5 6,7 3,0 6,5 9,0
Sumatera Selatan 69,5 8,3 2,3 0,3 4,4 3,0 3,8 8,3
Bengkulu 72,2 7,0 2,0 0,6 4,2 2,7 5,7 5,7
Lampung 72,1 8,4 2,6 0,4 4,4 2,0 4,3 5,8
Kep. Bangka Belitung 62,7 10,2 2,6 1,0 9,1 4,0 5,8 4,7
Kep. Riau 67,4 6,8 3,9 0,7 5,1 2,4 7,7 6,1
DKI Jakarta 71,8 5,3 2,9 0,6 5,7 3,7 6,9 3,1
Jawa Barat 69,1 8,1 2,8 0,4 5,6 3,0 5,2 5,9
Jawa Tengah 70,4 6,8 2,2 0,3 5,4 3,2 3,9 7,7
DI Yogyakarta 71,7 5,2 3,0 0,8 4,3 4,6 5,9 4,5
Jawa Timur 69,8 6,2 2,6 0,3 5,5 3,0 4,2 8,4
Banten 64,6 9,2 3,0 0,5 6,7 2,3 5,8 7,8
Bali 68,3 7,1 2,5 0,4 2,8 1,9 5,0 11,9
Nusa Tenggara Barat 65,7 10,2 2,9 0,8 4,9 1,5 5,5 8,5
Nusa Tenggara Timur 54,8 13,3 4,0 0,5 2,7 2,0 6,5 16,0
Kalimantan Barat 63,2 7,3 3,4 0,5 4,1 2,3 6,3 12,9
Kalimantan Tengah 66,9 8,9 3,9 0,3 7,4 2,8 6,0 3,8
Kalimantan Selatan 68,4 7,5 2,3 0,4 5,8 2,7 4,8 8,0
Kalimantan Timur 68,5 7,9 3,1 0,5 4,8 1,6 6,7 7,1
Sulawesi Utara 67,9 6,6 2,1 1,1 3,7 2,9 8,8 6,8
Sulawesi Tengah 58,0 10,4 4,1 0,5 4,4 2,5 7,4 12,6
Sulawesi Selatan 62,2 9,0 3,3 0,5 4,6 2,3 6,9 11,3
Sulawesi Tenggara 64,8 12,0 1,6 0,3 3,3 0,6 4,6 12,8
Gorontalo 57,0 8,0 4,2 1,2 7,8 3,0 10,7 8,2
Sulawesi Barat 54,9 10,8 3,1 0,4 1,8 1,3 5,5 22,3
Maluku 64,5 10,1 2,6 0,3 5,0 3,4 7,2 6,8
Maluku Utara 62,2 10,7 6,6 0,5 5,0 1,9 7,4 5,6
Papua Barat 53,2 9,2 3,2 1,1 3,7 1,0 7,3 21,3
Papua 54,5 5,5 2,6 0,4 3,3 1,4 4,1 28,3
Indonesia 68,0 7,9 2,8 0,4 5,1 2,9 5,1 7,9
185
Tabel 3.3.9.
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Alasan Siklus Haid dan Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Haid
teratur
Awal
/belum
haid
Hamil/nifas/
keguguran
Alasan Haid Tidak Teratur
Tidak
Sakit tahu
Masalah
KB
Menopause Lainnya
Kelompok Umur
10 - 14 35,3 60,0 0,1 0,2 0,1 0,0 3,0 1,4
15 - 19 83,3 1,7 2,1 0,6 0,9 0,0 9,8 1,6
20 - 24 76,7 0,1 6,1 0,7 6,0 0,0 7,7 2,8
25 - 29 73,5 0,0 5,9 0,6 9,6 0,0 5,9 4,5
30 - 34 73,3 4,9 0,5 10,2 0,0 5,3 5,8
35 - 39 74,5 3,1 0,5 9,0 0,4 4,8 7,7
40 - 44 72,5 1,4 0,5 6,1 3,1 5,1 11,4
45 -49 67,5 0,6 0,5 3,3 9,8 3,5 14,8
50 -54 62,5 0,7 0,2 0,7 14,2 1,8 19,9
55 -59 59,9 0,5 0,2 0,2 12,5 1,0 25,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 70,6 6,9 2,9 0,5 5,0 3,4 5,7 5,1
Pedesaan 65,1 9,0 2,6 0,4 5,2 2,2 4,4 11,0
Pendidikan
Tidak sekolah 53,8 3,8 0,9 0,2 1,9 4,3 3,0 31,9
Tidak Tamat SD 48,8 28,3 1,4 0,2 3,1 3,5 3,0 11,7
Tamat SD 67,0 8,2 2,2 0,3 5,3 3,3 4,6 9,0
Tamat SLTP 76,1 1,0 3,6 0,5 6,4 1,8 6,7 3,9
Tamat SLTA 77,6 0,1 4,1 0,7 6,0 2,1 6,7 2,8
Tamat PT 79,7 0,0 4,4 0,8 4,6 3,3 4,9 2,3
Pekerjaan
Tidak kerja 4,2 4,2 3,9 0,5 6,4 3,1 5,2 7,6
Sekolah 38,0 38,0 0,3 0,4 0,3 0,1 5,9 1,0
Petani/Nelayan/Buruh 0,3 0,3 2,1 0,3 5,2 3,4 4,5 15,7
Wiraswasta 0,2 0,2 2,9 0,5 5,9 3,9 4,8 6,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 0,0 0,0 3,2 0,8 4,9 4,2 4,8 2,9
Lainnya 0,6 0,6 3,6 0,5 6,9 3,2 5,7 9,0
Tk. Pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 65,3 10,7 2,3 0,3 4,3 1,8 4,2 11,1
Kuintil 2 66,9 8,9 2,7 0,4 5,5 2,3 4,6 8,7
Kuintil 3 68,2 7,3 3,0 0,4 5,6 2,9 5,3 7,3
Kuintil 4 69,0 6,5 2,9 0,5 5,5 3,5 5,8 6,4
Kuintil 5 71,4 5,3 3,0 0,7 4,5 4,1 6,0 5,0
3.3.2. Fertilitas
Fertilitas merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Definisi fertilitas adalah
kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan perempuan. Dalam
demografi diartikan sebagai bayi lahir hidup (hasil reproduksi yang nyata) dari seorang atau
sekelompok perempuan.
Masalah fertilitas ditanyakan kepada perempuan 10-59 tahun yang pernah kawin tentang
pengalaman seumur hidupnya meliputi umur perkawinan pertama (UKP), seluruh jumlah anak
kandung yang dilahirkan hidup. Pertanyaan tambahan pada bagian ini adalah pengalaman
186
reproduksi yang dialaminya seperti kehamilan, keguguran dan pernah melahirkan hidup dan jumlah
imunisasi Tetanus Toxoid yang sudah pernah diterimanya.
Umur perkawinan pertama (UKP)
Umur perkawinan pertama merupakan salah satu indikator kependudukan terkait dengan fertilitas.
Umur perkawinan pertama adalah indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil
dan melahirkan. Dengan demikian perkawinan pada usia muda akan mempunyai rentang waktu
untuk hamil dan melahirkan dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan pada perempuan yang
menikah pada usia yang lebih tua.
Gambar 3.3.4 menyajikan distribusi persentase perempuan menurut kelompok umur perkawinan
pertama. Terlihat bahwa sebagian besar (41,9%) menikah pertama kali pada usia 15-19 tahun dan
4,8 persen pada usia 10-14 tahun.
Gambar 3.3.4
Persentase Perempuan usia 10-59 tahun menurut
Umur Perkawinan Pertama, Riskesdas 2010
Tabel 3.3.10 memperlihatkan umur perkawinan pertama di Indonesia. Secara umum dapat dilihat
bahwa usia rata-rata perkawinan pertama adalah pada usia 20 tahun, namun apabila diperhatikan
persentase menurut kelompok umur perkawinan pertama menunjukkan bahwa terdapat perkawinan
pada usia muda 10-19 tahun (46,7%). Provinsi dengan persentase perkawinan usia sangat muda
(10-14 tahun) yang paling tinggi adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen.
187
Tabel 3.3.10
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Umur Perkawinan Pertama per Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Umur Perkawinan Pertama (%) Rata-
Rata
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35 + (Tahun)
Tidak
Menjawab/Lupa
Aceh 2,3 36,9 35,6 15,1 2,5 1,2 6,4 20,7
Sumatera Utara 1,4 28,5 44,2 17,0 2,7 0,9 5,3 21,5
Sumatera Barat 2,1 34,1 43,0 16,3 3,0 0,6 0,9 21,0
Riau 2,9 36,4 40,3 13,8 1,6 0,7 4,4 20,5
Jambi 6,3 44,6 31,1 10,7 1,1 0,8 5,5 19,4
Sumatera Selatan 4,8 43,7 33,9 9,5 1,9 0,9 5,2 19,8
Bengkulu 6,3 45,9 33,0 9,7 1,3 0,4 3,3 19,3
Lampung 3,2 44,3 36,1 10,6 0,9 0,3 4,6 19,6
Kep. Bangka Belitung 2,8 47,9 35,3 9,4 0,9 1,3 2,4 20,0
Kepulauan Riau 2,6 29,9 40,1 20,1 3,2 0,9 3,2 22,2
DKI Jakarta 3,2 29,3 39,5 21,8 3,9 0,9 1,3 21,7
Jawa Barat 7,5 50,2 29,1 8,3 1,1 0,3 3,6 19,2
Jawa Tengah 4,4 43,6 34,5 10,5 2,0 0,7 4,4 20,0
DI Yogyakarta 1,6 29,6 42,8 18,4 4,0 1,3 2,3 21,9
Jawa Timur 6,1 44,5 31,9 9,2 1,6 0,4 6,2 19,6
Banten 6,5 45,7 29,9 8,8 1,2 0,2 7,7 19,6
Bali 0,6 30,6 39,6 17,0 2,6 0,4 9,0 21,5
Nusa Tenggara Barat 2,3 41,6 35,2 10,2 2,1 1,0 7,7 20,1
Nusa Tenggara Timur 0,9 23,6 35,3 20,0 5,0 1,2 14,1 22,3
Kalimantan Barat 3,6 44,2 34,0 7,4 1,1 1,0 8,8 19,6
Kalimantan Tengah 7,0 52,1 27,3 9,6 1,0 0,6 2,3 19,0
Kalimantan Selatan 9,0 48,4 28,4 7,9 1,5 0,9 4,0 19,0
Kalimantan Timur 7,1 42,4 31,9 11,9 1,6 0,4 4,7 19,8
Sulawesi Utara 0,9 33,8 42,2 15,6 3,9 0,7 2,8 21,4
Sulawesi Tengah 4,1 46,3 27,0 11,4 1,6 0,4 9,2 19,6
Sulawesi Selatan 4,3 38,0 30,3 13,3 3,1 1,7 9,3 20,5
Sulawesi Tenggara 3,4 43,5 25,3 9,9 1,2 0,5 16,1 19,6
Gorontalo 2,6 39,7 36,1 12,8 1,5 1,7 5,6 20,3
Sulawesi Barat 4,3 36,0 23,6 11,3 1,9 0,2 22,8 19,8
Maluku 2,4 28,3 39,3 18,4 2,8 1,6 7,2 21,6
Maluku Utara 3,1 43,0 31,9 13,2 2,3 0,4 6,1 20,0
Papua Barat 2,5 26,5 36,1 12,3 2,1 0,4 20,0 20,9
Papua 4,6 35,0 25,3 12,0 1,5 0,7 21,0 19,9
Indonesia 4,8 41,9 33,6 11,5 1,9 0,6 5,7 20,0
Selanjutnya Tabel 3.3.11 adalah kelompok umur perkawinan pertama menurut karakteristik. Umur
perkawinan usia muda 10-14 tahun sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Terlihat dari persentase
pada kelompok umur 55-59 tahun, diantara mereka 8,3 persen menikah pada usia 10-14 tahun, 42,1
persen menikah pada usia 15-19 tahun. Pada perempuan kelompok 15-19 tahun, masih ada 5,4
persen menikah pada usia 10-14 tahun.
Perkawinan usia sangat muda (10-14 tahun) banyak terjadi pada perempuan di daerah perdesaan,
pendidikan rendah, status ekonomi termiskin, dan kelompok petani/nelayan/buruh. Semakin tinggi
pendidikan persentase usia perkawinan pertama pada usia dini semakin kecil. Hal ini
mengindikasikan bahwa pendidikan dapat menunda usia perkawinan pertama pada usia dini.
188
Tabel 3.3.11
Persentase Perempuan Pernah Kawin 10-59 tahun menurut Umur Perkawinan Pertama dan
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Umur Perkawinan Pertama (%)
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35 +
Tidak
Menjawab
/Lupa
Kelompok Umur
10 – 14 73,9 26,1
15 – 19 5,4 92,7 1,9
20 – 24 2,7 53,2 42,8 1,3
25 – 29 2,7 37,8 44,1 13,1 2,3
30 – 34 3,5 36,7 36,9 16,9 2,7 3,3
35 – 39 4,0 38,3 34,1 15,7 3,0 0,9 4,0
40 – 44 5,5 40,1 31,3 12,9 2,9 1,4 5,8
45 – 49 6,2 43,7 28,6 10,2 2,3 1,1 8,0
50 – 54 7,5 43,6 26,7 7,5 1,9 0,9 11,9
55 – 59 8,3 42,1 23,6 8,1 1,6 0,8 15,6
Tempat Tinggal
Perkotaan 3,4 35,6 38,7 15,8 2,6 0,9 3,1
Pedesaan 6,2 48,3 28,4 7,2 1,2 0,4 8,3
Pendidikan
Tidak sekolah 9,5 43,2 17,6 4,7 1,3 0,5 23,3
Tidak Tamat SD 9,1 52,5 21,3 5,4 1,3 0,4 10,0
Tamat SD 7,1 54,3 25,4 5,6 1,1 0,4 6,0
Tamat SLTP 1,7 47,5 38,1 8,9 1,3 0,4 2,2
Tamat SLTA 0,5 20,3 54,1 20,1 2,7 0,8 1,4
Tamat PT 0,4 5,4 42,6 41,4 6,7 2,2 1,3
Pekerjaan
Tidak kerja 4,8 44,1 34,3 10,3 1,5 0,5 4,5
Sekolah 3,7 39,3 37,4 7,5 1,9 10,3
Petani/Nelayan/Buruh 6,3 48,1 26,8 6,9 1,5 0,4 10,0
Wiraswasta 4,1 37,7 37,9 14,0 2,4 0,8 3,2
PNS/TNI/Polri/Pegawai 0,5 10,7 45,3 34,1 5,9 1,9 1,6
Lainnya 4,5 41,5 34,4 11,3 1,6 0,7 6,0
Tk. Pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 6,0 47,8 28,5 6,8 1,4 0,4 9,2
Kuintil 2 5,3 46,3 31,7 8,1 1,5 0,4 6,7
Kuintil 3 4,9 43,6 34,0 10,4 1,7 0,5 5,0
Kuintil 4 4,0 38,2 37,0 13,8 2,1 0,8 4,0
Kuintil 5 3,5 31,8 37,8 19,8 3,0 1,1 3,0
189
Kehamilan saat wawancara
Pada Riskesdas 2010, pertanyaan kehamilan terdiri dari pengalaman kehamilan seumur hidupnya
(perempuan pernah kawin 10-59 tahun) dan apakah sedang hamil pada saat wawancara
(perempuan 10-54 tahun tanpa memperhatikan status perkawinannya). Tabel 3.3.12 berikut adalah
persentase kehamilan saat wawancara.
Tabel 3.3.12
Persentase Perempuan Umur 10-54 tahun menurut Status Kehamilan
pada saat diwawancarai, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur
Apakah Sedang Hamil
Ya Tidak
10 – 14 0,01 99,99
15 – 19 1,90 98,10
20 – 24 6,04 93,96
25 – 29 6,04 93,96
30 – 34 4,80 95,20
35 – 39 3,00 97,00
40 – 44 1,11 98,89
45 – 49 0,63 99,37
50 – 54 0,59 99,41
Total 2,80 97,20
Terlihat bahwa 2,8 persen perempuan 10-54 tahun pada saat wawancara sedang hamil.
Berdasarkan kelompok umur, persentase kehamilan tertinggi terjadi pada kelompok umur 20-24
tahun dan 25-29 tahun (6,04%). Masih ada 0,59 persen perempuan usia 50-54 tahun sedang hamil,
dan terdapat 0,01 persen perempuan 10-14 tahun sedang hamil, dan 1,90 persen pada kelompok
umur 15-19 tahun.
Tabel 3.3.13 menunjukkan status kehamilan saat wawancara menurut karakteristik. Terlihat bahwa
terdapat responden perempuan belum kawin yang melaporkan sedang hamil. Hal ini dimungkinkan
terjadi pada masyarakat yang menganut adat istiadat yang menyebabkan status perkawinan yang
terkendala sehingga menyatakan dirinya belum kawin namun saat wawancara melaporkan sedang
hamil. Pertanyaan ini juga mencakup mereka yang memang hamil di luar nikah. Kehamilan lebih
banyak terjadi di perdesaan dibandingkan perkotaan, pada pendidikan tinggi dan status ekonomi
atas menunjukkan persentase kehamilan yang lebih besar dibandingkan lainnya.
190
Tabel 3.3.13
Persentase Perempuan Umur 10-54 tahun dengan status hamil
pada saat diwawancara menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakateristik Sedang Hamil
Status
Belum kawin 0,1
Kawin 4,3
Cerai hidup 0,9
Cerai mati 0,6
Tempat tinggal
Perkotaan 2,7
Perdesaan 2,9
Pendidikan
Tidak sekolah 2,1
Tidak Tamat SD 1,5
Tamat SD 2,2
Tamat SLTP 3,5
Tamat SLTA 3,8
Tamat PT 4,5
Pekerjaan
Tidak kerja 3,8
Sekolah 0,2
Petani/Nelayan/Buruh 2,4
Wiraswasta 2,9
PNS/TNI/Polri/Pegawai 3,2
Lainnya 4,1
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 2,2
Kuintil 2 2,6
Kuintil 3 2,9
Kuintil 4 3,1
Kuintil 5 3,4
Riwayat kehamilan pada perempuan 10-59 tahun.
Riwayat kehamilan ditanyakan pada perempuan 10-59 tahun menurut pengalaman seumur
hidupnya, meliputi pengalaman pernah hamil, keguguran dan kelahiran hidup.
Tabel 3.3.14 adalah rasio kehamilan (pengalaman seumur hidup) dan rasio kelahiran dalam periode
lima tahun terakhir per 1000 perempuan pernah kawin 10-59 tahun.
191
Tabel 3.3.14
Perempuan 10-59 tahun menurut Kehamilan seumur hidup dan Kelahiran Lima Tahun Terakhir per
1000 perempuan, Riskesdas 2010
Kelompok Umur
Pernah Hamil per
1000 Perempuan
Kelahiran 5 tahun
terakhir per 1000
perempuan
10 – 14 0,5 0,3
15 – 19 77,1 53,9
20 – 24 484,2 373,5
25 – 29 772,5 514,5
30 – 34 881,7 481,9
35 – 39 918,6 344,7
40 – 44 923,4 159,5
45 - 49 927,4 48,3
50 -54 925,3 7,0
55 -59 918,6 2,5
Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat 5 diantara 10.000 perempuan usia 10-14 tahun pernah
hamil. Dan pada periode lima tahun terakhir, 3 diantara 10.000 perempuan usia 10-14 tahun pernah
melahirkan. Kejadian kehamilan meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Diketahui juga
bahwa angka kelahiran terbanyak periode lima tahun terakhir terjadi pada kelompok perempuan 25-
29 tahun (515 per 1000).
Tabel 3.3.15 adalah persentase perempuan menurut kelompok umur dan jumlah anak yang
dilahirkan yang menggambarkan fertilitas. Dapat dilihat ada 2,5 persen perempuan 55-59 tahun
pernah melahirkan hidup sejumlah 10 anak atau lebih, dan terdapat pula pada kelompok perempuan
45 tahun keatas yang belum mempunyai anak. Perlu diamati pula pada kelompok umur termuda
sudah ada yang mempunyai mempunyai anak.
Tabel 3.3.15
Persentase Perempuan pernah kawin 10-59 tahun menurut Jumlah anak yang dilahirkan,
Riskesdas 2010
Jumlah
Anak
Kelompok Umur (Tahun)
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 -49 50 -54 55 -59
0 25,9 25,3 9,9 3,2 1,3 0,7 0,6 0,7 0,6 1,3
1 74,1 69,0 71,8 52,1 25,3 14,7 11,8 11,1 12,7 13,7
2 4,4 15,1 32,6 43,6 37,8 32,3 26,4 20,5 18,5
3 0,9 2,5 8,7 19,5 25,5 25,4 26,5 22,7 19,2
4 0,3 0,5 2,3 6,7 11,7 15,6 15,4 16,6 16,9
5 0,1 0,7 2,3 5,2 7,3 8,8 11,1 12,2
6 0,1 0,2 0,8 2,6 3,5 5,3 6,8 7,3
7 0,1 0,3 0,9 1,8 2,9 3,8 4,1
8 0,1 0,4 1,0 1,4 2,2 3,1
9 0,1 0,3 0,4 0,8 1,5 1,3
10 + 0,0 0,2 0,4 0,8 1,6 2,5
192
Tabel selanjutnya (3.3.16), menunjukkan secara rinci jumlah anak yang dilahirkan menurut provinsi.
Sebagian besar mempunyai 1-2 anak (56,1%) dan kelompok perempuan memiliki jumlah 5-6 anak
dengan persentase terbesar adalah provinsi NTT (20,4%) dan paling kecil di DI Yogyakarta (3%).
Tabel 3.3.16
Persentase Perempuan pernah kawin 10-59 tahun menurut jumlah anak yang dilahirkan dan
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Belum/Tidak
Punya Anak
1-2 Anak 3-4 Anak 5-6 Anak 7+ Anak
Aceh 2,6 46,4 32,6 13,0 5,5
Sumatera Utara 2,7 39,9 36,1 14,7 6,6
Sumatera Barat 2,5 41,5 35,5 14,9 5,6
Riau 1,4 50,4 34,1 9,9 4,2
Jambi 2,1 52,2 31,8 10,0 3,8
Sumatera Selatan 2,2 52,3 32,9 8,8 3,8
Bengkulu 2,5 51,4 31,3 11,9 2,8
Lampung 2,2 54,4 31,5 8,6 3,2
Kep. Bangka Belitung 2,1 57,8 26,9 8,9 4,3
Kepulauan Riau 2,5 61,0 28,8 6,1 1,7
DKI Jakarta 2,3 59,9 29,0 6,2 2,6
Jawa Barat 2,2 56,4 29,9 8,1 3,3
Jawa Tengah 2,2 59,1 29,7 6,7 2,3
DI Yogyakarta 2,6 67,7 25,9 3,3 0,5
Jawa Timur 1,5 68,1 25,1 4,2 1,1
Banten 2,5 52,1 28,3 10,4 6,7
Bali 1,6 62,5 30,0 4,8 1,0
Nusa Tenggara Barat 2,5 53,6 28,9 10,8 4,3
Nusa Tenggara Timur 2,2 35,6 34,9 20,4 6,9
Kalimantan Barat 2,0 55,3 31,1 8,6 3,0
Kalimantan Tengah 2,0 55,8 28,5 10,2 3,4
Kalimantan Selatan 3,7 55,6 26,5 9,3 4,9
Kalimantan Timur 2,5 56,9 30,3 7,7 2,6
Sulawesi Utara 2,6 65,8 26,4 4,3 0,9
Sulawesi Tengah 3,3 45,7 34,4 12,2 4,4
Sulawesi Selatan 3,2 42,8 33,9 13,8 6,2
Sulawesi Tenggara 1,8 44,8 36,2 12,5 4,7
Gorontalo 3,7 50,7 32,4 9,5 3,6
Sulawesi Barat 1,5 45,8 32,4 15,8 4,4
Maluku 2,3 44,0 32,1 14,3 7,3
Maluku Utara 2,8 41,4 35,4 13,8 6,7
Papua Barat 2,8 47,7 29,0 13,1 7,5
Papua 2,7 50,0 29,2 12,4 5,6
Indonesia 2,2 56,1 29,9 8,4 3,4
Kelompok perempuan yang mempunyai anak 7+ tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat (7,5%), dan
yang terendah pada kelompok perempuan di DI Yogyakarta (0,5%). Dapat dilihat juga, terdapat 2,2
persen perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun yang tidak punya anak.
193
Tabel 3.3.17
Persentase Perempuan pernah kawin 10-59 tahun menurut jumlah anak yang dilahirkan dan
Karakteristik, Riskesdas 2010.
Karakteristik
Belum/Tidak
Punya Anak
1-2 Anak 3-4 Anak 5-6 Anak 7+ Anak
Kelompok Umur
10 – 14 25,9 74,1
15 – 19 25,3 73,3 1,2
20 – 24 9,9 86,8 3,0 0,2
25 – 29 3,2 84,7 11,1 0,9 0,1
30 – 34 1,3 68,9 26,3 3,1 0,5
35 – 39 0,7 52,6 37,2 7,8 1,8
40 – 44 0,6 44,0 41,0 10,8 3,6
45 – 49 0,7 37,5 41,9 14,1 5,9
50 – 54 0,6 33,1 39,2 18,0 9,1
55 – 59 1,3 32,2 36,1 19,5 11,0
Tempat tinggal
Perkotaan 2,4 57,0 30,2 7,6 2,8
Perdesaan 2,0 55,2 29,5 9,3 4,0
Pendidikan
Tidak sekolah 1,4 40,7 33,4 15,9 8,7
Tidak Tamat SD 1,3 44,4 34,2 13,6 6,5
Tamat SD 1,4 52,0 32,8 9,9 4,0
Tamat SLTP 3,4 63,4 25,9 5,6 1,7
Tamat SLTA 3,1 66,5 25,3 4,2 0,8
Tamat PT 3,7 66,2 26,3 3,4 0,3
Pekerjaan
Tidak kerja 2,4 56,6 29,4 8,2 3,4
Sekolah 10,9 66,2 17,1 4,7 1,1
Petani/Nelayan/Buruh 1,5 52,4 31,2 10,4 4,4
Wiraswasta 2,1 59,5 28,9 7,3 2,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 3,0 63,2 29,4 4,0 0,5
Lainnya 2,5 54,1 30,8 9,0 3,7
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 1,3 49,8 32,3 11,7 5,0
Kuintil 2 1,6 55,9 30,1 8,8 3,7
Kuintil 3 2,3 57,8 28,9 8,0 2,9
Kuintil 4 2,6 59,1 28,6 7,1 2,6
Kuintil 5 3,5 59,3 29,1 6,0 2,1
Jumlah anak menunjukkan hubungan yang positif menurut karakteristik (Tabel 3.3.17). Di perdesaan
persentase yang mempunyai anak 5-6 atau 7+ lebih besar dibanding perkotaan. Demikian pula
pada kelompok perempuan yang tidak sekolah (pendidikan rendah), petani/nelayan/buruh, serta
status ekonomi terendah cenderung memiliki anak lebih banyak dibanding kelompok lainnya.
Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup
Salah satu ukuran fertilitas adalah anak lahir hidup (ALH). Kelangsungan hidup anak diindikasikan
dari data anak masih hidup (AMH). ALH dan AMH dapat dimanfaatkan sebagai dasar menghitung
angka kematian anak secara tidak langsung. Pada Riskesdas 2010 dikumpulkan informasi jumlah
anak kandung yang dilahirkan hidup pada responden 10-59 tahun. Anak lahir hidup
menggambarkan banyaknya kelahiran hidup dari perempuan pada usia 10-59 tahun hingga pada
194
saat pengumpulan data/wawancara dilakukan. Untuk analisis ini, dikaji jumlah anak lahir pada
semua perempuan usia 10-54 tahun dan juga yang berstatus kawin
ALH ini menggambarkan ukuran paritas yaitu rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Dalam analisis,
dilihat perbedaanya antara semua perempuan dan perempuan yang berstatus kawin. Pada tabel
3.3.18 menunjukkan angka paritas yang bervariasi menurut kelompok umur. Angka paritas
meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Pada kelompok perempuan berstatus kawin usia 10-
14 tahun sudah memiliki 1 anak, dan pada kelompok 15-19 tahun sudah ada yang mempunyai 4
anak.
Tabel 3.3.18
Persentase Perempuan 10-54 tahun menurut Jumlah/ Rata-rata anak lahir hidup, dan masih hidup
berdasarkan Kelompok umur, Riskesdas 2010.
Kelompok
Umur
Jumlah Anak Lahir Hidup Rata-rata
anak lahir
hidup
Rata-rata
anak masih
hidup
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
SEMUA PEREMPUAN 10-54 TAHUN
10 - 14 100,0 0,0 0,0004 0,0004
15 - 19 94,2 5,3 0,3 0,1 0,0 0,0630 0,0603
20 - 24 56,4 34,7 7,3 1,2 0,2 0,0 0,0 0,5445 0,5265
25 - 29 25,3 40,2 25,2 6,7 1,8 0,5 0,2 0,1 1,2221 1,1788
30 - 34 13,0 22,3 38,4 17,2 5,9 2,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 1,9229 1,8500
35 - 39 8,8 13,5 34,8 23,5 10,7 4,8 2,4 0,8 0,4 0,3 0,2 2,4725 2,3623
40 - 44 8,2 10,9 29,8 23,4 14,4 6,7 3,2 1,7 0,9 0,3 0,4 2,7787 2,6134
45 -49 7,9 10,3 24,4 24,6 14,3 8,1 4,9 2,7 1,3 0,8 0,7 3,0376 2,8160
50 -54 8,0 11,7 18,9 21,0 15,3 10,3 6,3 3,5 2,1 1,3 1,5 3,3290 3,0110
PEREMPUAN STATUS KAWIN 10-54 TAHUN
10 - 14 76,2 23,8 0,2314 0,2314
15 - 19 50,5 45,5 3,1 0,7 0,2 0,5368 0,5131
20 - 24 21,9 61,6 13,6 2,3 0,5 0,1 0,1 0,9725 0,9402
25 - 29 11,2 46,5 30,6 8,4 2,3 0,7 0,2 0,1 1,4530 1,4024
30 - 34 6,9 22,9 41,0 18,8 6,7 2,3 0,8 0,3 0,2 0,1 0,0 2,0620 1,9847
35 - 39 4,8 13,3 35,8 24,9 11,6 5,3 2,6 0,9 0,4 0,3 0,2 2,5884 2,4744
40 - 44 5,5 10,5 30,3 24,2 15,3 7,2 3,5 1,8 1,0 0,4 0,4 2,8815 2,7157
45 -49 5,0 9,9 24,8 25,0 15,2 8,8 5,3 2,9 1,3 0,9 0,8 3,1536 2,9235
50 -54 5,9 10,8 19,4 21,7 15,6 10,7 6,8 3,7 2,3 1,6 1,6 3,4360 3,1109
Pada tabel di atas juga terlihat adanya kelompok perempuan berstatus kawin yang belum/tidak
mempunyai anak ketika sudah berusia 40 tahun keatas yang tidak memiliki anak. Hal ini dapat
digunakan sebagai informasi infertilitas di Indonesia, yang angkanya berkisar dari 5,5 hingga 5,9
persen pada perempuan kelompok umur berusia 40 tahun ke atas.
Tabel 3.3.18 juga mempresentasikan kelangsungan hidup anak yang dinyatakan dengan rata-rata
anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup. Hal ini mencerminkan pengaruh tingkat kematian
anak terhadap penduduk. Pada saat perempuan usia 50-54 tahun, dapat dilihat jumlah rata-rata
anak yang dilahirkan masih hidup adalah 3,1 dari jumlah dilahirkan hidup 3,4. Selisih ALH dan AMH
ini menunjukkan adanya kematian anak yang terjadi dari kelompok umur tersebut. Kejadian
kematian anak pada kelompok perempuan umur muda lebih rendah dibanding perempuan kelompok
umur lebih tua.
Imunisasi TT yang diterima seumur hidup perempuan pernah kawin 10-59 tahun
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui persentase perempuan pernah kawin 10-59 tahun yang
mendapat imunisasi TT. Analisis dilakukan berdasarkan pertanyaan apakah pernah mendapat
195
imunisasi TT sebelum dan sesudah menikah, jika “Ya”, berapa kali mendapatkan imunisasi TT.
Jumlah imunisasi TT merupakan jumlah komulatif yang sudah diterima.
Pada perempuan dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi TT sekurang-kurangnya 5 kali, agar
anak yang dilahirkan terlindung dari tetanus. Pada Gambar 3.3.5 dapat dilihat baru 5,8 persen
perempuan 10-59 tahun yang sudah memperoleh imunisasi TT 5x atau lebih. Sebagian besar
(39,1%), perempuan 10-59 tahun belum pernah mendapatkan imunisasi TT.
Gambar 3.3.5
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Jumlah kali Imunisasi TT, Riskesdas 2010
Tabel 3.3.19 dan 3.3.20 adalah persentase imunisasi TT yang diterima seumur hidup sampai
dengan saat dilakukan wawancara menurut provinsi dan karakteristik.
Provinsi Bali menunjukkan persentase perempuan yang mendapat TT 5+ paling baik (20,9%),
disusul Papua (14,6%). Sedangkan provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase yang tertinggi
untuk perempuan yang tidak pernah mendapatkan imunisasi TT (59,2%), dan DI Yogyakarta dengan
persentase terendah (17,7%).
196
Tabel 3.3.19
Persentase Perempuan Umur 10-59 tahun dengan Jumlah Imunisasi TT yang diterima menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Jumlah imunisasi TT yang pernah diterima Tidak
dapat
imunisasi
TT
Tidak Tahu
dapat
imunisasi TT
1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5+
Tidak
tahu
Aceh 9,1 14,1 9,3 5,4 10,4 0,9 46,7 4,2
Sumatera Utara 5,0 10,7 3,1 2,1 3,9 0,7 59,2 15,1
Sumatera Barat 13,2 13,4 12,5 4,1 12,1 0,5 41,4 2,8
Riau 11,3 14,0 7,5 3,9 6,3 0,1 45,4 11,3
Jambi 25,4 13,5 5,3 3,0 3,2 0,3 44,0 5,3
Sumatera Selatan 13,3 11,5 6,5 2,1 2,7 0,2 56,6 7,2
Bengkulu 16,1 13,9 11,1 2,4 3,7 1,0 44,4 7,4
Lampung 13,6 17,9 9,2 4,6 3,9 0,4 42,7 7,7
Kep. Bangka Belitung 13,5 23,5 7,9 3,1 2,1 3,1 42,2 4,5
Kepulauan Riau 25,1 19,7 11,2 3,5 2,3 0,9 30,9 6,5
DKI Jakarta 18,7 17,3 8,0 3,5 6,0 0,6 37,6 8,3
Jawa Barat 15,8 17,5 8,0 4,0 4,9 0,5 43,1 6,2
Jawa Tengah 23,5 20,1 11,7 4,9 5,2 0,9 27,8 6,0
DI Yogyakarta 16,3 35,6 13,9 5,8 5,9 1,2 17,7 3,5
Jawa Timur 15,8 28,0 7,6 3,8 3,1 0,6 34,8 6,3
Banten 13,8 14,8 7,5 3,5 6,5 1,0 45,1 7,8
Bali 6,8 15,1 15,7 15,0 20,9 1,0 18,0 7,5
Nusa Tenggara Barat 9,8 18,3 8,6 4,8 10,2 0,4 44,1 3,8
Nusa Tenggara Timur 8,9 16,4 11,2 8,6 11,4 1,0 31,7 10,8
Kalimantan Barat 11,0 15,6 8,9 5,1 5,6 0,2 45,0 8,5
Kalimantan Tengah 16,4 12,7 6,2 2,5 4,0 0,1 54,6 3,5
Kalimantan Selatan 28,3 18,6 4,1 1,4 1,5 0,3 42,8 2,9
Kalimantan Timur 13,2 22,7 16,4 8,3 11,4 0,3 21,9 5,7
Sulawesi Utara 15,5 21,3 12,3 5,4 5,2 1,3 30,5 8,4
Sulawesi Tengah 10,3 15,6 8,5 3,2 6,9 1,4 47,1 7,1
Sulawesi Selatan 17,4 11,5 8,2 4,8 12,7 0,7 40,9 3,7
Sulawesi Tenggara 7,0 14,2 8,5 7,1 6,4 0,5 42,5 13,8
Gorontalo 18,4 16,9 5,3 4,4 4,6 0,4 42,1 7,8
Sulawesi Barat 14,2 14,8 10,5 3,0 5,9 2,2 40,0 9,3
Maluku 8,8 21,3 8,7 6,9 12,2 0,4 39,7 2,0
Maluku Utara 6,6 14,2 4,8 5,7 6,4 1,1 53,4 7,7
Papua Barat 9,7 15,3 7,3 6,1 14,6 1,2 34,9 10,9
Papua 8,1 17,9 9,8 6,3 14,6 1,7 31,4 10,2
Indonesia 15,6 18,8 8,7 4,3 5,8 0,7 39,1 6,9
Berdasarkan karakteristik, kelompok perempuan 30-34 tahun dan 35-39 tahun secara kumulatif
hanya 7,7 dan 8,2 persen mendapat imunisasi TT 5+. Pada kelompok perempuan 45 tahun ke atas
adalah kelompok perempuan yang hampir sebagian besar tidak pernah mendapat imunisasi TT:
49,9 persen (45-49 tahun) – 64,5 persen (55-59 tahun). Karena kehamilan sudah terjadi pada
kelompok umur termuda 10-14 tahun, imunisasi TT menjadi sangat perlu. Bisa dilihat pada
kelompok ini yang tidak pernah mendapat TT angkanya cukup tinggi (>40%). Menurut tempat
tinggal, 43,9 persen perempuan di perdesaan tidak pernah mendapat imunisasi TT, dan hanya 5,5
persen yang telah mendapat imunisasi 5+. Kondisi di perkotaan hampir sama, hanya lebih baik
sedikit. Kelompok perempuan dengan status ekonomi terendah adalah yang terbanyak untuk tidak
pernah mendapat imunisasi TT, demikian juga yang tidak pernah sekolah.
197
Tabel 3.3.20
Persentase Perempuan Umur 10-59 tahun dengan Jumlah Imunisasi TT yang diterima menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Jumlah imunisasi TT yang pernah diterima Tidak
dapat
imunisasi
TT
Tidak Tahu
dapat
imunisasi TT
1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5+
Tidak
tahu
Kelompok Umur
10 - 14 18,1 22,4 1,6 42,0 16,0
15 - 19 24,2 17,0 8,7 2,9 1,3 0,4 41,6 4,0
20 - 24 21,3 23,4 10,8 4,4 2,9 0,3 33,6 3,2
25 - 29 18,6 24,9 12,1 5,5 5,3 0,4 29,7 3,5
30 - 34 18,6 24,1 11,4 5,8 7,7 0,6 28,0 3,8
35 - 39 18,1 22,4 10,2 5,6 8,2 0,6 29,6 5,3
40 - 44 15,4 18,5 8,1 4,7 7,2 0,7 38,2 7,1
45 -49 11,7 14,0 6,0 2,9 5,4 0,7 49,9 9,4
50 -54 8,4 8,1 3,5 2,1 3,6 1,1 59,5 13,7
55 -59 6,2 6,1 2,9 1,4 2,5 1,2 64,5 15,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 17,1 21,6 9,3 4,6 6,0 0,7 34,6 6,1
Perdesaan 14,1 15,9 8,1 4,1 5,5 0,6 43,9 7,8
Pendidikan
Tidak sekolah 7,1 7,1 3,1 2,3 2,8 0,5 62,3 14,9
Tidak Tamat SD 11,4 11,0 5,3 2,6 4,1 0,7 54,1 10,7
Tamat SD 15,4 15,8 7,6 3,7 5,1 0,6 44,4 7,4
Tamat SLTP 19,1 23,2 10,8 4,9 6,4 0,6 30,3 4,7
Tamat SLTA 17,9 26,3 11,6 6,1 7,6 0,7 25,6 4,1
Tamat PT 17,7 27,4 12,3 6,0 8,4 1,0 23,7 3,4
Pekerjaan
Tidak kerja 16,5 19,5 9,0 4,3 5,5 0,6 38,2 6,5
Sekolah 17,8 17,6 9,4 4,1 5,8 0,6 37,1 7,6
Petani/Nelayan/Buruh 13,1 14,2 6,7 3,5 4,5 0,7 48,0 9,2
Wiraswasta 16,4 21,9 9,7 4,6 6,6 0,8 33,7 6,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 17,4 26,6 11,9 6,3 8,7 0,8 25,2 3,0
Lainnya 16,3 18,5 9,3 5,4 7,9 0,8 36,2 5,5
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 14,4 16,4 7,5 3,3 4,4 0,5 44,9 8,5
Kuintil 2 15,5 18,6 8,0 4,2 5,4 0,6 40,2 7,4
Kuintil 3 15,9 19,2 9,0 4,4 5,6 0,7 38,8 6,4
Kuintil 4 16,0 19,7 10,0 5,0 6,5 0,6 36,0 6,1
Kuintil 5 16,6 20,8 9,2 5,1 7,3 0,9 34,4 5,7
198
3.3.3. Penggunaan Alat/Cara Keluarga Berencana (KB)
Informasi yang dikumpulkan pada sub-blok penggunaan alat/cara KB ditujukan untuk mengetahui
cakupan pelayanan keluarga berencana pada usia reproduksi tingkat nasional dan provinsi. Usia
reproduksi perempuan pada umumnya adalah usia 15-49 tahun. Dari hasil analisis sebelumnya,
diketahui bahwa pada kelompok perempuan 10-14 tahun sudah ada yang berstatus kawin, dengan
demikian analisis berikut dilakukan pada kelompok perempuan usia 10-49 tahun berstatus kawin.
Akan tetapi untuk melengkapi informasi, dilakukan juga analisis yang menggambarkan angka
nasional penggunaan alat/cara KB pada kelompok perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun
dan kelompok perempuan berstatus pernah kawin usia 15-49 tahun.
Seperti penjelasan sebelumnya yang dimaksud dengan perempuan berstatus kawin adalah
perempuan yang pada saat data dikumpulkan menjawab statusnya “kawin”. Sedangkan perempuan
berstatus pernah kawin adalah pada saat pengumpulan data statusnya adalah “kawin”, “cerai mati”,
dan “cerai hidup”. Pada analisis setiap kelompok, denominator disesuaikan dengan kelompok
tersebut.
Analisis penggunaan alat/cara KB dilengkapi juga dengan jenis alat KB yang digunakan dan juga
tempat mendapatkan pelayanan KB. Pada kelompok perempuan yang tidak pernah sama sekali
menggunakan KB, dikaji alasannya.
a. Kelompok Perempuan Berstatus Kawin Usia 10-49 tahun
Penggunaan alat/cara KB pada kelompok perempuan berstatus kawin usia 10-49 tahun dan
pasangannya secara nasional dapat dilihat pada Gambar 3.3.6. Pengguna KB saat data
dikumpulkan adalah 55,85 persen, dan yang pernah menggunakan tetapi saat survei tidak lagi
adalah 25,71 persen, serta yang sama sekali tidak pernah menggunakan KB adalah 18,44 persen.
Berdasarkan kelompok umur, terlihat pada kelompok usia 10-14 tahun, 52,28 persen tidak pernah
sama sekali menggunakan KB. Kelompok usia reproduksi 25-39 tahun adalah pengguna KB
terbanyak hampir 62 persen. Kelompok perempuan 10-14 tahun dan 45-49 tahun adalah pengguna
KB terendah. Risiko tinggi berpeluang untuk ber-reproduksi anak banyak adalah kelompok usia 10-
14 tahun, yang seharusnya dapat dikontrol dengan penggunaan KB. Kelompok usia 45-49 tahun
termasuk kelompok risiko tinggi juga yang membutuhkan penggunaan KB.
Disparitas penggunaan KB pada perempuan berstatus kawin 10-49 tahun menurut provinsi dapat
dilihat pada Tabel 3.3.21. Terlihat kesenjangan cukup lebar dari Papua Barat (32,1%) sampai
Kalimantan Tengah (65,7%). Demikian juga disparitas yang lebar untuk perempuan kawin usia 10-
49 tahun yang tidak pernah menggunakan KB, yaitu terbanyak di Provinsi Papua (41,6%), Papua
Barat (41,5%) dan terendah Provinsi Sulawesi Utara (9,5%), dan Kalimantan Tengah (10,7%).
199
Gambar 3.3.6
Persentase Perempuan berstatus Kawin menurut status Penggunaan KB dan
Kelompok Umur, Riskesdas 2010
Disparitas menurut karakteristik dapat dilihat pada Tabel 3.3.22. Menurut kelompok umur sudah
diuraikan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, pengguna KB di perdesaan lebih
baik (56,9%) dibanding perkotaan (54,8%). Berdasarkan pendidikan, kelompok perempuan yang
tidak sekolah adalah pengguna KB terendah, yang terbaik adalah perempuan dengan kelompok
pendidikan tamat SLTP. Menurut pekerjaan, perempuan yang tidak bekerja pengguna KB yang
tertinggi (57,8%), dan pada kelompok perempuan yang masih bersekolah adalah kelompok yang
terbanyak (33,1%) tidak pernah menggunakan alat KB untuk mengontrol kehamilan. Berdasarkan
status ekonomi, penguna KB terendah terlihat pada kelompok perempuan menurut tingkat
pengeluaran teratas (kuintil 5), yaitu 47,3 persen.
Untuk jenis alat KB yang digunakan secara nasional, didominasi dengan cara suntik (32,3%),
selanjutnya pil (12,8%). Berdasarkan tempat tinggal, suntik lebih banyak digunakan pada kelompok
perempuan di perdesaan (36%) dibanding perkotaan (28,9%). Sebaliknya pil lebih banyak
digunakan pada kelompok perempuan di perkotaan (13,4%) dibanding perdesaan (12,1%). Jenis
alat KB menurut karakteristik penduduk ini dapat dilihat pada tabel 3.3.23 – tabel 3.3.27, masingmasing
menurut kelompok umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi.
200
Tabel 3.3.21
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun menurut Satus Penggunaan KB dan Provinsi
Riskesdas 2010
Provinsi
Sekarang
menggunakan
Pernah/tidak
menggunakan lagi
Tidak pernah
sama sekali
Aceh 43,8 26,5 29,8
Sumatera Utara 37,9 24,6 37,4
Sumatera Barat 50,4 28,0 21,6
Riau 48,0 27,9 24,1
Jambi 63,4 20,4 16,1
Sumatera Selatan 60,9 22,3 16,8
Bengkulu 60,5 26,3 13,3
Lampung 62,1 22,0 15,9
Kep. Bangka Belitung 65,3 23,0 11,7
Kepulauan Riau 53,6 25,8 20,7
DKI Jakarta 51,2 28,5 20,3
Jawa Barat 59,8 28,4 11,8
Jawa Tengah 59,4 25,2 15,4
DI Yogyakarta 55,3 27,1 17,6
Jawa Timur 59,4 22,9 17,7
Banten 56,8 28,8 14,5
Bali 65,4 18,0 16,6
Nusa Tenggara Barat 53,6 31,1 15,3
Nusa Tenggara Timur 38,1 22,9 39,0
Kalimantan Barat 59,9 23,8 16,3
Kalimantan Tengah 65,7 23,6 10,7
Kalimantan Selatan 62,6 26,6 10,8
Kalimantan Timur 56,3 28,2 15,5
Sulawesi Utara 62,4 28,1 9,5
Sulawesi Tengah 51,4 26,9 21,6
Sulawesi Selatan 45,6 28,1 26,3
Sulawesi Tenggara 40,5 30,6 28,9
Gorontalo 63,1 21,6 15,3
Sulawesi Barat 39,9 20,3 39,8
Maluku 36,4 22,2 41,4
Maluku Utara 43,3 30,8 25,9
Papua Barat 32,1 26,4 41,5
Papua 32,8 25,6 41,6
Indonesia 55,8 25,7 18,4
201
Tabel 3.3.22
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun menurut Satus Penggunaan KB dan Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Sekarang
menggunakan
Pernah/tidak
menggunakan lagi
Tidak pernah sama
sekali
Kelompok Umur
10 - 14 25,9 21,8 52,3
15 - 19 45,2 13,8 41,0
20 - 24 59,0 15,3 25,7
25 - 29 61,4 20,7 17,9
30 - 34 62,0 22,8 15,2
35 - 39 61,9 23,4 14,8
40 - 44 53,4 29,6 17,0
45 -49 35,1 43,6 21,3
Tempat tinggal
Perkotaan 54,8 27,1 18,1
Perdesaan 56,9 24,2 18,8
Pendidikan
Tidak sekolah 39,2 29,6 31,2
Tidak Tamat SD 51,4 28,7 19,9
Tamat SD 58,4 26,5 15,1
Tamat SLTP 60,5 23,0 16,6
Tamat SLTA 55,9 25,0 19,1
Tamat PT 48,8 24,5 26,8
Pekerjaan
Tidak kerja 57,8 25,8 16,4
Sekolah 46,3 20,7 33,1
Petani/Nelayan/Buruh 54,6 24,4 20,9
Wiraswasta 54,3 27,2 18,6
PNS/TNI/Polri/Pegawai 50,6 26,3 23,1
Lainnya 56,0 25,9 18,1
Tk, Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 57,3 23,4 19,3
Kuintil 2 59,4 24,1 16,5
Kuintil 3 58,1 25,5 16,5
Kuintil 4 55,3 27,1 17,6
Kuintil 5 47,3 29,5 23,2
202
Tabel 3.3.23
Persentase Perempuan Kawin yang menggunakan alat/cara KB menurut Kelompok Umur dan Jenis
alat/cara KB, Riskesdas 2010
Alat/Cara KB
Kelompok Umur
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 -49
Sterilisasi wanita 0,0 0,2 0,2 0,3 1,2 2,7 4,2 4,2
Sterilisasi pria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3
Pil 4,4 9,9 11,6 13,6 14,3 14,9 12,9 8,1
AKDR/Spiral 0,0 0,7 2,6 4,1 5,0 6,0 6,8 5,8
Susuk 0,0 0,8 1,0 1,3 1,9 1,8 1,4 0,8
Suntik 21,5 32,7 42,5 40,4 37,5 33,8 25,5 14,3
Kondom 0,0 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 1,3 0,9
Diagfragma 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Amenorrhea Laktasi 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Pantang berkala 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,2
Senggama terputus 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Tidak ber KB 74,1 54,8 41,0 38,6 38,0 38,1 46,6 64,9
Tabel 3.3.24
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB
menurut Tempat tinggal, Riskesdas 2010
Alat/Cara KB Perkotaan Perdesaan Total
Sterilisasi wanita 2,5 1,8 2,1
Sterilisasi pria 0,1 0,1 0,1
Pil 13,4 12,1 12,8
AKDR/Spiral 6,1 4,1 5,1
Susuk 1,0 1,9 1,4
Suntik 28,9 36,0 32,3
Kondom 1,8 0,4 1,1
Diagfragma 0,1 0,1 0,1
Amenorrhea Laktasi 0,1 0,1 0,1
Pantang berkala 0,6 0,1 0,4
Senggama terputus 0,3 0,2 0,3
Lainnya 0,0 0,0 0,0
Tidak ber KB 45,2 43,1 44,2
203
Tabel 3.3.25
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB
menurut Pendidikan, Riskesdas 2010
Alat/Cara KB
Tidak
sekolah
Tidak Tamat
SD
Tamat
SD
Tamat
SLTP
Tamat
SLTA
Tamat
PT
Sterilisasi wanita 1,6 2,4 2,0 1,7 2,4 3,1
Sterilisasi pria 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Pil 9,1 11,3 14,1 14,0 13,0 7,9
AKDR/Spiral 3,3 3,7 3,9 4,4 6,7 10,7
Susuk 1,9 1,7 1,7 1,4 1,1 0,6
Suntik 22,2 31,2 35,7 37,5 29,5 20,4
Kondom 0,3 0,5 0,4 0,8 2,1 3,8
Diagfragma 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Amenorrhea Laktasi 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Pantang berkala 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 1,3
Senggama terputus 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5
Lainnya 0,2 0,0 0,1 0,0
Tidak ber KB 60,8 48,6 41,6 39,5 44,1 51,2
Tabel 3.3.26
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Pekerjaan, Riskesdas 2010
Alat/Cara KB
Tidak
kerja
Sekolah
Petani/Nelayan/
Buruh
Wiraswasta
PNS/TNI/Polri/
Pegawai
Lainnya
Sterilisasi wanita 1,9 1,5 2,1 2,9 3,2 1,6
Sterilisasi pria 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Pil 14,2 7,1 10,7 12,7 10,2 14,0
AKDR/Spiral 4,7 4,5 4,5 5,8 9,4 5,1
Susuk 1,2 0,6 2,2 1,2 0,7 1,5
Suntik 33,8 28,5 34,4 29,2 22,1 32,1
Kondom 1,2 2,2 0,4 1,4 3,3 1,0
Diagfragma 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Amenorrhea Laktasi 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1
Pantang berkala 0,3 0,3 0,2 0,5 1,0 0,3
Senggama terputus 0,3 1,0 0,1 0,4 0,5 0,3
Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Tidak ber KB 42,2 53,7 45,4 45,7 49,4 44,0
204
Tabel 3.3.27
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB
menurut tingkat Pengeluaran per kapita, Riskesdas 2010
Alat/Cara KB
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Sterilisasi wanita 1,9 1,8 2,0 2,4 2,8
Sterilisasi pria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pil 11,4 13,8 13,5 14,2 10,9
AKDR/Spiral 4,2 4,3 4,7 5,2 7,8
Susuk 1,8 1,8 1,3 1,2 0,8
Suntik 37,0 36,3 34,7 29,5 21,5
Kondom 0,4 0,7 1,0 1,7 2,2
Diagfragma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Amenorrhea Laktasi 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Pantang berkala 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7
Senggama terputus 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tidak ber KB 42,7 40,6 41,9 44,7 52,7
Penggunaan jenis alat/cara KB menurut provinsi seperti terlihat pada Tabel 3.3.27, dikelompokkan
menurut 4 katagori: Long-term, Short-term, Tradisional, dan Lainnya. Long-term dan short-term
adalah cara modern menggunakan alat/cara KB. Yang dimaksud dengan long-term adalah metode
KB yang dapat berfungsi lama seperti sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, IUD/AKDR, Susuk.
Untuk metode modern yang short-term adalah pil, kondom, dan suntik. Yang temasuk metode
tradisional adalah amenorrhea laktasi, pantang berkala, dan senggama terputus. Selanjutnya masuk
dalam katagori lainnya seperti minum jamu, dan lain-lain.
Gambaran nasional bisa dilihat pada Tabel 3.3.28, dimana 46,4 persen perempuan pernah kawin
10-49 tahun adalah pengguna KB dengan metode short-term, dan 8,8 persen dengan metode longterm.
Pada tabel yang sama juga bisa dilihat disparitas provinsi menurut metode penggunaan
alat/cara KB ini. Provinsi pengguna cara KB dengan metode long-term bervariasi dari yang tertinggi
di Provinsi Bali (23,1%), dan terendah di Provinsi Papua Barat (2,5%). Provinsi dengan pengguna
metode short-term bervariasi dari yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (61,1%) dan
terendah di Provinsi Papua 25,0 persen.
Informasi lain yang diperlukan tentang penggunaan alat/cara KB ini adalah tempat mendapatkan
pelayanan KB. Pada Gambar 3.3.7 dapat dilihat bidan praktek adalah tempat mendapat pelayanan
KB yang paling dominan (51,9%). Selanjutnya diikuti oleh lainnya 12,5 persen. Yang dimaksud
dengan lainnya adalah pengguna yang mendapatkan KB dengan membeli di apotik, warung obat,
dan lain-lain. Tempat lainnya adalah di Puskesmas 12,4 persen, RS 6,3 persen, dan yang terendah
adalah tim KB keliling (0,9%). Secara rinci tempat mendapat pelayanan KB menurut karakteristik
dapat dilihat pada Tabel 3.3.29 – Tabel 3.3.33, serta menurut provinsi pada Tabel 3.3.34.
205
Tabel 3.3.28
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Alat/Cara KB
Long Term Sort Term Tradisional Lainnya Tidak ber KB
Aceh 2,9 40,3 0,4 0,1 56,2
Sumatera Utara 7,1 29,8 1,0 0,2 62,1
Sumatera Barat 11,7 37,1 1,5 0,0 49,6
Riau 3,5 43,8 0,7 0,0 52,0
Jambi 6,6 56,6 0,1 0,0 36,6
Sumatera Selatan 6,2 54,2 0,6 0,0 39,1
Bengkulu 12,1 47,6 0,7 0,0 39,5
Lampung 5,0 56,7 0,4 0,1 37,9
Kep. Bangka Belitung 3,4 60,9 1,0 0,0 34,7
Kepulauan Riau 8,8 44,0 0,7 0,0 46,4
DKI Jakarta 8,9 41,4 0,9 0,1 48,8
Jawa Barat 8,3 51,1 0,3 0,0 40,2
Jawa Tengah 11,1 47,2 1,1 0,0 40,6
DI Yogyakarta 17,6 36,4 1,3 0,0 44,7
Jawa Timur 10,4 48,4 0,6 0,0 40,6
Banten 6,6 49,6 0,6 0,0 43,2
Bali 23,1 40,7 1,6 0,0 34,6
Nusa Tenggara Barat 10,3 43,2 0,2 0,0 46,4
Nusa Tenggara Timur 10,4 26,7 0,9 0,1 61,9
Kalimantan Barat 3,4 56,2 0,3 0,0 40,1
Kalimantan Tengah 3,9 61,1 0,6 0,0 34,3
Kalimantan Selatan 6,4 54,9 1,3 0,0 37,4
Kalimantan Timur 7,5 47,9 0,9 0,0 43,7
Sulawesi Utara 17,0 45,3 0,2 0,0 37,6
Sulawesi Tengah 5,1 46,1 0,1 0,2 48,6
Sulawesi Selatan 5,7 39,2 0,7 0,0 54,4
Sulawesi Tenggara 6,4 32,8 1,3 0,0 59,5
Gorontalo 15,1 47,0 1,0 0,0 36,9
Sulawesi Barat 5,0 34,7 0,3 0,0 60,1
Maluku 7,7 28,4 0,2 0,0 63,6
Maluku Utara 7,0 35,9 0,3 0,0 56,7
Papua Barat 2,5 29,1 0,3 0,2 67,9
Papua 6,8 25,0 0,3 0,6 67,2
Indonesia 8,8 46,4 0,7 0,0 44,2
206
Gambar 3.3.7
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB, Riskesdas 2010
Tabel 3.3.29
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB, Riskesdas 2010
Tempat Pelayanan KB
Kelompok Umur
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 -49
RS - 1,3 1,9 2,7 4,5 7,3 10,7 15,4
Puskesmas 16,7 10,1 11,6 10,8 13,1 12,6 13,4 13,8
Pustu - 4,6 5,1 4,7 5,0 4,4 4,6 3,5
Klinik 16,7 1,3 1,8 2,1 1,9 2,0 1,9 1,5
Tim KB - 0,6 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 1,0
Dokter praktek -- 1,5 1,5 2,2 2,3 2,5 3,1 3,5
Bidan praktek 66,7 58,1 60,2 57,9 52,5 49,4 45,7 42,6
Perawat praktek - 3,0 3,5 2,5 2,7 2,9 2,9 2,4
Polindes/Poskesdes - 6,7 4,2 4,8 4,3 3,9 3,8 3,6
Lainnya - 12,8 9,5 11,7 12,8 14,0 13,0 12,9
207
Tabel 3.3.30
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB dan Tempat Tinggal. Riskesdas 2010
Tempat Pelayanan KB
Tempat Tinggal
Total
Perkotaan Perdesaan
RS 8,9 3,9 6,3
Puskesmas 11,8 13,0 12,4
Pustu 2,2 6,9 4,6
Klinik 2,9 1,0 1,9
Tim KB 0,8 1,1 0,9
Dokter praktek 3,7 1,3 2,5
Bidan praktek 50,6 53,1 51,9
Perawat praktek 1,6 4,0 2,8
Polindes/Poskesdes 1,7 6,6 4,2
Lainnya 15,9 9,3 12,5
Tabel 3.3.31
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB dan Tingkat Pendidikan, Riskesdas 2010
Tempat Pelayanan KB
Tingkat Pendidikan
Tidak
sekolah
Tidak Tamat
SD
Tamat SD
Tamat
SLTP
Tamat
SLTA
Tamat
PT
RS 5,5 4,9 4,6 4,3 8,7 16,8
Puskesmas 17,3 14,9 13,6 11,9 10,6 7,5
Pustu 7,7 6,4 5,3 4,2 3,1 2,5
Klinik 1,1 0,9 1,4 2,0 2,7 3,6
Tim KB 0,9 1,5 1,1 0,8 0,7 0,7
Dokter praktek 0,7 1,5 1,5 2,0 3,8 6,6
Bidan praktek 44,4 49,9 52,3 56,6 51,6 42,3
Perawat praktek 6,0 3,9 3,2 2,7 1,6 1,4
Polindes/Poskesdes 7,3 5,9 5,2 3,4 2,7 2,1
Lainnya 9,1 10,3 11,8 12,0 14,5 16,5
208
Tabel 3.3.32
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB dan Pekerjaan, Riskesdas 2010
Tempat Pelayanan KB
Pekerjaan
Tidak kerja Sekolah
Petani/Nelayan/
Buruh
Wiraswasta
PNS/TNI/Polri/P
egawai
Lainnya
RS 5,6 9,2 4,6 9,0 15,2 4,6
Puskesmas 12,6 13,8 14,4 9,5 8,3 13,8
Pustu 4,3 2,3 6,2 2,9 3,1 5,7
Klinik 2,1 4,6 1,0 2,1 3,2 1,7
Tim KB 0,9 1,1 1,2 0,7 0,8 1,1
Dokter praktek 2,4 2,3 1,1 3,7 5,7 2,0
Bidan praktek 52,6 47,1 52,0 53,9 44,3 49,8
Perawat praktek 2,5 3,4 3,7 2,2 1,8 3,3
Polindes/Poskesdes 3,8 4,6 6,9 2,3 2,0 3,9
Lainnya 13,3 11,5 8,8 13,5 15,7 14,1
Tabel 3.3.33
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB dan Tingkat Pengeluaran per Kapita, Riskesdas 2010
Tempat Pelayanan KB
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
RS 4,2 4,0 5,4 7,4 13,2
Puskesmas 16,0 14,2 11,9 10,2 7,9
Pustu 5,6 5,2 4,7 3,9 3,0
Klinik 0,8 1,2 1,8 2,9 3,4
Tim KB 1,2 0,8 1,0 1,0 0,5
Dokter praktek 0,6 1,6 2,1 3,1 6,5
Bidan praktek 52,5 54,3 54,2 51,4 44,3
Perawat praktek 2,8 3,1 3,3 2,5 2,0
Polindes/Poskesdes 6,4 4,4 3,7 3,2 2,7
Lainnya 9,9 11,1 12,0 14,5 16,5
209
Tabel 3.3.34
Persentase Perempuan Kawin Umur 10-49 Tahun yang menggunakan alat/cara KB menurut
Tempat mendapatkan pelayanan KB dan Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi RS Puskesmas Pustu Klinik Tim KB
Dokter
praktek
Bidan
praktek
Perawat
praktek
Polindes
/Poskesdes
Lainnya
Aceh 3,0 12,1 5,1 3,0 2,0 1,3 55,1 3,8 3,0 11,6
Sumatera Utara 10,3 7,4 4,6 3,2 0,5 1,3 56,0 1,8 1,7 13,1
Sumatera Barat 7,6 11,3 12,3 1,7 1,7 0,8 42,9 2,5 9,3 9,8
Riau 5,3 5,8 10,1 2,1 0,2 2,7 55,0 3,5 6,1 9,3
Jambi 1,8 8,8 9,4 2,3 0,8 2,1 57,2 2,9 3,5 11,1
Sumatera Selatan 4,6 7,6 4,6 0,8 0,5 1,9 64,5 2,9 6,8 5,8
Bengkulu 2,9 10,2 6,7 0,3 2,3 1,2 61,0 3,2 1,5 10,8
Lampung 2,3 10,2 2,1 0,9 0,3 1,6 72,2 4,8 0,6 5,0
Kep. Bangka Belitung 3,3 5,3 5,6 0,7 0,7 2,3 42,7 5,3 19,2 14,9
Kepulauan Riau 6,8 8,7 11,3 4,9 0,4 2,3 36,6 0,4 11,3 17,4
DKI Jakarta 13,3 11,1 1,8 9,5 0,2 3,7 44,8 0,1 15,5
Jawa Barat 5,2 9,0 2,0 2,0 0,8 2,4 58,2 2,1 1,6 16,7
Jawa Tengah 8,0 11,9 2,3 0,6 0,5 3,1 60,5 1,6 2,3 9,3
DI Yogyakarta 11,8 21,5 3,1 0,7 0,9 3,8 42,1 1,1 0,4 14,6
Jawa Timur 6,9 11,3 3,1 1,0 0,4 2,3 55,4 1,4 6,1 12,2
Banten 5,1 12,8 1,7 2,8 2,5 1,9 57,2 4,0 0,7 11,3
Bali 8,4 12,0 6,8 3,5 0,8 6,9 54,1 1,0 0,3 6,1
Nusa Tenggara Barat 5,6 19,5 6,1 0,8 2,1 2,0 34,9 6,9 16,7 5,4
Nusa Tenggara Timur 7,3 27,6 13,0 0,3 0,6 3,1 8,5 0,6 29,9 9,3
Kalimantan Barat 2,8 17,7 5,5 2,0 2,3 0,8 43,7 9,0 10,7 5,5
Kalimantan Tengah 4,2 19,6 10,2 3,8 0,9 2,0 26,9 7,7 7,5 17,2
Kalimantan Selatan 2,5 13,9 3,1 0,5 0,8 2,4 50,7 2,5 1,4 22,2
Kalimantan Timur 8,4 19,7 8,4 5,2 0,6 4,3 28,1 2,4 4,1 18,8
Sulawesi Utara 9,6 16,1 7,6 0,8 3,5 4,3 34,5 7,1 1,0 15,6
Sulawesi Tengah 2,8 14,6 18,1 2,5 2,8 1,6 29,9 7,5 2,8 17,4
Sulawesi Selatan 5,5 18,9 14,2 1,5 2,2 1,2 36,5 4,6 3,1 12,3
Sulawesi Tenggara 8,8 20,1 8,8 0,4 0,4 1,2 33,7 10,8 3,2 12,4
Gorontalo 2,5 27,9 4,3 2,9 3,9 24,6 3,9 7,1 22,9
Sulawesi Barat 3,4 28,2 14,1 3,4 1,3 27,5 4,7 14,1 3,4
Maluku 8,6 19,2 4,0 2,0 3,3 37,1 4,0 3,3 18,5
Maluku Utara 5,9 23,1 4,1 2,4 0,6 36,1 3,6 5,9 18,3
Papua Barat 8,6 25,8 7,0 2,3 0,8 3,1 26,6 2,3 2,3 21,1
Papua 12,5 26,1 13,6 6,0 1,1 4,3 15,8 1,6 4,3 14,7
Indonesia 6,3 12,4 4,6 1,9 0,9 2,5 51,9 2,8 4,2 12,5
210
Selanjutnya pada Riskesdas 2010, untuk kelompok perempuan usia 10-49 tahun berstatus kawin
yang menjawab tidak pernah sama sekali menggunakan KB atau menjawab pernah tapi tidak
menggunakan lagi, ditanyakan apa alasannya.
Alasan yang dikemukakan adalah: dilarang pasangan, dilarang agama, mahal, sulit diperoleh, belum
punya anak, ingin punya anak, takut efek samping, tidak menginginkan, tidak perlu lagi, dan yang
menjawab lainnya. Pada analisis, alasan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu a) Unmet need
(kelompok perempuan yang seharusnya membutuhan KB, tapi tidak terpenuhi) adalah gabungan
dari yang menjawab: dilarang pasangan, dilarang agama, mahal, sulit diperoleh, takut efek samping,
dan tidak menginginkan; b) belum/ingin punya anak; c) tidak perlu lagi; dan d) lainnya.
Secara nasional dapat dilihat pada Gambar 3.3.8, dimana terdapat 14% perempuan kawin usia 10-
49 tahun dengan alasan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need), selebihnya menjawab
belum/ingin punya anak sebesar 15,4 persen, tidak perlu lagi 9,3 persen, serta lainnya 5,4 persen.
Gambar 3.3.8
Persentase Perempuan kawin 10-49 tahun yang menggunakan dan alasan tidak menggunakan
cara/alat KB, Riskesdas 2010
Disparitas menurut provinsi untuk alasan tidak menggunakan alat/cara KB dapat dilihat pada Tabel
3.3.35. Provinsi Bali menunjukkan persentase unmet need terendah (8,7%), dan tertinggi di Provinsi
Papua Barat 32,9 persen. Sedangkan disparitas menurut karakteristik dapat dilihat pada Tabel
3.3.36. Kelompok umur termuda (10-14 tahun) dan kelompok umur 40-44 tahun dan 45-49 tahun
menunjukkan persentase unmet need tertinggi dibanding kelompok umur lainnya. Tidak ada
perbedaan yang mencolok persentase unmet need menurut tempat tinggal, akan tetapi terlihat jelas
angka unmet need lebih tinggi (>15%) untuk kelompok yang berpendidikan rendah, tidak bekerja,
dan tingkat pengeluaran terendah (kuintil 1).
211
Tabel 3.3.35
Persentase Perempuan kawin 10-49 tahun yang menggunakan dan alasan tidak menggunakan
cara/alat KB menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Unmet Need
Belum/ingin
punya anak
Tidak perlu
lagi
Lainnya
Menggunakan
KB
Aceh 23,1 19,1 6,8 7,2 43,8
Sumatera Utara 26,0 20,3 10,6 5,2 37,9
Sumatera Barat 19,3 17,8 6,3 6,3 50,4
Riau 19,0 19,9 8,8 4,3 48,0
Jambi 11,0 14,2 6,8 4,5 63,4
Sumatera Selatan 9,8 15,1 8,6 5,6 60,9
Bengkulu 9,1 13,0 12,6 4,8 60,5
Lampung 12,2 15,2 8,0 2,5 62,1
Kep. Bangka Belitung 11,2 13,8 6,8 2,8 65,3
Kepulauan Riau 13,0 18,0 4,3 11,1 53,6
DKI Jakarta 16,3 16,4 10,2 5,9 51,2
Jawa Barat 11,1 13,1 10,3 5,7 59,8
Jawa Tengah 11,8 13,7 9,9 5,1 59,4
DI Yogyakarta 13,3 16,4 7,8 7,2 55,3
Jawa Timur 12,1 14,6 9,3 4,6 59,4
Banten 12,1 16,7 8,5 6,0 56,8
Bali 8,7 17,5 4,8 3,7 65,4
Nusa Tenggara Barat 9,6 19,1 10,0 7,6 53,6
Nusa Tenggara Timur 28,2 16,4 7,7 9,6 38,1
Kalimantan Barat 14,3 13,2 9,2 3,5 59,9
Kalimantan Tengah 9,2 11,8 7,4 5,9 65,7
Kalimantan Selatan 9,5 15,2 8,5 4,3 62,6
Kalimantan Timur 10,9 16,5 8,8 7,5 56,3
Sulawesi Utara 10,1 12,8 9,1 5,6 62,4
Sulawesi Tengah 19,2 16,7 9,3 3,3 51,4
Sulawesi Selatan 20,5 16,8 9,2 7,9 45,6
Sulawesi Tenggara 20,7 17,4 14,4 6,9 40,5
Gorontalo 9,8 14,4 8,8 3,9 63,1
Sulawesi Barat 25,0 23,4 7,7 3,9 39,9
Maluku 32,3 16,6 10,6 4,1 36,4
Maluku Utara 14,7 26,5 8,6 7,0 43,3
Papua Barat 32,9 15,4 10,1 9,5 32,1
Papua 24,0 23,9 14,1 5,2 32,8
Indonesia 14,0 15,4 9,3 5,4 55,8
212
Tabel 3.3.36
Persentase Perempuan kawin 10-49 tahun yang menggunakan dan alasan tidak menggunakan
cara/alat KB menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Unmet Need
Belum/ingin punya
anak
Tidak perlu lagi Lainnya
Menggunakan
KB
Kelompok Umur
10 – 14 16,6 23,0 21,4 13,0 25,9
15 – 19 7,2 40,7 1,2 5,7 45,2
20 – 24 8,0 26,9 1,7 4,4 59,0
25 – 29 9,9 21,2 2,2 5,4 61,4
30 – 34 12,5 16,7 3,7 5,1 62,0
35 – 39 15,2 12,4 5,5 5,0 61,9
40 – 44 17,6 8,9 14,4 5,7 53,4
45 -49 20,2 6,1 31,5 7,1 35,1
Tempat tinggal
Perkotaan 13,9 15,8 9,6 6,0 54,8
Perdesaan 14,0 15,1 9,1 4,9 56,9
Pendidikan
Tidak sekolah 21,2 12,5 21,1 6,0 39,2
Tidak Tamat SD 16,3 12,1 14,2 6,0 51,4
Tamat SD 13,5 12,6 10,5 5,0 58,4
Tamat SLTP 11,8 17,0 5,8 5,0 60,5
Tamat SLTA 13,1 18,4 6,7 5,8 55,9
Tamat PT 16,3 22,1 6,8 6,0 48,8
Pekerjaan
Tidak kerja 13,0 15,4 8,4 5,5 57,8
Sekolah 15,0 21,2 8,4 9,1 46,3
Petani/Nelayan/Buruh 15,3 14,0 11,3 4,7 54,6
Wiraswasta 13,7 16,4 10,3 5,3 54,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 15,2 19,7 8,4 6,1 50,6
Lainnya 14,9 14,5 7,9 6,7 56,0
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 16,4 11,3 9,7 5,2 57,3
Kuintil 2 13,6 12,9 9,2 4,9 59,4
Kuintil 3 12,4 15,2 8,8 5,5 58,1
Kuintil 4 13,3 17,5 8,9 5,0 55,3
Kuintil 5 13,9 22,0 10,1 6,7 47,3
b. Kelompok Perempuan Usia 15-49 tahun berstatus Kawin dan Pernah Kawin
Pada uraian sebelumnya menjelaskan penggunaan alat/cara KB pada kelompok perempuan kawin
usia 10-49 tahun. Berikut ini khusus memperhatikan dan membedakan penggunaan alat/cara KB
pada perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin atau berstatus pernah kawin.
Pada Gambar 3.3.9.dapat dilihat pada kelompok perempuan umur 15-49 tahun berstatus kawin
yang menggunakan KB adalah 55,86 persen sedangkan pada kelompok perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun adalah lebih rendah yaitu 53,73 persen.
213
Gambar 3.3.9
Persentase Perempuan 15-49 tahun berstatus Kawin dan Pernah Kawin menurut status
Penggunaan Alat/Cara KB, Riskesdas 2010
Menurut SDKI 2007, perempuan pernah kawin yang pada saat itu menggunakan KB dilaporkan 57,9
persen sedangkan untuk perempuan kawin dilaporkan 61,4 persen. Jika dibandingkan dengan hasil
Riskesdas 2010 terlihat terjadi penurunan 4,2 persen perempuan pernah kawin yang menggunakan
KB, dan penurunan 5,6 persen pada perempuan berstatus kawin.
3.3.4. Pelayanan Kesehatan Masa Kehamilan, Persalinan, dan Nifas
Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal. Dalam upaya
mempercepat penurunan kematian ibu Kementerian Kesehatan menekankan pada penyediaan
pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menilai
keberhasilan upaya penurunan kematian ibu yang dikumpulkan Riskesdas 2010 meliputi indikator
pelayanan antenatal, pelayanan persalinan dan pelayanan nifas.
Analisis dilakukan berdasarkan riwayat kehamilan, persalinan dan masa nifas dari pengalaman anak
terakhir yang lahir dalam periode lima tahun sebelum survei. Pada sub bab terdahulu sudah
dijelaskan kejadian kehamilan dan kelahiran pada periode lima tahun sebelum survei.
Tabel 3.3.37, Gambar 3.3.9, dan Gambar 3.3.10 menunjukkan distribusi sampel perempuan usia 10-
59 tahun yang mengalami kehamilan dan kelahiran dan dijadikan dasar analisis pelayanan
kesehatan.
Tabel 3.3.37 menunjukkan status kelangsungan hidup anak terakhir yang dilahirkan dalam periode
lima tahun sebelum survei menurut kelompok umur ibu yang melahirkan. Persentase anak yang
masih hidup adalah 98,7 persen, dan persentase yang sudah meninggal 1,3 persen pada saat
wawancara.
214
Tabel 3.3.37
Persentase Perempuan 10-59 tahun menurut Status anak terakhir
yang dilahirkan lima tahun sebelum survei, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur
Status anak terakhir yang
dilahirkan
Hidup Meninggal
10 – 14 100,0
15 – 19 96,7 3,3
20 – 24 98,7 1,3
25 – 29 98,9 1,1
30 – 34 99,1 0,9
35 – 39 98,6 1,4
40 – 44 98,2 1,8
45 -49 97,0 3,0
50 -54 98,7 1,3
55 -59 100,0
Total 98,7 1,3
Sedangkan persentase perempuan pernah kawin 10-59 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam
periode lima tahun sebelum survei dapat dilihat pada Gambar 3.3.10. Gambar tersebut
menunjukkan bahwa kelahiran anak terakhir sebagian besar terjadi pada usia ibu 25-34 tahun.
Meskipun demikian persenrtase yang cukup besar (27%) kelahiran terjadi diusia tua (35+ tahun) dan
sekitar 3 persen terjadi pada usia terlalu muda.
Gambar 3.3.10.
Persentase perempuan pernah kawin 10-59 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam
periode lima tahun terakhir menurut kelompok umur, Riskedas 2010.
215
Tabel 3.3.38 adalah umur ibu ketika melahirkan anak terakhir. Secara keseluruhan terlihat,
sebagian besar persalinan terjadi pada usia 20-34 tahun, dengan persentase tertinggi ketika umur
ibu 25-29 tahun (9,3%).
Tabel 3.3.38
Persentase Ibu yang melahirkan anak terakhir Periode lima tahun terakhir
menurut kelompok umur ibu saat survei dan saat melahirkan, Riskesdas 2010
Kelompok
Umur
(Tahun)
Umur Ibu ketika melahirkan anak terakhir sejak 1 Januari 2005
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 -49 50 -54 55 -59
Tidak Hamil
/melahirkan
10 – 14 16,0 84,0
15 – 19 0,5 45,6 54,0
20 – 24 0,0 16,9 49,6 33,5
25 – 29 0,1 25,1 35,7 39,2
30 – 34 0,1 25,3 26,0 48,6
35 – 39 0,1 19,5 16,2 64,1
40 – 44 0,0 11,1 5,3 83,6
45 -49 0,1 3,9 1,0 95,1
50 -54 0,0 0,5 0,2 99,3
55 -59 0,0 0,1 0,1 99,7
0,0 2,2 7,8 9,3 7,1 4,1 1,2 0,2 0,0 0,0 68,0
Pelayanan antenatal
Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
Indikator pelayanan antenatal yang dicari dalam Riskesdas 2010 meliputi K1 (kunjungan ibu
pertama kali ibu hamil), K4 (kunjungan ibu hamil empat kali) dan komponen ANC. Istilah kunjungan
ibu hamil tidak mengandung arti bahwa ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas kesehatan, tetapi
setiap kontak tenaga kesehatan/mendapat akses (di Posyandu, Pondok Bersalin Desa, kunjungan
rumah) dengan ibu hamil untuk memberikan pelayanan antenatal sesuai standar.
Indikator K1 (kontak pertama pada trimester pertama) adalah akses ibu hamil untuk mendapat
pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan indikator K4 adalah akses/kontak ibu
hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat minimal satu kali kontak pada triwulan I (usia
kehamilan 0-3 bulan), minimal satu kali kontak pada triwulan II (usia kehamilan 4-6 bulan) dan
minimal dua kali kontak pada triwulan III (usia kehamilan 7-9 bulan).
Komponen antenatal minimal meliputi “5T” yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT),
pemberian tablet tambah darah (Tablet Fe) selama kehamilan. Pelayanan ini hanya dapat diberikan
oleh tenaga kesehatan dan tidak dapat dilakukan oleh dukun bayi.
Gambar 3.3.11 berikut adalah gambaran akses ibu saat hamil anak terakhir pada periode lima tahun
sebelum survei menurut tenaga yang melakukan pemeriksaan yang dilaporkan ibu. Gambar
tersebut menunjukkan bahwa 83,8 persen melakukan ANC ke tenaga kesehatan, dan 9,9 persen
melaporkan ke tenaga kesehatan dan dukun, masih terdapat 3,2 persen memeriksakan
kehamilannya oleh dukun, serta masih 3,0 persen yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya.
216
Diharapkan kegiatan antenatal dilakukan oleh tenaga kesehatan saja namun kenyataan di
masyarakat masih ada yang melakukan pemeriksaan kehamilan di luar tenaga kesehatan.
Gambar 3.3.11.
Persentase Perempuan 10-59 tahun yang melakukan Pemeriksaan kehamilan menurut Tenaga
yang memeriksa, Riskesdas 2010
Tenaga yang memeriksa kehamilan
Tabel 3.3.39 menyajikan persentase perempuan yang melakukan pemeriksaan kehamilan menurut
tenaga yang memeriksa di masing-masing provinsi. Bisa dilihat pemeriksaan kehamilan ke dukun
(bukan tenaga kesehatan) masih cukup tinggi di beberapa provinsi seperti: Jambi, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tenggara (>10%), Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Papua
Barat, NTT, Sulawesi Tengah, serta Papua (>5%).
Pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan paling tinggi adalah provinsi DI Yogyakarta sebesar
98 persen, diikuti oleh DKI Jakarta (97,5%) dan Bali (95,4%). Semua ibu hamil di DI Yogyakarta
melaporkan melakukan antenatal care dan tidak ada satupun yang memeriksakan ke dukun (0%).
217
Tabel 3.3.39
Persentase Perempuan 10-59 tahun yang melakukan Pemeriksaan Kehamilan menurut Tenaga
yang memeriksa dan Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Tenaga kesehatan
Tenaga
kesehatan &
dukun
Dukun Tidak diperiksa
Aceh 88,5 6,3 3,1 2,1
Sumatera Utara 83,8 4,9 4,9 6,4
Sumatera Barat 76,8 17,7 2,3 3,2
Riau 78,9 11,0 5,6 4,5
Jambi 62,3 19,6 13,2 4,9
Sumatera Selatan 82,0 9,1 4,1 4,8
Bengkulu 78,8 13,3 2,8 5,1
Lampung 83,7 11,0 3,5 1,9
Kep. Bangka Belitung 86,7 8,2 3,5 1,5
Kepulauan Riau 96,9 2,2 0,4 0,5
DKI Jakarta 97,5 1,2 0,4 0,9
Jawa Barat 86,1 9,9 2,4 1,6
Jawa Tengah 93,5 5,1 0,4 1,1
DI Yogyakarta 98,4 1,6 0,0 0.0
Jawa Timur 90,3 7,1 1,2 1,4
Banten 71,7 18,4 6,9 3,1
Bali 95,3 2,6 0,6 1,5
Nusa Tenggara Barat 77,2 17,4 2,3 3,2
Nusa Tenggara Timur 71,4 15,6 7,5 5,5
Kalimantan Barat 73,5 8,6 8,4 9,5
Kalimantan Tengah 67,5 13,7 12,3 6,5
Kalimantan Selatan 74,8 20,6 2,9 1,6
Kalimantan Timur 83,8 9,5 3,2 3,5
Sulawesi Utara 87,0 9,2 0,8 2,9
Sulawesi Tengah 66,6 20,2 5,8 7,5
Sulawesi Selatan 81,1 14,0 1,3 3,7
Sulawesi Tenggara 56,4 26,7 11,8 5,0
Gorontalo 44,1 36,0 9,0 11,0
Sulawesi Barat 60,1 28,9 6,0 5,0
Maluku 74,2 11,5 8,8 5,5
Maluku Utara 54,0 28,6 8,4 9,0
Papua Barat 72,4 2,8 7,6 17,3
Papua 72,0 7,1 6,3 14,7
Indonesia 83,8 9,9 3,2 3,0
Tabel 3.3.40 menunjukkan persentase perempuan 10-59 tahun yang melakukan pemeriksaan
kehamilan menurut karakteristik. Bisa dilihat pada kelompok Ibu umur 50-54 tahun, 12,2 persen
melakukan pemeriksaan kehamilan pada dukun. Pada kelompok umur tua (45 tahun keatas),
persentase yang tidak memeriksakan kehamilan relatif cukup tinggi (>5%).
218
Tabel 3.3.40
Persentase Perempuan 10-59 tahun yang melakukan Pemeriksaan Kehamilan menurut Tenaga
yang memeriksa dan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan
& dukun
Dukun Tidak diperiksa
Kelompok Umur
10 – 14 100,0
15 – 19 77,8 14,5 4,7 3,0
20 – 24 81,0 11,7 4,2 3,2
25 – 29 85,2 9,5 2,7 2,6
30 – 34 85,7 9,0 2,8 2,5
35 – 39 84,6 9,5 3,1 2,8
40 – 44 82,2 9,7 3,3 4,8
45 – 49 71,9 12,2 6,1 9,7
50 – 54 72,7 6,1 12,2 9,0
55 – 59 73,6 10,2 7,0 9,2
Tempat tinggal
Perkotaan 92,0 5,5 1,0 1,5
Perdesaan 75,2 14,6 5,6 4,6
Pendidikan
Tidak sekolah 55,6 17,6 12,0 14,8
Tidak Tamat SD 66,7 15,9 8,2 9,2
Tamat SD 76,7 14,5 5,0 3,8
Tamat SLTP 87,0 9,0 2,2 1,8
Tamat SLTA 93,3 5,3 0,6 0,8
Tamat PT 96,3 3,1 0,1 0,5
Pekerjaan
Tidak kerja 84,2 10,4 2,9 2,5
Sekolah 90,1 7,9 0,8 1,2
Petani/Nelayan/Buruh 73,2 13,8 6,5 6,4
Wiraswasta 90,6 6,6 1,2 1,6
PNS/TNI/Polri/Pegawai 95,6 3,6 0,2 0,6
Lainnya 85,3 8,9 3,2 2,6
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 75,2 13,1 6,1 5,7
Kuintil 2 81,2 11,5 3,9 3,5
Kuintil 3 85,8 9,9 2,3 2,1
Kuintil 4 89,6 7,6 1,4 1,4
Kuintil 5 93,2 5,1 0,7 1,1
Berdasarkan tempat tinggal, pemeriksaan kehamilan dengan tenaga kesehatan di perkotaan jauh
lebih baik (92%), sementara di perdesaan hanya 75,2 persen. Fungsi dukun melakukan
pemeriksaan kehamilan di perdesaan cukup tinggi (5,6%) dibanding perkotaan (1.0%). Terlihat
dengan jelas, pemerikssaan kehamilan pada tenaga kesehatan terendah terjadi pada kelompok ibu
yang tidak sekolah, petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi terendah.
Lebih lanjut, analisis jenis tenaga yang memeriksakan kehamilan dilakukan dan disajikan pada
Tabel 3.3.41 dan tabel 3.3.42. Secara umum, bidan adalah tenaga kesehatan yang paling dominan
219
melakukan pemeriksaan kehamilan (71,4%), diikuti oleh dokter kandungan (19,7%) dan dokter
umum (1,7%).
Pada beberapa provinsi seperti: Bengkulu, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat, lebih dari 80% ibu
memeriksakan kehamilan pada bidan. Provinsi Jambi menunjukkan persentase yang hampir sama
antara ibu yang memeriksa kehamilan dengan dokter kandungan (15,5%) dan dukun (13,2%).
Pemeriksaan kehamilan dengan dokter kandungan cukup dominan di provinsi Kep. Riau (49,5%),
Bali (38,8%), DKI Jakarta (37,4%), dan DI Yogyakarta (34,7%). Provinsi Papua Barat, Papua, dan
Gorontalo menunjukkan lebih dari 10 persen ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan.
Berdasarkan karakteristik, analisis membedakan umur ibu pada saat bersalin < 20 tahun, 20-34
tahun, dan 35 tahun keatas. Pengelompokan ini menjelaskan umur risiko kehamilan yang terlalu
muda atau terlalu tua. Umur ideal untuk kehamilan yang risikonya rendah adalah pada kelompok
umur 20-34 tahun. Karakteristik lain yang perlu dipantau adalah berdasarkan urutan
kehamilan/kelahiran serta jarak kelahiran. Urutan kelahiran yang berisiko adalah pada urutan
pertama, dan kehamilan/kelahiran ke empat atau lebih. Selanjutnya, jarak kelahiran yang berisiko
adalah kehamilan yang terjadi setiap 1-2 tahun. Karakteristik lainnya adalah berdasarkan tempat
tinggal, pendidikan, pekerjaan, serta status ekonomi.
Pada tabel 3.3.41, dapat dilihat perempuan yang mengalami kehamilan pada usia berisiko tinggi (35
tahun keatas) 4,6 persen tidak pernah memeriksakan kehamilan, dan yang berusia <20 tahun, 5,1
persen memeriksakan kehamilan pada dukun. Dapat dilihat pula risiko tinggi lainnya adalah
perempuan yang mengalami kehamilan lebih dari 6 kali, 11,5 persen tidak pernah memeriksakan
kehamilan. Demikian juga pada perempuan yang mengalami jarak kehamilan 1-2 tahun, 5,7 persen
tidak pernah memeriksakan kehamilan.
Berdasarkan tempat tinggal, 4,6 persen perempuan yang tinggal di perdesaan tidak pernah
memeriksakan kehamilan, dibanding perempuan yang tinggal di perkotaan (1,0%). Berdasarkan
tingkat pendidikan jelas sekali, persentase yang tertinggi tidak pernah memeriksakan kehamilan
adalah yang tidak sekolah (14,8%), dan 12,0 persen memeriksakan kehamilan pada dukun.
Gambaran yang sama menurut status ekonomi, dimana 5,7 persen perempuan pada kelompok
kuintil 1 tidak pernah memeriksakan kehamilan.
220
Tabel 3.3.41
Persentase Ibu yang memeriksa kehamilan anak terakhir menurut Tenaga yang memeriksa dan
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Dokter
kandungan
Dokter
umum
Bidan
Perawat/
mantri
Lainnya Dukun
Tidak
periksa
Aceh 31,7 1,1 61,4 0,5 0,2 3,1 2,1
Sumatera Utara 12,5 1,6 74,0 0,7 0,0 4,9 6,4
Sumatera Barat 23,1 3,6 67,5 0,4 0,0 2,3 3,2
Riau 21,6 1,2 65,6 1,5 0,0 5,6 4,5
Jambi 15,5 1,1 61,9 3,4 0,0 13,2 4,9
Sumatera Selatan 13,9 2,7 73,5 1,0 0,0 4,1 4,8
Bengkulu 7,1 0,9 84,1 0,0 0,0 2,8 5,1
Lampung 7,7 1,2 85,3 0,5 0,0 3,5 1,9
Kep. Bangka Belitung 20,3 1,2 73,1 0,0 0,4 3,5 1,5
Kepulauan Riau 49,5 1,4 47,6 0,7 0,0 0,4 0,5
DKI Jakarta 37,4 1,7 58,7 0,1 0,7 0,4 0,9
Jawa Barat 18,9 1,3 75,3 0,3 0,3 2,4 1,6
Jawa Tengah 20,7 1,0 76,4 0,2 0,2 0,4 1,1
DI Yogyakarta 34,7 2,1 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa Timur 21,7 1,1 73,8 0,5 0,3 1,2 1,4
Banten 17,4 1,4 71,0 0,0 0,2 6,9 3,1
Bali 38,8 1,9 55,8 0,5 1,0 0,6 1,5
Nusa Tenggara Barat 8,8 2,9 81,2 1,5 0,0 2,3 3,2
Nusa Tenggara Timur 9,8 3,7 72,5 0,7 0,3 7,5 5,5
Kalimantan Barat 12,1 0,8 65,3 3,5 0,3 8,4 9,5
Kalimantan Tengah 9,3 1,9 65,9 4,0 0,0 12,3 6,5
Kalimantan Selatan 16,2 2,8 75,9 0,2 0,3 2,9 1,6
Kalimantan Timur 32,4 3,6 55,8 1,4 0,0 3,2 3,5
Sulawesi Utara 32,6 4,8 53,7 4,7 0,4 0,8 2,9
Sulawesi Tengah 7,6 4,1 68,2 5,7 1,0 5,8 7,5
Sulawesi Selatan 18,2 2,0 73,0 1,7 0,2 1,3 3,7
Sulawesi Tenggara 9,4 2,3 70,4 1,1 0,0 11,8 5,0
Gorontalo 14,1 2,9 61,1 1,3 0,7 9,0 11,0
Sulawesi Barat 9,5 3,7 74,7 0,6 0,6 6,0 5,0
Maluku 16,6 2,4 66,3 0,5 0,0 8,8 5,5
Maluku Utara 13,3 1,4 66,8 0,6 0,6 8,4 9,0
Papua Barat 22,8 3,5 45,0 3,9 0,0 7,6 17,3
Papua 20,1 2,4 54,3 1,4 0,9 6,3 14,7
Indonesia 19,7 1,7 71,4 0,8 0,2 3,2 3,0
221
Tabel 3.3.42
Persentase Ibu yang memeriksa kehamilan anak terakhir menurut Tenaga yang memeriksa dan
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Dokter
kandungan
Dokter
umum
Bidan
Perawat/
mantri
Lainnya Dukun
Tidak
periksa
Umur saat bersalin
<20 tahun 8,3 1,8 79,7 1,5 0,3 5,1 3,3
20-34 tahun 20,4 1,7 71,3 0,8 0,2 2,9 2,7
35 + tahun 20,9 1,5 68,6 0,5 0,2 3,7 4,6
Urutan kelahiran
1 22,3 1,6 71,3 0,6 0,2 2,0 1,9
2-3 20,5 1,7 71,1 0,9 0,2 3,2 2,4
4-5 12,9 1,8 72,9 0,9 0,3 5,3 5,9
6+ 7,8 1,4 70,8 0,8 0,4 7,2 11,5
Jarak kelahiram
Anak pertama 22,1 1,7 71,3 0,7 0,2 2,1 2,0
<24 bulan 17,9 1,6 68,2 1,2 0,5 5,0 5,7
24 bulan+ 18,4 1,6 72,3 0,8 0,2 3,6 3,1
Tempat Tinggal
Perkotaan 29,5 1,6 65,8 0,3 0,2 1,0 1,5
Perdesaan 9,3 1,7 77,3 1,3 0,2 5,6 4,6
Pendidikan
Tidak sekolah 2,9 0,8 66,8 2,3 0,3 12,0 14,8
Tidak Tamat SD 4,3 1,4 74,8 1,6 0,5 8,2 9,2
Tamat SD 6,4 1,3 82,0 1,2 0,3 5,0 3,8
Tamat SLTP 13,4 1,8 80,1 0,6 0,1 2,2 1,8
Tamat SLTA 31,7 2,0 64,3 0,3 0,2 0,6 0,8
Tamat PT 64,7 1,8 32,5 0,3 0,1 0,5
Pekerjaan
Tidak kerja 18,5 1,6 73,4 0,8 0,3 2,9 2,5
Sekolah 28,6 4,6 63,7 1,1 0,8 1,2
Petani/Nelayan/Buruh 6,1 1,4 78,2 1,2 0,2 6,5 6,4
Wiraswasta 27,8 1,7 67,0 0,5 0,2 1,2 1,6
PNS/TNI/Polri/Pegawai 56,8 2,1 40,1 0,3 0,2 0,6
Lainnya 17,1 2,0 74,1 0,7 0,2 3,2 2,6
Tk pendapatan per kapita
Kuintil 1 5,0 1,2 80,9 0,9 0,2 6,1 5,7
Kuintil 2 9,5 1,6 80,1 1,2 0,3 3,9 3,5
Kuintil 3 16,7 2,0 75,9 0,9 0,2 2,3 2,1
Kuintil 4 30,6 2,1 63,8 0,4 0,3 1,4 1,4
Kuintil 5 52,6 1,6 43,4 0,4 0,1 0,7 1,1
Cakupan antenatal care (K1 dan K4)
Gambaran akses ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang dinyatakan dengan K1, K1-nakes-
Trimester 1, dan K4 terlihat pada Gambar 3.3.12 dan Tabel 3.3.43 dan Tabel 3.3.44.
222
Gambar 3.3.12
Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Cakupan K1 dan K4 dari Kehamilan Anak
terakhir, Riskesdas 2010
Akses ibu hamil tanpa memandang umur kandungan saat kontak pertama kali adalah 92,7 persen,
sedangkan akses ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dengan tenaga kesehatan pada
trimester 1 adalah 72,3 persen. Adapun cakupan akses ibu hamil dengan pola 1-1-2 (K4) oleh
tenaga kesehatan saja adalah 61,4 persen.
Disparitas provinsi untuk akses Ibu hamil, terlihat provinsi DI Yogyakarta selalu menunjukkan
cakupan terbaik: cakupan K1 100 persen, K1 ideal trimester 1 sebesar 91,5 persen, dan K4 89
persen. Provinsi dengan cakupan K1 terendah adalah Papua Barat 71,3 persen. Untuk cakupan K1-
ideal dan K4 terendah terjadi di provinsi Gorontalo, masing-masing 25,9 persen dan 19,7 persen.
Berdasarkan karakteristik, kelompok ibu hamil yang berisiko tinggi: <20 tahun atau 35 tahun keatas
cenderung cakupan K4 nya lebih rendah dibanding kelompok ibu 20-34 tahun. Situasi yang sama
pada kelompok ibu yang jumlah kehamilannya lebih dari 4 kali memperlihatkan kecenderungan
cakupan K4 nya lebih rendah dibanding jumlah kehamilan yang lebih sedikit. Cakupan K1, K1-ideal,
dan K4 konsisten selalu lebih baik di perkotaan dibanding perdesaan. Demikian juga berdasarkan
tingkat pendidikan dan status ekonomi konsisten yang menunjukkan kelompok ibu dengan tingkat
pendidikan dan status ekonomi terendah, cakupannya K1-K4 juga yang terendah.
.
223
Tabel 3.3.43
Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Cakupan K1 dan K4 dari Kehamilan Anak
terakhir per Provinsi, Riskesdas 2010.
Provinsi Akses/K1
K1-Nakes-
Trimester 1
K4-Nakes-
(1,1,2)
Aceh 94,1 78,4 62,1
Sumatera Utara 88,0 71,1 51,5
Sumatera Barat 94,1 64,1 54,7
Riau 88,4 68,3 52,2
Jambi 78,6 50,2 40,5
Sumatera Selatan 90,1 64,9 49,4
Bengkulu 92,1 68,0 55,8
Lampung 94,2 76,0 59,7
Kep. Bangka Belitung 94,6 76,9 67,4
Kepulauan Riau 98,4 85,8 77,1
DKI Jakarta 97,9 89,2 84,3
Jawa Barat 95,5 75,5 67,2
Jawa Tengah 98,1 83,1 74,4
DI Yogyakarta 100,0 91,5 89,0
Jawa Timur 96,7 81,5 74,6
Banten 89,8 64,5 54,5
Bali 96,4 85,9 77,8
Nusa Tenggara Barat 93,0 66,2 53,4
Nusa Tenggara Timur 85,9 55,4 44,4
Kalimantan Barat 78,3 63,4 46,7
Kalimantan Tengah 77,2 47,3 35,5
Kalimantan Selatan 95,0 62,2 48,4
Kalimantan Timur 91,9 71,1 58,4
Sulawesi Utara 91,1 62,0 53,0
Sulawesi Tengah 79,9 48,8 30,1
Sulawesi Selatan 93,1 62,7 44,5
Sulawesi Tenggara 82,1 36,5 21,3
Gorontalo 78,1 25,9 19,7
Sulawesi Barat 87,9 40,7 24,6
Maluku 85,3 52,7 35,1
Maluku Utara 81,4 41,5 32,5
Papua Barat 71,3 45,5 34,7
Papua 76,8 54,1 40,1
Indonesia 92,7 72,3 61,4
224
Tabel 3.3.44
Persentase Perempuan Usia 10-59 tahun menurut Cakupan K1 dan K4 dari Kehamilan Anak
terakhir dan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Akses/K1
K1-Nakes-
Trimester 1
K4-Nakes-
(1,1,2)
Umur saat bersalin
<20 tahun 89,8 63,2 49,3
20-34 tahun 93,4 74,1 63,7
35 + tahun 91,0 68,0 56,4
Jarak kelahiran
Anak pertama 95,2 77,8 67,3
<24 bulan 87,7 64,0 51,1
24 bulan+ 92,3 70,5 59,9
Urutan kelahiran
1 95,2 78,0 67,5
2-3 93,3 73,0 62,6
4-5 87,6 60,6 48,7
6+ 80,1 48,9 34,0
Tempat Tinggal
Perkotaan 97,0 82,1 76,9
Perdesaan 88,3 61,9 55,7
Pendidikan
Tidak sekolah 70,5 42,2 31,6
Tidak Tamat SD 80,5 52,0 38,7
Tamat SD 89,7 62,8 50,2
Tamat SLTP 95,3 74,7 63,7
Tamat SLTA 98,0 84,1 74,8
Tamat PT 99,1 91,6 84,6
Pekerjaan
Tidak kerja 93,5 72,9 62,4
Sekolah 96,9 78,1 62,2
Petani/Nelayan/Buruh 85,6 59,2 45,6
Wiraswasta 96,6 81,6 73,1
PNS/TNI/Polri/Pegawai 98,9 90,4 81,0
Lainnya 93,3 70,3 59,2
Tk. pengeluaran per kapita
Kuintil 1 87,1 60,9 47,5
Kuintil 2 91,2 67,8 56,4
Kuintil 3 94,6 75,0 63,6
Kuintil 4 96,6 79,2 70,3
Kuintil 5 97,6 87,1 79,7
225
Umur kandungan saat pemeriksaan kehamilan
Idealnya petama kali memeriksakan kehamilan dilakukan segera setelah menyadari/mengetahui
hamil, terutama pada trimester I. Gambar 3.3.13 menunjukkan persentase memeriksakan kehamilan
pertama kali menurut umur kandungan ibu ketika hamil. Terdapat hanya 35,6 persen ibu melakukan
pemeriksaan kehamilan pertama kali pada bulan pertama kehamilannya, selanjutnya 25,5 persen
ibu melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali pada usia kandungan 2 bulan. Terdapat 14,4
persen ibu baru memeriksakan kehamilan ketika umur kandungan sudah memasuki trimester ke 2
(4+ bulan).
Gambar 3.3.13
Persentase Ibu memeriksakan kehamilan pertama kali menurut umur Kandungan Ibu,
Riskesdas 2010
Tabel 3.3.45 dan tabel 3.3.46 menyajikan gambaran provinsi dan karakteritstik dari ibu yang
melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali berdasarkan umur kandungan Terlihat bahwa
hanya di dua provinsi. yaitu DI Yogyakarta dan Bali dimana lebih dari 50 persen ibu hamil pertama
kali datang memeriksakan kandungan pertama kali pada saat baru hamil 0-1 bulan. Sebaliknya di
Sulawesi Tenggara, hanya 6,7 persen. Gorontalo adalah provinsi dimana 42,4 persen ibu hamil baru
melakukan pemeriksaan kehamilan ketika umur kandungan sudah 4 bulan atau lebih.
Dapat dilihat sekitar 30 persen ibu hamil usia muda (<20 tahun) maupun usia tua 35+ tahun yang
datang memeriksakan kehamilan pertama kali ketika umur kandungan 0-1 bulan lebih rendah
dibanding ibu hamil berusia 20-34 tahun (37,4%). Kecenderungan pemeriksaan kehamilan pertama
kali untuk anak pertama umumnya sudahn 41 persen dilakukan ibu ketika hamil pada umur
kandungan 0-1 bulan. Urutan kehamilan berikutnya, ada kecenderungan persentase pemeriksaan
pertama kali pada bulan pertama kehamilan semakin turun. Ibu hamil yang tinggal di perkotaan lebih
besar persentasenya yang periksa kandungan pertama kali pada bulan pertama dibanding di
perdesaan. Semakin tinggi pendidikan semakin menyadari untuk segera melakukan pemeriksaan
pada bulan pertama kehamilannya, demikian juga pada kelompok ibu dengan status ekonomi
teratas.
226
Tabel 3.3.45
Persentase Ibu memeriksakan kehamilan pertama kali menurut Umur Kandungan dan Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Umur kandungan Ibu pertama kali memeriksa kehamilan
0-1 bulan 2 bulan 3 bulan 4+ bulan Tidak tahu
Aceh 34,3 32,1 17,1 10,6 5,8
Sumatera Utara 31,5 25,3 19,2 14,1 9,8
Sumatera Barat 35,8 23,0 20,9 19,0 1,4
Riau 30,6 28,3 20,4 14,2 6,5
Jambi 33,0 24,7 17,6 20,5 4,1
Sumatera Selatan 25,5 23,2 23,7 21,5 6,1
Bengkulu 15,9 21,2 36,4 16,7 9,8
Lampung 31,3 35,0 20,0 10,3 3,3
Kep. Bangka Belitung 39,5 24,5 18,6 12,5 4,9
Kepulauan Riau 49,8 26,1 11,0 11,6 1,6
DKI Jakarta 46,1 27,6 13,1 8,5 4,8
Jawa Barat 42,6 25,0 16,0 12,8 3,6
Jawa Tengah 39,3 28,7 16,5 11,1 4,3
DI Yogyakarta 53,6 26,3 13,2 6,9 0,0
Jawa Timur 41,4 28,0 17,2 10,4 3,0
Banten 38,9 25,4 19,6 12,9 3,1
Bali 50,1 20,8 18,2 9,4 1,4
Nusa Tenggara Barat 22,7 25,0 35,0 14,4 2,9
Nusa Tenggara Timur 20,5 20,7 30,4 21,0 7,4
Kalimantan Barat 33,1 24,8 25,7 13,0 3,4
Kalimantan Tengah 17,7 17,4 32,2 28,8 4,0
Kalimantan Selatan 28,0 25,4 23,9 19,5 3,2
Kalimantan Timur 34,3 18,7 28,4 15,3 3,3
Sulawesi Utara 20,0 23,7 22,0 30,0 4,2
Sulawesi Tengah 14,0 17,6 32,5 28,4 7,5
Sulawesi Selatan 24,5 19,4 28,4 23,8 3,8
Sulawesi Tenggara 6,7 21,9 33,9 32,0 5,5
Gorontalo 10,9 9,7 20,9 42,4 16,0
Sulawesi Barat 10,9 13,0 32,1 31,0 13,0
Maluku 13,3 19,4 35,1 29,3 2,9
Maluku Utara 18,5 18,2 31,0 31,6 0,7
Papua Barat 16,1 12,0 30,2 33,9 7,8
Papua 23,0 14,7 26,9 21,3 14,0
Indonesia 35,8 25,5 19,9 14,4 4,4
227
Tabel 3.3.46
Persentase Ibu memeriksakan kehamilan pertama kali menurut Umur Kandungan dan Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Umur kandungan Ibu pertama kali memeriksa kehamilan
0-1 bulan 2 bulan 3 bulan 4+ bulan Tidak tahu
Umur saat bersalin
<20 tahun 30,3 25,9 21,2 18,9 3,8
20-34 tahun 37,4 25,8 19,4 13,3 4,1
35 + tahun 30,7 24,1 21,8 17,5 5,9
Urutan kelahiran
1 41,7 26,0 17,5 11,0 3,8
2-3 34,9 26,3 20,6 14,2 4,0
4-5 25,6 22,2 23,5 21,9 6,8
6+ 20,9 20,0 22,8 27,5 8,8
Jarak kelahiran
Anak pertama 41,6 26,0 17,5 11,0 4,0
<24 bulan 30,4 22,0 22,3 19,8 5,6
24 bulan+ 32,9 26,0 21,1 15,6 4,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 43,0 26,2 16,3 11,0 3,5
Perdesaan 27,5 24,7 24,0 18,3 5,5
Pendidikan
Tidak sekolah 18,1 23,9 24,0 22,2 11,8
Tidak Tamat SD 23,2 20,6 26,6 22,9 6,7
Tamat SD 27,9 24,7 23,3 18,9 5,2
Tamat SLTP 33,7 28,0 19,8 14,6 3,9
Tamat SLTA 43,7 26,4 16,5 9,8 3,5
Tamat PT 55,5 23,5 13,2 5,0 2,8
Pekerjaan
Tidak kerja 36,5 25,9 19,3 14,1 4,2
Sekolah 27,1 35,3 20,9 13,2 3,5
Petani/Nelayan/Buruh 25,5 24,3 24,2 19,6 6,3
Wiraswasta/Jasa/Dagang 42,2 26,6 17,0 9,9 4,3
PNS/TNI/Polri/Pegawai 52,0 24,3 14,9 5,4 3,3
Lainnya 31,3 24,4 22,6 18,6 3,2
Tk Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 25,1 24,5 24,2 19,6 6,6
Kuintil 2 30,7 26,0 21,9 16,6 4,8
Kuintil 3 36,3 26,7 19,7 13,6 3,7
Kuintil 4 42,8 24,9 17,0 11,8 3,5
Kuintil 5 50,8 25,4 14,0 7,2 2,7
228
Tempat pemeriksaan kehamilan
Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan dimana saja. Gambar 3.3.14 menunjukkan persentase Ibu
hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. Terlihat bahwa 58 persen ibu hamil melakukan
pemeriksaan di klinik/bidan praktek, 23,9 persen di Puskesmas dan 5,5 persen di Pustu. Terdapat
sekitar 15 persen memeriksakan kehamilan di rumah sakit pemerintah/swasta/RSB. Pemeriksaan
kehamilan di Posyandu (17,4%) dan 6,8 persen di Polindes/Poskesdes.
Gambar 3.3.14
Persentase Ibu hamil menurut tempat memeriksakan kehamilan anak terakhir
periode kelahiran lima tahun sebelum survei, Riskesdas 2010
Komponen Antenatal
Komponen pelayanan antenatal yang dikumpulkan Riskesdas 2010 terdiri dari: pengukuran berat
badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, tinggi fundus, pemberian tablet Fe, imunisasi
TT, serta pemeriksaan darah. Pada program pelayanan antenatal dikenal dengan istilah “5T Plus”,
yaitu 5 T plus pemeriksaan darah.
Gambaran persentase komponen pelayanan antenatal “5T plus” ini diuraikan menurut provinsi
(Tabel 3.3.47) dan karakteristik (Tabel 3.3.48). Secara nasional pelayanan antenatal yang diberikan
sudah cukup baik, hanya pengukuran tinggi badan, tinggi fundus cenderung lebih sedikit dilakukan
pada saat pelayanan antenatal. Pengukuran tinggi badan terendah adalah di Kalimantan Tengah
(29,3%) dan terbaik di DI Yogyakarta (75,2%). Pengukuran tinggi fundus terendah di Sulawesi
Tenggara (9,5%), dan terbaik DI Yogyakarta (68,2%). Sedangkan ibu hamil yang menerima
pemeriksaan lengkap 5 T hanya 19,9 persen dengan rentang tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta
(58%) dan terendah di Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah (6,8%).
Berdasarkan karakteristik, cakupan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan lengkap 5 T terendah
adalah pada kelompok ibu waktu hamil <20 tahun, pada anak yang lahir di urutan 5+, jarak kelahiran
<24 bulan, tinggal di perdesaan, tidak sekolah, petani/nelayan/buruh serta status ekonomi terendah.
229
Tabel 3.3.47
Persentase Ibu hamil menurut Komponen Pemeriksaan Kehamilan oleh Tenaga Kesehatan dan
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Komponen Pemeriksaan Kehamilan oleh Tenaga Kesehatan
Berat
Badan
Tinggi
Badan
Tekanan
Darah
Imunisasi
TT
Tablet Fe
Tinggi
Fundus
5T *)
Periksa
darah
Aceh 85,0 34,7 90,3 59,0 74,4 22,4 13,9 84,8
Sumatera Utara 74,6 34,6 78,4 39,4 69,8 13,3 6,8 76,8
Sumatera Barat 89,6 61,0 89,9 64,1 89,5 36,1 25,5 88,8
Riau 85,7 38,8 83,9 56,7 84,0 21,3 11,4 79,4
Jambi 76,4 43,9 76,2 58,7 79,0 35,1 23,4 73,1
Sumatera Selatan 87,7 59,0 82,2 55,8 77,7 18,3 9,3 69,8
Bengkulu 80,7 32,2 86,8 68,7 82,5 12,8 9,3 73,2
Lampung 92,4 47,6 88,9 72,5 85,8 30,3 20,6 86,9
Kep. Bangka Belitung 91,8 33,3 89,9 69,0 89,3 22,1 15,3 92,4
Kepulauan Riau 94,7 49,6 95,1 55,8 91,8 27,5 16,5 97,0
DKI Jakarta 97,5 53,0 95,1 63,0 81,5 50,9 29,2 92,5
Jawa Barat 93,6 43,8 92,2 71,9 86,2 33,0 23,8 90,6
Jawa Tengah 97,1 48,6 94,9 75,8 90,3 30,8 22,0 92,0
DI Yogyakarta 100,0 75,2 98,5 85,0 96,4 68,2 58,0 98,3
Jawa Timur 94,8 68,7 93,5 59,3 90,6 25,7 17,2 90,9
Banten 87,5 39,6 84,2 63,7 88,4 21,0 14,8 82,1
Bali 96,1 55,4 94,7 87,7 92,7 29,8 24,8 92,5
Nusa Tenggara Barat 88,4 38,9 87,6 79,2 93,1 30,7 26,6 88,4
Nusa Tenggara Timur 83,0 50,7 79,0 68,2 83,4 32,1 23,9 82,6
Kalimantan Barat 76,3 41,6 74,5 54,0 76,8 29,9 19,3 71,1
Kalimantan Tengah 69,6 29,3 73,6 66,6 91,0 14,8 12,4 70,1
Kalimantan Selatan 93,4 42,7 87,9 74,0 88,5 26,6 20,2 86,3
Kalimantan Timur 90,7 52,7 88,9 71,2 90,0 32,1 24,9 86,8
Sulawesi Utara 89,8 50,8 88,5 77,9 86,9 23,3 18,5 84,6
Sulawesi Tengah 64,8 32,4 75,3 61,0 76,5 11,0 6,8 74,2
Sulawesi Selatan 90,4 53,2 87,6 77,1 89,5 28,8 20,5 87,9
Sulawesi Tenggara 75,3 35,2 79,2 66,5 83,0 9,5 6,9 71,8
Gorontalo 73,6 55,7 70,0 59,0 87,4 18,8 14,1 66,4
Sulawesi Barat 84,8 51,2 76,7 65,7 75,4 26,7 22,9 76,2
Maluku 71,9 41,6 78,6 71,8 87,3 18,0 12,5 74,7
Maluku Utara 74,2 41,0 75,5 62,1 92,8 24,7 20,5 74,9
Papua Barat 67,1 34,7 67,6 52,5 84,4 30,7 21,0 63,8
Papua 75,5 43,6 71,6 60,9 82,3 41,9 33,0 65,5
Indonesia 89,6 48,5 88,4 66,2 86,1 28,6 19,9 85,9
*) Komponen pemeriksaan kehamilan yang diperoleh Ibu secara lengkap 5T
230
Tabel 3.3.48
Persentase Ibu hamil menurut Komponen Pemeriksaan Kehamilan oleh Tenaga Kesehatan dan
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Komponen Pemeriksaan Kehamilan oleh Tenaga Kesehatan
Berat
Badan
Tinggi
Badan
Tekanan
Darah
Imunisasi
TT
Tablet Fe
Tinggi
Fundus
5T *
Periksa
darah
Umur saat bersalin
<20 tahun 86.2 46.2 85.4 61.9 76.1 24.9 16.8 84.3
20-34 tahun 90.3 49.1 89.1 67.2 81.2 29.0 20.3 86.5
35 + tahun 87.7 47.2 86.3 63.7 76.2 28.6 19.6 84.1
Urutan kelahiran
1 92.7 52.1 91.3 68.1 82.7 30.9 21.4 89.2
2-4 89.5 47.9 88.2 67.0 80.2 28.3 20.0 85.6
5+ 76.5 38.0 76.6 53.1 66.3 21.1 13.5 73.9
Jarak kelahiran
Anak pertama 92.6 51.8 91.1 68.0 82.6 30.8 21.4 89.1
<24 bulan 84.5 45.3 83.5 61.3 74.6 25.5 15.9 81.2
24 bulan+ 88.3 46.9 87.3 65.8 79.1 27.7 19.5 84.5
Tempat Tinggal
Perkotaan 95.3 53.0 93.8 68.8 85.5 33.5 23.0 91.6
Perdesaan 83.6 43.9 82.7 63.6 74.2 23.5 16.7 79.9
Pendidikan
Tidak sekolah 64.8 33.8 62.6 40.4 54.6 15.7 9.6 61.5
Tidak Tamat SD 74.7 38.5 74.6 53.9 67.4 21.4 14.2 73.5
Tamat SD 85.8 42.6 84.2 63.4 75.2 24.6 16.9 82.2
Tamat SLTP 92.6 49.7 91.3 69.3 81.9 28.7 20.2 87.7
Tamat SLTA 95.8 54.5 95.0 72.2 87.1 32.9 23.3 92.6
Tamat PT 98.1 62.2 96.3 69.6 89.4 40.1 28.0 93.4
Pekerjaan
Tidak kerja 90.6 47.7 89.0 66.1 80.3 28.6 19.6 86.8
Sekolah 94.9 59.5 93.7 62.0 84.9 35.4 22.0 89.8
Petani/Nelayan/Buruh 80.2 42.4 79.6 59.1 71.3 21.7 15.2 77.1
Wiraswasta 94.8 55.2 93.7 70.6 85.9 32.8 23.4 90.6
PNS/TNI/Polri/Pegawai 97.9 62.0 96.4 73.8 89.1 38.1 28.2 94.1
Lainnya 89.9 47.0 89.8 70.5 81.5 30.4 21.2 87.0
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 82.7 44.0 81.4 59.8 71.7 22.7 15.2 79.1
Kuintil 2 87.5 47.0 86.3 66.8 78.3 26.2 19.1 83.6
Kuintil 3 91.6 49.9 90.9 67.9 82.6 28.4 20.0 87.9
Kuintil 4 94.4 52.2 93.1 70.7 85.5 33.1 23.5 91.1
Kuintil 5 96.0 52.5 94.3 68.5 86.7 37.8 25.0 92.2
*) Komponen pemeriksaan kehamilan yang diperoleh Ibu secara lengkap 5T
Untuk mencegah terjadinya kasus tetanus neonatorum pada bayi baru lahir maka setiap kehamilan
diberikan imunisasi tetanus toksoid sebanyak dua kali. Gambaran nasional, seperti terlihat pada
Tabel 3.3.49, sebanyak 47,2 persen ibu hamil mendapat suntikan TT dua kali/lebih, 24,7 persen
mendapat satu kali suntikan TT, dan 23,6 persen tidak mendapat suntikan TT. Provinsi dengan
persentase terendah (<10%) yang tidak mendapat TT adalah Bali dan Sulawesi Utara, dan yang
tertinggi adalah Sumatera Utara (43,6%).
231
Tabel 3.3.49
Persentase Ibu yang melaporkan mendapat suntikan TT selama Kehamilan menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Suntikan Tetanus Toksoid (TT) selama kehamilan
1 Kali 2 Kali/lebih Tidak dapat Tidak Tahu
Aceh 18,3 45,8 31,8 4,1
Sumatera Utara 13,5 32,2 43,6 10,7
Sumatera Barat 22,7 45,3 27,2 4,7
Riau 21,4 42,0 31,6 5,0
Jambi 21,5 54,9 20,0 3,6
Sumatera Selatan 15,5 47,2 32,4 4,9
Bengkulu 13,3 62,3 19,2 5,3
Lampung 20,4 56,6 15,3 7,7
Kep. Bangka Belitung 19,3 54,9 24,0 1,8
Kepulauan Riau 28,0 29,5 38,6 3,8
DKI Jakarta 26,2 38,3 29,7 5,9
Jawa Barat 20,0 55,9 19,9 4,3
Jawa Tengah 30,4 47,4 17,8 4,4
DI Yogyakarta 38,7 46,6 13,0 1,7
Jawa Timur 38,6 22,8 33,9 4,7
Banten 23,9 47,5 24,8 3,8
Bali 30,1 60,9 7,8 1,2
Nusa Tenggara Barat 16,3 68,8 13,9 1,0
Nusa Tenggara Timur 26,4 53,3 16,4 3,9
Kalimantan Barat 22,1 45,0 28,4 4,5
Kalimantan Tengah 13,9 70,4 14,9 0,9
Kalimantan Selatan 23,6 54,1 16,6 5,6
Kalimantan Timur 30,8 46,7 20,3 2,1
Sulawesi Utara 15,3 71,4 9,5 3,8
Sulawesi Tengah 22,2 55,2 18,3 4,3
Sulawesi Selatan 21,6 60,8 15,3 2,3
Sulawesi Tenggara 17,7 64,0 14,0 4,2
Gorontalo 23,1 54,1 14,7 8,1
Sulawesi Barat 15,4 59,6 21,2 3,8
Maluku 14,3 70,4 14,2 1,1
Maluku Utara 15,9 60,5 22,0 1,5
Papua Barat 12,5 62,1 20,8 4,6
Papua 25,2 55,6 13,4 5,8
Indonesia 24,7 47,2 23,6 4,6
Berdasarkan karakterisik (Tabel 3.3.50) menunjukkan di perdesaan ibu hamil yang tidak mendapat
suntikan TT lebih sedikit dibanding di perkotaan, demikian juga ibu hamil dengan tingkat pendidikan
terendah. Semakin rendah pendidikan semakin besar persentase ibu hamil yang tidak mendapat
suntikan TT.
232
Tabel 3.3.50
Persentase Ibu yang melaporkan mendapat suntikan TT selama Kehamilan menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Suntikan Tetanus Toksoid (TT) selama kehamilan
1 Kali 2 Kali/lebih Tidak dapat Tidak Tahu
Kelompok Umur
10 – 14 34,6 32,6 32,8
15 – 19 24,3 44,9 26,5 4,3
20 – 24 23,9 48,0 24,2 4,0
25 – 29 25,1 48,1 22,7 4,2
30 – 34 25,1 46,7 23,9 4,3
35 – 39 25,0 46,7 22,9 5,3
40 – 44 24,5 46,2 23,6 5,8
45 -49 18,6 45,0 30,0 6,4
50 -54 16,5 34,8 41,5 7,2
55 -59 12,9 20,5 54,3 12,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 26,5 44,9 24,4 4,2
Perdesaan 22,5 49,8 22,7 4,9
Pendidikan
Tidak sekolah 19,6 39,8 32,7 7,9
Tidak Tamat SD 22,7 44,3 27,9 5,2
Tamat SD 23,4 47,8 23,9 5,0
Tamat SLTP 24,4 48,6 22,5 4,5
Tamat SLTA 27,3 46,7 21,9 4,1
Tamat PT 23,7 46,9 25,5 3,8
Pekerjaan
Tidak kerja 24,6 46,5 24,4 4,6
Sekolah 29,6 34,9 25,4 10,2
Petani/Nelayan/Buruh 23,0 46,4 25,2 5,5
Wiraswasta 26,7 46,8 22,0 4,5
PNS/TNI/Polri/Pegawai 25,4 49,6 21,6 3,3
Lainnya 24,5 51,6 20,4 3,6
Tk, Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 25,3 44,0 24,8 5,9
Kuintil 2 24,3 49,5 22,2 4,1
Kuintil 3 23,8 48,2 23,1 5,0
Kuintil 4 24,4 49,1 22,6 3,9
Kuintil 5 25,7 44,8 26,1 3,3
Konsumsi zat besi pada ibu hamil ditujukan untuk mencegah ibu dan janin dari anemia.
Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa 80,7 persen perempuan usia 10-59 tahun yang hamil
mendapat/membeli tablet Fe dengan jumlah hari minum tabel besi seperti pada Gambar 3.3.15
berikut ini.
233
Gambar 3.3.15
Persentase Ibu yang melaporkan minum tablet Fe pada kehamilan terakhir menurut
Jumlah hari Minum, Riskesdas 2010
Pada Gambar 3.3.15, dapat dilihat masih ada 19,3 persen ibu hamil yang tidak minum tablet Fe, dan
hanya 18,0 persen yang minum tablet Fe 90 hari atau lebih. Diantara Ibu hamil tersebut ada 15,3
persen yang menjawab tidak tahu.
Disparitas menurut provinsi pada Tabel 3.3.51, khususnya yang tidak pernah minum tablet Fe yang
terendah adalah di DI Yoyakarta (3,6%), da\n yang tertinggi di Sumatera Utara (38,0%). Sebaliknya
Ibu hamil yang minum tablet Fe terbanyak adalah DI Yogyakarta (67,5%), dan yang terendah adalah
provinsi Sulawesi Barat (2,3%).
Berdasarkan karakteristik yang terlihat pada Tabel 3.3.52, konsisten ibu hamil yang tinggal di
perdesaan (24,8%) selalu lebih tinggi di banding ibu yang tinggal di perkotaan (14,1%) yang tidak
minum tablet Fe untuk mencegah anemia. Terlihat juga konsistensinya, ibu hamil dengan tingkat
pendidikan terendah, petani/nelayan/buruh, serta status ekonomi terendah, selalu yang tertinggi
menghadapi masalah atau tidak mendapat pelayanan.
Pada Tabel 3.3.52, perlu diperhatikan pada kelompok ibu hamil <20 tahun (terlalu muda), 35 tahun
keatas (terlalu tua), mengalami kehamilan >4 kali, serta jarak kelahiran <24 bulan adalah kelompok
Ibu hamil yang sebenarnya membutuhkan tablet Fe, tapi justru mereka adalah yang terbanyak tidak
minum tablet Fe.
234
Tabel 3.3.51
Persentase Ibu yang melaporkan minum tablet Fe berdasarkan Jumlah hari Minum menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Jumlah Hari Minum Tablet Fe
Tidak Minum
0-30 hari 31-59 hari 60-89 hari 90+ hari Tidak Tahu
Aceh 30,3 1,4 9,1 12,3 17,5 29,5
Sumatera Utara 25,0 1,9 6,8 7,5 20,7 38,0
Sumatera Barat 38,2 4,2 8,8 24,6 8,9 15,4
Riau 29,8 3,8 8,0 19,3 14,6 24,5
Jambi 21,8 1,4 7,6 14,9 19,1 35,3
Sumatera Selatan 48,9 1,4 2,9 6,5 11,0 29,2
Bengkulu 37,7 0,9 10,5 9,8 17,0 24,0
Lampung 34,5 3,3 12,1 21,9 9,4 18,8
Kep. Bangka Belitung 45,6 2,9 5,1 16,9 14,2 15,2
Kepulauan Riau 35,9 0,9 12,1 35,6 6,6 9,0
DKI Jakarta 34,4 2,4 5,7 19,4 18,4 19,6
Jawa Barat 38,5 3,3 8,1 15,2 17,6 17,3
Jawa Tengah 38,3 3,8 9,7 20,4 16,7 11,1
DI Yogyakarta 9,6 2,4 6,1 67,5 10,9 3,6
Jawa Timur 33,5 3,5 9,9 25,8 15,5 11,8
Banten 37,1 2,4 6,8 19,8 13,4 20,4
Bali 21,1 5,1 15,4 31,1 18,0 9,2
Nusa Tenggara Barat 50,1 3,1 12,0 17,9 5,0 12,0
Nusa Tenggara Timur 36,8 2,4 5,4 15,1 13,0 27,4
Kalimantan Barat 31,6 1,3 6,7 5,5 18,0 37,0
Kalimantan Tengah 33,8 2,2 6,7 13,5 17,7 26,1
Kalimantan Selatan 33,3 3,8 14,7 21,2 11,4 15,6
Kalimantan Timur 30,1 1,5 12,0 30,1 10,3 16,0
Sulawesi Utara 34,2 0,8 12,5 13,2 22,9 16,3
Sulawesi Tengah 41,3 1,9 2,3 3,1 17,7 33,7
Sulawesi Selatan 56,8 2,4 6,3 5,3 14,2 15,0
Sulawesi Tenggara 49,0 1,4 3,6 5,4 9,6 30,9
Gorontalo 39,1 0,0 5,6 2,7 22,6 30,0
Sulawesi Barat 44,9 0,0 2,7 2,3 17,1 32,9
Maluku 60,2 1,0 3,9 3,2 6,6 25,1
Maluku Utara 23,8 0,9 11,0 35,0 5,9 23,4
Papua Barat 32,1 0,0 8,9 18,7 3,8 36,5
Papua 27,0 2,6 4,3 18,1 13,1 35,0
Indonesia 36,3 2,8 8,3 18,0 15,3 19,3
235
Tabel 3.3.52
Persentase Ibu yang melaporkan minum tablet Fe berdasarkan Jumlah hari Minum menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakateristik
Jumlah Hari Minum Tablet Fe
Tidak Minum
0-30 hari 31-59 hari 60-89 hari 90+ hari Tidak Tahu
Umur saat bersalin
<20 tahun 38,7 2,7 9,5 14,5 11,9 22,7
20-34 tahun 36,4 2,9 8,2 18,8 15,6 18,1
35 + tahun 34,6 2,6 8,4 15,7 15,3 23,3
Urutan kelahiran
1 35,5 3,2 9,3 19,7 15,7 16,7
2-3 37,0 2,6 8,0 18,5 15,7 18,1
4-5 36,9 2,2 7,4 13,9 13,8 25,9
6+ 32,4 3,5 6,5 9,8 11,5 36,2
Jarak kelahiran
Anak pertama 35,5 3,2 9,2 19,7 15,7 16,8
<24 bulan 35,7 2,3 6,8 15,0 14,4 25,8
24 bulan+ 37,0 2,7 8,1 17,6 15,2 19,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 37,3 2,9 8,7 20,3 16,7 14,1
Perdesaan 35,2 2,7 7,9 15,6 13,8 24,8
Pendidikan
Tidak sekolah 26,4 1,4 6,7 8,4 13,3 43,8
Tidak Tamat SD 35,2 2,3 6,7 13,1 11,5 31,1
Tamat SD 36,8 3,3 7,7 14,3 14,2 23,8
Tamat SLTP 38,6 2,8 9,3 17,2 14,3 17,7
Tamat SLTA 35,8 2,7 8,8 22,6 17,6 12,4
Tamat PT 33,8 2,7 8,4 26,0 18,9 10,3
Pekerjaan
Tidak kerja 37,0 2,9 7,9 17,5 15,8 19,0
Sekolah 34,4 6,0 10,2 24,1 11,2 14,0
Petani/Nelayan/Buruh 35,0 2,5 7,8 14,1 12,9 27,8
Wiraswasta 33,3 2,6 9,3 23,5 17,6 13,7
PNS/TNI/Polri/Pegawai 31,7 3,2 10,3 25,7 18,4 10,7
Lainnya 42,3 3,1 9,0 15,7 12,1 17,9
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 36,4 2,5 7,2 12,8 13,6 27,4
Kuintil 2 36,0 2,9 8,4 16,2 15,5 20,9
Kuintil 3 37,9 3,1 8,8 18,7 14,7 16,8
Kuintil 4 36,9 2,7 8,8 21,0 16,6 14,1
Kuintil 5 33,2 3,0 8,8 25,1 17,1 12,8
Tanda-tanda bahaya kehamilan
Pelayanan antenatal terkait dengan deteksi kehamilan berisiko. Seyogyanya ibu hamil diberi
penjelasan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan agar ibu hamil waspada dan apabila
mengalaminya dapat segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan.
Pada Riskesdas 2010 ditanyakan apakah saat pemeriksaan kehamilan ibu diberitahu mengenai
tanda-tanda bahaya kehamilan? Tabel 3.3.53 dan Tabel 3.3.54 menyajikan persentase ibu yang
melaporkan mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan menurut provinsi dan
236
karakteristik. Gambar 3.3.16 menyajikan persentase komplikasi yang dialami Ibu hamil dari anak
terakhir menurut provinsi.
Tabel 3.3.53
Persentase ibu yang melaporkan mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan
Ya Tidak Tidak tahu
Aceh 31,8 65,4 2,8
Sumatera Utara 39,4 57,0 3,6
Sumatera Barat 47,3 52,2 0,6
Riau 43,8 53,2 3,0
Jambi 41,9 55,9 2,2
Sumatera Selatan 51,2 45,1 3,7
Bengkulu 39,7 54,3 6,0
Lampung 55,4 40,5 4,1
Kep. Bangka Belitung 35,9 62,6 1,4
Kepulauan Riau 50,3 46,9 2,7
DKI Jakarta 45,4 51,8 2,8
Jawa Barat 43,8 53,5 2,6
Jawa Tengah 44,1 53,1 2,7
DI Yogyakarta 58,9 39,5 1,6
Jawa Timur 47,9 49,8 2,4
Banten 47,1 49,7 3,1
Bali 51,3 47,6 1,1
Nusa Tenggara Barat 52,0 47,2 0,8
Nusa Tenggara Timur 32,7 63,7 3,6
Kalimantan Barat 41,7 54,2 4,1
Kalimantan Tengah 49,2 48,2 2,5
Kalimantan Selatan 33,9 60,5 5,6
Kalimantan Timur 48,9 48,9 2,2
Sulawesi Utara 45,5 51,2 3,4
Sulawesi Tengah 25,7 70,4 3,9
Sulawesi Selatan 40,2 58,8 1,0
Sulawesi Tenggara 50,5 44,3 5,2
Gorontalo 45,0 51,6 3,4
Sulawesi Barat 41,8 56,1 2,0
Maluku 26,9 73,1 0.0
Maluku Utara 38,7 58,8 2,5
Papua Barat 51,1 44,6 4,3
Papua 33,9 60,4 5,7
Indonesia 44,5 52,7 2,8
Terdapat 44,5 persen ibu hamil di Indonesia yang melaporkan mendapat penjelasan mengenai
tanda-tanda bahaya kehamilan. Persentase tertinggi mendapat penjelasan adalah di provinsi DI
Yogyakarta (58,9%) dan paling kecil adalah provinsi Sulawesi Tengah 25,7 persen.
Berdasarkan karakteristik, dapat dilihat pada umumnya Ibu hamil yang berpendidikan rendah dan
status ekonomi terendah adalah kelompok yang terendah melaporkan mendapat penjelasan. (Tabel
3.3.54)
237
Tabel 3.3.54
Persentase ibu yang melaporkan mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan
Ya Tidak Tidak tahu
Kelompok Umur
10 – 14 67,2 32,8
15 – 19 42,8 53,2 4,0
20 – 24 43,1 54,1 2,8
25 – 29 45,9 51,7 2,3
30 – 34 45,3 52,1 2,6
35 – 39 44,3 52,8 2,9
40 – 44 42,6 53,9 3,4
45 -49 36,1 58,4 5,5
50 -54 38,8 52,6 8,5
55 -59 8,9 78,9 12,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 47,5 50,5 2,0
Perdesaan 41,1 55,3 3,6
Pendidikan
Tidak sekolah 39,1 53,3 7,7
Tidak Tamat SD 35,7 59,6 4,7
Tamat SD 38,8 57,4 3,8
Tamat SLTP 44,3 53,3 2,5
Tamat SLTA 49,4 48,9 1,8
Tamat PT 56,3 42,8 0,9
Pekerjaan
Tidak kerja 43,6 53,8 2,6
Sekolah 37,4 58,1 4,5
Petani/Nelayan/Buruh 40,4 54,8 4,8
Wiraswasta 47,9 50,3 1,8
PNS/TNI/Polri/Pegawai 56,8 42,4 0,8
Lainnya 43,7 53,9 2,4
Tk, Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 36,9 58,8 4,3
Kuintil 2 43,0 54,0 3,0
Kuintil 3 45,4 51,9 2,7
Kuintil 4 48,5 49,8 1,7
Kuintil 5 52,4 46,2 1,4
Komplikasi kehamilan terjadi sebesar 6,5 persen dari Ibu yang hamil/melahirkan anak terakhir dari
periode lima tahun terakhir. Seperti terlihat pada Gambar 3.3.16 komplikasi kehamilan tertinggi
terjadi di DI Yogyakarta (13,9%), dimana persentase antenatal care terbaik.
238
Gambar 3.3.16
Persentase Ibu yang melaporkan Komplikasi Kehamilan saat hamil anak terakhir menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
KMS Bumil/Buku KIA
Untuk memantau kesehatan ibu dan anak maka KMS ibu hamil atau Buku KIA digunakan untuk
mencatat pelayanan yang sudah diterima oleh ibu selama hamil, melahirkan, nifas, serta untuk
bayinya dilanjutkan dengan pemantauan pertumbuhan sampai dengan usia bayinya mencapai lima
tahun (balita). Dalam Riskesdas 2010 dicatat ibu yang mempunyai KMS Bumil atau Buku KIA baik
yang diperlihatkan maupun yang tidak dapat memperlihatkan. Secara nasional 29,1% Ibu hamil
dapat memperlihatkan memiliki KMS Bumil/Buku KIA.
239
Tabel 3.3.55.
Persentase Ibu 10-59 tahun yang melaporkan memiliki KMS Bumil/buku KIA berdasarkan kehamilan
anak terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mendapat KMS Bumil/Buku KIA
Ya,
diperlihatkan
Ya, tidak
diperlihatkan
Tidak
Aceh 24,7 46,3 29,0
Sumatera Utara 11,5 39,7 48,8
Sumatera Barat 30,2 58,1 11,7
Riau 16,6 49,5 33,8
Jambi 33,1 47,9 19,0
Sumatera Selatan 15,8 57,9 26,3
Bengkulu 24,0 56,8 19,2
Lampung 24,0 60,3 15,7
Kep. Bangka Belitung 40,2 45,3 14,5
Kepulauan Riau 17,3 44,3 38,4
DKI Jakarta 20,4 64,1 15,5
Jawa Barat 23,6 51,6 24,9
Jawa Tengah 42,6 46,4 11,0
DI Yogyakarta 58,0 31,9 10,1
Jawa Timur 42,1 47,3 10,7
Banten 19,3 51,2 29,4
Bali 38,8 49,3 11,9
Nusa Tenggara Barat 33,4 55,7 11,0
Nusa Tenggara Timur 16,1 57,6 26,4
Kalimantan Barat 33,1 47,5 19,4
Kalimantan Tengah 23,1 46,4 30,5
Kalimantan Selatan 34,6 51,8 13,6
Kalimantan Timur 34,1 52,6 13,3
Sulawesi Utara 41,6 48,3 10,0
Sulawesi Tengah 26,0 46,4 27,6
Sulawesi Selatan 25,9 55,3 18,7
Sulawesi Tenggara 14,4 57,1 28,5
Gorontalo 45,9 39,7 14,4
Sulawesi Barat 22,4 59,1 18,4
Maluku 20,7 53,9 25,4
Maluku Utara 23,7 44,0 32,3
Papua Barat 13,2 52,5 34,3
Papua 30,0 52,6 17,4
Indonesia 29,1 50,5 20,4
Tabel 3.3.55 di atas menunjukkan yang dapat memperlihatkan kepemilikan Buku KIA/KMS Bumil
terbanyak dijumpai pada Provisni DI Yogyakarta (58%), dan terendah di Sumetera Utara.
Berdasarkan karakterisitik pada Tabel 3.3.56, Ibu hamil yang dapat memperlihatkan mempunyai
KMS bumil/buku KIA pada umumnya lebih baik pada kelompok umur muda, tinggal di perdesaan,
dengan pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan pekerjaan atau status ekonomi, persentase ibu
memiliki KMS bumil/buku KIA cenderung hampir sama.
240
Tabel 3.3.56
Persentase Ibu 10-59 tahun yang melaporkan memiliki KMS Bumil/buku KIA berdasarkan kehamilan
anak terakhir menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Mendapat KMS Bumil/Buku KIA
Ya,
diperlihatkan
Ya, tidak
diperlihatkan
Tidak
Kelompok Umur
10 – 14 32,8 67,2
15 – 19 44,7 36,6 18,8
20 – 24 33,9 46,4 19,7
25 – 29 30,7 50,2 19,0
30 – 34 28,2 51,1 20,7
35 – 39 26,1 53,3 20,6
40 – 44 20,0 55,8 24,2
45 -49 13,0 59,2 27,8
50 -54 16,3 67,0 16,7
55 -59 12,9 56,5 30,6
Tempat Tinggal
Perkotaan 28,0 52,5 19,5
Perdesaan 30,3 48,3 21,4
Pendidikan
Tidak sekolah 18,5 44,9 36,6
Tidak Tamat SD 23,6 49,2 27,2
Tamat SD 27,9 48,6 23,6
Tamat SLTP 31,4 49,9 18,7
Tamat SLTA 30,8 52,0 17,2
Tamat PT 28,7 55,8 15,5
Pekerjaan
Tidak kerja 30,4 48,5 21,1
Sekolah 32,9 57,0 10,0
Petani/Nelayan/Buruh 26,1 50,3 23,6
Wiraswasta 28,4 56,4 15,2
PNS/TNI/Polri/Pegawai 25,5 58,0 16,5
Lainnya 30,9 48,0 21,1
Tk, Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 27,4 49,5 23,1
Kuintil 2 32,8 46,5 20,7
Kuintil 3 30,3 50,6 19,2
Kuintil 4 28,3 52,6 19,0
Kuintil 5 25,6 55,6 18,8
Operasi perut (Cesaria)
Melahirkan dengan operasi perut (cesaria) adalah upaya untuk membantu persalinan apabila
kehamilan dan persalinan mengalami komplikasi. Pada uraian sebelumnya komplikasi kehamilan
secara nasional dialami oleh 6,5% Ibu hamil (rentang: 3,5% - 13,9%). Pada Tabel 3.3.57 dapat
dilihat angka nasional Ibu melahirkan dengan cesaria adalah 15,3% (rentang: 5,5% di Sulawesi
Tenggara; 27,2% DKI Jakarta). Dari angka nasional komplikasi kehamilan 6,5%, lebih lanjut
ditelusuri yang mengalami operasi perut adalah 2,3 persen, sedangkan 13 persen adalah ibu hamil
yang tidak mengalami komplikasi kehamilan. Jenis komplikasi kehamilan yang .dialami adalah
mules hebat, perdarahan, demam tinggi, kejang2 dan pingsan dan alasan lainnya.
241
Tabel 3.3.57
Persentase Ibu yang melaporkan persalinan dengan operasi perut saat melahirkan anak terakhir
pada periode lima tahun terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Melahirkan dengan operasi perut (cesaria)
Ya Tidak
Aceh 13,8 86,2
Sumatera Utara 13,5 86,5
Sumatera Barat 23,1 76,9
Riau 13,6 86,4
Jambi 11,7 88,3
Sumatera Selatan 10,3 89,7
Bengkulu 11,9 88,1
Lampung 11,3 88,7
Kep. Bangka Belitung 18,3 81,7
Kepulauan Riau 24,7 75,3
DKI Jakarta 27,2 72,8
Jawa Barat 15,1 84,9
Jawa Tengah 16,6 83,4
DI Yogyakarta 20,8 79,2
Jawa Timur 17,0 83,0
Banten 16,8 83,2
Bali 18,3 81,7
Nusa Tenggara Barat 10,2 89,8
Nusa Tenggara Timur 12,6 87,4
Kalimantan Barat 9,3 90,7
Kalimantan Tengah 8,4 91,6
Kalimantan Selatan 13,4 86,6
Kalimantan Timur 17,0 83,0
Sulawesi Utara 18,2 81,8
Sulawesi Tengah 8,0 92,0
Sulawesi Selatan 14,8 85,2
Sulawesi Tenggara 5,5 94,5
Gorontalo 8,3 91,7
Sulawesi Barat 7,6 92,4
Maluku 15,6 84,4
Maluku Utara 12,2 87,8
Papua Barat 10,0 90,0
Papua 9,5 90,5
Indonesia 15,3 84,7
Berdasarkan karakteristik (Tabel 3.3.58), dapat dilihat kemungkinan operasi perut yang dilakukan
pada ibu hamil, terutama pada kelompok kuintil 5, bertempat tinggal di perkotaan, tingkat pendidikan
tertinggi adalah karena alasan non-medis. Sebaliknya pada kelompok kuintil 1,
petani/buruh/nelayan, atau kelompok tidak sekolah adalah ibu hamil yang kemungkinan besar
melakukan operasi perut karena alasan medis.
242
Tabel 3.3.58
Persentase ibu yang melaporkan persalinan dengan operasi perut saat melahirkan anak terakhir
pada periode lima tahun terakhir menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Melahirkan dengan operasi perut (cesaria)
Ya Tidak
Umur Saat Bersalin
<20 tahun 11,6 88,4
20-34 tahun 15,2 84,8
35+ tahun 17,1 82,9
Urutan Kelahiran
1 16,9 83,1
2-3 15,3 84,7
4-5 12,6 87,4
6+ 10,7 89,3
Jarak Kelahiran
Anak Pertama 16,7 83,3
<24 bulan 15,3 84,7
>24 bulan 14,4 85,6
Tempat Tinggal
Perkotaan 19,3 80,7
Perdesaan 11,1 88,9
Pendidikan
Tidak sekolah 6,2 93,8
Tidak Tamat SD 10,3 89,7
Tamat SD 11,2 88,8
Tamat SLTP 14,3 85,7
Tamat SLTA 18,7 81,3
Tamat PT 29,4 70,6
Pekerjaan
Tidak kerja 15,3 84,7
Sekolah 24,8 75,2
Petani/Nelayan/Buruh 9,5 90,5
Wiraswasta 18,3 81,7
PNS/TNI/Polri/Pegawai 27,1 72,9
Lainnya 14,9 85,1
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 9,1 90,9
Kuintil 2 12,2 87,8
Kuintil 3 15,3 84,7
Kuintil 4 19,3 80,7
Kuintil 5 26,5 73,5
243
Persalinan dan Penolong Persalinan
Setiap kehamilan mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi. Periode persalinan merupakan
salah satu masa yang mengandung risiko bagi ibu hamil apabila mengalami komplikasi. Penolong
persalinan oleh tenaga kesehatan dan bertempat di fasilitas kesehatan adalah syarat aman untuk
mencegah terjadinya kehamilan. Tenaga kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum dan
bidan. Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan atau linakes adalah indikator yang
digunakan menggambarkan besarnya persentase persalinan yang aman. Persalinan yang
ditolong/didampingi oleh tenaga kesehatan dianggap memenuhi persyaratan sterilisasi dan aman,
karena apabila ibu mengalami komplikasi persalinan maka penanganan atau pertolongan pertama
pada rujukan dapat segera dilakukan.
Indikator cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan adalah jumlah persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah kelahiran pada periode yang sama dikali 100
persen. Khusus untuk indikator ini maka pada saat analisis data yang digunakan adalah subset data
bagian anak (Blok E) untuk memperoleh gambaran persalinan oleh nakes menurut provinsi dan
karakteristik serta tempat persalinan.
Penolong persalinan saat ibu melahirkan dapat diperoleh berdasarkan kelahiran dari umur anak 0-
59 bulan yang dikelompokkan menjadi: 0-11 bulan; 12-23 bulan; 24-35 bulan, 36-47 bulan, dan 48-
59 bulan. Gambar 3.3.17 adalah grafik persentase persalinan menurut jenis tenaga yang menolong
melahirkan dan umur 0-11 bulan sampai dengan 48-59 bulan. Secara deskriptif, pengelompokan ini
dapat menunjukkan kecenderungan penolong persalinan lima tahun terakhir baik oleh tenaga
kesehatan atau tenaga bukan kesehatan. Bayi umur 0-11 bulan menggambarkan persentase
persalinan oleh tenaga kesehatan setahun sebelum survei dilakukan (2009-2010) adalah 82,2
persen. Angka ini untuk lima tahun yang lalu (dari anak usia 48-59 bulan) adalah 79,3 persen.
Berdasarkan Susenas, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 1990 adalah 40,7
persen, yang cenderung terus membaik menjadi 75,4 persen tahun 2007, dan berdasarkan
Riskesdas 2010 menjadi 82,2 persen.
Gambar 3.3.17
Persentase Persalinan menurut Jenis penolong dan Umur balita, Riskesdas 2010
Pada Gambar 3.3.18 menunjukkan perbedaan yang cukup berarti antara penolong persalinan oleh
tenaga kesehatan pada ibu melahirkan yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Pada kondisi
244
terakhir yang diperoleh dari bayi usia 0-11 bulan, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di
perkotaan adalah 91,4 persen, sementara di perdesaan adalah 72,5 persen.
Gambar 3.3.18
Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Umur Balita, Riskesdas 2010
Tabel 3.3.59 menunjukkan kecenderungan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menurut
status ekonomi/tingkat pengeluaran per kapita. Cukup jelas, pada kelompok Ibu dengan status
ekonomi terendah cenderung penolong persalinan oleh tenaga kesehatan juga yang terendah,
walaupun terjadi perbaikan jika dibanding anak yang lahir lima tahun yang lalu.
Tabel 3.3.59
Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Tingkat Pengeluaran per Kapita,
Riskesdas 2010
Umur Anak
(Bulan)
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
0-11 bulan 69,3 79,2 86,8 90,6 94,1
12-23 bulan 67,1 78,2 84,7 91,3 95,1
24-35 bulan 67,7 75,7 84,4 90,3 94,8
36-47 bulan 66,6 73,8 82,9 89,2 94,7
48-59 bulan 65,9 74,9 81,8 89,5 94,5
Gambar 3.3.19 menunjukkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut provinsi untuk
bayi yang dilahirkan periode setahun seblum survei (bayi usia 0-11 bulan). Dapat dilihat disparitas
provinsi yang cukup lebar untuk persalinan oleh tenaga kesehatan mulai dari yang tertinggi adalah
Provinsi DI Yogyakarta (98,6%), Bali (97,3%), dan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara
(26,6%).
245
Gambar 3.3.19
Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan pada bayi 0-11 bulan menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Tempat melahirkan
Tempat yang ideal untuk persalinan adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga
yang siap menolong bila sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan. Minimal di fasilitas kesehatan
seperti Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar
(PONED). Dipahami belum seluruh Puskesmas mampu untuk memberikan pelayanan dasar
tersebut, minimal pada saat ibu melahirkan di Puskesmas terdapat tenaga yang dapat segera
merujuk jika terjadi komplikasi.
Berdasarkan hasil Riskesdas 2010, persalinan Ibu anak terakhir dari kelahiran lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa 55.4 persen melahirkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (pemerintah
dan swasta), rumah bersalin, Puskesmas, Pustu, praktek dokter atau praktek bidan. Terdapat 43,2
persen melahirkan di rumah/lainnya dan hanya 1,4 persen yang melahirkan di polindes/poskesdes.
(Gambar 3.3.20).
246
Gambar 3.3.20
Persentase Ibu melahirkan menurut Tempat persalinan anak terakhir, Riskesdas 2010
Apabila dianalisis lebih lanjut, diantara anak yang dilahirkan di rumah/lainnya, ternyata tenaga yang
menolong proses persalinan adalah dokter (2,1%), bidan (51,9%), paramedis lain (1,4%), dukun
(40,2%), serta keluarga (4,0%). Peran dukun masih cukup besar untuk membantu proses
melahirkan.
Gambar 3.3.21
Persentase Ibu yang melahirkan di rumah berdasarkan tenaga yang menolong kelahiran, Riskesdas
2010
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan yang paling baik di Provinsi DI Yogyakarta (94,5%),
yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (8,7%). Sebaliknya di Sulawesi Tenggara
persentase yang melahirkan di rumah/lainnya mencapai 91 persen, sementara provinsi DI
Yogyakarta adalah 5,2 persen diikuti DKI Jakarta (5,6%).
247
Tabel 3.3.60
Persentase Ibu melahirkan anak terakhir menurut Tempat Persalinan Lima tahun Terakhir dan
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Tempat Bersalin
Fasilitas
Kesehatan
Polindes
/Poskesdes
Rumah
/Lainnya
Aceh 45,7 0,6 53,7
Sumatera Utara 38,6 1,7 59,7
Sumatera Barat 71,5 2,8 25,7
Riau 49,2 0,3 50,5
Jambi 38,3 0,0 61,7
Sumatera Selatan 54,1 0,9 44,9
Bengkulu 27,1 0,0 72,9
Lampung 47,6 0,0 52,4
Kep. Bangka Belitung 60,2 3,5 36,3
Kepulauan Riau 89,4 0,9 9,7
DKI Jakarta 94,4 0,0 5,6
Jawa Barat 53,4 0,3 46,3
Jawa Tengah 67,6 0,4 32,0
DI Yogyakarta 94,5 0,3 5,2
Jawa Timur 81,3 2,8 15,8
Banten 55,9 0,0 44,1
Bali 89,3 1,6 9,1
Nusa Tenggara Barat 43,7 14,1 42,2
Nusa Tenggara Timur 24,2 8,4 67,4
Kalimantan Barat 32,6 0,8 66,6
Kalimantan Tengah 17,0 0,6 82,5
Kalimantan Selatan 30,2 0,3 69,5
Kalimantan Timur 59,9 0,2 39,9
Sulawesi Utara 60,3 1,2 38,5
Sulawesi Tengah 15,4 0,0 84,6
Sulawesi Selatan 42,8 0,9 56,2
Sulawesi Tenggara 8,7 0,0 91,3
Gorontalo 21,7 2,2 76,0
Sulawesi Barat 16,8 0,0 83,2
Maluku 21,8 0,0 78,2
Maluku Utara 15,0 0,7 84,3
Papua Barat 31,5 1,0 67,5
Papua 36,8 0,3 62,9
Indonesia 55,4 1,4 43,2
Tabel 3.3.61 adalah persentase tempat ibu melahirkan menurut tempat persalinan berdasarkan
karakteristik tempat tinggal dan status ekonomi. Di perdesaan umumnya persalinan dilakukan di
rumah/lainnya, sedangkan di perkotaan melahirkan di fasilitas kesehatan lebih banyak.
Makin tinggi status ekonomi lebih memilih tempat persalinan di fasilitas kesehatan, sebaliknya untuk
persalinan di rumah makin rendah status ekonomi, persentase persalinan di rumah makin besar.
248
Tabel 3.3.61
Persentase Ibu melahirkan anak terakhir menurut Tempat Persalinan Lima tahun Terakhir dan
Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Tempat Bersalin
Fasilitas Kesehatan
Polindes
/Poskesdes
Rumah
/Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 74,9 0,8 24,4
Perdesaan 35,2 2,0 62,7
Tk, Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 37,9 2,2 59,8
Kuintil 2 49,0 1,5 49,6
Kuintil 3 57,6 1,2 41,2
Kuintil 4 68,6 0,8 30,6
Kuintil 5 80,0 0,6 19,4
Masa nifas
Setelah melahirkan, ibu masih perlu mendapat perhatian. Masa nifas masih berrisiko mengalami
perdarahan atau infeksi yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Untuk menjaga kesehatan ibu
nifas dan bayi baru melahirkan baik persalinannya ditolong tenaga kesehatan atau tidak harus
mendapat post natal care (pelayanan nifas). Menurut program safe motherhood (Depkes, 2002),
cakupan pelayanan nifas berdasarkan indikator pelayanan neonatal/KN (kunjungan neonatal)
dengan asumsi pada saat melakukan pemeriksaan neonatal juga melakukan pemeriksaan terhadap
ibunya. Pelayanan kunjungan nifas juga tidak berarti ibu nifas yang mendatangi tenaga kesehatan
atau fasilitas kesehatan namun didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik
di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di
desa/polindes/poskesdes dan kunjungan rumah (Buku PWS-KIA, Depkes, 2003).
Pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas antara lain adalah pemberian vitamin A. Tabel 3.3.62
menyajikan persentase ibu nifas yang mendapat vitamin A saat melahirkan anak terakhir menurut
provinsi dan Tabel 3.3.63 menurut karakteristik. Terdapat 52,2 persen ibu yang melahirkan anak
terakhir mendapat vitamin A dengan persentase tertinggi adalah provinsi Jawa Tengah (65,8%)
sedangkan Sumatera Utara menunjukkan persentase yang paling rendah (33,2%).
249
Tabel 3.3.62
Persentase Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A saat melahirkan anak terakhir yang lahir
pada periode lima tahun terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mendapat Kapsul Vitamin A
Ya Tidak Tidak Tahu
Aceh 39,0 53,3 7,8
Sumatera Utara 33,2 55,0 11,8
Sumatera Barat 46,1 47,9 5,9
Riau 41,4 49,2 9,3
Jambi 42,6 46,6 10,9
Sumatera Selatan 41,5 50,0 8,5
Bengkulu 44,6 46,5 8,9
Lampung 56,9 37,6 5,5
Kep. Bangka Belitung 64,3 31,6 4,1
Kepulauan Riau 54,7 38,2 7,1
DKI Jakarta 57,1 33,2 9,7
Jawa Barat 51,4 40,9 7,7
Jawa Tengah 65,8 26,9 7,2
DI Yogyakarta 63,4 33,3 3,3
Jawa Timur 59,9 33,3 6,8
Banten 48,7 45,3 6,0
Bali 49,3 45,9 4,8
Nusa Tenggara Barat 58,4 38,7 2,8
Nusa Tenggara Timur 50,3 43,8 5,8
Kalimantan Barat 42,1 49,7 8,2
Kalimantan Tengah 33,5 62,5 4,0
Kalimantan Selatan 52,0 42,7 5,3
Kalimantan Timur 54,4 41,5 4,1
Sulawesi Utara 59,4 31,9 8,7
Sulawesi Tengah 43,6 51,4 5,0
Sulawesi Selatan 55,5 39,7 4,8
Sulawesi Tenggara 45,7 47,8 6,5
Gorontalo 47,9 42,5 9,6
Sulawesi Barat 40,2 52,2 7,6
Maluku 45,0 51,3 3,7
Maluku Utara 42,6 56,5 0,9
Papua Barat 40,5 53,9 5,6
Papua 43,0 46,0 11,1
Indonesia 52,2 40,6 7,2
Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan kapsul teertinggi adalah pada kelompok usia 20-34 tahun
(52,8%) dibanding kelompok lainnya. Semakin banyak urutan anak semakin kecil persentase Ibu
nifas yang mendapat vitamin A. Semakin tinggi pendidikan dan status ekonomi, semakin besar ibu
nifas yang mendapat vitamin A
250
Tabel 3.3.63
Persentase Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A saat melahirkan anak terakhir yang lahir
pada periode lima tahun terakhir menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Mendapat Kapsul Vitamin A
Ya Tidak Tidak Tahu
Umur saat bersalin
<20 tahun 48,6 44,0 7,4
20-34 tahun 52,8 40,3 6,9
35 + tahun 50,8 40,7 8,5
Urutan kelahiran
1 54,8 38,3 6,9
2-3 52,7 40,1 7,2
4-5 46,6 45,9 7,5
6+ 40,4 51,1 8,6
Jarak kelahiran
Anak pertama 54,5 38,5 7,0
<24 bulan 50,4 41,7 7,8
24 bulan+ 50,9 41,8 7,2
Tempat tinggal
Perkotaan 56,9 35,7 7,4
Perdesaan 47,3 45,8 6,9
Pendidikan
Tidak sekolah 31,0 60,1 8,9
Tidak Tamat SD 40,6 51,8 7,6
Tamat SD 47,2 45,5 7,3
Tamat SLTP 54,1 38,5 7,4
Tamat SLTA 58,6 34,5 6,9
Tamat PT 62,5 31,3 6,2
Pekerjaan
Tidak kerja 52,1 40,4 7,6
Sekolah 60,2 30,8 9,0
Petani/Nelayan/Buruh 44,9 47,8 7,3
Wiraswasta 59,0 34,3 6,7
PNS/TNI/Polri/Pegawai 60,6 32,4 7,0
Lainnya 52,3 42,0 5,7
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 45,1 46,8 8,1
Kuintil 2 51,2 42,6 6,2
Kuintil 3 53,8 38,7 7,6
Kuintil 4 56,7 36,3 7,0
Kuintil 5 58,4 34,8 6,8
Kunjungan neonatal mencakup 4 kali KN sehingga pada periode KN tersebut ibu nifas juga
mendapat kontak dengan tenaga kesehatan. Periode KN mencakup 4 kali kunjungan yaitu KN1
sampai KN4 yaitu pada dua hari pertama, hari ke-3 sampai ke-6, hari ke-7 sampai hari ke-28 dan
diatas 28 hari. Waktu kunjungan nifas (KF) pertama merupakan pemantau kesehatan ibu nifas untuk
mencegah bahaya akibat komplikasi nifas seperti perdarahan atau infeksi. Gambar 3.3.22 berikut
adalah persentase KF menurut waktu kunjungan pertama kali. Secara umum cakupan KF lebih
tinggi di perkotaan dibanding perdesaan dan yang tidak menerima KF di perdesaan lebih tinggi
(31,8%). KF pertama kali sekitar 30 persen dilakukan pada hari pertama setelah lahir, di perkotaan
lebih tinggi (32,6%) dibanding perdesaan (29,9%). Sebagian besar menerima kunjungan nifas
251
pertama setelah 1 hari, bahkan ada juga yang baru kontak pertama dengan tenaga kesehatan
setelah masa nifas selesai (> 42 hari).
Gambar 3.3.22
Persentase kunjungan nifas pertama kali menurut waktu kunjungan setelah melahirkan dan Tempat
tinggal, Riskesdas 2010
Apabila dilihat cakupan KF pertama menurut provinsi (Tabel 3.3.64) terlihat bahwa cakupan KF
pertama di Provinsi DI Yogyakarta paling tinggi (53,1%) juga paling sedikit ibu nifas yang tidak
mendapat pelayanan KF pertama dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Persentase menurut tingkat pendidikan dan status ekonomi berhubungan positif dengan KF1 pada
0-1 hari setelah melahirkan dan berhubungan negatif dengan ibu nifas yang tidak menerima KF.
Pada ibu nifas yang mempunyai pekerjaan petani/nelayan/buruh lebih banyak yang tidak menerima
kunjungan nifas dibanding kelompok lainnya. (Tabel 3.3.65).
252
Tabel 3.3.64
Persentase kunjungan nifas oleh tenaga kesehatan menurut waktu kunjungan
yang pertama kali setelah melahirkan dan Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kunjungan Nifas Pertama
Tidak
0-1 hari 2 hari 3-7 hari 8-42 hari >42 hari dikunjungi
Tidak tahu
kapan
Aceh 34,1 19,2 11,4 1,5 1,8 5,4 26,6
Sumatera Utara 29,6 15,4 7,8 3,4 1,6 8,7 33,5
Sumatera Barat 28,9 10,1 23,8 8,0 0,6 1,4 27,1
Riau 38,2 14,5 8,6 2,0 0,7 4,2 31,8
Jambi 40,0 18,9 8,6 2,4 0,5 4,5 25,1
Sumatera Selatan 35,9 10,6 16,8 3,5 1,1 5,0 27,0
Bengkulu 35,3 18,7 8,4 1,2 0,0 4,4 32,0
Lampung 26,5 12,4 19,8 3,6 0,9 4,9 31,9
Kep. Bangka Belitung 42,6 9,6 19,0 3,4 0,4 1,7 23,3
Kepulauan Riau 17,9 8,9 27,4 7,6 2,6 4,4 31,2
DKI Jakarta 30,2 6,8 33,0 9,2 1,6 3,1 16,0
Jawa Barat 24,7 11,1 28,7 5,5 1,3 3,8 24,9
Jawa Tengah 35,7 11,0 26,4 4,5 0,9 3,5 17,9
DI Yogyakarta 53,1 4,9 30,0 4,7 0,3 1,1 6,0
Jawa Timur 27,5 7,7 39,1 4,8 0,8 3,7 16,3
Banten 23,7 7,9 27,9 5,4 1,1 2,1 32,0
Bali 51,8 4,8 18,6 3,8 0,7 1,5 18,8
Nusa Tenggara Barat 37,9 14,0 21,4 2,8 0,2 1,9 21,9
Nusa Tenggara Timur 19,0 6,2 15,9 4,8 0,8 7,2 46,1
Kalimantan Barat 26,4 11,2 10,8 1,3 1,3 4,1 44,9
Kalimantan Tengah 40,7 8,2 8,1 4,3 1,2 4,4 33,0
Kalimantan Selatan 38,2 18,1 13,2 2,1 1,9 3,9 22,7
Kalimantan Timur 35,3 6,5 17,6 5,4 1,5 2,7 31,0
Sulawesi Utara 47,7 7,8 11,9 3,9 0,5 5,0 23,3
Sulawesi Tengah 44,0 7,3 9,4 0,8 0,8 4,4 33,3
Sulawesi Selatan 47,6 7,8 8,6 1,5 0,4 4,6 29,3
Sulawesi Tenggara 33,9 10,3 5,2 1,5 1,0 5,5 42,6
Gorontalo 31,5 6,7 7,4 3,4 0,0 8,3 42,7
Sulawesi Barat 41,7 7,7 10,2 1,4 1,1 11,4 26,4
Maluku 24,3 14,0 7,9 4,5 0,5 1,4 47,3
Maluku Utara 32,7 4,3 5,4 2,3 0,3 1,3 53,7
Papua Barat 29,1 7,3 6,2 2,7 0,0 4,5 50,3
Papua 19,8 5,4 13,0 6,3 0,7 2,8 52,1
Indonesia 31,3 10,4 22,8 4,4 1,0 4,0 26,0
253
Tabel 3.3.65
Persentase kunjungan nifas oleh tenaga kesehatan menurut waktu kunjungan yang pertama kali
setelah melahirkan dan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Kunjungan Nifas Pertama
Tidak
0-1 hari 2 hari 3-7 hari 8-42 hari >42 hari dikunjungi
Tidak tahu
kapan
Umur saat melahirkan
<20 tahun 28.8 10.7 22.0 4.1 1.1 3.3 30.0
20-34 tahun 31.6 10.6 23.1 4.4 1.0 4.1 25.1
35 + tahun 30.9 9.6 21.9 4.5 1.0 3.9 28.3
Urutan
1 32.5 10.5 25.0 4.7 1.1 4.0 22.2
2-3 31.5 10.9 22.9 4.4 1.0 3.8 25.5
4-5 29.4 9.1 18.8 4.3 1.1 4.4 32.9
6+ 23.8 7.9 14.7 2.8 0.5 6.1 44.2
Jarak kelahiran
Anak pertama 32.6 10.6 24.9 4.6 1.1 4.1 22.1
<24 bulan 30.4 8.4 20.7 4.4 0.9 4.7 30.6
24 bulan+ 30.5 10.6 21.8 4.3 1.0 3.9 27.9
Tempat Tinggal
Perkotaan 32.6 9.8 26.9 5.6 1.2 3.5 20.5
Perdesaan 29.9 11.0 18.5 3.2 0.9 4.6 31.8
Pendidikan
Tidak sekolah 19.1 5.6 13.2 1.8 0.6 5.2 54.5
Tidak Tamat SD 25.6 9.5 16.1 3.2 0.9 4.0 40.6
Tamat SD 27.5 10.3 20.3 3.9 1.2 4.2 32.6
Tamat SLTP 31.2 11.7 24.3 4.8 0.9 4.1 23.1
Tamat SLTA 35.6 10.6 26.2 5.0 1.0 4.0 17.5
Tamat PT 39.9 8.9 27.1 5.3 1.1 3.5 14.1
Pekerjaan
Tidak kerja 30.4 10.5 24.0 5.1 1.2 3.9 25.0
Sekolah 40.5 8.7 27.3 3.3 0.8 4.2 15.2
Petani/Nelayan/Buruh 27.1 9.8 18.0 2.8 0.8 4.8 36.8
Wiraswasta 33.3 11.3 24.6 4.5 0.8 4.0 21.6
PNS/TNI/Polri/Pegawai 39.4 9.1 28.2 5.1 0.6 3.1 14.4
Tk. Pengeluaran per kapita
Kuintil 1 24.9 9.2 19.7 3.3 0.9 4.8 37.2
Kuintil 2 30.2 10.9 21.6 4.3 1.1 3.9 28.1
Kuintil 3 31.3 11.7 24.6 4.7 1.0 3.9 22.9
Kuintil 4 35.4 11.1 24.8 4.7 1.0 3.6 19.3
Kuintil 5 39.1 9.0 25.2 5.9 1.3 3.6 15.9
254
3.3.5. Keguguran dan Kehamilan yang tidak diinginkan
Informasi yang dikumpulkan pada sub blok ini adalah kejadian kehamilan lima tahun terakhir pada
perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun yang berakhir baik pada usia <22 minggu, atau berakhir
karena kehamilan tersebut tidak direncanakan.
Proses wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun yang mengalami kehamilan lima tahun terakhir
ditanyakan apakah pernah mengalami keguguran atau kehamilannya berakhir pada usia < 22
minggu.
2. Jika menjawab “Ya”, selanjutnya ditanyakan apakah ada upaya untuk mengakhiri kehamilan
tersebut.
3. Jika menjawab “Ya” ada upaya untuk mengakhiri, selanjutnya ditanyakan upaya apa yang
dilakukan; dan siapa yang menolong upaya tersebut.
Proses tersebut di atas adalah untuk menjaring kejadian “keguguran” pada periode lima tahun
terakhir.
Selanjutnya proses wawancara diteruskan jika Perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun yang
tidak mengalami kehamilan yang berakhir pada usia <22 minggu, dilanjutkan pertanyaan sebagai
berikut:
1. Apakah pernah mengalami kehamilan yang tidak direncanakan.
2. Jika menjawab “Ya”, selanjutnya ditanyakan apakah ada upaya untuk mengakhir kehamilan
tersebut.
3. Jika menjawab “Ya” ada upaya mengakhiri selanjutnya ditanyakan upaya apa yang dilakukan;
dan siapa yang menolong upaya tersebut.
Proses ini adalah untuk menjaring kejadian “pengguguran” pada periode lima tahun terakhir.
Dari analisis proses tersebut di atas, diperoleh persentase keguguran dalam periode lima tahun
terakhir adalah sebesar 4,0 persen, sedangkan persentase pengguguran adalah 3,5 persen. Mereka
yang mengalami keguguran, 6,5 persen berusaha untuk mengakhiri; tidak berbeda dengan mereka
yang mengalami pengguguran, 6,7 persen berusaha untuk mengakhiri
Berdasarkan karakteristik (Tabel 3.3.66), kejadian keguguran maupun pengguguran lebih banyak
terjadi pada kelompok usia reproduksi yang lebih muda, dan tinggal di perkotaan. Berdasarkan
tingkat pendidikan, kajadian keguguran lebih banyak terjadi pada kelompok perempuan yang tamat
PT, sedangkan pengguguran pada kelompok perempuan yang tamat SLTA. Kejadian keguguran
dan pengguguran lebih banyak terjadi pada kelompok perempuan yang sekolah. Berdasarkan
tingkat pengeluaran per kapita, kejadian keguguran banyak terjadi pada kelompok penduduk
dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5), sedangkan pengguguran pada kelompok dengan status
ekonomi terendah (kuintil 1).
Jenis upaya mengakhiri kehamilan sangat berbeda antara keguguran dan pengguguran. Seperti
terlihat pada Gambar 3.3.23, Kuret merupakan jenis upaya yang lazim digunakan untuk mengakhiri
keguguran (57,4%). Hal ini berlawanan dengan pengguguran, dimana penggunaan jamu dan pil
yang sangat dominan, masing-masing 39,0 persen dan 39,7 persen.
255
Tabel 3.3.66
Persentase Kejadian Keguguran dan Pengguguran serta Upaya Mengakhiri pada Perempuan
pernah Kawin usia 10-59 tahun, Riskesdas 2010.
Karakteristik
Persentase Kejadian
Keguguran Pengguguran
Kelompok Umur
10 - 14
15 - 19 3.8 4.9
20 - 24 5.8 4.9
25 - 29 5.8 4.5
30 - 34 5.7 5.5
35 - 39 4.4 5.0
40 - 44 3.7 3.5
45 -49 2.2 1.4
50 -54 1.5 0.4
55 -59 1.2 0.2
Tempat Tinggal
Perkotaan 4.4 3.8
Perdesaan 3.7 3.3
Pendidikan
Tidak sekolah 2.1 1.8
Tidak Tamat SD 3.1 2.8
Tamat SD 3.7 3.2
Tamat SLTP 4.5 4.1
Tamat SLTA 5.0 4.8
Tamat PT 5.7 3.6
Pekerjaan
Tidak kerja 4.5 4.2
Sekolah 5.6 5.6
Petani/Nelayan/Buruh 2.9 2.5
Wiraswasta 3.8 3.0
PNS/TNI/Polri/Pegawai 4.9 3.2
Lainnya 4.9 4.5
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 3.4 4.1
Kuintil 2 4.0 4.0
Kuintil 3 4.0 3.3
Kuintil 4 4.2 3.2
Kuintil 5 4.7 3.0
Total 4.0 3.5
256
Gambar 3.3.23
Persentase Ibu menurut jenis upaya yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan pada kasus
keguguran dan pengguguran, Riskesdas 2010
Gambar 3.3.24 sangat jelas membedakan yang menolong keguguran dan pengguguran. Pada
keguguran, penolong yang paling dominan adalah dokter (55,0%), sedangkan pada pengguguran
dilakukan sendiri (49,4%). Persentase bidan hampir sama sebagai penolong keguguran dan
pengguguran (20,9% dan 20,6%).
Gambar 3.3.24
Persentase Ibu menurut tenaga yang menolong saat mengakhiri kehamilan pada kasus keguguran
dan pengguguran, Riskesdas 2010
Alasan yang dikemukan untuk keguguran dan pengguguran sebagian besar menjawab kehamilan
terlalu dekat (24,4%), masalah kesehatan (19,5%), terlalu banyak anak (18,6%), usia (17,4%)
(Gambar 3.3.25).
257
Gambar 3.3.25
Persentase Ibu menurut alasan melakukan upaya mengakhiri kehamilan periode lima tahun terakhir,
Riskesdas 2010
3.3.6. Perilaku Seksual Penduduk Usia 10-24 tahun
Informasi yang dikumpulkan pada sub blok perilaku seksual diperlukan untuk menangkap usia
termuda melakukan hubungan seksual sehingga bisa dilakukan upaya preventif masalah berkaitan
dengan kesehatan reproduksi. Pertanyaan ini ditujukan pada semua remaja berusia 10-24 tahun
baik yang sudah menikah atau belum. Jumlah sampel yang dianalisis menurut umur dan jenis
kelamin dapat dilihat pada tabel 3.3.67
Tabel 3.3.67
Distribusi Sampel Remaja 10-24 tahun menurut Jenis Kelamin, Riskesdas 2010
Umur (Tahun)
Jenis Kelamin
Total
Laki laki Perempuan
10 2.901 2.658 5.559
11 2.446 2.259 4.705
12 2.422 2.260 4.682
13 2.451 2.359 4.810
14 2.451 2.340 4.791
15 2.327 2.165 4.492
16 2.071 2.021 4.092
17 2.129 1.995 4.124
18 1.939 1.998 3.937
19 1.796 1.856 3.652
20 1.944 1.917 3.861
21 1.681 1.778 3.459
22 1.645 1.841 3.486
23 1.734 1.917 3.651
24 1.739 2.008 3.747
Total 31.676 31.372 63.048
Dari keseluruhan remaja 10-24 tahun yang berstatus belum menikah adalah 86,7 persen. Pada
kelompok remaja dengan status belum kawin, pada laki-laki 3,0 persen dan perempuan 1,1 persen
258
menjawab pernah berhubungan seksual. Lebih lanjut dapat diketahui pula bahwa umur pertama
berhubungan seksual sudah terjadi pada usia yang sangat muda, yaitu 8 tahun. Terdapat 0,5 persen
perempuan telah melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 8 tahun, dan 0,1 persen
pada laki-laki (Tabel 3.3.68). Pada tabel 3.3.69 dikaji bahwa penggunaan kontrasepsi sangat
terbatas pada saat berhubungan seksual, 23,4 persen pada laki-laki dan hanya 5,3 persen pada
perempuan.
Tabel 3.3.68
Proporsi Penduduk Usia 10-24 Belum Kawin
menurut Umur pertama kali berhubungan seksual, Riskesdas 2010
Umur Laki laki Perempuan
8 0.1 0.5
9 1.0
10 0.5 1.3
11 0.2 0.9
12 0.3 0.6
13 1.5 3.6
14 2.2 4.0
15 6.5 5.4
16 7.9 10.8
17 10.6 11.8
18 15.9 10.1
19 12.9 14.3
20 18.4 12.3
21 6.9 8.2
22 6.3 3.7
23 4.2 2.8
24 1.2 1.3
Tidak tahu 4.0 7.1
Tdk menjawab 0.3 0.3
Tabel 3.3.69
Persen Penduduk Usia 10-24 Belum Kawin
Menurut Penggunaan Alat KB, Riskesdas 2010
Jenis Kelamin Ya Tidak
Tidak
menjawab
Laki laki 23,4 51,1 2,8
Perempuan 5,3 16,9 0,6
Sudah terlihatnya remaja usia 10-24 tahun yang berstatus belum menikah telah berhubungan
seksual, penyuluhan kesehatan reproduksi sangat diperlukan. Dari analisis ini, kelompok remaja
yang pernah mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi baru 25,1 persen. Bervariasi antar
provinsi dari yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat (9,8%) dan terbaik Provinsi DI Yogyakarta
(57,1%). Berdasarkan kelompok umur, terlihat kelompok remaja usia 10-14 tahun yang terendah
mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi (13,7%) dibanding kelompok umur diatasnya.
259
Berdasarkan tempat tinggal remaja yang tinggal di perkotaan cenderung mendapat penyuluhan
kesehatan reproduksi lebih tinggi dibanding perdesaan (32,2% dan 17,3%).
Tabel 3.3.70
Persentase remaja 10-24 tahun yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mendapat Penyuluhan Kespro
Ya Tidak
Aceh 20,3 79,7
Sumatera Utara 16,3 83,7
Sumatera Barat 26,3 73,7
Riau 20,4 79,6
Jambi 17,1 82,9
Sumatera Selatan 19,6 80,4
Bengkulu 22,0 78,0
Lampung 15,9 84,1
Kep. Bangka Belitung 21,4 78,6
Kepulauan Riau 35,5 64,5
DKI Jakarta 39,4 60,6
Jawa Barat 21,5 78,5
Jawa Tengah 31,4 68,6
DI Yogyakarta 57,1 42,9
Jawa Timur 31,9 68,1
Banten 22,2 77,8
Bali 43,1 56,9
Nusa Tenggara Barat 24,3 75,7
Nusa Tenggara Timur 21,2 78,8
Kalimantan Barat 20,8 79,2
Kalimantan Tengah 17,3 82,7
Kalimantan Selatan 22,8 77,2
Kalimantan Timur 25,9 74,1
Sulawesi Utara 29,0 71,0
Sulawesi Tengah 14,2 85,8
Sulawesi Selatan 19,6 80,4
Sulawesi Tenggara 15,5 84,5
Gorontalo 14,1 85,9
Sulawesi Barat 9,8 90,2
Maluku 20,9 79,1
Maluku Utara 20,5 79,5
Papua Barat 23,4 76,6
Papua 22,8 77,2
Indonesia 25,1 74,9
Berdasarkan status ekonomi, kelompok remaja pada tingkat pengeluaran teratas yang terbanyak
mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi dibanding kelompok remaja pada tingkat
pengaluaran terendah. (Tabel 3.3.71).
260
Tabel 3.3.71
Persentase remaja 10-24 tahun yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi menurut
Karakteristik, Riskesdas 2010.
Karakteristik
Mendapat Penyuluhan Kespro
Ya Tidak
Kelompok Umur
10 – 14 13,7 86,3
15 – 19 34,2 65,8
20 – 24 30,4 69,6
Status perkawinan
Belum kawin 25,5 74,5
Kawin 22,4 77,6
Cerai hidup 19,1 80,9
Cerai mati 32,5 67,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 32,2 67,8
Perdesaan 17,3 82,7
Tk. Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 15,6 84,4
Kuintil 2 20,7 79,3
Kuintil 3 26,3 73,7
Kuintil 4 30,3 69,7
Kuintil 5 39,1 60,9
3.3.7. Ringkasan dan Kesimpulan
Analisis yang telah dilakukan mengamati hampir keseluruhan proses kesehatan reproduksi yang
dialami perempuan mulai dari usia pertama menstruasi (menarche) yang merupakan awal dari
reproduksi dimulai sampai dengan reproduksi berakhir (menopause).
Diketahui 37,5 persen perempuan mengawali usia reproduksi (menarche) pada umur 13-14 tahun,
dijumpai 0,1 perempuan dengan umur menarche 6-8 tahun, dan dijumpai juga sebayak 19,8 persen
perempuan baru mendapat haid pertama pada usia 15-16 tahun, dan 4,5 persen pada usia 17 tahun
keatas.
Rentang umur yang cukup lebar untuk umur menarche dari 6-8 tahun sampai 19-20 tahun
menunjukkan rentang umur perempuan Indonesia siap ber-reproduksi juga bervariasi mulai dari
umur 12 tahun – sampai dengan 26 tahun, atau terhitung enam tahun setelah mendapatkan haid
pertama.
Karena proses pertumbuhan masih berlangsung pada umumnya sampai dengan usia 18 tahun,
umur menarche termuda, terutama 6 – 12 tahun perlu mendapat perhatian untuk tidak menikah.
Akan tetapi, umur pertama menikah pada usia 10-14 tahun di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu 4,8
persen dan 41,9 persen pada usia 15-19 tahun. Bahkan kelahiran lima tahun terakhir sebelum
survai, sudah terjadi pada 0,3 per 1000 perempuan 10-14 tahun, dan 53,9 per 1000 perempuan 15-
19 tahun.
261
Umur pertama menikah pada usia yang sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di
perdesaan (6,2%), dan pada kelompok perempuan yang tidak sekolah (9,5%), petani/nelayan/buruh
(6,3%), serta status ekonomi terendah/kuintil 1 (6,0%).
Panjangnya rentang usia reproduksi akan berdampak pada banyaknya anak yang dilahirkan. Pada
saat wawancara dilakukan diketahui perempuan usia 10-54 tahun yang sedang hamil adalah 2,8
persen, bervariasi dari 0,01 persen usia 10-14 tahun, 1,9 persen usia 15-19 tahun dengan persen
kehamilan tertinggi (6.04%) pada perempuan usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun.
Kondisi ini sangat besar pengaruhnya pada angka fertilitas. Secara nasional, dapat dilihat ada 8,4
persen perempuan 10-59 tahun melahirkan 5-6 anak, serta 3,4 persen melahirkan anak lebih dari 7.
Provinsi dengan kelompok perempuan mempunyai 7+ tertinggi adalah Papua Barat (7,5%) dan
terendah di DI Yogyakarta (0,5%). Konsisten dengan indikator lainnya, kelompok perempuan yang
tinggal di perdesaan, tidak sekolah, petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi terendah cenderung
mempunyai anak 7+ lebih tinggi dari kelompok lainnya.
Lebih lanjut, secara nasional dapat diketahui angka paritas perempuan di Indonesia, pada saat
mencapai usia 50-54 tahun rata-rata jumlah anak yang dilahirkan adalah 3,4. Disamping itu, dapat
pula diketahui angka infertilitas pada saat perempuan berusia 40 tahun keatas angkanya berkisar
dari 5,5 sampai 5,9.
Dengan kondisi seperti di atas, maka imunisasi TT menjadi sangat penting untuk menjaga
kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. Secara nasional, pada perempuan 10-59 tahun yang
melahirkan, tercatat ada 39,1 persen yang tidak pernah mendapat imunisasi TT, dan hanya 5,8
persen yang mendapat imunisasi TT 5+ kali seumur hidupnya. Disparitas provinsi terlihat cukup
lebar untuk perempuan 10-59 tahun yang tidak pernah mendapat imunsasi TT, dari yang tertinggi di
Sumatera Utara (59,2%), dan terendah di DI Yogyakarta (17,7%). Sedangkan provinsi yang terbaik
dengan cakupan imunisasi TT 5+ adalah Bali yaitu 20,9 persen.
Dengan panjangnya usia reproduksi pada perempuan Indonesia, peran penggunaan alat
kontrasepsi menjadi sangat penting untuk mengatur kehamilan. Kondisinya, penggunaan
kontrasepsi pada perempuan usia 10-49 tahun yang berstatus kawin hanya 55,85%, dengan
rentang angka provinsi terendah 32,1 persen di Papua Barat sampai tertinggi 65,4 persen di Bali,
serta 65,7 persen di Kalimantan Tengah. Dengan sudah adanya perempuan usia 10-14 tahun yang
sudah menikah, maka penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan 10-14 tahun yang hanya 25,9
persen, perlu mendapat perhatikan khusus.
Penggunaan alat kontrasepsi tahun 2010 ini sebenenarnya terjadi penurunan, jika dibandingkan
dengan tahun 2007 (berdasarkan SDKI) pada kelompok perempuan yang sama (berstatus kawin)
usia 15-49 tahun, yaitu dari 61,4 persen menjadi 55,86 persen. Demikian halnya penggunaan alat
kontrasepsi pada perempuan 15-49 tahun berstatus pernah kawin, yaitu dari 57,9 persen (SDKI
2007) menjadi 53,73 persen (Riskesdas 2010)
Pada perempuan 10-49 tahun yang tidak menggunakan KB, dijumpai sebanyak 14 persen adalah
kelompok perempuan yang sebenarnya membutuhkan tapi tidak terpenuhi/ menggunakan (unmet
need), 15,4 persen belum punya anak atau ingin punya anak, 9,3 persen tidak perlu KB lagi, dan 5,4
persen alasan lainnya.
Dari para pengguna KB, pilihannya adalah suntik dengan persentase tertinggi pada kelompok
perempuan usia 20-24 tahun sebesar 42,5 persen. Pilihan berikutnya adalah pil dengan persentase
tertinggi pada kelompok perempuan usia 35-39 tahun. Berdasarkan termpat tinggal, pilihan suntik di
perdesaan adalah 36 persen dibanding perkotaan 28,9 persen.
Tempat pelayanan KB sebagian besar dilakukan oleh bidan praktek, 51,9 persen diikuti Puskesmas
12,4 persen, yang terendah adalah pelayanan dari tim KB keliling yang hanya 0,9 persen.
Dari informasi yang dikumpulkan tentang keguguran dan pengguguran, diketahui besaran
masalahnya adalah 4,0 persen perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun mengalami keguguran
262
pada lima tahun terakhir, dan 3,5 persen melakukan pengguguran. Kuret merupakan jenis upaya
yang lazim digunakan untuk mengakhiri keguguran, sedangkan jamu dan pil adalah upaya yang
dominan digunakan untuk menngakhiri pengguguran.
Gejala perilaku seksual pra-nikah pada remaja laki-laki dan perempuan usia 10-24 tahun sudah
terjadi. Walaupun angkanya masih di bawah 5 persen, kejadian ini seharusnya dapat dicegah
dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sejak usia masih muda. Disarankan
mulai anak masuk sekolah dasar penyuluhan sudah mulai diberikan.
Dari seluruh perempuan usia 10-59 tahun berstatus kawin, selanjutnya ditanyakan pelayanan
kesehatan yang mereka terima mulai dari masa kehamilan, kelahiran dan nifas dari kejadian
kehamilan anak terakhir pada kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisinya adalah sebagai berikut:
1. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan dilaporkan 83,8 persen,
masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilan sebesar 3 persen, dan memeriksakan
kehamilan pada dukun (3,2%). Cakupan pemeriksaan kehamilan ini dilaporkan sudah diatas 95
persen untuk provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali, sebaliknya di Gorontalo hanya 44,1
persen.
2. Berdasarkan karakteristik, secara konsisten cakupan pemeriksaan kehamilan ini cenderung
lebih rendah di perdesaan, dan pada kelompok perempuan yang berusia lebih tua, tidak
sekolah, tidak bekerja dan status ekonomi terendah.
3. Sebagian besar tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan adalah bidan yaitu
71,4 persen (45%-Papua Barat; 85,3%-Lampung), selanjutnya diikuti oleh dokter kandungan
19,7 persen, dan hanya 1,7 persen oleh dokter umum.
4. Dilaporkan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan di Kepulauan Riau
sampai mencapai 49,5 persen. Selanjutnya dengan rentang pemeriksaan kehamilan oleh dokter
kandungan antara 30-40% adalah ibu hamil yang tinggal di provinsi Bali, DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Aceh.
5. Akses ibu hamil tanpa memandang umur kandungan saat kontak pertama kali adalah 92,7
persen (K1), sedangkan akses ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dengan tenaga
kesehatan pada trimester 1 (K1-trimester 1) adalah 72,3 persen. Adapun cakupan akses ibu
hamil dengan pola 1-1-2 (K4) oleh tenaga kesehatan saja adalah 61,4 persen. Gorontalo
menunjukkan angka terendah untuk K1-trimester 1 (25,9%) dan K4 (19,7%).
6. Ada kecenderungan cakupan K1 dan K4 yang rendah pada kelompok ibu hamil berisiko tinggi:
umur<20 tahun, dan >35 tahun; kehamilan ke 4 atau lebih; tinggal di perdesaan, tingkat
pendidikan, dan status ekonomi terendah.
7. Dikaitkan dengan umur kandungan, terdapat 35,8 persen ibu hamil memeriksakan kehamilan
pada umur kandungan 0-1 bulan, selanjutnya 25.5 persen pada umur kandungan 2 bulan, dan
19,9 persen ketika umur kandungan 3 bulan. Selebihnya 14,4 persen ibu memeriksakan
kehamilan pada umur kandungan 4 bulan atau lebih, dan 4,4 persen yang menjawab tidak tahu.
8. Menurut provinsi, ibu hamil yang memeriksakan pertama kali kehamilan pada umur kandungan 4
bulan atau lebih yang tertinggi di Gorontalo (42,4%), dan yang terendah DI Yogyakarta (6,9%).
Persentase tertinggi untuk ibu yang memeriksakan pertama kali kehamilan pada umur
kandungan 4 bulan atau lebih adalah pada kelompok umur <20 tahun, ibu dengan urutaan anak
ke 6 atau lebih, jarak kelahiran <24 bulan, tinggal di perdesaan, tidak sekolah/tidak tamat SD,
petani/nelayan/buruh, serta status ekonomi terendah.
9. Adapun tempat pemeriksaan kehamilan sebagian besar ibu hamil melakukannya di klinik/bidan
praktek (57,6%), Puskesmas (23,9%), Posyandu (17,4%), klinik/dokter praktek (10,1%),
Polindes/Poskesdes (6,8%), dan selebihnya adalah di RS pemerintah/swasta, RSB, Pustu, dan
perawat.
263
10. Untuk komponen antenatal care yang diterima ibu ketika memeriksa kehamilan pada umumnya
sudah cukup baik jika dilihat satu persatu. Yang bermasalah adalah komponen antenatal care
lengkap ‘5 T’ hanya tercakup oleh 19,9 persen ibu hamil, dengan persentase terendah di
Sumatera Utara (6,8%), dan terbaik DI Yogyakarta (58%). Berdasarkan karakteristik, konsisten
sama seperti parameter pelayanan kesehatan sebelumnya.
11. Untuk pencegahan terjadinya kasus tetanus pada bayi baru lahir, sekurang-kurangnya selama
hamil Ibu mendapat imunisasi TT sebanyak dua kali. Secara nasional, 47,2 persen ibu hamil
mendapatkan imunisasi TT 2 kali/lebih, dan 23,6 persen tidak mendapat suntikan TT. Provinsi
dengan persentas terendah untuk ibu hamil yang tidak mendapat imunisasi TT adalah Bali dan
Sulawesi Utara (<10%), dan yang tertinggi adalah Sumatera Utara (43,6%). Berdasarkan
karakteristik, konsisten sama seperti parameter pelayanan kesehatan sebelumnya.
12. Konsumsi zat besi sangat diperlukan oleh Ibu hamil yang ditujukan untuk mencegah ibu dan
janin dari anemia, dan faktor risiko lainnya. Diharapkan ibu hamil dapat mengonsumsi tablet Fe
lebih dari 90 tablet selama kehamilan. Pada kenyataannya, 80,7 persen ibu hamil tablet/membeli
tablet Fe, dengan jumlah hari minum 0-30 hari (36,3%), 90 hari atau lebih (18%), 60-89 hari
(8,3%), dan 31-59 hari (2,8%). Dijumpai 38% ibu hami di Sumatera Utara dan 3,6 persen di DI
Yogyakarta yang tidak pernah minum tablet Fe.
13. Komplikasi kehamilan terjadi pada 6,5 persen ibu hamil, dengan provinsi terendah di Maluku 3,3
persen dan tertinggi DI Yogyakarta 13,9 persen. Pada saat melahirkan, yang menjalani operasi
perut adalah 15,3 persen, dimana 13,0 persen melakukan operasi perut walaupun tidak
mengalami komplikasi pada saat kehamilan.
14. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan pada ibu yang melahirkan setahun sebelum survei
adalah 82,2 persen, angka ini terus membaik jika dibandingkan dengan Susenas pada tahun
1990 yaitu 40,7 persen, dan tahun 2007 yaitu 75,4 persen. Pada tahun 2010, kesenjangan
penolong persalinan oleh tenaga kesehatan berdasarkan tempat tinggal cukup lebar, yaitu 91,4
persen di perkotaan dan 72,5 persen di perdesaan, demikian juga menurut tingkat pengeluaran,
dimana pada kuintil 1, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 69,3 persen
daibanding pada kuintil 5 yaitu 94,5 persen. Menurut Provinsi, DI Yogyakarta adalah provinsi
yang terbaik (98,6%) dibanding Maluku utara (26,6%).
15. 55,4 persen persalinan terjadi di fasilitas kesehatan, 43,2 persen melahirkan di rumah. Ibu hamil
yang melahirkan di rumah, 51,9 persen ditolong oleh bidan, 40,2 persen oleh dukun bersalin.
Menurut provinsi, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang terendah adalah di Sulawesi
Tenggara (8,7%), dan tertinggi di DI Yogyakarta (94,5%). Ada kesenjangan yang sangat lebar
persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan antara perkotaan dan perdesaan (74,9%
versus 35,2%), demikian pula menurut tingkat pengeluaran, 37,9 persen persalinan dilakukan di
fasilitas kesehatan untuk kelompok kuintil 1 dibanding 80 persen untuk kuintil 5.
16. Pada pasca persalinan, atau masa nifas, ibu yang mendapat kapsul vitamin A hanya 52,2
persen (rentang: 33,2% di Sumatera Utara dan 65,8% di Jawa Tengah). Berdasarkan tingkat
pendidikan, cakupan Ibu nifas yang tidak sekolah mendapat kapsul vitamin A hanya 31 persen
dibanding yang tamat PT (62,5%). Demikian pula kesenjangan yang cukup lebar antara ibu nifas
di perkotaan dan perdesaan, serta menurut tingkat pengeluaran.
17. Kunjungan nifas pertama kali setelah melahirkan (0-1 hari) mencakup 32,6 persen ibu di
perkotaan dan 29,9 persen di perdesaan. Akan tetapi masih ada 20,5 persen ibu nifas di
perkotaan dan 31,8 persen di perdesaan tidak mendapat kunjungan nifas pertama kali. Menurut
provinsi, DI Yogyakarta menunjukkan cakupan kunjungan nifas pertama kali yang terbaik
(53,1%) dibanding provinsi lainnya.
Beberapa kesimpulan yang bisa diangkat untuk kepentingan strategi ke depan dan mempercepat
pencapain MDG untuk goal kelima ini adalah:
264
1. Cakupan pelayanan kesehatan untuk ibu perlu lebih ditingkatkan terutama pada penolong
persalinan oleh tenga kesehatan untuk ibu yang tinggal di perdesaan, penduduk miskin (kuintil
1). Selain itu penolong persalinan yang sebagian besar tertumpu pada bidan perlu dipikirkan
insentif yang memadai, dan menggerakan bidan untuk merangkul dukun bersalin, karena
penolong persalinan oleh dukun masih cukup tinggi.
2. Penggunaan kontrasepsi yang ada kecenderungan menurun, perlu segera diantisipasi agar
universal access dapat tercapai pada tahun 2015. Penggunaan kontrasepsi ini juga
dipertimbangkan untuk kelompok usia termuda 10-14 tahun dan 15-19 tahun, atau dilakukan
promosi besar-besaran untuk menunda pernikahan. Penundaan perkawinan ini menjadi upaya
yang perlu mendapat prioritas tinggi, mungkin dengan cara memberi subsidi agar tidak terjadi
putus sekolah untuk anak perempuan pada usia dibawah 15 tahun.
3. Untuk perbaikan kualitas pelayanan, maka tenaga kesehatan yang saat ini mayoritas dilakukan
oleh bidan, perlu diantisipasi dengan menambah jumlah bidan atau memberikan pelatihan
kepada tenaga kesehatan lainnya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik.
4. Perlu dilakukan peningkatan atau penambahan pelayanan kesehatan terutama untuk kelompok
penduduk yang terpencil, miskin, dan berpendidikan rendah. Implementasi program pelayanan
kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi diperlukan agar pelayanan berkelanjutan dapat terrealisasi
265
3.4. HIV/AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis
3.4.1. Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome
(AIDS)
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) disebabkan oleh human immunodeficiency virus
(HIV) yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang, membuatnya lebih
rentan terhadap berbagai penyakit, sulit sembuh dari berbagai penyakit infeksi oportunistik dan bisa
menyebabkan kematian. Hubungan heteroseksual, penggunaan jarum suntik bersama pada
pengguna narkoba suntik (Penasun), penularan dari ibu ke bayi selama periode kehamilan,
kelahiran dan menyusui, tranfusi darah yang tidak aman dan praktek tatoo merupakan cara
penularan HIV pada umumnya.
Peraturan Presiden No.75/2006 mendasari pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
yang melibatkan 18 Departemen dan lima organisasi LSM. Pada periode ini disusun suatu strategi
khusus yang dikenal sebagai Rencana Aksi Nasional 2007-2010 dengan target 1). Meningkatkan
pencapaian 80 persen kegiatan pencegahan dampak buruk pada Penasun, 2). Mempromosikan
penggunaan 100 persen di wilayah hotspot untuk menjangkau 80 persen pekerja seks komersial,
3). Menyediakan layanan pencegahan komprihensif untuk menjangkau 80 persen Penasun di
penjara/rutan lapas, 4). Menyediakan layanan Antiretroviral kepada seluruh ODHA yang
membutuhkan, 5). Menyediakan informasi pencegahan untuk seluruh golongan remaja dan dewasa
muda.
Epidemi HIV/AIDS terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, disertai kesenjangan yang cukup
besar pada berbagai karakteristik, geografis, kapasitas sistem kesehatan, dan sumber yang
tersedia. Dalam rangka menyusun sejumlah strategi dan intervensi yang tepat untuk menghadapi
epidemi, dan sebagai tindak lanjut dari deklarasi komitmen untuk penanggulangan HIV dan AIDS
pada UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) diperlukan informasi tentang
HIV/AIDS secara periodik.
Riskesdas 2010 mengumpulkan data tentang Pengetahuan HIV/AIDS pada responden umur 15
tahun ke atas sejumlah 177.926 di 33 provinsi. Berikut adalah penyebaran sampel menurut provinsi
dan karakteristik. (Tabel 3.4.1.1 dan Tabel 3.4.1.2)
266
Tabel 3.4.1.1
Penyebaran Sampel Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi n %
Aceh 3.477 2,0
Sumatera Utara 8.275 4,7
Sumatera Barat 3.533 2,0
Riau 4.431 2,5
Jambi 2.659 1,5
Sumatra Selatan 5.686 3,2
Bengkulu 1.879 1,1
Lampung 5.558 3,1
Kepulauan Bangka Belitung 1.359 0,8
Kepulauan Riau 1.562 0,9
DKI Jakarta 6.792 3,8
Jawa Barat 29.851 16,8
Jawa Tengah 22.182 12,5
DI Yogyakarta 3.411 1,9
Jawa Timur 27.163 15,3
Banten 7.536 4,2
Bali 3.434 1,9
Nusa Tenggara Barat 3.812 2,1
Nusa Tenggara Timur 3.374 1,9
Kalimantan Barat 3.279 1,8
Kalimantan Tengah 2.046 1,1
Kalimantan Selatan 2.951 1,7
Kalimantan Timur 2.869 1,6
Sulawesi Utara 2.319 1,3
Sulawesi Tengah 2.022 1,1
Sulawesi Selatan 5.643 3,2
Sulawesi Tenggara 2.265 1,3
Gorontalo 1.445 0,8
Sulawesi Barat 1.347 0,8
Maluku 1.502 0,8
Maluku Utara 1.268 0,7
Papua Barat 1.336 0,8
Papua 1.660 0,9
Indonesia 177.926 100,0
267
Tabel 3.4.1.2
Penyebaran Sampel Umur ≥ 15 Tahun menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik n %
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 38.501 21,6
25 – 34 41.701 23,4
35 – 44 38.095 21,4
45 – 54 28.764 16,2
55 – 64 17.192 9,7
65 – 74 9.424 5,3
≥ 75 4.249 2,4
Jenis Kelamin
Laki-laki 86.493 48,6
Perempuan 91.433 51,4
Status Kawin
Belum Kawin 40.496 22,8
Kawin 126.212 70,9
Cerai hidup/cerai mati 11.218 6,3
Tempat tinggal
Perkotaan 91.057 51,2
Perdesaan 86.869 48,8
Pendidikan
Tidak sekolah 12.826 7,2
Tidak tamat SD 25.081 14,1
Tamat SD 52.032 29,2
Tamat SMP 35.268 19,8
Tamat SMA 40.941 23,0
Tamat PT 11.777 6,6
Pekerjaan
Tidak kerja 47.931 26,9
Sekolah 11.738 6,6
Pegawai 12.780 7,2
Wiraswasta 36.266 20,4
Petani/nelayan/buruh 58.072 32,6
Lainnya 11.138 6,3
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 38.442 21,6
Kuintil 2 37.088 20,8
Kuintil 3 35.949 20,2
Kuintil 4 34.741 19,5
Kuintil 5 31.706 17,8
Bab 3.4.1 ini mengemukakan tingkat pengetahuan, persepsi terkait dengan HIV/AIDS pada tingkat
nasional, provinsi, dan pada berbagai tingkat karakteristik. Dengan demikian, strategi
penanggulangan HIV/AIDS dapat ditujukan kepada kelompok yang paling memerlukan informasi
dan pelayanan, serta pada kelompok yang paling rentan terhadap risiko terkena infeksi HIV.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai MDGs dalam kurun waktu 1990-2015 adalah memerangi
HIV/AIDS, dengan target mengendalikan penyebaran HIV dan mulai menurunnya jumlah kasus baru
pada tahun 2015. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian target MDGs
268
dan dapat dikumpulkan melalui Riskesdas 2010 adalah persentase penduduk umur 15-24 tahun
yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS.
Melalui Riskesdas 2010, responden umur 15 tahun ke atas ditanya apakah pernah mendengar
tentang HIV/AIDS. Bagi yang pernah mendengar HIV, ditanya lebih lanjut apakah HIV dapat
ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama, transfusi
darah, penularan dari ibu ke bayi selama hamil, saat persalinan dan saat menyusui. Selain itu juga
ditelusuri persepsi yang salah/ misconcept tentang HIV/AIDS sebagai berikut: 1). bahwa seseorang
dapat tertular HIV karena membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi HIV, 2). bahwa
seseorang dapat tertular HIV karena makan sepiring bersama penderita AIDS, 3). bahwa seseorang
dapat tertular HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA (orang dengan HIV/AIDS), 4).
bahwa seseorang dapat tertular HIV melalui gigitan nyamuk.
Gambar 3.4.1.2 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mendengar
HIV/AIDS menurut provinsi. Secara keseluruhan, sebesar 57,5 persen penduduk Indonesia pernah
mendengar HIV/AIDS (Gambar 3.4.1.1). Provinsi dengan persentase terendah adalah Gorontalo
(32,1%), Sulawesi Barat (37,5%), dan Nusa Tenggara Timur (44,4%). Provinsi dengan persentase
tertinggi adalah DKI Jakarta (82,7%) dan Kepulauan Riau (80,4%). Provinsi dengan persentase di
atas rata-rata ada 17 provinsi.
Gambar 3.4.1.1
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Pernah Mendengar HIV/ AIDS
Riskesdas 2010
Pernah,
57.5%
Tidak,
42,5%
269
Gambar 3.4.1.2
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Pernah Mendengar HIV/ AIDS
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Tabel 3.4.1.3 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mendengar
HIV/AIDS menurut karakteristik. Persentase penduduk yang pernah mendengar HIV/AIDS lebih
tinggi pada kelompok umur lebih muda, yaitu mencapai 75,1 persen pada kelompok umur 15-24
tahun dan 7,80 persen pada kelompok umur ≥75 tahun. Persentase pada kelompok laki-laki (62,1%)
terlihat lebih tinggi daripada perempuan (53,1%). Persentase pada mereka yang belum kawin
(76,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sudah kawin (54,1%), maupun berstatus
cerai (26,0%). Persentase pada mereka yang tinggal di perkotaan (70,7%) lebih tinggi dibanding
yang tinggal di perdesaan (42,9%). Persentase penduduk yang pernah mendengar HIV/AIDS lebih
rendah pada mereka yang berpendidikan lebih rendah, yaitu 10,4 persen pada penduduk yang tidak
sekolah, sebanyak 87,5 persen pada penduduk tamat SMA, dan 95,3 persen pada penduduk
berpendidikan perguruan tinggi. Penduduk dengan pekerjaan pegawai, sekolah, dan wiraswasta
lebih banyak mendengar HIV/AIDS dibanding penduduk dengan pekerjaan lainnya, dengan
persentase masing-masing sebesar 92,4 persen, 85,1 persen dan 72,0 persen.
Persentase penduduk yang pernah mendengar HIV/AIDS lebih tinggi pada status ekonomi yang
lebih tinggi yaitu 78,9 persen (kuintil 5) dan 37,9 persen pada status ekonomi terendah/kuintil 1
(Tabel 3.4.1.4).
270
Tabel 3.4.1.3
Persentase Penduduk ≥ 15 Tahun yang Pernah Mendengar HIV/ AIDS
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Pernah Mendengar HIV/ AIDS
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 75,1
25 – 34 70,6
35 – 44 61,2
45 – 54 46,0
55 – 64 32,8
65 – 74 18,3
≥ 75 7,8
Jenis Kelamin
Laki-laki 62,1
Perempuan 53,1
Status Kawin
Belum Kawin 76,8
Kawin 54,1
Cerai hidup/cerai mati 26,0
Tempat Tinggal
Perkotaan 70,7
Perdesaan 42,9
Pendidikan
Tidak sekolah 10,4
Tidak tamat SD 25,3
Tamat SD 41,2
Tamat SMP 73,4
Tamat SMA 87,5
Tamat PT 95,3
Pekerjaan
Tidak kerja 53,4
Sekolah 85,1
Pegawai 92,4
Wiraswasta 71,9
Petani/nelayan/buruh 37,9
Lainnya 61,1
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 37,9
Kuintil 2 49,9
Kuintil 3 58,4
Kuintil 4 67,4
Kuintil 5 78,9
Oleh karena obat untuk HIV/AIDS masih belum ditemukan, maka strategi utama pencegahan HIV
antara lain dilakukan melalui promosi tentang cara penularan dan pencegahan. Strategi ini sangat
tergantung pada tingkat pengetahuan penduduk tentang cara penularan dan pencegahan serta
persepsi penduduk tentang HIV.
Tabel 3.4.1.4 menunjukkan pengetahuan tentang tiga cara penularan HIV yaitu melalui 1)
hubungan seksual yang tidak aman, 2) penggunaan jarum suntik bersama, dan 3) transfusi darah
yang tidak aman menurut provinsi. Secara nasional, penduduk 15 tahun ke atas yang mengetahui
271
cara penularan HIV melalui tiga cara tersebut di atas masing-masing sebesar 53,6 persen, 51,4
persen, dan 46,6 persen.
DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan DI Yogyakarta merupakan tiga provinsi dengan pengetahuan
tertinggi tentang tiga cara penularan HIV. Persentase di DKI Jakarta masing-masing sebesar 79,8
persen, 79,0 persen, dan 73,8 persen. Persentase di Kepulauan Riau masing-masing sebesar 75,5
persen, 73,0 persen, dan 67,8 persen. Persentase di DI Yogyakarta masing-masing sebesar 68,8
persen, 68,0 persen dan 65,9 persen. Di sisi lain, provinsi dengan pengetahuan terendah tentang
tiga cara penularan HIV adalah Gorontalo, dengan persentase sebesar 28,0 persen, 25,5 persen,
22,8 persen, diikuti oleh Sulawesi Barat masing-masing 30,9 persen, 27,0 persen, 21,1 persen; dan
Nusa Tenggara Timur masing-masing 37,8 persen, 34,6 persen, 30,6 persen.
Tabel 3.4.1.5 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mengetahui cara penularan
HIV melalui 1) hubungan seksual yang tidak aman, 2) penggunaan jarum suntik bersama, 3)
transfusi darah yang tidak aman menurut karakteristik. Terlihat adanya peningkatan persentase
penduduk yang mengetahui tentang penularan HIV cara satu, dua, dan tiga pada kelompok umur
yang lebih muda. Persentase terendah terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu
masing-masing 6,3 persen, 5,8 persen, dan 5,0 persen. Persentase tertinggi terdapat pada
kelompok umur 15-24 tahun yaitu masing-masing sebesar 71,0 persen, 68,4 persen, dan 61,1
persen. Persentase penduduk yang mengetahui tentang penularan HIV cara satu, dua, dan tiga
pada laki-laki (masing-masing 58,2%, 55,7%, dan 50,4%) lebih tinggi daripada perempuan (masingmasing
48,9%, 47,1% dan 42,9%). Demikian pula persentase penduduk yang mengetahui cara
penularan HIV cara satu, dua, dan tiga lebih tinggi pada yang belum kawin, tinggal di daerah
perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, bekerja sebagai pegawai dan pada yang berstatus ekonomi
lebih baik.
Meningkatnya pengetahuan tentang penularan HIV dari ibu ke anak dan berkurangnya risiko
penularan karena penggunaan obat anti retroviral merupakan hal yang sangat penting untuk
mengurangi penularan HIV dari ibu ke anak. Untuk melihat pengetahuan tentang penularan HIV dari
ibu ke anak, penduduk ditanya apakah HIV dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama kehamilan, saat
persalinan, dan saat menyusui.
272
Tabel 3.4.1.4
Persentase Pengetahuan tentang Cara Penularan HIV pada Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Hubungan Seksual
yang Tidak Aman
Penggunaan Jarum
Suntik Bersama
Transfusi Darah
yang Tidak Aman
Aceh 53,7 51,7 47,1
Sumatera Utara 55,2 52,8 48,3
Sumatera Barat 53,8 51,5 48,5
Riau 59,9 57,1 50,0
Jambi 50,6 49,3 43,0
Sumatra Selatan 43,0 39,4 35,6
Bengkulu 46,8 45,3 41,5
Lampung 46,3 43,5 37,4
Kepulauan Bangka Belitung 58,7 57,8 53,8
Kepulauan Riau 75,5 73,0 67,8
DKI Jakarta 79,8 79,0 73,8
Jawa Barat 54,4 52,4 46,5
Jawa Tengah 52,6 50,6 46,0
DI Yogyakarta 68,8 68,0 65,9
Jawa Timur 51,1 49,5 45,4
Banten 53,7 51,4 46,9
Bali 67,0 63,9 57,3
Nusa Tenggara Barat 49,5 47,2 42,6
Nusa Tenggara Timur 37,8 34,6 30,6
Kalimantan Barat 43,6 42,1 37,5
Kalimantan Tengah 47,8 44,7 40,5
Kalimantan Selatan 55,1 50,9 45,3
Kalimantan Timur 58,5 55,9 52,3
Sulawesi Utara 59,2 56,0 52,4
Sulawesi Tengah 41,6 38,6 35,1
Sulawesi Selatan 45,1 43,4 38,9
Sulawesi Tenggara 42,7 37,3 30,0
Gorontalo 28,0 25,5 22,8
Sulawesi Barat 30,9 27,0 21,1
Maluku 56,9 56,5 52,2
Maluku Utara 40,4 37,3 31,9
Papua Barat 64,7 61,0 57,7
Papua 64,8 59,0 55,9
Indonesia 53,6 51,4 46,6
273
Tabel 3.4.1.5
Persentase Penduduk ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan tentang
Cara Penularan HIV menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Hubungan Seksual
yang Tidak Aman
Penggunaan Jarum
Suntik Bersama
Transfusi Darah
yang Tidak Aman
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 71,0 68,4 61,1
25 – 34 66,7 64,1 58,2
35 – 44 57,1 54,9 50,5
45 – 54 41,5 39,7 36,2
55 – 64 28,5 27,1 24,8
65 – 74 15,4 14,2 13,0
≥ 75 6,3 5,8 5,0
Jenis Kelamin
Laki-laki 58,2 55,7 50,4
Perempuan 48,9 47,1 42,9
Status Kawin
Belum Kawin 73,2 71,0 64,0
Kawin 50,0 47,7 43,4
Cerai hidup/cerai mati 22,9 21,8 19,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 67,0 65,2 60,2
Perdesaan 38,6 36,0 31,5
Pendidikan
Tidak sekolah 8,0 7,0 6,1
Tidak tamat SD 20,5 18,6 15,5
Tamat SD 35,7 33,0 27,9
Tamat SMP 68,9 66,2 59,1
Tamat SMA 85,1 83,2 77,9
Tamat PT 94,2 93,4 91,1
Pekerjaan
Tidak kerja 49,1 47,0 42,3
Sekolah 82,0 80,3 72,8
Pegawai 90,4 89,5 86,1
Wiraswasta 68,2 65,8 60,4
Petani/nelayan/buruh 33,6 31,0 26,8
Lainnya 56,5 54,3 49,5
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 34,1 31,7 27,0
Kuintil 2 45,8 43,3 38,1
Kuintil 3 54,2 51,8 46,9
Kuintil 4 63,3 61,3 56,5
Kuintil 5 75,4 73,9 69,7
Gambar 3.4.1.3 menggambarkan tingkat pengetahuan penduduk tentang penularan HIV dari ibu ke
anak selama kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Secara nasional persentase penduduk
yang menjawab bahwa HIV/AIDS dapat ditularkan dari ibu ke anak selama hamil, saat persalinan,
dan saat menyusui adalah masing-masing 38,1 persen, 39,0 persen, dan 37,4 persen.
274
Gambar 3.4.1.3
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang penularan HIV dari Ibu ke Anak,
Riskesdas 2010
Provinsi dengan tingkat pengetahuan tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu masing-masing 63,7 persen,
66,7 persen, dan 62,6 persen. Di sisi lain, provinsi dengan tingkat pengetahuan terendah adalah
Sulawesi Barat, dengan persentase masing-masing sebesar 12,5 persen, 11,7 persen, dan 10,8
persen (Tabel 3.4.1.6)
Tabel 3.4.1.7 menggambarkan penduduk 15 tahun ke atas yang menyatakan HIV dapat ditularkan
dari ibu ke anak selama kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui menurut karakteristik.
Terlihat adanya penurunan tingkat pengetahuan penduduk tentang penularan HIV dari ibu ke anak
pada kelompok umur yang lebih tua. Persentase tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun
yaitu masing-masing sebesar 47,2 persen, 49,3 persen, dan 47,0 persen. Persentase terendah
terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu masing-masing sebesar 4,0 persen, 4,2
persen dan 4,2 persen.
Persentase penduduk yang mengetahui tentang penularan HIV dari ibu ke anak pada laki-laki lebih
tinggi daripada perempuan. Persentase pada laki-laki masing-masing sebesar 39,4 persen, 40,5
persen, dan 38,5persen. Persentase pada perempuan masing-masing sebesar 46,8 persen, 37,4
persen, dan 36,3 persen.
Penduduk berstatus belum kawin memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi tentang cara penularan
HIV dari ibu ke anak dibandingkan dengan penduduk yang berstatus sudah kawin maupun berstatus
cerai hidup/cerai mati. Demikian pula penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, penduduk
berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, dan penduduk berstatus ekonomi lebih baik memiliki
pengetahuan tentang cara penularan dari ibu ke anak yang lebih tinggi dibandingkan kelompok
lainnya.
275
Tabel 3.4.1.6
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang penularan HIV dari Ibu ke
Anak menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Penularan dari Ibu Ke Anak
Selama Kehamilan Saat Persalinan Saat Menyusui
Aceh 32,3 31,8 31,7
Sumatera Utara 38,0 40,3 37,7
Sumatera Barat 40,9 41,4 39,8
Riau 39,7 38,1 38,2
Jambi 31,8 32,6 30,9
Sumatra Selatan 26,8 28,7 26,9
Bengkulu 28,6 31,2 29,2
Lampung 26,8 28,7 27,2
Kepulauan Bangka Belitung 47,8 47,6 47,2
Kepulauan Riau 61,1 61,5 55,2
DKI Jakarta 63,7 66,7 62,6
Jawa Barat 38,9 39,5 38,6
Jawa Tengah 36,9 36,9 34,9
DI Yogyakarta 55,4 57,2 50,7
Jawa Timur 38,7 39,9 38,5
Banten 38,3 39,3 38,5
Bali 49,0 50,2 48,1
Nusa Tenggara Barat 34,8 34,5 34,9
Nusa Tenggara Timur 25,3 25,9 24,3
Kalimantan Barat 29,5 31,2 30,5
Kalimantan Tengah 33,0 33,4 33,4
Kalimantan Selatan 34,1 33,7 33,5
Kalimantan Timur 45,0 45,6 42,1
Sulawesi Utara 42,1 43,1 40,2
Sulawesi Tengah 26,1 27,3 26,6
Sulawesi Selatan 32,3 32,3 31,6
Sulawesi Tenggara 20,3 20,8 19,7
Gorontalo 18,8 17,6 18,3
Sulawesi Barat 12,5 11,7 10,8
Maluku 44,6 45,7 44,8
Maluku Utara 24,0 22,8 21,6
Papua Barat 46,3 48,7 45,8
Papua 44,8 48,0 44,7
Indonesia 38,1 39,0 37,4
276
Tabel 3.4.1.7
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mengetahui tentang Penularan HIV dari Ibu ke Anak
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Penularan dari Ibu ke Anak
Selama Kehamilan Saat Persalinan Saat Menyusui
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 47,2 49,3 47,0
25 – 34 48,0 49,0 46,9
35 – 44 42,6 43,1 41,3
45 – 54 30,6 30,8 29,8
55 – 64 20,8 21,2 20,6
65 – 74 10,6 10,9 10,6
≥ 75 4,0 4,2 4,2
Jenis Kelamin
Laki-laki 39,4 40,5 38,5
Perempuan 36,8 37,4 36,3
Status Kawin
Belum Kawin 49,2 51,3 48,4
Kawin 36,4 37,0 35,7
Cerai hidup/cerai mati 16,9 16,7 16,7
Tempat tinggal
Perkotaan 50,3 51,2 48,9
Perdesaan 24,6 25,4 24,6
Pendidikan
Tidak sekolah 4,8 4,8 4,9
Tidak tamat SD 12,4 12,7 12,8
Tamat SD 22,2 22,8 22,6
Tamat SMP 46,6 48,0 46,3
Tamat SMA 64,6 65,9 62,4
Tamat PT 79,9 80,9 74,5
Pekerjaan
Tidak kerja 35,5 36,1 35,1
Sekolah 57,4 60,0 56,2
Pegawai 74,8 75,7 71,0
Wiraswasta 48,9 50,0 47,9
Petani/nelayan/buruh 20,7 21,3 20,8
Lainnya 41,7 42,5 40,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 20,2 20,8 20,1
Kuintil 2 30,0 30,8 30,0
Kuintil 3 38,0 38,9 37,7
Kuintil 4 47,2 48,2 46,2
Kuintil 5 60,1 61,0 57,5
Stigma dan diskriminasi merupakan salah satu hambatan dalam penanggulangan HIV/AIDS dan
biasanya timbul akibat adanya persepsi yang salah tentang HIV/AIDS. Oleh karena itu tingkat
persepsi salah di masyarakat penting diketahui untuk pengembangan program intervensi.
Riskesdas 2010 menanyakan mengenai 4 persepsi tentang HIV/AIDS yaitu persepsi salah bahwa 1)
seseorang dapat tertular HIV karena membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi AIDS, 2)
seseorang dapat tertular HIV karena makan sepiring bersama penderita AIDS, 3) seseorang dapat
277
tertular HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA (orang dengan HIV/AIDS), 4) seseorang
dapat tertular HIV melalui gigitan nyamuk.
Hasil temuan disajikan dalam Tabel 3.4.1.8 memperlihatkan persentase penduduk yang menolak
persepsi salah atau “berpersepsi benar” tentang cara penularan HIV menurut provinsi. Secara
nasional, 35,6 persen penduduk mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular
HIV karena membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi HIV. Sebanyak 27,7 persen
penduduk mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV karena makan
sepiring bersama penderita AIDS. Sebanyak 32,9 persen penduduk mempunyai persepsi benar
bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA, dan 23,5
persen penduduk mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV melalui
gigitan nyamuk.
Provinsi dengan tingkat persepsi benar tentang cara penularan HIV tertinggi adalah DKI jakarta
dengan persentase masing-masing sebesar 58,7 persen, 45,2 persen, 55,3 persen dan 38,8 persen.
Selanjutnya provinsi Papua dengan persentase masing-masing sebesar 50,6 persen, 46,6 persen,
48,7 persen, dan 37,9 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Gorontalo
sebesar 18,4 persen, 13,7 persen, 16,5 persen, dan 12,5 persen kemudian Sulawesi Barat masingmasing
sebesar 21,6 persen, 18,5 persen, 20,2 persen dan 19,2 persen.
Tabel 3.4.1.9 menunjukkan persentase penduduk yang berpersepsi benar tentang cara penularan
HIV menurut karakteristik.
Penduduk umur 15-24 tahun yang mempunyai persepsi benar tentang 4 hal yaitu bahwa seseorang
tidak dapat tertular HIV karena membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi AIDS, seseorang
tidak dapat tertular HIV karena makan sepiring bersama penderita AIDS, seseorang dapat tertular
HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA dan seseorang tidak dapat tertular HIV melalui
gigitan nyamuk meliputi masing-masing 48,8 persen, 38,3 persen, 45,7 persen dan 35,2 persen.
Tingkat persepsi benar menurun pada kelompok umur lebih tinggi dan pada kelompok umur 75
tahun ke atas mencapai persentase terendah yaitu masing-masing 3,3 persen, 2,8 persen, 3,3
persen dan 2,1 persen.
Persepsi benar nampak lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, pada penduduk berstatus
belum kawin, dan pada penduduk perkotaan lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan. Selain itu
persentase persepsi benar lebih tinggi pada penduduk berpendidikan lebih tinggi, pada
pegawai/sekolah/wiraswasta, juga pada penduduk dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih tinggi.
278
Tabel 3.4.1.8
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan persepsi Benar
tentang Cara Penularan HIV menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena membeli
Sayuran Segar dari
Penjual yang
Terinfeksi HIV
Seseorang tidak dapat
tertular HIV karena
makan Sepiring dgn
Penderita AIDS
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena makanan
yang Disiapkan
oleh ODHA
Seseorang tidak
dapat tertular
HIV karena
Gigitan Nyamuk
Aceh 31 ,0 25 ,3 28 ,9 21 ,8
Sumatera Utara 37 ,2 32 ,6 35 ,6 29 ,4
Sumatera Barat 38 ,2 28 ,4 33 ,5 21 ,9
Riau 39 ,6 32 ,2 36 ,1 27 ,0
Jambi 29 ,7 22 ,6 29 ,5 21 ,0
Sumatra Selatan 27 ,0 18 ,7 23 ,3 18 ,9
Bengkulu 33 ,1 24 ,9 27 ,0 19 ,5
Lampung 29 ,9 24 ,9 28 ,1 20 ,5
Kepulauan Bangka Belitung 36 ,5 23 ,8 33 ,0 15 ,1
Kepulauan Riau 53 ,2 40 ,2 47 ,5 28 ,3
DKI Jakarta 58 ,7 45 ,2 55 ,3 38 ,8
Jawa Barat 35 ,3 26 ,3 32 ,1 21 ,2
Jawa Tengah 36 ,3 28 ,3 34 ,3 24 ,1
DI Yogyakarta 27 ,8 24 ,2 27 ,2 21 ,1
Jawa Timur 34 ,1 25 ,9 31 ,9 23 ,0
Banten 37 ,5 28 ,3 34 ,3 20 ,8
Bali 42 ,0 35 ,6 39 ,2 34 ,1
Nusa Tenggara Barat 33 ,2 28 ,2 30 ,0 24 ,7
Nusa Tenggara Timur 24 ,5 20 ,2 22 ,7 21 ,2
Kalimantan Barat 28 ,4 21 ,2 24 ,7 17 ,5
Kalimantan Tengah 30 ,4 24 ,2 26 ,9 22 ,3
Kalimantan Selatan 36 ,4 27 ,1 31 ,2 20 ,7
Kalimantan Timur 35 ,8 30 ,1 33 ,5 24 ,5
Sulawesi Utara 35 ,8 25 ,5 30 ,8 19 ,8
Sulawesi Tengah 28 ,2 22 ,0 24 ,7 18 ,5
Sulawesi Selatan 32 ,4 26 ,4 30 ,4 20 ,4
Sulawesi Tenggara 26 ,5 22 ,7 25 ,3 20 ,9
Gorontalo 18 ,4 13 ,7 16 ,5 12 ,5
Sulawesi Barat 21 ,6 18 ,5 20 ,2 19 ,2
Maluku 31 ,7 23 ,8 28 ,2 18 ,4
Maluku Utara 29 ,9 22 ,5 27 ,2 22 ,6
Papua Barat 50 ,3 44 ,3 45 ,3 36 ,2
Papua 50 ,6 46 ,6 48 ,7 37 ,9
Indonesia 35 ,6 27 ,7 32 ,9 23 ,5
279
Tabel 3.4.1.9
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Persepsi Benar tentang
Cara Penularan HIV menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena membeli
Sayuran Segar dari
Penjual yang
Terinfeksi HIV
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena makan
Sepiring dgn
Penderita AIDS
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena makanan
yang Disiapkan
oleh ODHA
Seseorang tidak
dapat tertular HIV
karena Gigitan
Nyamuk
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 48 ,8 38 ,3 45 ,7 35 ,2
25 – 34 45 ,3 35 ,7 42 ,2 29 ,6
35 – 44 37 ,5 29 ,1 34 ,4 23 ,2
45 – 54 26 ,4 20 ,2 23 ,9 16 ,6
55 – 64 16 ,9 12 ,8 15 ,4 10 ,7
65 – 74 8 ,7 6 ,9 7 ,9 5 ,7
≥ 75 3 ,3 2 ,8 3 ,3 2 ,1
Jenis Kelamin
Laki-laki 38 ,9 30 ,6 36 ,0 26 ,2
Perempuan 32 ,3 25 ,0 29 ,9 20 ,9
Status Kawin
Belum Kawin 51 ,0 40 ,2 47 ,8 36 ,9
Kawin 32 ,5 25 ,2 29 ,9 20 ,6
Cerai hidup/cerai mati 14 ,3 10 ,9 13 ,0 8 ,7
Tempat tinggal
Perkotaan 45 ,3 35 ,0 41 ,9 29 ,3
Perdesaan 24 ,8 19 ,6 22 ,9 17 ,1
Pendidikan
Tidak sekolah 5 ,1 4 ,1 4 ,6 3 ,6
Tidak tamat SD 12 ,3 9 ,5 11 ,3 8 ,5
Tamat SD 21 ,8 16 ,3 19 ,5 14 ,1
Tamat SMP 44 ,7 34 ,7 41 ,5 30 ,0
Tamat SMA 58 ,5 45 ,8 54 ,5 38 ,2
Tamat PT 70 ,5 57 ,9 66 ,3 47 ,3
Pekerjaan
Tidak kerja 32 ,0 24 ,3 29 ,3 20 ,5
Sekolah 57 ,6 45 ,2 54 ,3 42 ,5
Pegawai 65 ,4 52 ,6 61 ,7 41 ,8
Wiraswasta 45 ,2 35 ,9 42 ,1 30 ,3
Petani/nelayan/buruh 21 ,0 16 ,2 19 ,2 14 ,0
Lainnya 37 ,1 28 ,4 33 ,8 23 ,0
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 21 ,4 17 ,0 19 ,8 15 ,3
Kuintil 2 29 ,0 23 ,1 27 ,0 20 ,1
Kuintil 3 35 ,5 27 ,2 32 ,6 23 ,5
Kuintil 4 42 ,7 32 ,9 39 ,4 27 ,5
Kuintil 5 53 ,1 41 ,5 49 ,3 33 ,5
Penularan HIV melalui hubungan seksual masih merupakan cara yang terbanyak. Oleh sebab itu
program pencegahan HIV memfokuskan pada penyampaian tiga pesan utama terkait perilaku
seksual untuk memutus mata rantai penularan HIV yaitu: 1) Menunda keterpaparan terhadap
280
hubungan seks/berpantang hubungan seks (abstinen); 2) Membatasi pasangan seks/setia pada
satu pasangan; dan 3) Penggunaan kondom.
Untuk memastikan bahwa program secara efektif telah mempromosikan pesan-pesan tersebuti,
Riskesdas 2010 menanyakan kepada responden yang pernah mendengar tentang HIV/AIDS,
apakah HIV dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Berhubungan seksual hanya
dengan satu pasangan tetap yang tidak berisiko; 2) Berhubungan Seksual dengan suami/istri saja;
3) Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali; 4) Menggunakan kondom saat berhubungan
seksual dengan pasangan berisiko; 5) Tidak menggunakan jarum suntik bersama; 6) Melakukan
sunat/sirkumsisi.
Jawaban yang benar adalah sebagai berikut: 1) HIV/AIDS dapat dicegah dengan berhubungan
seksual hanya dengan satu pasangan tetap yang tidak berisiko; 2) HIV/AIDS dapat dicegah dengan
berhubungan seksual dengan suami/ istri saja; 3) HIV/AIDS dapat dicegah dengan tidak melakukan
hubungan seksual sama sekali; 4) HIV/AIDS dapat dicegah dengan menggunakan kondom saat
berhubungan seksual dengan pasangan berisiko; 5) HIV/AIDS dapat dicegah dengan tidak
menggunakan jarum suntik bersama; 6) HIV/AIDS tidak dapat dicegah dengan melakukan
sunat/sirkumsisi.
Secara nasional dilaporkan berturut-turut persentase penduduk yang mengetahui cara pencegahan
yang benar yaitu dengan cara satu sebesar 49,4 persen, dengan cara dua sebesar 50,3 persen,
dengan cara tiga sebesar 36,9 persen, dengan cara empat sebesar 41,9 persen, dengan cara lima
sebesar 44,9 persen, dan dengan cara enam sebesar 78,2 persen.
Tabel 3.4.1.10 memperlihatkan tingkat pengetahuan penduduk tentang enam cara pencegahan HIV
yang benar bervariasi menurut provinsi. Persentase tertinggi untuk cara satu terdapat pada Provinsi
DKI Jakarta (74,3%) dan terendah pada Provinsi Gorontalo (23,7%). Persentase tertinggi untuk cara
dua terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (75%) dan terendah pada Provinsi Gorontalo (26,1%).
Persentase tertinggi untuk cara tiga terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau (60,3%) dan terendah
pada Provinsi Sulawesi Barat (16,2%). Persentase tertinggi untuk cara empat terdapat pada
Provinsi DKI Jakarta (64%) dan terendah pada Provinsi Sulawesi Barat (18,1%). Persentase
tertinggi untuk cara lima terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (71,6%) dan terendah pada Provinsi
Sulawesi Barat (19,0%). Persentase tertinggi untuk cara enam terdapat pada Provinsi DKI Jakarta
(37,6%), dan terendah pada Provinsi Gorontalo (12,0%).
Tabel 3.4.1.11 memperlihatkan pengetahuan penduduk tentang cara pencegahan HIV menurut
karakteristik. Pada umumnya, persentase pengetahuan penduduk tentang cara-cara pencegahan
HIV lebih tinggi pada kelompok umur lebih muda, pada laki-laki, pada penduduk yang berstatus
belum kawin, tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, dan berstatus ekonomi lebih tinggi,
bekerja sebagai pegawai, dan berstatus ekonomi lebih tinggi.
281
Tabel 3.4.1.10
Persentase Pengetahuan Benar tentang Cara Pencegahan HIV pada
Penduduk Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Berhub Seksual
Hanya dgn Satu
Pasangan Tetap
yg Tidak Berisiko
Berhub
Seksual dgn
Suami/Istri
Saja
Tdk
melakukan
Hub Seks
Sama Sekali
Menggunakan
Kondom
Saat Hub Seks
dgn Pasangan
Berisiko
Tidak
Menggunakan
Jarum Suntik
Bersama
Tidak Dapat
Dicegah dgn
Lakukan
Sunat/Sirkumsisi
(cara 1) (cara 2) (cara 3) (cara 4) (cara 5) (cara 6)
Aceh 49,3 50,4 35,5 38,2 43,2 18.6
Sumatera Utara 52,3 51,9 36,3 44,7 45,9 21.6
Sumatera Barat 48,9 50,6 38,8 39,0 46,0 23.3
Riau 55,6 57,1 42,0 47,7 49,3 24.2
Jambi 43,8 45,5 30,3 38,9 40,9 20.3
Sumatra Selatan 39,0 39,6 27,2 31,3 31,4 16.0
Bengkulu 44,5 45,3 27,8 35,4 39,9 20.6
Lampung 41,8 42,2 25,8 31,9 33,8 17.3
Kepulauan Bangka Belitung 55,9 57,7 37,6 42,6 53,7 19.4
Kepulauan Riau 69,6 70,7 60,3 61,0 68,1 29.1
DKI Jakarta 74,3 75,0 59,4 64,0 71,6 37.6
Jawa Barat 49,6 50,5 35,9 41,9 45,3 20.2
Jawa Tengah 48,9 49,8 38,0 42,4 44,7 21.4
DI Yogyakarta 66,9 66,5 46,5 55,2 64,0 29.0
Jawa Timur 47,4 48,8 38,0 42,6 44,5 21.3
Banten 48,0 49,4 35,6 38,5 44,2 18.8
Bali 64,7 65,2 51,0 53,7 58,1 33.1
Nusa Tenggara Barat 45,3 46,1 31,6 38,5 40,7 22.3
Nusa Tenggara Timur 34,3 34,3 20,0 27,5 29,3 20.5
Kalimantan Barat 40,9 41,7 32,9 35,0 35,9 16.8
Kalimantan Tengah 42,6 43,4 33,1 36,7 39,5 19.4
Kalimantan Selatan 48,8 51,6 40,1 42,1 44,9 21.1
Kalimantan Timur 53,6 55,1 41,4 44,9 50,4 20.3
Sulawesi Utara 55,2 56,0 39,5 45,3 49,6 21.4
Sulawesi Tengah 39,3 39,5 28,0 30,8 32,6 18.0
Sulawesi Selatan 41,8 42,2 30,7 34,4 37,5 20.6
Sulawesi Tenggara 38,7 39,6 23,1 27,7 26,7 19.5
Gorontalo 23,7 26,1 18,9 19,3 22,4 12.0
Sulawesi Barat 27,4 26,6 16,2 18,1 19,0 15.3
Maluku 52,7 53,5 37,8 47,8 50,2 23.9
Maluku Utara 36,4 36,8 17,1 27,9 33,0 19.2
Papua Barat 59,5 61,3 38,5 51,7 51,7 30.0
Papua 56,9 60,1 37,5 49,1 47,8 31.9
Indonesia 49,4 50,3 36,9 41,9 44,9 21.8
282
Tabel 3.4.1.11
Persentase Pengetahuan tentang Cara Pencegahan HIV pada Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Berhub
Seksual
Hanya
dengan Satu
Pasangan
Tetap yg
Tidak Berisiko
Berhub Seksual
dengan Suami/
Istri Saja
Tdk Melakukan
Hub
Seks Sama
Sekali
Menggunakan
Kondom Saat
Hub Seks
dengan
Pasangan
Berisiko
Tidak
Gunakan
Jarum Suntik
Bersama
Tidak Dapat
Dicegah dengan
Lakukan
Sunat/Sir-kumsisi
(cara 1) (cara 2) (cara 3) (cara 4) (cara 5) (cara 6)
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 64,5 65,3 48,9 55,4 59,2 28.6
25 – 34 61,8 63,1 45,7 52,7 56,2 27.3
35 – 44 52,8 54,1 39,2 44,9 48,2 23.4
45 – 54 38,9 39,6 28,8 32,4 34,9 16.7
55 – 64 26,7 27,1 20,2 21,8 23,8 11.8
65 – 74 13,9 14,3 10,4 11,3 12,3 6.1
≥ 75 5,6 5,6 4,3 4,7 4,8 2.2
Jenis Kelamin
Laki-laki 54,1 55,0 40,6 46,8 49,1 24.3
Perempuan 44,8 45,7 33,2 37,0 40,8 19.3
Status Kawin
Belum Kawin 66,9 67,6 51,1 57,8 62,1 29.9
Kawin 46,3 47,3 34,2 39,0 41,7 20.3
Cerai hidup/cerai mati 20,8 21,4 15,8 17,3 18,8 8.9
Tempat tinggal
Perkotaan 62,2 63,3 47,1 53,5 58,2 26.9
Perdesaan 35,1 35,9 25,5 29,0 30,1 16.0
Pendidikan
Tidak sekolah 7,1 7,4 5,0 5,6 5,8 3.5
Tidak tamat SD 18,5 19,1 13,3 14,7 15,1 8.1
Tamat SD 32,2 33,1 23,6 26,1 27,2 14.0
Tamat SMP 62,6 64,0 47,5 53,4 56,8 27.2
Tamat SMA 79,5 80,7 59,9 68,7 74,8 34.8
Tamat PT 90,3 90,6 66,5 79,3 87,1 42.5
Pekerjaan
Tidak kerja 44,5 45,5 33,2 37,2 40,5 18.8
Sekolah 74,7 75,4 58,5 64,2 70,9 33.6
Pegawai 86,4 87,1 64,3 75,7 83,0 39.8
Wiraswasta 63,7 65,0 47,8 54,9 58,1 28.4
Petani/nelayan/buruh 30,5 31,3 22,3 25,2 26,0 13.4
Lainnya 52,0 53,0 38,0 43,4 47,2 23.3
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 31,0 31,5 22,1 25,4 26,0 13.8
Kuintil 2 41,6 42,5 30,6 35,0 36,6 18.2
Kuintil 3 50,0 51,0 37,3 42,3 44,9 21.7
Kuintil 4 58,5 59,7 43,9 50,2 54,6 25.7
Kuintil 5 70,6 71,7 54,3 61,0 67,4 31.7
Cara terbanyak penularan HIV adalah melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik
bersama. Di samping itu masih banyak penduduk yang berpersepsi salah tentang 4 hal berikut:
seseorang dapat tertular HIV karena membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi AIDS,
seseorang dapat tertular HIV karena makan sepiring bersama penderita AIDS, seseorang dapat
tertular HIV karena makan makanan yang disiapkan ODHA, dan seseorang dapat tertular HIV
melalui gigitan nyamuk.
283
Sehubungan dengan itu pada analisis ini dikompositkan pengetahuan yang komprehensif
berdasarkan 5 hal berikut: 1) mengetahui bahwa HIV dapat dicegah dengan berhubungan seksual
dengan suami/istri saja 2) HIV dapat dicegah dengan menggunakan kondom saat berhubungan
seksual dengan pasangan berisiko 3) HIV dapat dicegah dengan tidak menggunakan jarum suntik
bersama, 4) HIV tidak dapat ditularkan melalui makan sepiring dengan orang yang terkena virus HIV
dan 5) HIV tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk.
Gambar 3.4.1.4 menunjukan tingkat pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS menurut provinsi.
Secara nasional, 11,4 persen penduduk mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS.
Tiga provinsi dengan persentase urutan tertinggi adalah DKI Jakarta (21,6%), Papua (21,3%) dan
Papua Barat (19,2%), sedangkan tiga provinsi dengan urutan persentase terendah adalah Gorontalo
(4,7%), Sulawesi Barat (5,5%), dan Sumatera Selatan (6,3%).
Gambar 3.4.1.4
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Tabel 3.4.1.12 menunjukkan adanya penurunan tingkat pengetahuan komprehensif pada kelompok
umur yang lebih tua. Persentase tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun yaitu 16,8
persen dan persentase terendah terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu 1,1 persen.
Persentase penduduk dengan tingkat pengetahuan komprehensif lebih tinggi pada laki-laki,
penduduk belum kawin, tinggal di perkotaan, penduduk dengan pendidikan lebih tinggi, penduduk
dengan pekerjaan sebagai pegawai, dan berstatus ekonomi lebih baik.
284
Tabel 3.4.1.12
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan Komprehensif tentang
HIV/AIDS menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Pengetahuan Komprehensif
Tentang HIV/AIDS
%
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 16,8
25 – 34 14,6
35 – 44 11,5
45 – 54 8,0
55 – 64 5,1
65 – 74 2,5
≥ 75 1,1
Jenis Kelamin
Laki-laki 13,0
Perempuan 9,8
Status Kawin
Belum Kawin 18,2
Kawin 9,9
Cerai hidup/cerai mati 3,9
Tempat tinggal
Perkotaan 15,0
Perdesaan 7,4
Pendidikan
Tidak sekolah 1,3
Tidak tamat SD 2,9
Tamat SD 5,4
Tamat SMP 13,8
Tamat SMA 20,1
Tamat PT 29,1
Pekerjaan
Tidak kerja 9,2
Sekolah 21,0
Pegawai 24,8
Wiraswasta 15,4
Petani/nelayan/buruh 6,0
Lainnya 10,5
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 6,3
Kuintil 2 8,9
Kuintil 3 11,0
Kuintil 4 13,9
Kuintil 5 18,5
Stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat dapat berpengaruh buruk terhadap kesediaan
untuk dilakukan test HIV dan kepatuhan pengobatan dengan anti retroviral. Pengurangan stigma
dan diskriminasi pada masyarakat merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan
program pencegahan dan penanggulangan HIV.
Pada responden yang pernah mendengar tentang HIV/AIDS diajukan beberapa pertanyaan untuk
mengevaluasi tingkat stigma/diskriminasi terhadap anggota keluarga yang terinfeksi HIV, yaitu:
Andaikan ada anggota keluarga yang terinfeksi HIV, apakah akan 1) Merahasiakan anggota
285
keluarga yang terinfeksi HIV; 2) Membicarakan dengan anggota keluarga lain; 3) Melakukan
konseling dan pengobatan; 4) Mencari pengobatan alternatif; 5) Mengucilkan; 6) Bersedia merawat
anggota keluarga yang terinfeksi HIV di rumah.
Tingkat stigmatisasi penduduk bervariasi menurut provinsi. Sikap menerima anggota keluarga yang
terinfeksi HIV dapat dilihat pada tabel 3.4.1.13. Persentase penduduk yang bersedia membicarakan
dengan anggota keluarga lain sebesar 47,4 persen, dengan persentase tertinggi terdapat pada
Provinsi Kepulauan Riau (69,9%) dan terendah pada Provinsi Gorontalo (26,4%). Persentase
penduduk yang mencari konseling dan pengobatan apabila ada anggota keluarga terinfeksi HIV
sebesar 53,9 persen, dengan persentase tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (79,4%), dan
terendah pada Provinsi Gorontalo (29,6%). Selanjutnya, sikap bersedia merawat anggota keluarga
yang terinfeksi HIV di rumah sebesar 43,5 persen, dengan persentase tertinggi di Kepulauan Riau
(64,6%), dan terendah di Gorontalo (17%).
Sikap diskriminatif terhadap anggota keluarga yang terinfeksi HIV juga dapat dilihat pada tabel
3.4.1.13. Persentase penduduk yang bersikap merahasiakan apabila ada anggota keluarga
terinfeksi HIV sebesar 21,7 persen, dengan persentase tertinggi di DKI Jakarta (34,3%) dan
persentase terendah di Provinsi Gorontalo (5,5%). Persentase penduduk yang “mengucilkan”
adalah sebesar 7,1 persen, dengan persentase tertinggi di Maluku (16,0%) dan terendah di
Sulawesi Barat (2,9%).
Sikap penduduk yang mencari pengobatan alternatif apabila ada anggota keluarga terinfeksi HIV,
menunjukkan kepedulian terhadap anggota keluarganya, meskipun tidak bisa dikatakan benar. Hasil
menunjukkan sebesar 41,8 persen penduduk menyatakan akan mencari pengobatan alternatif,
dengan persentase tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (60,3%) dan terendah di Gorontalo (20,6%)
(Tabel 3.4.1.13).
Sikap menerima dan sikap diskriminasi terhadap anggota keluarga yang terinfeksi HIV bervariasi
menurut karakteristik. Persentase tersebut menurun pada kelompok umur lebih tinggi, pada laki-laki,
berstatus belum kawin, tinggal di perkotaan, berpendidikan dan berstatus ekonomi lebih tinggi.
Persentase sikap mengucilkan terhadap anggota keluarga yang terinfeksi HIV menurun pada
kelompok umur lebih tinggi, pada laki-laki, berstatus belum kawin, tinggal di perkotaan,
berpendidikan dan berstatus ekonomi lebih tinggi (Tabel 3.4.1.14).
286
Tabel 3.4.1.13
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Menunjukkan Sikap Menerima dan Diskriminasi
terhadap Anggota Keluarga yang Terinfeksi HIV menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Sikap Menerima Sikap Diskriminasi/keliru
Membicarakan
dengan Anggota
Keluarga Lain
Konseling dan
Pengobatan
Bersedia Merawat
Anggota Keluarga
yg Terinfeksi HIV
di Rumah
Merahasiakan Mengucilkan
Mencari
Pengobatan
Alternatif
Aceh 47,8 54,6 40,5 16,1 6,2 43,4
Sumatera Utara 45,8 53,4 37,7 20,1 7,0 41,5
Sumatera Barat 47,8 54,1 47,0 19,0 7,7 42,3
Riau 49,5 60,9 47,9 27,7 6,4 48,8
Jambi 46,0 50,6 40,7 23,0 6,6 41,4
Sumatra Selatan 35,3 41,5 32,3 20,8 7,5 32,7
Bengkulu 42,6 45,3 36,8 18,9 5,5 40,7
Lampung 41,5 45,1 37,0 21,9 5,0 37,3
Kepulauan Bangka Belitung 55,9 61,6 50,0 26,1 10,2 52,2
Kepulauan Riau 69,9 76,8 64,6 24,1 14,7 60,3
DKI Jakarta 69,4 79,4 60,9 34,3 10,7 59,5
Jawa Barat 48,4 55,6 45,0 23,6 7,2 44,7
Jawa Tengah 45,2 53,1 46,1 21,5 5,3 39,9
DI Yogyakarta 62,6 70,1 62,7 21,7 6,3 46,1
Jawa Timur 46,7 51,6 42,6 20,9 7,5 39,1
Banten 47,8 53,9 44,3 24,4 7,2 41,6
Bali 60,3 68,1 58,1 16,0 6,0 52,0
Nusa Tenggara Barat 46,5 49,4 40,1 22,8 9,2 39,6
Nusa Tenggara Timur 33,6 38,3 27,2 8,9 5,6 32,4
Kalimantan Barat 37,9 44,3 36,3 19,8 5,9 38,3
Kalimantan Tengah 42,3 50,7 41,7 18,6 9,6 42,6
Kalimantan Selatan 50,3 56,6 47,0 27,1 9,3 47,4
Kalimantan Timur 55,0 59,1 47,1 21,4 7,9 47,9
Sulawesi Utara 54,7 62,3 42,7 17,6 9,3 35,7
Sulawesi Tengah 39,7 43,0 30,4 17,7 6,3 34,8
Sulawesi Selatan 41,4 46,6 36,2 12,0 5,7 35,2
Sulawesi Tenggara 36,4 38,8 21,7 15,4 4,1 30,3
Gorontalo 26,4 29,6 17,0 5,5 4,7 20,6
Sulawesi Barat 28,2 31,3 23,3 9,2 2,9 24,7
Maluku 47,0 53,8 35,9 19,5 16,0 49,3
Maluku Utara 39,6 41,6 25,1 10,1 4,6 39,0
Papua Barat 48,1 60,9 44,4 31,3 12,7 45,2
Papua 51,8 54,7 47,7 32,2 9,6 37,1
Indonesia 47,4 53,9 43,5 21,7 7,1 41,8
287
Tabel 3.4.1.14
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Menunjukkan Sikap Menerima dan Diskriminasi
terhadap Anggota Keluarga yang Terinfeksi HIV menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Karakteristik Individu
Sikap Menerima Sikap Diskriminasi/keliru
Membicara-kan
dengan
Anggota
Keluarga Lain
Konseling dan
Pengobatan
Bersedia
Merawat
Anggota
Keluarga yg
Terinfeksi HIV
di Rumah
Merahasia
kan
Mengucil
kan
Mencari
Pengobat-an
Alternatif
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 60,4 70,1 56,7 33,0 8,7 56,8
25 – 34 59,2 66,6 54,2 26,7 8,3 52,2
35 – 44 51,2 57,6 46,6 21,0 7,4 44,1
45 – 54 37,9 42,8 34,4 15,3 6,4 32,1
55 – 64 26,6 30,2 23,6 10,7 4,8 21,5
65 – 74 14,5 16,5 12,7 5,5 2,8 11,3
≥ 75 6,2 6,8 5,4 2,2 1,2 4,6
Jenis Kelamin
Laki-laki 51,0 58,1 47,4 23,4 7,7 45,3
Perempuan 43,9 49,7 39,6 20,0 6,4 38,5
Status Kawin
Belum Kawin 62,4 72,0 58,3 33,0 8,7 58,0
Kawin 44,9 50,7 40,9 19,2 6,9 38,8
Cerai hidup/cerai mati 21,5 24,0 18,9 8,6 3,5 17,5
Tempat Tinggal
Perkotaan 59,8 67,3 54,5 26,7 8,3 51,7
Perdesaan 33,7 38,9 31,2 16,1 5,7 30,9
Pendidikan
Tidak sekolah 7,4 8,3 7,1 4,1 1,6 6,4
Tidak tamat SD 19,1 22,2 18,0 9,5 3,8 17,2
Tamat SD 32,3 37,3 30,2 15,4 5,9 29,1
Tamat SMP 59,5 68,8 55,4 28,9 9,2 54,0
Tamat SMA 74,7 83,7 67,5 32,8 9,8 65,1
Tamat PT 84,1 92,4 75,2 33,3 9,4 70,3
Pekerjaan
Tidak kerja 43,7 49,7 39,5 20,7 6,9 38,8
Sekolah 68,6 80,4 64,2 37,4 9,1 64,6
Pegawai 81,2 89,4 72,5 31,7 9,5 68,3
Wiraswasta 60,3 68,1 55,5 26,5 8,5 52,8
Petani/nelayan/buruh 29,9 34,4 28,1 14,1 5,2 26,8
Lainnya 51,0 57,4 45,5 21,7 8,3 42,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 29,5 34,1 27,6 15,2 5,0 27,4
Kuintil 2 40,0 45,9 37,2 19,5 6,0 36,5
Kuintil 3 48,0 54,9 44,5 21,5 7,3 42,4
Kuintil 4 56,6 63,9 51,3 24,9 8,2 49,0
Kuintil 5 67,5 75,5 60,8 29,0 9,4 57,5
Melalui Riskesdas 2010, diajukan pertanyaan tentang pengetahuan adanya test HIV yang didahului
dengan konseling, dan dimana layanan VCT dapat diperoleh.
Gambar 3.4.1.5 memperlihatkan persentase pengetahuan tentang adanya tes HIV secara sukarela
yang didahului dengan konseling (VCT/ Voluntary Counseling and Testing) pada penduduk 15 tahun
288
keatas menurut provinsi. Persentase penduduk dengan pengetahuan tentang adanya VCT sebesar
6,2 persen. Tiga provinsi dengan persentase tinggi yaitu Provinsi Papua Barat (24,2%), Papua
(19,6%), dan DI Yogyakarta (16,7%). Di sisi lain, provinsi dengan persentase rendah adalah Provinsi
Lampung (1,8%), Jambi (3,0%), Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan (masing-masing 3,1%).
Gambar 3.4.1.5
Persentase Pengetahuan tentang Adanya Tes HIV secara Sukarela yang Didahului dengan
Konseling/VCT pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Menurut karakteristik, pengetahuan tentang adanya VCT lebih tinggi pada kelompok umur muda,
dimana pengetahuan tertinggi adalah pada kelompok umur 15-24 tahun yaitu sebesar 7,6 persen.
Pengetahuan tentang adanya VCT juga lebih baik pada penduduk dengan jenis kelamin laki-laki,
status belum kawin, tinggal di perkotaan, pendidikan lebih tinggi, bekerja sebagai pegawai, juga
pada yang masih sekolah, dan pada penduduk dengan status ekonomi lebih tinggi (Tabel 3.4.1.15).
289
Tabel 3.4.1.15
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan tentang Adanya Tes HIV secara
Sukarela yang Didahului dengan Konseling/VCT menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Mengetahui adanya VCT
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 7,6
25 – 34 7,6
35 – 44 7,0
45 – 54 5,0
≥55 2,6
Jenis Kelamin
Laki-laki 6,5
Perempuan 5,8
Status Kawin
Belum Kawin 8,3
Kawin 5,8
Cerai hidup/cerai mati 2,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 8,4
Perdesaan 3,7
Pendidikan
Tidak sekolah ,8
Tidak tamat SD 1,7
Tamat SD 2,7
Tamat SMP 6,4
Tamat SMA 10,8
Tamat PT 19,7
Pekerjaan
Tidak kerja 5,1
Sekolah 10,3
Pegawai 17,5
Wiraswasta 7,4
Petani/nelayan/buruh 2,7
Lainnya 7,2
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 2,6
Kuintil 2 3,9
Kuintil 3 5,4
Kuintil 4 7,9
Kuintil 5 12,2
Secara nasional hanya 4,6 persen penduduk yang “menyebut RS pemerintah” sebagai tempat
layanan VCT, sebanyak 2,4 persen penduduk menyebut “RS Swasta”, dan 1,9 persen menyebut
“Puskesmas” sebagai tempat layanan VCT. Selain itu, sekitar satu persen penduduk menyebut
“Klinik swasta”, “Klinik VCT“, “dokter praktik” dan “bidan/ perawat” sebagai tempat layanan VCT.
Tabel 3.4.1.16 memperlihatkan persentase pengetahuan tentang tempat layanan VCT menurut
provinsi. Tiga provinsi dengan pengetahuan tertinggi tentang “RS Pemerintah” sebagai tempat
layanan VCT adalah provinsi DI Yogyakarta (14,8%), NTB (9,6%) dan Bali (9,3%). Provinsi dengan
290
pengetahuan tertinggi tentang adanya “klinik VCT” sebagai tempat layanan VCT adalah DI
Yogyakarta (4,4%) dan Bali (3,6%).
Tabel 3.4.1.16
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Pengetahuan tentang
Tempat Layanan VCT menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
RS
Pemerintah
RS Swasta
Puskesmas
/Pustu
Klinik
Swasta
Klinik VCT
Dokter
Praktik
Bidan/
Perawat
Aceh 4,9 1,9 1,6 1,1 1,4 0,9 0,6
Sumatera Utara 3,9 1,5 1,1 0,5 1,1 0,6 0,4
Sumatera Barat 4,4 2,1 1,5 1,1 0,7 1,1 0,9
Riau 3,4 1,1 1,5 0,6 0,4 0,7 0,4
Jambi 2,5 1,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,7
Sumatra Selatan 3,3 2,0 1,5 1,2 0,8 1,1 0,3
Bengkulu 2,6 1,3 0,9 0,7 1,1 0,6 0,4
Lampung 1,4 0,8 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2
Kepulauan Bangka Belitung 3,9 2,4 1,6 0,4 0,4 0,3 0,3
Kepulauan Riau 5,6 3,5 2,8 0,9 1,7 0,8 0,7
DKI Jakarta 6,6 3,5 3,2 1,1 1,0 0,9 0,8
Jawa Barat 3,1 1,7 1,4 0,7 0,6 0,7 0,4
Jawa Tengah 4,2 2,4 1,9 1,0 1,0 1,1 0,8
DI Yogyakarta 14,8 11,5 5,6 5,1 4,4 2,2 1,5
Jawa Timur 3,5 1,9 1,5 0,8 1,1 0,7 0,4
Banten 4,6 2,9 1,8 1,2 1,7 0,7 0,5
Bali 9,3 3,6 2,2 1,7 3,6 1,5 0,8
Nusa Tenggara Barat 9,6 4,0 3,0 2,9 2,4 2,1 1,0
Nusa Tenggara Timur 6,0 3,1 2,3 1,4 1,8 1,4 0,7
Kalimantan Barat 8,0 3,9 1,6 1,4 2,8 1,4 0,8
Kalimantan Tengah 4,3 2,0 1,3 1,1 1,3 1,5 0,4
Kalimantan Selatan 2,2 0,8 1,3 0,3 0,1 0,3 0,6
Kalimantan Timur 6,4 4,0 2,5 1,6 1,9 1,4 1,0
Sulawesi Utara 9,9 5,2 2,3 1,3 2,7 1,3 0,4
Sulawesi Tengah 4,6 1,9 1,5 0,5 0,9 1,6 0,7
Sulawesi Selatan 4,9 1,7 2,3 0,6 1,3 0,6 0,3
Sulawesi Tenggara 4,0 1,8 2,1 1,1 1,5 1,6 1,7
Gorontalo 2,4 0,8 0,9 0,4 0,4 0,9 0,3
Sulawesi Barat 2,8 1,2 1,0 0,5 0,3 1,1 0,8
Maluku 7,5 5,3 4,7 3,0 2,8 3,1 2,8
Maluku Utara 3,9 2,4 2,4 2,2 2,0 2,3 2,1
Papua Barat 17,3 6,3 10,3 5,2 7,7 5,5 4,2
Papua 15,9 9,8 9,4 6,0 8,4 4,6 4,4
Indonesia 4,6 2,4 1,9 1,0 1,2 1,0 0,6
Tabel 3.4.1.17 memperlihatkan persentase pengetahuan penduduk tentang tempat layanan VCT
menurut karakteristik. Pengetahuan penduduk tentang “RS pemerintah” sebagai tempat layanan
VCT lebih tinggi pada kelompok umur lebih muda, tertinggi adalah pada kelompok umur 15-24 tahun
yaitu 5,5 persen. Pengetahuan penduduk juga terlihat lebih tinggi penduduk dengan jenis kelamin
laki-laki, berstatus belum kawin, tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, bekerja sebagai
pegawai, dan berstatus masih sekolah, dan pada status ekonomi lebih tinggi.
291
Tabel 3.4.1.17
Persentase Pengetahuan tentang Tersedianya Tempat Layanan VCT pada Penduduk Umur ≥ 15
Tahun menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Individu
RS
Pemerintah
RS Swasta
Puskesmas
/Pustu
Klinik
Swasta
Klinik VCT Dokter Praktik
Bidan/
Perawat
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 5,5 2,9 2,1 1,2 1,5 1,2 0,8
25 – 34 5,5 2,9 2,3 1,3 1,5 1,1 0,7
35 – 44 5,2 2,8 2,2 1,2 1,5 1,1 0,7
45 – 54 3,8 2,0 1,5 0,8 1,0 0,9 0,5
≥55 1,9 1,0 0,9 0,4 0,5 0,5 0,3
Jenis Kelamin
Laki-laki 4,9 2,6 2,0 1,2 1,3 1,1 0,7
Perempuan 4,2 2,2 1,8 0,9 1,2 0,9 0,6
Status Kawin
Belum Kawin 6,1 3,3 2,3 1,4 1,8 1,2 0,8
Kawin 4,3 2,3 1,8 1,0 1,1 0,9 0,6
Cerai hidup/cerai mati 2,0 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,3
Tempat Tinggal
Perkotaan 6,1 3,2 2,3 1,3 1,6 1,2 0,7
Perdesaan 2,9 1,5 1,4 0,7 0,8 0,8 0,6
Pendidikan
Tidak sekolah 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3
Tidak tamat SD 1,2 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2
Tamat SD 1,9 0,9 1,0 0,4 0,4 0,5 0,4
Tamat SMP 4,8 2,6 2,1 1,1 1,2 1,2 0,8
Tamat SMA 7,9 4,2 3,0 1,7 2,1 1,5 0,9
Tamat PT 14,8 8,0 4,9 3,4 5,3 2,8 1,6
Pekerjaan
Tidak kerja 3,7 1,9 1,5 0,8 0,9 0,8 0,5
Sekolah 7,5 3,9 2,5 1,7 2,3 1,6 0,9
Pegawai 13 6,8 4,6 2,9 4,4 2,6 1,6
Wiraswasta 5,5 2,8 2,2 1,2 1,4 1,1 0,6
Petani/nelayan/buruh 2,1 1,2 1,1 0,6 0,5 0,6 0,5
Lainnya 5,1 2,7 2,5 1,3 1,3 1,1 0,7
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita
Kuintil 1 2,0 1,1 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5
Kuintil 2 2,9 1,5 1,4 0,7 0,6 0,7 0,5
Kuintil 3 4,1 2,1 1,7 0,9 1,0 0,9 0,6
Kuintil 4 5,9 2,9 2,2 1,3 1,6 1,1 0,6
Kuintil 5 8,8 4,9 3,2 2,0 2,8 1,7 1,1
Kesimpulan
Pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS masih sangat rendah (11,4 persen). Pengetahuan
komprehensif lebih rendah pada kelompok umur lebih tua, pada penduduk berpendidikan lebih
rendah, pada penduduk berstatus ekonomi lebih rendah, pada perempuan lebih rendah daripada
laki-laki, pada yang berstatus kawin maupun berstatus cerai lebih rendah daripada yang belum
kawin, dan pada yang tinggal di perdesaan lebih rendah dibanding yang tinggal di perkotaan. Tiga
provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (21,6%), Papua (21,3%) dan Papua Barat
292
(19,2%), sedangkan tiga provinsi dengan urutan terendah adalah Gorontalo (4,7%), Sulawesi Barat
(5,5%), dan Sumatera Selatan (6,3%).
Pengetahuan tentang adanya VCT masih sangat rendah yaitu 6,2 persen. Tiga provinsi dengan
persentase tinggi yaitu Provinsi Papua Barat (24,2%), Papua (19,6%), dan DI Yogyakarta (16,7%).
Provinsi dengan persentase rendah adalah Provinsi Lampung (1,8%), Jambi (3,0%), Sulawesi Barat,
dan Kalimantan Selatan (masing-masing 3,1%). Pengetahuan tentang adanya VCT tertinggi pada
kelompok umur 15-24 tahun yaitu 7,6 persen; Pengetahuan lebih tinggi pada laki-laki, yang
berstatus belum kawin, tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, bekerja sebagai pegawai,
juga pada yang masih sekolah, dan pada penduduk dengan status ekonomi lebih tinggi.
Epidemi HIV/AIDS terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, disertai kesenjangan yang cukup
besar pada berbagai karakteristik, geografis, kapasitas sistem kesehatan, dan sumber yang
tersedia. Dalam rangka menyusun sejumlah strategi dan intervensi yang tepat untuk menghadapi
epidemi, dan sebagai tindak lanjut dari deklarasi komitmen untuk penanggulangan HIV dan AIDS
pada UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) diperlukan informasi tentang
HIV/AIDS secara periodik, dan dalam rangka penanggulanagan AIDS perlu ditingkatkan kerja sama
lintas sektor dengan memperhatikan kesenjangan tersebut.
3.4.2. Malaria
Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia karena mengakibatkan dampak
yang luas dan berpeluang menjadi penyakit emerging dan re-emerging. Kondisi ini dapat terjadi
karena adanya kasus import, resistensi obat dan beberapa insektisida yang digunakan dalam
pengendalian vektor, serta adanya vektor potensial yang dapat menularkan dan menyebarkan
malaria. Selain itu, malaria umumnya merupakan penyakit di daerah terpencil, sulit dijangkau dan
banyak ditemukan di daerah miskin atau sedang berkembang. Oleh karena itu, malaria merupakan
salah satu penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas komitmen global dalam Millenium
Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000.
World Health Assembly (WHA) pada tahun 2005 menargetkan penurunan angka kesakitan dan
kematian malaria sebanyak lebih dari 50 persen pada tahun 2010 dan lebih dari 75 persen pada
tahun 2015 dari angka tahun 2000. Berbagai upaya penanggulangan telah dilaksanakan dengan
menggalang berbagai sumber dana, baik dari pemerintah maupun non pemerintah antara lain World
Health Organisation (WHO) dan Global Fund (GF). Pada pertemuan WHA ke 60 tahun 2007, telah
dihasilkan komitmen global tentang eliminasi malaria bagi setiap negara. Di Indonesia, eliminasi
malaria dimulai sejak tahun 2004 dan untuk percepatan penanggulangan malaria dilakukan berbagai
intervensi antara lain: kelambu berinsektisida untuk penduduk berisiko, pengobatan yang tepat
untuk subjek terinfeksi malaria dengan Artemisinin-based Combination Therapy (ACT),
penyemprotan rumah dengan insektisida, dan pengobatan pencegahan pada ibu hamil.
Di Indonesia, ditemukan semua jenis human plasmodia terutama Plasmodium falciparum dan P.
vivax. Kasus malaria yang dilaporkan umumnya masih merupakan malaria yang didiagnosis hanya
berdasarkan gejala klinis karena keterbatasan akses dan fasilitas pemeriksaan laboratorium.
Laporan tahunan menunjukkan kasus terbanyak dilaporkan dari Provinsi Papua dan Nusa Tenggara
Timur. Sejak tahun 2004, eliminasi malaria di Indonesia secara bertahap menggunakan ACT sesuai
dengan rekomendasi WHO. Kelebihan derivatif artemisinin ini adalah dapat mencegah penularan.
ACT yang digunakan oleh program malaria nasional adalah kombinasi artesunat-amodiakuin dan
dihidroartemisinin-piperakuin.
Hasil dan Pembahasan
Tujuan Riskesdas 2010 khusus tentang malaria adalah menentukan Angka Kesakitan malaria
(Kasus Baru tahun 2009/2010, Prevalensi satu bulan terakhir/Period Prevalence dan Prevalensi
pada saat penelitian/Point Prevalence), Pengobatan efektif pada balita, Cakupan pemakaian
kelambu berinsektisida pada balita, dan faktor pendukung lainnya (promosi, prevensi dan
pengobatan tradisional atau dengan tanaman obat).
293
Data malaria dikumpulkan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur menggunakan kuesioner
dan pemeriksaan darah menggunakan dipstick (Rapid Diagnostic Test/RDT). Kuesioner yang
digunakan ada dua macam yaitu kuesioner untuk responden Rumah Tangga (RT) dan kuesioner
untuk responden Anggota Rumah Tangga (ART).
Unit sampel yang digunakan dalam Riskesdas 2010 untuk seluruh Indonesia adalah Blok Sensus
(BS). Untuk seluruh Indonesia jumlah sampel BS yang terpilih adalah 2.800 BS namun yang
berhasil dikumpulkan datanya adalah 2.798 Blok Sensus (Response Rate BS adalah 99,9%). Di tiap
BS terdapat rumah-rumah tangga dan jumlah rumah tangga (RT) yang terpilih sebgai sampel adalah
25 RT/BS. Jumlah seluruh responden RT yang terkumpul datanya dan dapat dianalisis adalah
69.300 RT. Seluruh anggota RT (ART) di RT terpilih masuk sebagai sampel individu dan jumlah
seluruh ART yang merupakan responden individu yang berhasil dikumpulkan datanya dan dapat
dianalisis adalah 251.388 individu.
Khusus untuk pemeriksaan darah dengan RDT, sampel BS tidak sama dengan jumlah BS
wawancara (disebut juga BS Kesehatan Masyarakat/Kesmas), melainkan merupakan subsampel
dari sampel Kesmas. Untuk seluruh Indonesia telah terpilih jumlah sampel BS sebanyak 823 BS,
namun jumlah BS yang berhasil dikumpulkan datanya dan dapat dianalisis adalah 821 BS
(Response Rate BS adalah 99,8 %). Seluruh ART di RT terpilih masuk sebagai sampel individu dan
diperkirakan jumlah seluruh ART di seluruh RT terpilih tersebut adalah 72.192 namun jumlah yang
terkumpul datanya dan dapat dianalisis adalah 72.105 individu (Response Rate ART: 95,9 %).
3.4.2.1. Pengetahuan dan Pemanfaatan Fasilitas kesehatan
Data pemanfaatan fasilitas kesehatan (yankes) ditanyakan kepada Kepala Rumah Tangga atau
salah satu anggota rumah tangga yang dianggap paling mengetahui dan bisa mewakili jawaban
untuk rumah tangga yang bersangkutan. Data ini dapat memberi gambaran seberapa besar
pengetahuan Rumah Tangga (RT) tentang unit-unit yankes yang tersedia di daerah kabupaten dan
selanjutnya seberapa besar pemanfaatannya untuk berbagai keperluan, termasuk untuk
pemeriksaan malaria. Kepada responden ditanyakan keberadaan unit-unit kesehatan yang
diketahuinya di sekitar wilayah kabupaten tempat tinggalnya dan pemanfaatannya. Hasil
menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia RT yang telah mengetahui keberadaan rumah sakit
adalah 80,7 persen, Puskesmas/Pustu 93,7 persen, praktek dokter 66 persen, praktek bidan 75,5
persen, Polindes 26,3 persen, Poskesdes 19,9 persen dan Posyandu 74,5 persen (Tabel 3.4.2.1).
Menurut provinsi, persentase yang mengetahui keberadaan rumah sakit berkisar dari 55,1 persen
(Nusa Tenggara Timur) sampai 96,2 persen (Bali), Puskesmas/Pustu dari 83,5 persen (Papua)
sampai 98,4 persen (Nusa Tenggara Barat), praktek dokter dari 27,5 persen (Sulawesi Barat)
sampai 87,4 persen (Bali), praktek bidan dari 28,2 persen (Papua) sampai 88,8 persen (Bali),
Polindes dari 2,7 persen (DKI Jakarta) sampai 58,9 persen (Nusa Tenggara Timur), Poskesdes dari
2,1 persen (DKI Jakarta) sampai 39,8 persen (Gorontalo) dan Posyandu dari 52,2 persen (Papua)
sampai 86,3 persen (DI Yogyakarta).
Menurut karakteristik tempat tinggal, pada semua unit yankes, RT yang mengetahui keberadaan unit
yankes lebih besar di perkotaan dari pada di perdesaan, kecuali pada Polindes dan Poskesdes,
yaitu 88,5 persen dan 72,4 persen pada RS; 94,9 persen dan 92,4 persen pada Puskesmas/Pustu;
78,9 persen dan 52,2 persen pada praktek dokter; 78,8 persen dan 71,9 persen pada praktek bidan
serta 77,2 persen dan 71,6 persen pada Posyandu, sedangkan pada Polindes adalah 20,3 persen
dan 32,6 persen serta pada Poskesdes 15,9 persen dan 24,6 persen (Tabel 3.4.2.2). Menurut
karakteristik pengeluaran RT per kapita pada unit yankes RS dan praktek dokter, makin tinggi
tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita makin tinggi persentase RT yang mengetahuinya,
yaitu berurut dari 71,3 persen sampai 87,8 persen pada RS dan dari 49,3 persen sampai 80,6
persen pada praktek dokter. Demikian juga pada unit yankes Puskesmas/Pustu, Praktek bidan dan
Posyandu, makin tinggi tingkat pengeluaran RT per kapita makin tinggi persentase RT yang
mengetahuinya, namun hanya hingga kuintil 4, sedangkan pada kuintil 5 menurun, yaitu berurut dari
294
91,9 persen sampai 95 persen pada Puskesmas/Pustu, dari 69,9 persen sampai 78,8 persen pada
praktek bidan dan dari 71,1 persen sampai 77,2 persen pada Posyandu. Khusus pada Polindes,
makin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita makin rendah persentase RT yang
mengetahuinya (dari 28,6% menurun ke 21,6%), sementara pada Poskesdes tidak menunjukkan
pola distribusi yang jelas (terendah pada kuintil 1 dan tertinggi pada kuintil 3.
Tabel 3.4.2.1.
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mengetahui (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
Bidan
Polindes Pos-kesdes Posyandu
Aceh 81,4 95,1 61,1 74,1 49,6 28,3 69,9
Sumatera Utara 75,6 87,5 63,1 79,2 33 30,9 68,5
Sumatera Barat 81,3 93,7 53,8 73,2 33,1 22,3 58,8
Riau 67,3 89,5 66,1 78,1 29,0 31,9 66,5
Jambi 89,0 96,1 71,9 83,0 18,0 22,3 75,0
Sumatera Selatan 71,1 88,2 60,7 78,7 35,9 32,6 62,2
Bengkulu 62,6 87,1 49,9 78,1 12,8 19,2 68,4
Lampung 69,6 92,8 61,6 85,2 13,5 22,6 71,3
Kepulauan Bangka Belitung 79,7 94,2 67,5 74,9 48,2 35,3 72,3
Kepulauan Riau 90,5 93,2 73,9 70,2 22,2 13,9 72,3
DKI Jakarta 84,9 89,5 77,2 66,8 2,7 2,1 68,4
Jawa Barat 80,4 94,9 69,4 78,7 14,1 13,8 79,5
Jawa Tengah 91,0 96,8 76,9 88,1 37,9 29 83,9
DI Yogyakarta 93,2 97,0 80,5 72,6 11,9 11,2 86,3
Jawa Timur 79,8 92,8 63,6 80,5 33,6 18,1 72,5
Banten 79,7 93,7 62,8 79,6 10,5 9,3 80,6
Bali 96,2 98,2 87,4 88,8 11,9 11,3 82,4
Nusa Tenggara Barat 80,3 98,4 69,1 65,3 57,7 30,6 80,5
Nusa Tenggara Timur 55,1 90,8 35,3 29,6 58,9 18,0 73,3
Kalimantan Barat 79,5 95,2 62,7 71,3 42,3 31,1 62,7
Kalimantan Tengah 80,6 97,3 49,6 53,8 27,4 13,8 72,1
Kalimantan Selatan 80,6 95,7 55,6 76,1 21,4 15,8 69,1
Kalimantan Timur 86,9 94,8 69,8 64,1 11,6 8,5 67,7
Sulawesi Utara 85,5 98,0 74,7 54,3 20,8 23,3 71,3
Sulawesi Tengah 58,5 85,9 43,5 44,3 30,5 21,2 58,2
Sulawesi Selatan 92,3 96,4 57,2 60,6 17,2 20,3 73,4
Sulawesi Tenggara 55,1 93,6 32,9 36,3 20,2 14,1 69,3
Gorontalo 78,3 96,9 58,9 53,7 45,8 39,8 82,0
Sulawesi Barat 58,4 94,0 27,5 33,6 14,5 25,9 66,2
Maluku 88,7 97,2 62,8 45,3 31,1 32,2 66,7
Maluku Utara 74,7 92,5 54,6 35,8 38,7 16,0 67,3
Papua Barat 63 88,6 45,4 29,1 22,9 7,5 56,7
Papua 64,8 83,5 38,7 28,2 18,3 14,0 52,2
Jawa-Bali 85,7 94,4 70,4 80,7 23,8 17,2 78,2
Luar Jawa-Bali 75,9 92,4 58,6 67,0 30,3 24,3 68,5
Indonesia 80,7 93,7 66,0 75,5 26,3 19,9 74,5
295
Tabel 3.4.2.2.
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
Mengetahui (%)
Karakteristik
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polindes
Poskesdes
Posyandu
Tempat tinggal
Perkotaan 88,5 94,9 78,9 78,8 20,3 15,9 77,2
Perdesaan 72,4 92,4 52,2 71,9 32,6 24,6 71,6
Tingkat pengeluaran Rumah
Tangga per kapita
Kuintil 1 71,3 91,9 49,3 69,9 28,6 19,6 71,1
Kuintil 2 77,9 94,2 60,0 75,4 27,9 21,0 74,6
Kuintil 3 81,9 94,7 66,9 77,8 27,1 21,1 76,1
Kuintil 4 85,0 95,0 73,6 78,8 26,0 20,5 77,2
Kuintil 5 87,8 92,7 80,6 75,7 21,6 17,4 73,5
Selanjutnya kepada RT yang sudah mengetahui keberadaan unit yankes ditanyakan apakah
mengetahui unit yankes yang bersangkutan memiliki fasilitas pemeriksaan darah malaria. Ternyata
persentase RT yang telah mengetahui keberadaan fasilitas pemeriksaan darah malaria di rumah
sakit yang diketahuinya adalah 79,2 persen, Puskesmas/Pustu 56,7 persen, praktek dokter 34,8
persen, praktek bidan 11,2 persen, Polindes 11,8 persen dan Poskesdes 11,2 persen (Tabel
3.4.2.3). Menurut provinsi, persentase yang mengetahui keberadaan fasilitas pemeriksaan darah
malaria di rumah sakit berkisar dari 72,7 persen (Lampung) sampai 95,1 persen (Papua Barat),
Puskesmas/Pustu dari 44,8 persen (Jawa Barat) sampai 91,9 persen (Papua Parat), praktek dokter
dari 21,4 persen (Bali) sampai 85,8 persen (Papua Barat), praktek bidan dari 6,7 persen (Kalimantan
Selatan) sampai 46,2 persen (Maluku Utara), Polindes dari 0 persen (Sulawesi Barat) sampai 62,5
persen (Maluku Utara) dan Poskesdes dari 1,4 persen (Sulawesi Barat) sampai 58 persen (Papua
Barat).
Menurut karakteristik tempat tinggal, di tiga unit yankes (rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan praktek
dokter) RT yang mengetahui keberadaan fasilitas pemeriksaan malaria lebih besar di perkotaan dari
pada di perdesaan (berturut-turut untuk tiap unit adalah 82% dan 75,1%; 60,1% dan 52,5% serta
35,5% dan 33,6%), sedangkan di unit pelayanan lainnya sebaliknya (Tabel 3.4.2.4). Menurut
karakteristik pengeluaran RT per kapita, di empat unit yankes makin tinggi tingkat pengeluaran RT
per kapita makin tinggi persentase RT yang mengetahuinya (pada RS berurut dari 71,2% sampai
84,6%, Puskesmas/Pustu dari 48,2% sampai 63,1% dan praktek dokter dari 28% sampai 39,3%
dan Poskesdes dari 9,2% sampai 13,1% kecuali pada kuintil 1), sedangkan di tiga unit lainnya
(praktek bidan, Polindes, dan Posyandu) tidak menunjukan pola distribusi yang jelas.
296
Tabel 3.4.2.3.
Persentase Rumaah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Fasilitas Pemeriksaan Darah Malaria*
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Mengetahui fasilitas pemeriksaan darah malaria (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
Bidan
Polindes Poskesdes
Aceh 78,0 64,9 33,8 14,5 13,0 14,0
Sumatera Utara 74,1 50,7 34,7 9,7 7,6 7,1
Sumatera Barat 80,2 58,3 38,4 14,0 11,6 17,5
Riau 81,3 59,2 42,0 14,2 7,5 6,8
Jambi 88,0 81,6 46,2 23,1 11,2 16,5
Sumatera Selatan 78,2 54,2 43,9 11,6 10,3 10,8
Bengkulu 80,0 60,7 48,8 19,4 8,4 10,5
Lampung 72,7 54,3 33,6 10,5 9,0 7,0
Kepulauan Bangka Belitung 88,1 82,0 57,9 28,5 30,9 26,5
Kepulauan Riau 91,3 80,4 55,7 15,4 25,1 11,7
DKI Jakarta 83,5 62,8 35,5 12,3 29,4 22,9
Jawa Barat 74,5 44,8 34,6 8,3 9,3 9,7
Jawa Tengah 77,5 56,8 30,8 12,9 14,1 13,4
DI Yogyakarta 92,4 76,4 33,6 14,0 17,9 17,9
Jawa Timur 77,3 50,5 24,8 7,8 7,4 8,6
Banten 77,6 45,8 35,0 12,0 9,8 16,1
Bali 80,5 50,2 21,4 6,8 10,7 9,0
Nusa Tenggara Barat 84,6 77,2 42,5 19,0 14,7 14,3
Nusa Tenggara Timur 86,1 79,9 47,9 17,0 25,6 15,7
Kalimantan Barat 80,4 67,0 38,8 11,2 8,5 7,3
Kalimantan Tengah 81,9 59,9 61,0 20,1 7,7 8,4
Kalimantan Selatan 75,6 55,0 24,9 6,7 6,6 8,8
Kalimantan Timur 88,9 65,8 36,0 8,2 6,5 1,8
Sulawesi Utara 81,1 53,7 33,8 10,7 12,8 11,2
Sulawesi Tengah 79,3 57,8 50,7 12,9 8,9 15,5
Sulawesi Selatan 84,5 56,8 37,4 10,3 7,7 8,8
Sulawesi Tenggara 77,5 50,0 42,1 10,2 8,4 2,7
Gorontalo 90,5 69,1 43,7 8,0 6,5 4,2
Sulawesi Barat 83,5 69,9 54,7 15,0 0,0 1,4
Maluku 92,2 84,3 62,3 33,5 28,7 26,8
Maluku Utara 81,9 72,6 71,7 46,2 62,5 35,2
Papua Barat 95,1 91,9 85,8 24,6 32,9 58,0
Papua 93,4 83,5 82,9 23,1 13,0 15,7
Jawa-Bali 77,7 77,7 51,9 30,8 9,9 10,6
Luar Jawa Bali 81,5 81,5 63,6 42,1 13,6 13,2
Indonesia 79,2 56,7 34,8 11,2 11,8 11,2
*Pada Rumah Tangga yang mengetahui keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan
297
Tabel 3.4.2.4.
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Fasilitas Pemeriksaan Darah Malaria*
menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
Karakteristik
Mengetahui (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polindes
Poskesdes
Posyandu
Tipe daerah
Perkotaan 82,0 60,1 35,5 10,9 10,9 10,8 5,9
Perdesaan 75,1 52,5 33,6 11,6 12,4 11,5 6,7
Tingkat pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 71,2 48,2 28,0 9,5 11,1 9,5 5,9
Kuintil 2 76,7 53,6 31,3 10,4 10,5 9,2 5,9
Kuintil 3 78,6 56,8 34,3 11,1 11,6 11,5 6,3
Kuintil 4 81,7 59,8 36,6 12,7 12,9 12,7 6,8
Kuintil 5 84,6 63,1 39,3 11,9 12,9 13,1 6,2
*Pada Rumah Tangga yang mengetahui keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan
Kepada RT yang sudah mengetahui keberadaan unit pelayanan kesehatan kemudian ditanyakan
apakah dalam satu tahun terakhir unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan pernah
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ternyata persentase pemanfaatan unit pelayanan
kesehatan yang diketahui keberadaannya untuk berbagai keperluan oleh rumah tangga terhadap
rumah sakit adalah 31,8 persen, Puskesmas 63.3 persen, praktek dokter 33,1 persen, praktek bidan
36,8 persen, Polindes 6,3 persen, Poskesdes 3,9 persen dan Posyandu 23,8 persen (Tabel 3.4.2.5).
Menurut provinsi, persentase di rumah sakit berkisar dari 18,2 persen (Lampung) sampai 54,1
persen (Maluku), Puskesmas/Pustu dari 44 persen (Sumatera Utara) sampai 85,5 persen (Nusa
Tenggara Barat), praktek dokter dari 10,5 persen (Sulawesi Barat) sampai 54,8 persen (Bali),
praktek bidan dari 4,4 persen (Nusa Tenggara Timur) sampai 56,6 persen (Lampung), Polindes dari
0,3 persen (DKI Jakarta) sampai 36 persen (Nusa Tenggara Timur), Poskesdes dari 0,2 persen (DKI
Jakarta) sampai 22,5 persen (Sulawesi Barat) dan Posyandu dari 15,6 persen (Sumatera Selatan)
sampai 39,5 persen (Nusa Tenggara Timur).
Menurut karakteristik tempat tinggal, pemanfaatan unit yankes untuk semua keperluan hampir sama
dengan distribusi menurut karakteristik pada pengetahuan tentang keberadaan unit yankes. Di dua
unit yankes (rumah sakit dan praktek dokter) RT yang memanfaatkan unit yankes untuk semua
keperluan lebih besar di perkotaan dari pada di perdesaan (40% dan 22,8% pada RS dan 43,1%
dan 22,2% pada praktek dokter) sedangkan di lima unit pelayanan lainnya sebaliknya, yaitu 60,1
persen dan 66,8 persen pada Puskesmas/Pustu, 31,7 persen dan 42,3 persen pada praktek bidan,
3,1 persen dan 9,8 persen pada Polindes, 1,9 persen dan 6 persen pada Poskesdes serta 22,4
persen dan 25,3 persen pada Posyandu (Tabel 3.4.2.6). Menurut karakteristik pengeluaran RT per
kapita, di dua unit yankes makin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita makin tinggi
persentase RT yang mengetahuinya (pada rumah sakit meningkat dari 19,8% menjadi 48% dan
pada praktek dokter meningkat dari 17,1% menjadi 51%), sedangkan di empat unit yankes adalah
sebaliknya (menurun dari 71,1% menjadi 48,9 % pada Puskesmas/Pustu, dari 9,1% menjadi 3,6%
pada Polindes, dari 4,8% menjadi 2,5% pada Poskesdes dan dari 29 % menjadi 16,7 % pada
Posyandu) sementara pada praktek bidan hanya mulai dari kuintil 2 terjadi penurunan persentase
seiring dengan meningkatnya tingkat pengeluaran RT per kapita (dari 41% menjadi 26,8%).
298
Tabel 3.4.2.5.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Unit Pelayanan Kesehatan untuk Berbagai
Keperluan* menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Memanfaatkan (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polindes
Poskesdes
Posyandu
Aceh 36,6 72,4 24,8 31,8 9,2 3,3 23,0
Sumatera Utara 29,4 44,0 26,2 53,2 9,7 7,8 16,6
Sumatera Barat 32,2 63,5 25,9 46,7 15,2 5,2 18,3
Riau 33,8 60,9 33,4 41,9 6,8 11,5 21,7
Jambi 33,7 70,6 35,1 45,5 1,7 3,7 26,4
Sumatera Selatan 26,8 53,2 25,5 48,9 7,4 8,9 15,6
Bengkulu 23,2 56,0 23,7 47,3 1,4 4,9 21,4
Lampung 18,2 62,4 24,0 56,6 1,7 4,7 21,1
Kepulauan Bangka Belitung 35,1 69,6 34,6 29,4 14,1 6,8 24,0
Kepulauan Riau 38,4 53,9 40,1 24,4 6,9 4,5 21,7
DKI Jakarta 41,9 53,5 44,1 19,8 0,3 0,2 17,5
Jawa Barat 30,2 65,8 39,4 33,3 2,3 2,5 26,2
Jawa Tengah 30,2 61,0 35,7 44,4 7,4 4,2 24,4
DI Yogyakarta 45,3 63,3 45,1 24,6 0,7 0,5 29,0
Jawa Timur 29,3 60,3 30,5 42,9 8,8 3,2 22,2
Banten 32,2 61,5 34,1 42,3 2,0 1,2 30,5
Bali 38,6 57,7 54,8 44,7 0,6 0,6 19,6
Nusa Tenggara Barat 33,2 85,5 35,9 22,6 14,6 5,3 30,8
Nusa Tenggara Timur 25,5 69,5 16,0 4,4 36,0 5,3 39,5
Kalimantan Barat 34,0 73,9 29,8 36,6 10,4 9,4 18,5
Kalimantan Tengah 26,2 79,8 18,8 19,6 9,0 5,5 24,6
Kalimantan Selatan 24,8 69,1 26,2 41,7 5,5 3,1 24,7
Kalimantan Timur 51,0 62,7 41,9 21,5 3,3 1,9 17,5
Sulawesi Utara 45,0 65,1 40,3 13,3 1,5 2,0 18,7
Sulawesi Tengah 24,5 73,3 20,2 17,0 6,6 2,7 23,7
Sulawesi Selatan 43,5 76,6 24,9 23,4 2,3 1,8 25,8
Sulawesi Tenggara 24,9 83,2 11,0 19,1 7,3 3,4 38,8
Gorontalo 25,7 84,1 22,2 12,9 6,6 10,9 31,2
Sulawesi Barat 21,3 81,4 10,5 12,5 6,0 22,5 32,3
Maluku 54,1 72,5 28,4 15,5 3,5 7,2 27,6
Maluku Utara 35,6 61,1 22,3 8,3 11,8 1,2 37,0
Papua Barat 40,3 73,6 25,8 6,1 13,9 2,9 23,5
Papua 41,6 71,0 18,5 6,2 6,4 6,7 20,0
Jawa-Bali 31,5 61,9 36.8 38,2 4,9 3,7 24,4
Luar Jawa-Bali 32,2 65,6 27,1 34,4 8,6 5,8 22,9
Indonesia 31,8 63.3 33,1 36,8 6,3 3,9 23,8
*pada Rumah Tangga yang mengetahui keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan
299
Tabel 3.4.2.6.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Unit Pelayanan Kesehatan untuk Berbagai
Keperluan* menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
Karakteristik
Memanfaatkan (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/P
ustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polindes
Poskesdes
Posyandu
Tempat tinggal
Perkotaan 40,0 60,1 43,1 31,7 3,1 1,9 22,4
Perdesaan 22,8 66,8 22,2 42,3 9,8 6,0 25,3
Tingkat pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 19,8 71,1 17,1 39,8 9,1 4,8 29,0
Kuintil 2 24,3 69,1 23,9 41,0 7,6 4,7 26,5
Kuintil 3 29,4 65,7 32,0 40,0 6,3 4,2 25,2
Kuintil 4 36,7 61,9 40,9 36,3 5,1 3,3 21,9
Kuintil 5 48,0 48,9 51,0 26,8 3,6 2,5 16,7
*Pada Rumah Tangga yang mengetahui keberadaan Unit Pelayanan Kesehatan
Terhadap RT yang memanfaatkan unit pelayanan kesehatan untuk berbagai keperluan, selanjutnya
ditanyakan apakah pernah memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan Darah Malaria. Hasil
menunjukkan bahwa persentase pemanfaatannya di rumah sakit adalah 14,6 persen, Puskesmas
10,4 persen, praktek dokter 6,1 persen, praktek bidan 1,9 persen, Polindes 5,6 persen dan
Poskesdes 4,2 persen (Tabel 3.4.2.7). Menurut provinsi, persentase di rumah sakit berkisar dari 5,4
persen (Bali) sampai 88,4 persen (Papua Barat), Puskesmas/Pustu dari 2,3 persen (Bali) sampai
85,8 persen (Papua Barat), praktek dokter dari 2,1 persen (DIY) sampai 84,8 persen (Papua
Barat), praktek bidan dari 0 persen (Bali dan Sulut) sampai 43,5 persen (Papua Barat), Polindes
dari 0 persen (8 provinsi) sampai 60 persen (DKI Jakarta) dan Poskesdes dari 0 persen (7 provinsi)
sampai 88,5 persen (Papua Barat),
Menurut karakteristik tempat tinggal (Tabel 3.4.2.8), pemanfaatan fasilitas pemeriksaan malaria di
empat unit yankes lebih kecil persentasenya di perkotaan dari pada di perdesaan (RS: 13,5% dan
16,8%, Puskesmas: 8,1% dan 12,7%, praktek dokter: 5,9% dan 6,7%, Polindes: 5,6% dan 3,7%),
di satu unit yankes adalah sama (praktek bidan: 1,9% dan 1,9%) dan di satu unit yankes
(Poskesdes) adalah sebaliknya (5,6% dan 3,7%). Menurut karakteristik pengeluaran RT per kapita,
di tiga unit yankes (rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan praktek dokter) tidak terlihat pola distribusi
yang jelas, sedangkan di tiga unit lainnya (praktek bidan, Polindes dan Poskesdes) persentase
tertingi adalah pada kuintil 5 (masing-masing 22,4%; 9,4% dan 8,7%).
300
Tabel 3.4.2.7.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan Darah Malaria* menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Memanfaatkan (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polindes Poskesdes
Aceh 16,9 17,2 8,2 3,9 4,5 3,4
Sumatera Utara 19,6 10,1 9,7 2,4 3,5 2,0
Sumatera Barat 10,1 5,0 2,6 1,6 0,7 7,2
Riau 13,1 15,8 12,9 3,6 2,5 4,4
Jambi 24,6 35,6 19,5 2,7 8,2 3,9
Sumatera Selatan 16,8 15,9 17,4 4,5 6,6 1,8
Bengkulu 23,5 14,7 15,9 4,3 0,0 4,7
Lampung 17,9 12,5 9,4 2,2 0,0 1,6
Kepulauan Bangka Belitung 39,8 26,8 21,3 5,8 6,3 3,3
Kepulauan Riau 22,7 18,2 14,3 4,5 12,7 4,3
DKI Jakarta 9,5 5,3 5,5 3,1 60,0 75
Jawa Barat 7,8 3,1 3,0 1,4 1,7 0,8
Jawa Tengah 8,2 5,2 2,8 1,0 1,6 2,8
DI Yogyakarta 7,9 5,0 2,1 0,5 17 23,5
Jawa Timur 9,2 4,1 3,0 1,0 2,3 4,5
Banten 9,7 5,1 4,0 1,0 0,0 0,0
Bali 5,4 2,3 2,7 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Barat 30,4 25,3 12,9 10,9 8,6 14,8
Nusa Tenggara Timur 44,9 53,1 25,0 14,1 24,0 16,5
Kalimantan Barat 23,1 19,8 8,5 1,9 1,2 1,3
Kalimantan Tengah 39,9 15,5 22,3 7,1 2,5 0,0
Kalimantan Selatan 17,1 12,2 5,4 1,9 1,7 0,0
Kalimantan Timur 29,7 13,6 4,5 1,6 3,1 5,5
Sulawesi Utara 21,6 11,6 6,2 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tengah 20,8 18,6 9,1 0,8 2,0 13,3
Sulawesi Selatan 12,8 5,9 2,8 0,2 0,0 6,2
Sulawesi Tenggara 14,0 9,3 3,0 2,5 16,7 28,6
Gorontalo 18,2 8,7 2,9 3,6 2,9 4,3
Sulawesi Barat 26,5 18,5 16,9 6,3 0,0 0,0
Maluku 50,9 48,2 20,0 7,6 0,0 9,1
Maluku Utara 38,3 37,3 17,3 7,5 25,9 0,0
Papua Barat 88,4 85,8 84,8 43,5 30,4 88,5
Papua 79,2 79,1 79,9 18,4 14,8 9,3
Jawa-Bali 8,4 4,1 3,2 1,1 2,1 3,1
Luar Jawa-Bali 24,4 20,0 12,6 3,2 8,8 5,0
Indonesia 14,6 10,4 6,1 1,9 5,6 4,2
*Pada Rumah Tangga yang memanfaatkan Unit Pelayanan Kesehatan untuk berbagai keperluan
301
Tabel 3.4.2.8.
Persentase yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan Darah Malaria* menurut Karakteristik
Rumah Tangga, Riskesdas 2010
Karakteristik Memanfaatkan (%)
Rumah
Sakit
Puskesmas/
Pustu
Praktek
dokter
Praktek
bidan
Polin-des
Poskesdes
Tempat tinggal
Perkotaan 13,5 8,1 5,9 1,9 5,1 5,6
Perdesaan 16,8 12,7 6,7 1,9 5,7 3,7
Tingkat pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 15.3 9,8 4,7 1,5 6,5 4,8
Kuintil 2 14,3 10,2 5,8 1,8 4,3 3,2
Kuintil 3 13,5 9,6 5,5 1,8 4,2 2,9
Kuintil 4 14,6 11,2 6,6 2,1 4,9 3,2
Kuintil 5 15,3 11,8 6,8 22,4 9,4 8,7
*Pada Rumah Tangga yang memanfaatkan Unit Pelayanan Kesehatan untuk berbagai keperluan
Kepada Rumah Tangga yang tidak pernah memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berbagai
keperluan, termasuk untuk pemeriksaan malaria, ditanyakan apakah ada anggota rumah tangga
yang mengobati sendiri bila sakit dalam satu tahun terakhir. Ternyata di seluruh Indonesia terdapat
55,8 persen yang mengobati sendiri. Persentase menurut provinsi berkisar dari 36,2 persen di
Papua sampai 86,7 persen di Gorontalo (Gambar 3.4.2.1).
Gambar 3.4.2.1.
Persentase Rumah Tangga yang Mengobati Sendiri Bila Sakit dalam Satu Tahun Terakhir menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
302
Menurut karakteristik tempat tinggal (Gambar 3.4.2.2) terlihat bahwa pengobatan sendiri oleh RT
lebih tinggi persentasenya di perkotaan (57,4%) dari pada di perdesaan (54,1%). Menurut tingkat
pengeluaran Rumah Tangga per kapita persentasenya relatif sama pada semua kuintil.
Gambar 3.4.2.2.
Persentase Rumah Tangga yang Mengobati Sendiri dalam Satu Tahun Terakhir
menurut Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
3.4.2.2. Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010
Data Kasus Baru Malaria tahun 2009/2010 pada Riskesdas 2010 diperoleh melalui wawancara ART
dan ditanyakan apakah selama satu tahun terakhir pernah didiagnosis menderita malaria yang
sudah dipastikan dengan pemeriksaan darah oleh tenaga kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa
besarnya angka Kasus Baru malaria tahun 2009/2010 di seluruh Indonesia adalah 22,9 per mil.
Gambar 3.4.2.3 menunjukkan angka Kasus Baru malaria terendah di Bali (3,4‰), tertinggi di Papua
(261,5‰), diikuti Papua Barat (253,4‰), NTT (117,5‰), Maluku Utara (103,2‰), Kepulauan Bangka
Belitung (91,9‰), Maluku (76,5‰), Sulawesi Utara (61,7‰), Bengkulu (56,7‰), Sulawesi Barat
(56,0‰), Kalimantan Barat (53,1‰), dan Jambi (52,2‰). Besarnya angka Kasus Baru malaria di
kawasan Luar Jawa-Bali adalah 45,2 per mil atau hampir 6 kali angka Kasus Baru malaria di
kawasan Jawa-Bali (7,6‰).
Mengobati sendiri (%)
303
Gambar 3.4.2.3.
Angka Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010 menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Selama satu tahun terakhir 2009/2010, umumnya penderita malaria mengalami infeksi malaria
antara satu kali (49,9%) dan dua kali (40,3%), dan hanya sebagian kecil (9,7%) mengalami tiga kali
atau lebih (Gambar 3.4.2.4).
Gambar 3.4.2.4
Persentase Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010
menurut Frekuensi Terinfeksi, Riskesdas 2010
Menurut kelompok umur, angka Kasus Baru malaria terendah adalah pada kelompok umur < 1
tahun (11,6‰) sedangkan pada kelompok umur lainnya relatif sama (Gambar 3.4.2.5). Angka Kasus
Baru malaria pada kelompok umur <1 tahun merupakan indikator terjadinya penularan malaria di
304
dalam rumah atau di sekitar rumah. Kasus Baru malaria pada laki-laki (24,9‰) sedikit lebih tinggi
dari pada Kasus Baru malaria perempuan (20,9‰). Dibandingkan dengan perkotaan, angka Kasus
Baru malaria di perdesaan lebih tinggi (16,5‰ dan 29,8‰). Kelompok pendidikan yang tertinggi
angka Kasus Baru malarianya adalah kelompok tidak tamat SD (27,5‰) dan paling rendah pada
kelompok tamat PT (16,7‰). Petani/Nelayan/Buruh merupakan kelompok pekerjaan yang tertinggi
angka Kasus Baru malarianya (29,8‰) di antara kelompok pekerjaan. Besarnya angka Kasus Baru
malaria menurut tingkat pengeluaran Rumah Tangga memperlihatkan adanya kecenderungan
semakin tinggi persentasenya seiring dengan meningkatnya tingkat pengeluaran (dari 20,4‰ - 25‰).
Gambar 3.4.2.5
Angka Kasus Baru Malaria Tahun 2009/2010
menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
3.4.2.3. Period Prevalence Malaria Satu Bulan Terakhir
Period prevalence malaria yang diperoleh dalam Riskesdas 2010 ini juga merupakan hasil
wawancara kepada ART. Period prevalence malaria dalam satu bulan terakhir yang disajikan terdiri
dari: (1) kasus yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan darah, (2) kasus yang menunjukkan
gejala klinis malaria atau tidak menunjukkan gejala namun pernah minum obat anti malaria.
Besarnya period prevalence gabungan kedua cara diagnosis tersebut di seluruh Indonesia dalam
satu bulan terakhir sebelum wawancara adalah 10,6 persen, di mana sebagian kecil (0,6%) di
antaranya merupakan penderita yang didiagnosis dengan pemeriksaan darah (Gambar 3.4.2.6).
Dibandingkan hasil Riskesdas 2007, terjadi peningkatan period prevalence nasional dari tahun 2007
ke 2010 yaitu dari 2,85 persen menjadi 10,6 persen, tetapi terjadi penurunan period prevalence yang
didiagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan darah yaitu dari 1,39 persen menjadi 0,6 persen7. Ini
berarti peningkatan period prevalence diakibatkan dari peningkatan kasus yang didiagnosis hanya
berdasarkan gejala klinis.
305
Gambar 3.4.2.6.
Period Prevalence Malaria Tahun 2007 dan 2010
Menurut provinsi (Tabel 3.4.2.9), besarnya period prevalence berkisar antara 4,6 persen di DI
Yogyakarta dan Bali hingga 33,8 persen di Papua Barat. Seperti pada angka Kasus Baru malaria,
Period prevalence tertinggi berdasarkan hasil pemeriksaan darah juga ditemukan di 4 provinsi
Indonesia Timur yaitu provinsi Papua (10,1%), Papua Barat (10,6%), NTT (4,4%) dan Malut (3,6%).
Period prevalence menurut karakteristik responden memperlihatkan bahwa di tiap kelompok umur,
besarnya prevalensi relatif sama (9,7%-10,8%), kecuali pada kelompok umur <1 tahun (8,2%)
adalah paling kecil (Tabel 3.4.2.10). Prevalensi pada laki-laki juga relatif sama dengan perempuan
(10,7% vs 10,4%) Prevalensi di perdesaan (12,8%) lebih tinggi dari pada di perkotaan (8,5%). Makin
tinggi tingkat pendidikan, ada kecenderungan makin rendah prevalensinya. Petani/nelayan/buruh
merupakan kelompok pekerjaan yang tertinggi angka prevalensinya (13,5%) di antara semua
kelompok pekerjaan, sedangkan prevalensi terendah pada Pegawai/TNI/POLRI (6,6%). Hal yang
menarik adalah semakin baik status ekonominya (kuintil tingkat pengeluaran rumah tangga per
kapita), period prevalence berdasarkan pemeriksaan darah dan gejala klinis cenderung menurun,
dan sebaliknya period prevalence hanya berdasarkan pemeriksaan darah semakin meningkat.
Status ekonomi tampaknya mempengaruhi akses untuk diagnosis malaria dengan pemeriksaan
darah malaria.
306
Tabel 3.4.2.9.
Period Prevalence Malaria Satu Bulan Terakhir menurut Cara Diagnosis dan Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi D (%) G (%) DG (%)
Aceh 0,7 11,5 12,1
Sumatera Utara 0,4 9,6 10,0
Sumatera Barat 0,3 11,9 12,2
Riau 0,5 6,0 6,5
Jambi 1,2 9,5 10,6
Sumatera Selatan 0,9 8,4 9,2
Bengkulu 1,6 11,6 12,9
Lampung 0,5 9,1 9,6
Kepulauan Bangka Belitung 1,5 17,9 19,0
Kepulauan Riau 1,4 8,2 9,5
DKI Jakarta 0,1 8,3 8,4
Jawa Barat 0,1 10,6 10,7
Jawa Tengah 0,1 7,6 7,7
DI Yogyakarta 0,0 4,6 4,6
Jawa Timur 0,1 7,2 7,3
Banten 0,1 10,5 10,6
Bali 0,1 4,5 4,6
Nusa Tenggara Barat 1,4 13,0 14,2
Nusa Tenggara Timur 4,4 22,2 25,3
Kalimantan Barat 0,9 11,2 12,0
Kalimantan Tengah 1,4 15,0 16,2
Kalimantan Selatan 0,7 14,0 14,5
Kalimantan Timur 0,9 8,6 9,3
Sulawesi Utara 1,9 20,1 21,6
Sulawesi Tengah 0,9 18,2 18,9
Sulawesi Selatan 0,6 15,1 15,6
Sulawesi Tenggara 0,4 6,8 7,1
Gorontalo 0,8 28,0 28,6
Sulawesi Barat 1,5 12,5 13,8
Maluku 1,4 11,5 12,6
Maluku Utara 3,6 18,1 20,8
Papua Barat 10,6 27,3 33,8
Papua 10,1 19,2 25,9
Jawa-Bali 0,1 8,5 8,6
Luar Jawa-Bali 1,3 12,3 13,4
Indonesia 0,6 10,0 10,6
D = Kasus yang didiagnosis berdasarkan pemeriksaan darah;
G = Kasus yang didiagnosis berdasarkan gejala klnis;
DG = Gabungan kasus yang didiagnosis berdasarkan pemeriksaan darah dan berdasarkan gejala.
307
Tabel 3.4.2.10.
Period Prevalence Malaria Satu Bulan Terakhir menurut Cara Diagnosis dan Karakteristik
Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik
Period Prevalence %)
D G DG
Kelompok umur (tahun)
< 1 0,3 8,0 8,2
1– 4 0,6 10,1 10,7
5 - 9 0,6 9,4 10,0
10 - 14 0,5 9,3 9,7
≥15 0,6 10,3 10,8
Jenis kelamin
Laki-laki 0,6 10,2 10,7
Perempuan 0,5 9,9 10,4
Tempat tinggal
Perkotaan 0,3 8,2 8,5
Perdesaan 0,8 12,1 12,8
Pendidikan
Tidak sekolah 0,6 11,9 12,4
Tidak tamat SD 0,7 11,5 12,2
Tamat SD 0,5 11,6 12,0
Tamat SMP 0,5 9,3 9,7
Tamat SMA 0,6 7,3 7,8
Tamat PT 0,4 5,2 5,6
Pekerjaan
Tidak kerja 0,4 10,2 10,5
Sekolah 0,5 8,9 9,3
Pegawai/TNI/POLRI 0,6 6,0 6,6
Wiraswasta 0,4 8,4 8,8
Petani/Nelayan/Buruh 0,8 12,8 13,5
Lainnya 0,7 10,3 10,9
Tingkat pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 0,5 10,5 10,9
Kuintil 2 0,6 10,6 11,1
Kuintil 3 0,5 10,6 10,7
Kuintil 4 0,6 10,6 10,6
Kuintil 5 0,7 10,1 9,0
D = Kasus yang didiagnosis berdasarkan pemeriksaan darah;
G = Kasus yang didiagnosis berdasarkan gejala klnis;
DG = Gabungan kasus yang didiagnosis berdasarkan pemeriksaan darah dan berdasarkan gejala.
Kepada penderita malaria dalam satu bulan terakhir yang didiagnosis dengan pemeriksaan darah
selanjutnya ditanyakan di mana pemeriksaan terakhir dilakukan. Ternyata Puskesmas merupakan
unit pemeriksaan malaria yang paling banyak dimanfaatkan (40,4%) sedangkan yang terendah
persentase pemanfaatannya adalah Poskesdes (0,4%) sebagaimana tertera pada Tabel 3.4.2.11.
Dengan perkataan lain persentase pemanfaatan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah (RS
pemerintah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes) untuk pemeriksaan
malaria satu bulan terakhir adalah 64,2 %.
308
Tabel 3.4.2.11.
Persentase Penderita Malaria dalam Satu Bulan Terakhir menurut Unit Pemeriksaan Malaria yang
Dimanfaatkan, Riskesdas 2010
Unit Pemeriksaan Malaria Penderita malaria yang memanfaatkan (%)
Rumah sakit pemerintah 16,5
Rumah sakit swasta 9,5
Puskesmas 40,4
Balai pengobatan/klinik 5,8
Praktek dokter 10,8
Praktek perawat/bidan 9,8
Puskesmas pembantu 4,5
Polindes 2,4
Poskesdes 0,4
3.4.2.4. Point Prevalence Malaria
Di samping pengumpulan data kesakitan dengan wawancara, dalam Riskesdas 2010 ini juga
dilakukan dengan pemeriksaan darah menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT). Besarnya
sampel untuk pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) merupakan subsampel dari sampel
Kesmas dan jumlah sampelnya adalah 75.192. Dari 75.192 sampel tersebut, jumlah sampel yang
dapat dianalisis adalah 72.105 (95,9 %).
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa besarnya prevalensi (point prevalence) malaria dengan
pemeriksaan RDT di seluruh Indonesia adalah 0,6 persen. Spesies parasit malaria yang ditemukan
adalah Plasmodium falciparum (86,4%) sedangkan sisanya adalah Plasmodium vivax dan
campuran antara P. falciparum dan P. vivax (Gambar 3.4.2.7).
Gambar 3.4.2.7
Proporsi Jenis Parasit Malaria dengan Rapid Diagnostic Test, Riskesdas 2010
Gambar 3.4.2.8 memperlihatkan Point Prevalence menurut karakteristik. Menurut karakteristik umur
prevalensi paling tinggi adalah pada umur 5-9 tahun (0,9%) dan paling rendah pada umur <1 tahun
(0,3%). Prevalensi pada laki-laki sama dengan perempuan (0,6%). Prevalensi di perdesaan (0,8%)
dua kali prevalensi di perkotaan (0,4%). Kelompok pendidikan tidak tamat SD (0,7%) dan tidak
pernah sekolah (0,8%) merupakan dua kelompok yang paling tinggi prevalensinya dan kelompok
tamat PT merupakan kelompok yang paling rendah prevalensinya (0,2%). Kelompok “sekolah” dan
309
petani/nelayan/buruh merupakan kelompok pekerjaan yang tertinggi prevalensinya (masing-masing
0,7%) sedangkan yang paling rendah adalah Pegawai/TNI/POLRI (0,3%). Prevalensi menurut
tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita tidak menunjukkan pola distribusi yang jelas (0,7%
pada kuintil 3 dan 0,6% di kuintil lainnya).
Gambar 3.4.2.8.
Point Prevalence Malaria menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Setelah darahnya diperiksa dengan RDT, kepada responden juga ditanyakan riwayat sakit yang ada
kaitannya dengan penularan atau risiko yang dapat lebih memperjelas terjadinya infeksi malaria.
Pada Tabel 3.4.2.12 terlihat bahwa persentase penderita malaria yang diperiksa dengan RDT paling
tinggi dengan riwayat “panas dalam dua hari terakhir” (11,88%) dan paling rendah dengan riwayat
“transfusi darah dalam satu bulan terakhir” (0,02%).
Tabel 3.4.2.12.
Point Prevalence Malaria menurut Riwayat Sakit, Riskesdas 2010
Riwayat sakit penderita Positif (%)
Panas dalam dua hari terakhir 11,88
Minum ACT dalam satu bulan terakhir 1,08
Sakit malaria sebelumnya dalam satu bulan terakhir 2,77
Transfusi darah dalam satu bulan terakhir 0,02
Bermalam di luar kota dalam satu bulan terakhir 4,14
310
3.4.2.5. Pengobatan
Untuk penderita malaria dalam satu bulan terakhir, setelah didiagosis dengan pemeriksaan darah,
penderita seharusnya memperoleh pengobatan yang efektif. Pengobatan yang efektif ini harus
memenuhi tiga katagori, yaitu (1) jenis obat yang diperoleh adalah ACT, (2) obat tersebut diperoleh
penderita maksimum 24 jam setelah sakit dan (3) dosis obat diperoleh untuk 3 hari dan diminum
seluruhnya. Persentase penderita (semua umur) yang memenuhi persyaratan tersebut secara
berturut-turut adalah 34,7 persen, 81,4 persen dan 82,7 persen (Tabel 3.4.2.13). Cakupan
pengobatan malaria yang efektif dengan ACT untuk semua umur adalah 33,7 persen. Cakupan
pengobatan malaria yang efektif pada Balita (22,3%) lebih kecil dari pada semua umur. Hal ini bisa
terjadi karena beberapa hal seperti kesulitan minum obat, kurangnya kesadaran orang tua memberi
obat dan sebagainya.
Tabel 3.4.2.13.
Persentase Penderita Malaria Satu Bulan Terakhir dengan Pengobatan Artemisinin-based
Combination Therapy menurut Katagori Pengobatan, Riskesdas 2010
Katagori Pengobatan Efektif
Cakupan (%)
Semua umur Balita
Jenis obat yang diperoleh adalah ACT 49,0 34,7
Obat diperoleh dalam 24 jam setelah sakit 75,3 81,4
Dosis obat diperoleh untuk 3 hari dan diminum habis 89,7 82,7
Pengobatan efektif* 33,7 22,3
*Memenuhi semua katagori
Bila dirinci lebih lanjut, kisaran menurut provinsi untuk katagori “jenis obat yang diperoleh adalah
ACT” adalah dari 0 persen (Sulawesi Tenggara) sampai 100 persen (DI Yogyakarta dan Bali)
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.2.14. Kisaran untuk katagori “obat diperoleh dalam 24 jam
sesudah sakit” adalah dari 0 persen (DI Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara) sampai 100 persen
(Sumatera Barat dan DKI Jakarta) dan untuk katagori “dosis obat diperoleh untuk 3 hari dan
diminum habis” dari 0 persen (Sulawesi Tenggara) sampai 100 % di 7 provinsi (Aceh, Lampung, DI
Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo). Untuk pengobatan
efektif atau yang memenuhi ketiga katagori adalah dari 0 persen (DI Yogyakarta dan Sulawesi
Tenggara) sampai 81,9 persen (Banten). Sebanyak 14 provinsi mempunyai angka cakupan
pengobatan efektif di bawah angka cakupan nasional.
Cakupan tertinggi pengobatan efektif malaria menurut karakteristik responden (Gambar 3.4.2.9)
adalah pada kelompok umur ≥ 15 tahun (35,5%) dan terendah pada anak umur <1 tahun (4,2%).
Cakupan pada laki-laki (34,4%) lebih tinggi dari pada perempuan (32,8%). Cakupan di perkotaan
(40,1%) nyata lebih tinggi daripada di perdesaan (30,8%). Kelompok pendidikan yang paling tinggi
cakupannya adalah pada kelompok tamat SMP (41%) dan berangsur-angsur menurun ke
pendidikan lebih rendah dan lebih tinggi. Cakupan menurut pekerjaan tertinggi pada pekerjaan
“lainnya” (52,8%) dan terendah pada pegawai/TNI/Polri (25,2%). Meskipun cakupan tertinggi
menurut tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita adalah pada kuintil 5 (36,2%), namun
distribusi di kuintil lainnya tidak menunjukkan pola distribusi yang jelas.
311
Tabel 3.4.2.14.
Persentase Penderita Malaria Satu Bulan Terakhir yang Diobati dengan Artemisinin-based
Combination Therapy menurut Katagori Pengobatan dan Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Diobati (%)
Diobati
dengan ACT
ACT diterima
dalam 24 jam
sesudah sakit*
Dosis ACT
untuk 3 hari dan
diminum habis*
Pengobatan
efektif dengan
ACT**
Aceh 55,0 63,8 100,0 35,1
Sumatera Utara 44,3 61,6 95,6 25,4
Sumatera Barat 30,9 100,0 80,4 24,8
Riau 79,0 78,3 86,5 54,7
Jambi 45,4 81,0 86,4 30,6
Sumatera Selatan 46,1 81,8 81,8 33,6
Bengkulu 38,3 77,1 75,7 20,2
Lampung 51,7 90,4 100,0 46,7
Kepulauan Bangka Belitung 65,3 80,6 77,5 37,9
Kepulauan Riau 60,0 81,9 87,8 45,5
DKI Jakarta 75,3 100,0 84,1 63,3
Jawa Barat 48,7 92,5 100,0 45,0
Jawa Tengah 78,7 76,7 96,0 57,3
DI Yogyakarta 100,0 0,0 100,0 0,0
Jawa Timur 71,2 84,0 84,5 48,7
Banten 95,0 86,2 94,7 81,9
Bali 100,0 100,0 76,7 76,7
Nusa Tenggara Barat 66,3 75,0 87,7 44,3
Nusa Tenggara Timur 39,9 36,8 83,7 11,8
Kalimantan Barat 17,9 89,2 100,0 16,0
Kalimantan Tengah 54,6 68,6 79,7 33,1
Kalimantan Selatan 67,0 70,9 82,6 47,5
Kalimantan Timur 43,2 60,6 81,1 23,7
Sulawesi Utara 25,8 87,0 100,0 22,5
Sulawesi Tengah 32,5 45,2 100,0 14,7
Sulawesi Selatan 72,4 74,7 88,2 47,7
Sulawesi Tenggara 0,0 0,0 0,0 0,0
Gorontalo 67,4 55,9 100,0 37,7
Sulawesi Barat 60,8 82,9 94,2 50,4
Maluku 53,7 93,7 87,4 43,5
Maluku Utara 49,1 84,5 92,8 39,8
Papua Barat 15,9 75,4 78,4 10,2
Papua 52,2 89,8 95,3 44,4
Indonesia 49,0 75,3 89,7 33,7
*Terhadap yang menerima ACT; **memenuhi ketiga katagori
312
Gambar 3.4.2.9.
Persentase Penderita Malaria Positif Satu Bulan Terakhir dengan Pengobatan Artemicinin-based
Combination Therapy Efektif menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Kepada responden yang pernah didiagnosis menderita malaria yang sudah dipastikan dengan
pemeriksaan darah oleh tenaga kesehatan dalam satu bulan terakhir tetapi tidak menerima ACT dan
kepada penderita malaria klinis, ditanyakan apakah pernah menggunakan obat tradisional untuk
mengobati malaria. Ternyata pada kedua jenis responden tersebut hanya sebagian kecil (15,4%)
yang menggunakan obat-obatan tradisional atau tanaman obat sebagai obat malaria dan sisanya
(84,6%) tidak menggunakannya. Distribusi penderita yang menggunakan obat-obatan tradisional
atau tanaman obat tersebut berkisar dari 7,8 persen di Kalimantan Barat sampai 35,8 persen di
Sumatera Barat (Gambar 3.4.2.10).
Gambar 3.4.2.10.
Persentase Penggunaan Obat Tradisional pada Penderita Malaria Positif yang Tidak Menerima ACT
dan Malaria Klinis Satu Bulan Terakhir menurut Provinsi, Riskesdas 2010
313
Gambar 3.4.2.11 memperlihatkan persentase penderita malaria yang menggunakan pengobatan
tradisional dalam satu bulan terakhir menurut karakteristik. Menurut karakteristik umur, paling tinggi
pada kelompok umur ≥ 15 tahun (17,8%) dan terendah pada anak umur <1 tahun (7,9%).
Persentase pada laki-laki (16,3%) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (14,4%).
Persentase di perdesaan (17,3%) lebih tinggi dari pada di perkotaan (12,6%). Kelompok pendidikan
yang paling tinggi cakupannya adalah pada kelompok tidak pernah sekolah (18,2%) dan disusul
oleh kelompok tamat SD (17,1%), sedangkan pada kelompok lainnya persentasenya relatif sama.
Persentase menurut pekerjaan menunjukkan persentase paling tinggi pada kelompok
petani/nelayan/buruh (20,6%) dan paling kecil pada kelompok “sekolah” (9,9%). Meskipun
persentase terendah menurut tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita adalah pada kuintil 4
(14,4%), namun cakupan pada tingkat lainnya relatif sama (15,3% sampai 15,9%).
Gambar 3.4.2.11.
Persentase Penderita Malaria Positif yang Tidak Menerima ACT dan Malaria Klinis Satu Bulan
Terakhir yang Menggunakan Obat Tradisional menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
3.4.2.6. Perlindungan Perorangan
Data tentang perlindungan perorangan juga diperoleh melalui wawancara kepada seluruh ART dan
khusus kepada ART yang belum dewasa diwakilkan jawabannya kepada kepala RT atau yang
paling mengetahuinya. Besarnya persentase pemakaian kelambu (dengan dan tanpa insektisida) di
seluruh Indonesia adalah 26,1 persen dengan kisaran menurut provinsi dari 0,8 persen di Bali
sampai 84,6 persen di Sulawesi Barat (Tabel 3.4.2.15). Persentase pemakaian kelambu
berinsektisida di seluruh Indonesia adalah 12,9 persen dengan kisaran menurut provinsi dari 0,6
persen di Sulawesi Selatan sampai 66,1 persen di Papua Barat. Sebanyak 12 provinsi mempunyai
cakupan semua kelambu (berinsektisida dan tidak) di bawah cakupan nasional.
314
Tabel 3.4.2.15.
Persentase Pemakaian Kelambu menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Memakai kelambu (%)
Berinsektisida dan tidak Berinsektisida
Aceh 59,5 48,6
Sumatera Utara 38,2 19,3
Sumatera Barat 12,3 7,7
Riau 32,8 15,6
Jambi 48,0 27,8
Sumatera Selatan 49,6 19,2
Bengkulu 36,0 34,2
Lampung 67,7 8,1
Kepulauan Bangka Belitung 31,6 57,4
Kepulauan Riau 16,3 59,6
DKI Jakarta 2,8 8,6
Jawa Barat 6,7 11,1
Jawa Tengah 19,6 2,7
DI Yogyakarta 7,5 0,9
Jawa Timur 15,7 2,2
Banten 10,5 4,8
Bali 0,8 4,5
Nusa Tenggara Barat 32,1 29,1
Nusa Tenggara Timur 56,6 34,1
Kalimantan Barat 58,7 4,8
Kalimantan Tengah 81,9 1,6
Kalimantan Selatan 73,1 1,2
Kalimantan Timur 27,4 1,8
Sulawesi Utara 4,6 3,4
Sulawesi Tengah 44,5 1,2
Sulawesi Selatan 68,0 0,6
Sulawesi Tenggara 62,6 5,0
Gorontalo 5,3 9,3
Sulawesi Barat 84,6 1,1
Maluku 25,8 53,7
Maluku Utara 34,1 55,9
Papua Barat 48,6 66,1
Papua 42,0 22,6
Jawa-Bali 11,9 4,2
Luar Jawa-Bali 46,6 16,2
Indonesia 26,1 12,9
Menurut karakteristik umur, besarnya cakupan pemakaian semua kelambu (berinsektisida dan tidak)
pada anak di bawah umur lima tahun (Balita) adalah 32,5 persen dan khusus kelambu berinsektisida
adalah 16,5 persen (Tabel 3.4.2.16). Pada semua kelompok umur, besarnya cakupan pemakaian
semua kelambu (berinsektisida dan tidak) adalah 26,1 persen dan cakupan kelambu berinsektisida
adalah 12,9 persen. Persentase pada laki-laki relatif sama dengan perempuan, baik pada semua
kelambu (25,4% dan 26,8%) maupun kelambu berinsektisida (13% dan 12,8%). Pemakaian
315
kelambu di perdesaan lebih tinggi persentase pemakaiannya daripada di perkotaan, baik pada
semua kelambu (39,8% dan 13,3%) maupun pada kelambu berinsektisida (13,5% dan 11,4%).
Makin tinggi tingkat pendidikan, makin rendah persentase pemakaian semua kelambu, (menurun
dari 31,8% menjadi 13,5%) tetapi kecenderungan tersebut tidak terlihat pada kelambu
berinsektisida, di mana kelompok pendidikan yang tertinggi persentasenya adalah pada kelompok
tamat PT (17,1%) dan terendah pada kelompok tidak sekolah (10,1%) sementara pada kelompok
pendidikan lainnya tidak terlihat pola distribusi yang jelas. Menurut karakteristik pekerjaan,
persentase tertinggi pemakaian semua kelambu adalah pada petani/nelayan/buruh (34,4%) dan
terendah pada pegawai/TNI/POLRI (13,4%), sebaliknya persentase tertinggi pemakaian kelambu
berinsektisida adalah pada pegawai/TNI/POLRI (16,1%) yang diikuti dengan kelompok ‘sekolah”
(13,1%) dan relatif sama pada kelompok pekerjaan lainnya. Makin tinggi tingkat pengeluaran rumah
tangga per kapita makin rendah pemakaian semua kelambu (menurun dari 32,5% menjadi 13,7%)
dan sebaliknya makin tinggi pemakaian kelambu berinsektisida (meningkat dari 11,2% menjadi
15,8%).
Salah satu indikator malaria dalam MDGs adalah cakupan pemakaian kelambu pada Balita.
Dibandingkan dengan cakupan pemakaian kelambu (berinsektisida dan tidak) tahun 2007 untuk
Balita yang besarnya 31 %8, cakupan yang ditunjukkan Riskesdas 2010 ini kurang lebih sama.
Khusus kepada responden umur ≥ 15 tahun ditanyakan perilaku pencegahan malaria yang biasa
dilakukan. Pada Tabel 3.4.2.17 terlihat bahwa di seluruh Indonesia, di antara tujuh cara pencegahan
malaria yang ditanyakan, persentase yang paling besar adalah “memakai obat nyamuk
bakar/elektrika (57,6%), diikuti dengan “tidur menggunakan kelambu” (31,9%), “menggunakan
repellent / bahan pencegah gigitan nyamuk” (24,7%), “rumah disemprot obat nyamuk
berinsektisida” (20%), “memasang kasa nyamuk pada jendela/ventilasi” (13,6%), “lainnya” (13,2%)
dan paling kecil “minum obat pencegahan bila bermalam di daerah endemis malaria” (4,7%).
Menurut provinsi, kebiasaan “memakai obat nyamuk bakar/elektrika” berkisar dari 30 persen (NTT)
sampai 83 persen (Kalsel), “tidur menggunakan kelambu” dari 8,1 persen (Sulawesi Utara) sampai
85,8 persen (Kalimantan Tengah), “menggunakan repellent / bahan pencegah gigitan nyamuk” dari
6,7 persen (Bengkulu) sampai 43,3 persen (DKI Jakarta), “memasang kasa nyamuk pada
jendela/ventilasi” dari 4,5 persen (Sulut) sampai 31,4 persen (Kaltim), “lainnya” dari 2,5 persen
(Sultra) sampai 28 persen (DI Yogyakarta) dan “minum obat pencegahan bila bermalam di daerah
endemis malaria” dari 1,7 persen (Gorontalo) sampai 13,5 persen (Kalimantan Selatan).
316
Tabel 3.4.2.16.
Persentase Pemakaian Kelambu menurut Karakteristik Responden, Riskesdas 2010
Karakteristik
Memakai kelambu (%)
Berinsektisida dan tidak Berinsektisida
Kelompok umur (tahun)
Balita 32,5 16,5
Semua umur 26,1 12,9
Jenis kelamin
Laki-laki 25,4 13,0
Perempuan 26,8 12,8
Tempat tinggal
Perkotaan 13,3 11,4
Perdesaan 39,8 13,5
Pendidikan
Tidak sekolah 31,8 10,1
Tidak tamat SD 30,0 12,6
Tamat SD 27,5 11,5
Tamat SMP 24,6 12,3
Tamat SMA 17,5 14,9
Tamat PT 13,5 17,1
Pekerjaan
Tidak kerja 23,5 11,7
Sekolah 23,1 13,1
Pegawai/TNI/POLRI 13,4 16,1
Wiraswasta 17,9 11,8
Petani/Nelayan/Buruh 34,4 11,9
Lainnya 24,8 11,8
Tingkat pengeluaran Rumah Tangga per kapita
Kuintil 1 32,5 11,2
Kuintil 2 30,2 11,4
Kuintil 3 27,7 14,2
Kuintil 4 22,3 15,3
Kuintil 5 13,7 15,8
317
Tabel 3.4.2.17.
Persentase Kebiasaan Pencegahan Malaria pada Umur ≥ 15 Tahun menurut Cara Pencegahan dan
Provinsi, Riskesdas 2010
Yang melakukan (%)
Provinsi
Tidur menggunakan
kelambu
Memakai obat
nyamuk
bakar/elektrika
Memasang kasa
nyamuk pada
jendela/ventilasi
Menggunakan
repellent / bahan
pencegah gigitan
nyamuk
Rumah disemprot
obat nyamuk
berinsektisida
Minum obat
pencegahan bila
bermalam di daerah
endemis malaria
Lainnya
Aceh 73,3 58,6 27,5 17,3 22,4 8,5 9,2
Sumatera Utara 51,2 61,7 24,5 21,0 23,2 5,7 5,1
Sumatera Barat 17,0 68,5 8,6 14,1 9,3 3,0 20,8
Riau 46,2 76,3 25,2 23,6 32,0 6,9 5,7
Jambi 50,6 63,4 9,7 8,9 15,5 3,4 8,3
Sumatera Selatan 55,5 65,9 15,5 14,4 19,2 3,4 6,2
Bengkulu 42,2 63,8 15,2 6,7 15,2 3,9 5,7
Lampung 71,2 51,8 16,2 18,7 15,2 4,0 4,8
Kepulauan Bangka Belitung 38,6 73,1 14,8 14,5 24,4 5,5 15,9
Kepulauan Riau 23,9 58,9 24,3 23,0 41,0 7,9 21,3
DKI Jakarta 10,3 30,7 26,0 43,3 47,1 6,5 23,3
Jawa Barat 11,6 59,0 12,6 31,2 22,2 3,3 15,5
Jawa Tengah 25,7 55,5 8,9 25,9 14,3 3,9 14,1
DI Yogyakarta 19,5 57,3 14,2 35,7 27,3 9,8 28,0
Jawa Timur 22,6 58,7 7,5 26,1 15,9 3,5 14,5
Banten 15,1 43,7 20,3 42,4 24,1 3,6 13,1
Bali 9,9 58,1 15,0 18,6 20,3 4,0 13,4
Nusa Tenggara Barat 40,3 61,7 10,8 18,2 13,3 4,7 11,3
Nusa Tenggara Timur 58,7 30,0 8,5 12,1 10,6 6,1 9,3
Kalimantan Barat 65,7 70,0 12,0 12,9 17,4 3,6 5,3
Kalimantan Tengah 85,8 77,4 15,9 18,2 20,4 11,3 15,3
Kalimantan Selatan 75,9 83,0 24,3 26,4 28,8 13,5 10,6
Kalimantan Timur 43,2 74,8 31,4 24,2 34,4 11,1 14,0
Sulawesi Utara 8,1 73,7 4,4 8,5 10,8 4,3 19,7
Sulawesi Tengah 47,6 54,3 5,0 9,8 11,8 3,5 8,8
Sulawesi Selatan 67,4 56,6 8,2 13,5 15,1 5,1 15,3
Sulawesi Tenggara 66,6 52,1 16,5 12,7 14,6 6,5 2,5
Gorontalo 9,6 82,5 6,8 7,3 7,9 1,7 13,6
Sulawesi Barat 82,0 49,1 6,7 7,6 8,7 4,2 4,3
Maluku 45,9 58,5 13,4 9,7 19,8 7,9 16,4
Maluku Utara 36,6 49,7 4,9 7,0 10,0 3,2 7,7
Irian Jaya Barat 54,1 41,1 23,7 15,8 24,3 8,3 12,3
Papua 50,3 42,1 15,9 12,6 21,5 11,2 8,3
Indonesia 31,9 57,6 13,6 24,7 20,0 4,7 13,2
Kesimpulan
1. Rumah sakit merupakan unit fasilitas kesehatan yan terbanyak diketahui Rumah Tangga
(79,2%) dan dimanfaatkan untuk pemeriksaan malaria (14,6%).
2. Pada Rumah Tangga yang tidak pernah memanfaatkan fasilitas kesehatan 55,8% melakukan
pengobatan sendiri bila sakit.
318
3. Kasus Baru dan Prevalensi Malaria masih tinggi (22,9 ‰ dan 10,6%) dan terutama ditemukan di
kawasan Timur (103‰-261‰ dan 25%-33,8%), lebih banyak di perdesaan, menyerang semua
kelompok umur, lebih banyak pada laki-laki, petani/nelayan/buruh dan yang berpendidikan
rendah.
4. Period Prevalence berdasarkan pemeriksaan darah malaria dengan wawancara dan Point
Prevalence dengan RDT sama yaitu 0,6 persen.
5. P. falciparum merupakan jenis parasit malaria yang utama ditemukan (86,4%).
6. Pengobatan efektif dengan Artemisinin-based Combination Therapy rendah (33,7%).
7. Pemakaian kelambu berinsektisida pada balita masih rendah (5,4%).
8. Cara pencegahan penularan yang banyak dilakukan adalah menggunakan obat nyamuk
bakar/elektrika (57,6%)
Saran-Saran
Pengendalian malaria di Indonesia memerlukan tindakan yang lebih komprehensif melalui:
1. Peningkatan upaya perlindungan perorangan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.
2. Penegakan diagnosis dini dengan konfirmasi pemeriksaan darah malaria untuk mendapatkan
ACT perlu dimaksimalkan cakupannya mengeliminasi malaria di Indonesia.
3. Data dasar Nasional yang akurat sangat ditunjang dengan kualitas dan kemampuan tenaga
kesehatan yang melakukan penanganan kasus malaria.
3.4.3. Tuberkulosis
Penyakit Tuberkulosis Paru termasuk penyakit menular kronis. Waktu pengobatan yang panjang
dengan jenis obat lebih dari satu menyebabkan penderita sering terancam putus berobat selama
masa penyembuhan dengan berbagai alasan, antara lain merasa sudah sehat atau faktor ekonomi.
Akibatnya adalah pola pengobatan harus dimulai dari awal dengan biaya yang bahkan menjadi lebih
besar serta menghabiskan waktu berobat yang lebih lama. Alasan ini menyebabkan situasi
Tuberkulosis Paru di dunia semakin memburuk dengan jumlah kasus yang terus meningkat serta
banyak yang tidak berhasil disembuhkan, terutama negara-negara yang dikelompokkan dalam 22
negara dengan masalah Tuberkulosis Paru besar (high burden countries), sehingga pada tahun
1993 WHO/Organisasi Kesehatan Dunia mencanangkan Tuberkulosis Paru sebagai salah satu
kedaruratan dunia (global emergency). Tuberkulosis Paru juga merupakan salah satu emerging
diseases. Indonesia termasuk kedalam kelompok high burden countries, menempati urutan ketiga
setelah India dan China berdasarkan laporan WHO tahun 2009. Pada Riskesdas 2007 kasus
Tuberkulosis Paru ditemukan merata di seluruh provinsi di Indonesia. Riskesdas 2010 dikhususkan
untuk mengumpulkan indikator MDG terutama yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk
Prevalensi Tuberkulosis Paru.
Data WHO Global Report yang dicantumkan pada Laporan Triwulan Sub Direktorat Penyakit TB
dari Direktorat Jenderal P2&PL tahun 2010 menyebutkan estimasi kasus baru TB di Indonesia
tahun 2006 adalah 275 kasus/100.000 penduduk/tahun dan pada tahun 2010 turun menjadi 244
kasus/100.000 penduduk/tahun.
Data prevalensi sebelumnya yang menggunakan uji konfirmasi laboratorium adalah data Prevalensi
Indonesia hasil Survey Prevalensi TB pada tahun 2004 yang memberikan angka prevalensi TB
Indonesia berdasarkan pemeriksaan mikroskopis BTA terhadap suspek adalah sebesar 104 kasus/
100.000 penduduk.
319
Pada Riskesdas 2010, metode pengumpulan data Tuberkulosis Paru adalah berdasarkan hasil
wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dan berdasarkan pemeriksaan spesimen dahak di
laboratorium untuk uji mikroskopik Basil Tahan Asam (BTA).
Berdasarkan wawancara, kuesioner terstruktur ditujukan baik kepada perwakilan Rumah Tangga
(RT) maupun kepada individu dalam RT, sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium ditujukan per
individu dalam RT. Kelompok umur penduduk, baik untuk wawancara kuesioner maupun
pemeriksaan dahak, hanya penduduk berumur 15 tahun keatas dengan jenis kelamin laki-laki
maupun perempuan.
Indikator berdasarkan hasil wawancara kuesioner pada RT adalah Persentase pengetahuan dan
pemanfaatan RT terhadap fasilitas kesehatan untuk diagnosis dan mendapatkan Obat Anti
Tuberkulosis (OAT). Indikator berdasarkan hasil wawancara kuesioner pada individu adalah Periode
Prevalence berdasarkan Diagnosis (D) dalam 12 bulan terakhir, Periode Prevalence Suspek
Tuberkulosis Paru (G) dalam 12 bulan terakhir dan beberapa indikator tambahan lain tentang
cakupan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan jangka waktu pengobatan, serta upaya yang dilakukan
oleh subjek Suspek. Indikator berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dengan dua slide BTA positif .
di laboratorium menunjukkan Point Prevalence Tabel 3.4.3.1 dan Tabel 3.4.3.2 menggambarkan
rincian sampel penduduk pada kelompok umur 15 tahun keatas yang berhasil diwawancara. Jumlah
Rumah Tangga yang menjadi sampel adalah 69.300 RT.
Tabel 3.4.3.1 menunjukkan bahwa penduduk yang berhasil diwawancara paling banyak berasal dari
Provinsi Jawa Barat (29.851), Jawa Timur (27.163), dan Jawa Tengah (22.182) diikuti Provinsi
Sumatera Utara (8.275) dan Banten (7.536). Sementara provinsi dengan jumlah paling sedikit
adalah Provinsi Maluku Utara sejumlah 1.268 penduduk.
Tabel 3.4.3.2 menggambarkan karakteristik responden kuesioner paling banyak terdapat pada
kelompok usia produktif, yaitu umur 15-54 tahun (147.061). Berdasarkan jenis kelamin maka
responden yang terbanyak terdapat di kelompok wanita (91.433) dan pada umumnya tempat tinggal
responden ada di wilayah perkotaan (91.057).
Seluruh data Tuberkulosis Paru dari penduduk pada kelompok umur 15 tahun keatas kemudian
disajikan berurutan mulai dari Tabel 3.4.3.3 sampai dengan Tabel 3.4.3.28.
320
Tabel 3.4.3.1
Penyebaran Sampel Penduduk ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi n %
Aceh 3.477 2,0
Sumatera Utara 8.275 4,7
Sumatera Barat 3.533 2,0
Riau 4.431 2,5
Jambi 2.659 1,5
Sumatra Selatan 5.686 3,2
Bengkulu 1.879 1,1
Lampung 5.558 3,1
Kepulauan Bangka Belitung 1.359 0,8
Kepulauan Riau 1.562 0,9
DKI Jakarta 6.792 3,8
Jawa Barat 29.851 16,8
Jawa Tengah 22.182 12,5
DI Yogyakarta 3.411 1,9
Jawa Timur 27.163 15,3
Banten 7.536 4,2
Bali 3.434 1,9
Nusa Tenggara Barat 3.812 2,1
Nusa Tenggara Timur 3.374 1,9
Kalimantan Barat 3.279 1,8
Kalimantan Tengah 2.046 1,1
Kalimantan Selatan 2.951 1,7
Kalimantan Timur 2.869 1,6
Sulawesi Utara 2.319 1,3
Sulawesi Tengah 2.022 1,1
Sulawesi Selatan 5.643 3,2
Sulawesi Tenggara 2.265 1,3
Gorontalo 1.445 0,8
Sulawesi Barat 1.347 0,8
Maluku 1.502 0,8
Maluku Utara 1.268 0,7
Papua Barat 1.336 0,8
Papua 1.660 0,9
Indonesia 177.926 100,0
321
Tabel 3.4.3.2
Penyebaran Sampel Penduduk ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik N %
Kelompok Umur (Tahun)
15-24 38.501 21,6
25-34 41.701 23,4
35-44 38.095 21,4
45-54 28.764 16,2
55-64 17.192 9,7
65-74 9.424 5,3
≥ 75 4.249 2,4
Jenis Kelamin
Laki laki 86.493 48,6
Perempuan 91.433 51,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 91.057 51,2
Perdesaan 86.869 48,8
Indonesia 177.926 100,0
Fasilitas Kesehatan
Tabel 3.4.3.3 dan 3.4.3.4 menggambarkan analisis terhadap hasil wawancara pada rumah tangga
(RT) yang ditanyakan kepada kepala RT atau perwakilan dari setiap RT mengenai pengetahuan
fasilitas kesehatan (faskes) yang berkaitan dengan diagnosis Tuberkulosis Paru, yaitu faskes tempat
melakukan pemeriksaan dahak dan pemeriksaan foto paru.
Hasil analisis pada Tabel 3.4.3.3. menunjukkan bahwa secara nasional persentase RT yang
mengetahui faskes pemeriksaan dahak di rumah sakit sebesar 82,4 persen, sedangkan yang
mengetahui di puskesmas hanya sebesar 54,3 persen. Terlihat pula bahwa RT yang menyatakan
pemeriksaan dahak dapat dilakukan di balai pengobatan/klinik/praktek dokter sebesar 17,2 persen.
Hasil ini menggambarkan bahwa cakupan pengetahuan RT terhadap faskes tempat pemeriksaan
dahak di puskesmas dan rumah sakit masih belum optimal karena pengetahuan tertinggi di
puskesmas hanya 78,5 persen sementara di rumah sakit 78,1 persen, yaitu di Provinsi DI
Yogyakarta. Provinsi tertinggi lain dengan pengetahuan RT yang mengetahui pemeriksaan dahak
dapat dilakukan di puskesmas adalah Kepulauan Riau (64,2%), Maluku (66,2%), DKI Jakarta
(66,3%) dan Nusa Tenggara Barat (65,1%).
322
Tabel 3.4.3.3
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Fasilitas Pemeriksaan Dahak pada Faskes di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, Riskesdas 2010
Provinsi
Pengetahuan Pemeriksaan Dahak (%)
RS Puskesmas Praktek Dokter
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Aceh 76,1 23,9 54,5 45,5 21,2 78,8
Sumatera Utara 75,1 24,9 51,3 48,7 29,7 70,3
Sumatera Barat 79,1 20,9 59,6 40,4 33,0 67,0
Riau 78,7 21,3 51,2 48,8 29,1 70,9
Jambi 84,6 15,4 72,0 28 25,3 74,7
Sumatera Selatan 74,0 26,0 51,2 48,8 29,4 70,6
Bengkulu 76,0 24,0 41,0 59,0 27,5 72,5
Lampung 68,1 31,9 41,6 58,4 22,7 77,3
Kepulauan Bangka Belitung 82,2 17,8 60,6 39,4 27,8 72,2
Kepulauan Riau 87,0 13,0 64,2 35,8 30,2 69,8
DKI Jakarta 85,0 15,0 66,3 33,7 33,5 66,5
Jawa Barat 77,3 22,7 54,0 46,0 34,1 65,9
Jawa Tengah 79,3 20,7 60,7 39,3 28,2 71,8
DI Yogyakarta 92,4 7,6 78,5 21,5 30,9 69,1
Jawa Timur 78,2 21,8 52,0 48,0 22,0 78,0
Banten 82,2 17,8 59,8 40,2 38,5 61,5
Bali 83,4 16,6 54,2 45,8 20,9 79,1
Nusa Tenggara Barat 80,2 19,8 65,1 34,9 24,0 76,0
Nusa Tenggara Timur 70,7 29,3 49,0 51,0 17,8 82,2
Kalimantan Barat 74,1 25,9 52,4 47,6 24,0 76,0
Kalimantan Tengah 74,8 25,2 45,1 54,9 44,4 55,6
Kalimantan Selatan 73,7 26,3 55,2 44,8 20,1 79,9
Kalimantan Timur 87,7 12,3 59,8 40,2 22,7 77,3
Sulawesi Utara 77,3 22,7 44,8 55,2 23,2 76,8
Sulawesi Tengah 66,1 33,9 33,5 66,5 32,0 68,0
Sulawesi Selatan 83,5 16,5 58,0 42,0 30,1 69,9
Sulawesi Tenggara 75,4 24,6 41,9 58,1 29,3 70,7
Gorontalo 83,9 16,1 57,6 42,4 29,1 70,9
Sulawesi Barat 69,6 30,4 47,2 52,8 15,3 84,7
Maluku 86 14 66,2 33,8 45,5 54,5
Maluku Utara 72,4 27,6 47,4 52,6 34,7 65,3
Papua Barat 72,7 27,3 54,2 45,8 28,1 71,9
Papua 69,1 30,9 40,1 59,9 28,0 72,0
Indonesia 78,1 21,9 54,3 45,7 28,6 71,4
Setelah menggali pengetahuan RT tentang faskes diagnosis Tuberkulosis Paru melalui pemeriksaan
dahak, maka kuesioner juga menggali informasi tentang RT yang mengetahui faskes yang dapat
melakukan pemeriksaan foto paru. Pada Tabel 3.4.3.4. terlihat bahwa persentase RT untuk
323
pengetahuan pemeriksaan foto paru di RS secara nasional adalah sebesar 82,4 persen, sementara
pada puskesmas adalah sebesar 20 persen. Provinsi dengan pengetahuan RT tertinggi memahami
bahwa pemeriksaan foto paru dapat dilakukan di rumah sakit adalah Provinsi DI Yogyakarta
(95,1%), Kalimantan Timur (91,3), Kepulauan Riau (92,4%), DKI Jakarta (88,7%), dan Jambi
(87,9%).
Tabel 3.4.3.4
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Fasilitas Pemeriksaan Foto Paru pada
Faskes di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, Riskesdas 2010
Provinsi
Pengetahuan Pemeriksaan Roentgen (%)
RS Puskesmas Praktek Dokter
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Aceh 77,6 22,4 8,8 91,2 14,1 85,9
Sumatera Utara 73,8 26,2 14,8 85,2 14,2 85,8
Sumatera Barat 83,5 16,5 11,6 88,4 13,7 86,3
Riau 79,0 21,0 19,0 81,0 18,0 82,0
Jambi 87,9 12,1 11,2 88,8 12,1 87,9
Sumatera Selatan 71,7 28,3 14,3 85,7 16,2 83,8
Bengkulu 75,1 24,9 14,2 85,8 15,2 84,8
Lampung 74,2 25,8 9,2 90,8 14,8 85,2
Kepulauan Bangka Belitung 78,3 21,7 10,2 89,8 11,4 88,6
Kepulauan Riau 92,4 7,6 19,2 80,8 19,8 80,2
DKI Jakarta 88,7 11,3 49,9 50,1 23,1 76,9
Jawa Barat 83,8 16,2 19,8 80,2 25,1 74,9
Jawa Tengah 84,5 15,5 20,8 79,2 15,2 84,8
DI Yogyakarta 95,1 4,9 18,3 81,7 8,2 91,8
Jawa Timur 82,9 17,1 17,5 82,5 12,2 87,8
Banten 87,0 13,0 23,2 76,8 31,2 68,8
Bali 89,4 10,6 10,2 89,8 10,1 89,9
Nusa Tenggara Barat 79,0 21,0 12,9 87,1 11,1 88,9
Nusa Tenggara Timur 65,0 35,0 7,6 92,4 6,2 93,8
Kalimantan Barat 76,7 23,3 12,0 88,0 12,3 87,7
Kalimantan Tengah 78,6 21,4 6,9 93,1 19,3 80,7
Kalimantan Selatan 76,4 23,6 9,6 90,4 9,1 90,9
Kalimantan Timur 91,3 8,7 15,1 84,9 12,5 87,5
Sulawesi Utara 77,4 22,6 11,4 88,6 17,1 82,9
Sulawesi Tengah 67,1 32,9 5,8 94,2 15,9 84,1
Sulawesi Selatan 86,9 13,1 9,1 90,9 16,7 83,3
Sulawesi Tenggara 62,3 37,7 5,1 94,9 14,8 85,2
Gorontalo 79,1 20,9 14,6 85,4 10,8 89,2
Sulawesi Barat 63,1 36,9 7,3 92,7 1,6 98,4
Maluku 74,2 25,8 15,4 84,6 27,7 72,3
Maluku Utara 73,6 26,4 6,6 93,4 5,9 94,1
Papua Barat 65,7 34,3 21,4 78,6 32,7 67,3
Papua 64,1 35,9 10,0 90,0 11,0 89,0
Indonesia 82,4 17,6 20,0 80,0 17,2 82,8
324
Tabel 3.4.3.5
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Pemeriksaan Dahak dan Foto Paru di FasKes
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Pengetahuan pemeriksaan dahak Pengetahuan pemeriksaan Foto Paru
RS Pusk
Praktek
dokter
RS Pusk
Praktek
dokter
Tempat Tinggal
Perkotaan 82,3 60,9 29,5 86,5 21,9 19,0
Perdesaan 73,5 49,2 26,9 76,1 12,9 13,7
Tingkat pengeluaran per kapita
Kuintil 1 70,8 47,1 22,7 74,6 14,4 13,0
Kuintil 2 76,2 52,3 26,3 80,2 15,9 14,2
Kuintil 3 78,4 56,0 28,6 81,7 17,6 17,2
Kuintil 4 81,1 58,9 29,5 84,5 18,5 17,7
Kuintil 5 84,1 61,9 32,0 87,8 22,3 20,5
Tabel 3.4.3.5. menggambarkan karakteristik RT yang memiliki pengetahuan tentang faskes yang
dapat melakukan pemeriksaan dahak dan pemeriksaan foto paru untuk diagnosis Tuberkulosis
Paru. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas RT dengan pengetahuan yang tinggi tentang diagnosis
penyakit di faskes RS dan puskesmas berada di wilayah perkotaan, termasuk pengetahuan bahwa
praktek dokter juga dapat melakukan pemeriksaan dahak dan foto paru. Kondisi ekonomi
menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap faskes meningkat secara signifikan dengan
meningkatnya pendapatan RT (pengeluaran tertinggi), dimana kelompok yang memiliki
pengetahuan tentang diagnosis faskes yang paling tinggi berada pada kelompok paling kaya (kuintil
5).
Informasi tentang pengetahuan dilanjutkan dengan informasi tentang pemanfaatan faskes yang
dilakukan oleh RT yang telah mengetahui keberadaan faskes tersebut. Tabel 3.4.3.6. dan 3.4.3.7.
menggambarkan hasil analisis terhadap RT yang memanfaatkan faskes untuk pemeriksaan dahak
dan pemeriksaan foto paru. Secara nasional, RT yang mengetahui telah memanfaatkan faskes
pemeriksaan dahak di puskesmas sebesar 7,3 persen sementara yang memanfaatkan RS sebesar
11,2 persen. Terlihat pula bahwa terdapat RT yang memanfaatkan balai pengobatan/klinik/praktek
dokter untuk pemeriksaan dahak sebesar 3,5 persen. Provinsi tertinggi yang memanfaatkan
pemeriksaan dahak di puskesmas adalah Provinsi Maluku sebesar 25,5 persen. Untuk foto paru,
secara umum pemanfaatan RT di rumah sakit sebesar 19,3 persen sementara yang memanfaatkan
puskesmas sebesar 2,1 persen. Terlihat pula bahwa terdapat 3,2 persen RT yang memanfaatkan
balai pengobatan/klinik/ praktek dokter untuk pemeriksaan foto paru. Provinsi tertinggi yang
memanfaatkan pemeriksaan foto paru di rumah sakit adalah Kalimantan Timur sebesar 28,3 persen.
325
Tabel 3.4.3.6.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan Dahak pada Faskes di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, Riskesdas 2010
Provinsi
Pemanfaatan Pemeriksaan Dahak
RS Puskesmas Praktek Dokter
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Aceh 10,6 89,4 6,8 93,2 2,7 97,3
Sumatera Utara 14,8 85,2 12,0 88,0 5,2 94,8
Sumatera Barat 8,5 91,5 4,9 95,1 2,2 97,8
Riau 9,8 90,2 7,7 92,3 4,2 95,8
Jambi 8,0 92,0 6,3 93,7 1,5 98,5
Sumatera Selatan 6,6 93,4 7,4 92,6 3,2 96,8
Bengkulu 11,0 89,0 5,8 94,2 1,5 98,5
Lampung 9,8 90,2 4,3 95,7 2,1 97,9
Kepulauan Bangka Belitung 9,9 90,1 4,6 95,4 3,2 96,8
Kepulauan Riau 10,7 89,3 3,9 96,1 4,6 95,4
DKI Jakarta 13,2 86,8 8,7 91,3 4,7 95,3
Jawa Barat 11,1 88,9 8,8 91,2 4,3 95,7
Jawa Tengah 9,9 90,1 6,0 94,0 2,7 97,3
DI Yogyakarta 7,7 92,3 5,6 94,4 2,5 97,5
Jawa Timur 10,3 89,7 6,1 93,9 3,2 96,8
Banten 12,9 87,1 9,4 90,6 4,6 95,4
Bali 8,0 92,0 3,0 97,0 1,4 98,6
Nusa Tenggara Barat 14,0 86,0 7,5 92,5 2,6 97,4
Nusa Tenggara Timur 11,4 88,6 7,0 93,0 5,0 95,0
Kalimantan Barat 8,8 91,2 7,8 92,2 3,4 96,6
Kalimantan Tengah 12,4 87,6 3,3 96,7 4,7 95,3
Kalimantan Selatan 8,5 91,5 7,7 92,3 3,4 96,6
Kalimantan Timur 20,9 79,1 7,7 92,3 1,0 99,0
Sulawesi Utara 11,8 88,2 7,7 92,3 1,9 98,1
Sulawesi Tengah 14 86 6,6 93,4 2,0 98,0
Sulawesi Selatan 9,5 90,5 6,5 93,5 3,2 96,8
Sulawesi Tenggara 6,9 93,1 6,0 94,0 3,0 97,0
Gorontalo 14,5 85,5 6,2 93,8 3,8 96,2
Sulawesi Barat 8,2 91,8 5,9 94,1 1,8 98,2
Maluku 36,9 63,1 25,5 74,5 5,3 94,7
Maluku Utara 8,8 91,2 3,7 96,3 4,2 95,8
Papua Barat 23,4 76,6 17,6 82,4 22 78,0
Papua 16,7 83,3 9,8 90,2 5,9 94,1
Indonesia 11,2 88,8 7,3 92,7 3,5 96,5
326
Tabel 3.4.3.7.
Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Fasilitas Pemeriksaan Foto Paru pada Faskes di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, Riskesdas 2010
Provinsi
Pemanfaatan Pemeriksaan Rontgen
RS Pusk P. dok
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Aceh 17,9 82,1 1,2 98,8 3,0 97
Sumatera Utara 15,7 84,3 3,1 96,9 3,6 96,4
Sumatera Barat 11,2 88,8 0,9 99,1 1,5 98,5
Riau 15,7 84,3 4,3 95,7 4,3 95,7
Jambi 14,2 85,8 1,1 98,9 1,4 98,6
Sumatera Selatan 9,4 90,6 1,5 98,5 2,6 97,4
Bengkulu 10,5 89,5 0,3 99,7 2,4 97,6
Lampung 16,0 84,0 1,5 98,5 1,4 98,6
Kepulauan Bangka Belitung 15,0 85,0 0,3 99,7 3,7 96,3
Kepulauan Riau 21,1 78,9 2,4 97,6 3,9 96,1
DKI Jakarta 24,7 75,3 8,9 91,1 4,7 95,3
Jawa Barat 22,3 77,7 2,5 97,5 5,1 94,9
Jawa Tengah 19,2 80,8 2,2 97,8 2,3 97,7
DI Yogyakarta 18,8 81,2 1,0 99,0 1,6 98,4
Jawa Timur 19,5 80,5 1,9 98,1 2,4 97,6
Banten 26,6 73,4 2,3 97,7 5,2 94,8
Bali 21,4 78,6 1,0 99 1,5 98,5
Nusa Tenggara Barat 21,7 78,3 0,7 99,3 0,9 99,1
Nusa Tenggara Timur 10,2 89,8 1,5 98,5 0,8 99,2
Kalimantan Barat 12,7 87,3 1,8 98,2 3,2 96,8
Kalimantan Tengah 25,7 74,3 0,2 99,8 0,0 100
Kalimantan Selatan 17,2 82,8 1,1 98,9 1,2 98,8
Kalimantan Timur 28,3 71,7 0,8 99,2 1,5 98,5
Sulawesi Utara 15,6 84,4 1,6 98,4 2,6 97,4
Sulawesi Tengah 22,6 77,4 1,3 98,7 3,8 96,2
Sulawesi Selatan 14,8 85,2 0,9 99,1 2,0 98
Sulawesi Tenggara 17,4 82,6 0,8 99,2 1,5 98,5
Gorontalo 18,6 81,4 1,0 99,0 1,7 98,3
Sulawesi Barat 80 92,0 1,4 98,6 0,0 100
Maluku 18,3 81,7 2,9 97,1 4,1 95,9
Maluku Utara 11,1 88,9 1,0 99,0 0,9 99,1
Papua Barat 12,4 87,6 6,0 94,0 11,9 88,1
Papua 13,6 86,4 2,1 97,9 1,7 98,3
Indonesia 19,3 80,7 2,1 97,9 3,2 96,8
327
Tabel 3.4.3.8
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Pemeriksaan Foto Rontgen di Faskes
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Pemanfaatan Pemeriksaan Dahak
Pemanfaatan Pemeriksaan
Rontgen
RS Pusk P. Dok RS Pusk P. Dok
Tempat Tinggal
Perkotaan 11,2 7,4 3,3 20,8 2,7 3,4
Perdesaan 11,2 7,2 3,8 16,4 1,6 2,7
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 13,0 7,4 3,5 17,2 1,8 2,5
Kuintil 2 12,0 6,9 3,2 18,0 2,1 3,0
Kuintil 3 11,2 7,2 2,9 19,1 2,2 2,9
Kuintil 4 10,7 7,1 4,1 19,3 2,1 3,2
Kuintil 5 10,4 8,0 3,6 20,8 2,7 3,7
Tabel 3.4.3.8. menunjukkan karakteristik RT yang memanfaatkan rumah sakit, puskesmas dan
praktek dokter untuk pemeriksaan dahak dan foto paru mayoritas bertempat tinggal di wilayah
perkotaan. Berbeda dengan pengetahuan, karakteristik RT yang paling tinggi memanfaatkan faskes
untuk pemeriksaan dahak di RS secara signifikan bergeser dari kuintil tertinggi ke arah kuintil
terendah. Sedangkan untuk pemanfaatan Puskesmas meningkat ke arah kuintil terkaya, kecuali
pada golongan menengah rendah (kuintil 2). Sedangkan untuk Praktek Dokter, pemanfaatan paling
banyak dilakukan oleh golongan menengah atas dan atas (kuintil 4 dan 5). Untuk pemanfaatan foto
paru, maka faskes RS, Puskesmas dan Praktek Dokter secara umum menunjukkan peningkatan
pemanfaatan sejalan dengan meningkatnya ekonomi (tingkat pengeluaran RT meningkat).
Prevalensi
Penduduk kelompok umur 15 tahun keatas yang berhasil dianalisis datanya untuk kuesioner individu
berjumlah 177.926, sementara untuk spesimen dahak sejumlah 45.642. Khusus untuk spesimen
dahak, penduduk yang menjadi sampel merupakan sub sampel dari populasi sampel wawancara
dan hanya digunakan untuk mewakili angka nasional.
Prevalensi Tuberkulosis Paru berdasarkan definisi WHO/Organisasi Kesehatan Dunia adalah angka
penderita Tuberkulosis Paru BTA positif pada 100.000 populasi berusia 15 tahun keatas. Adapun
batasan BTA positif pasien adalah pasien yang memiliki paling sedikit dua spesimen dahak dengan
hasil BTA positif atau satu spesimen dahak dengan BTA positif diikuti oleh pemeriksaan foto paru.
Sedangkan berdasarkan International Standard for Tuberculosis Care (ISTC) yang telah diadopsi
Indonesia mulai tahun 2006, Prevalensi Tuberkulosis Paru adalah suspek Tuberkulosis Paru yang
menunjukkan hasil uji mikroskopis BTA (Bakteri Tahan Asam) positif dari apusan dahak dengan
minimal pembacaan terhadap apusan dahak yang dikumpulkan dua kali atau lebih baik tiga kali
(sewaktu, pagi, sewaktu) dan paling sedikit satu kali (pagi). Bila pemeriksaan hanya satu kali slide
positif harus dilaksanakan oleh laboratorium yang telah memiliki prosedur EQAS (External Quality
Assurance Scheme) dan LQAS (Lot Quality Assurance Scheme) untuk standardisasi mutu.
Berdasarkan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, maka untuk memperoleh
indikator Prevalensi TB Paru 2009/2010 yang pernah didiagnosis (D) kepada penduduk ditanyakan
328
apakah pernah didiagnosis menderita Tuberkulosis Paru melalui pemeriksaan dahak dan/atau foto
paru oleh tenaga kesehatan/nakes seperti dokter/ perawat/ bidan (dua pertanyaan). Sedangkan
untuk memperoleh indikator Prevalensi TB Paru 2009/2010 berdasarkan gejala klinis (G) atau
suspek TB, maka penduduk yang menjawab tidak pernah didiagnosis Tuberkulosis Paru kemudian
ditanyakan apakah pernah menderita batuk berdahak selama dua minggu atau lebih dan disertai
satu atau lebih gejala: dahak bercampur darah/batuk berdarah, berat badan menurun, berkeringat
malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam lebih dari satu bulan.
Berdasarkan metode pengumpulan data dengan teknik pemeriksaan laboratorium, maka indikator
Prevalensi Kasus BTA positif diperoleh dari pemeriksaan dahak responden. Untuk menghindarkan
subjektivitas responden ataupun surveyor terhadap batasan suspek sementara penelitian tidak
dapat menyediakan pemeriksaan foto paru, maka dahak dikumpulkan dari seluruh responden
berusia ≥ 15 tahun yang bersedia diambil dahak pagi (p) dan sewaktu (s) pada keesokan hari
setelah proses wawancara selesai (dua kali pengumpulan dahak). Point Prevalence Kasus BTA
positif ditetapkan untuk responden yang memiliki dua slide BTA positif, sementara kasus dengan
paling sedikit satu slide BTA positif dihitung sebagai Crude Point Prevalence. Dahak dikumpulkan
oleh Petugas Pengumpul Spesimen (PPS) dari Puskesmas setempat yang mendampingi responden
saat mendahak. Dahak lalu dibawa ke laboratorium pemeriksaan mikroskopik Tuberkulosis, yaitu
Pukesmas Rujukan Mikroskopik (PRM) atau Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM) milik Dinas
Kesehatan untuk pemeriksaan mikroskopik BTAnya.
Tabel 3.4.3.9. adalah hasil berdasarkan wawancara kuesioner yang menunjukkan persentase
penduduk berumur 15 tahun keatas yang telah didiagnosis menderita Tuberkulosis Paru oleh tenaga
kesehatan berdasarkan pemeriksaan dahak dan/atau foto paru dalam 12 bulan terakhir atau disebut
juga Periode Prevalence Tuberkulosis (D), sedangkan berdasarkan gejala klinis dalam 12 bulan
terakhir disebut Periode Prevalence Tuberkulosis (G).
Periode Prevalence Tuberkulosis (D), Nasional adalah = 725/100.000 penduduk. Ada 3 provinsi
yang tetap berada di urutan lima tertinggi yaitu: Papua (Luar Jawa), DKI Jakarta dan Banten (Jawa).
Hasil menunjukkan pula terdapat 12 provinsi memiliki Periode Prevalence Tuberkulosis (D) di atas
angka nasional, 3 provinsi mendekati/sama dengan angka nasional, serta 18 provinsi berada di
bawah angka nasional. Adapun lima provinsi dengan Periode Prevalence Tuberkulosis (D) tertinggi
adalah: Papua 1.441 per 100.000 peduduk), Banten 1.282 per 100.000 penduduk, Sulawesi Utara
1.221 per 100.000 penduduk Gorontalo 1.200 per 100.000 penduduk, dan DKI Jakarta 1.032 per
100.000 penduduk.
Periode Prevalence Suspek TB (G) adalah 2.728 per 100.000 penduduk. Terdapat satu provinsi
yang tetap berada di urutan lima tertinggi, yaitu: Gorontalo (Luar Jawa). Pada tabel ditunjukkan
bahwa terdapat 21 provinsi memiliki prevalensi di atas angka nasional, 2 provinsi memiliki prevalensi
mendekati atau sama dengan angka nasional, dan 10 provinsi berada di bawah Periode Prevalence
Suspek TB (G) Nasional. Adapun 5 provinsi dengan Periode Prevalence Suspek TB (G) tertinggi
adalah: Gorontalo 6.992 per 100.000 penduduk, Papua Barat 6.722 per 100.000 penduduk, Nusa
Tenggara Timur 6.511 per 100.000 penduduk, Sulawesi Tengah 5.367 per 100.000 penduduk, dan
Jambi 5.337 per 100.000 penduduk.
Tabel 3.4.3.10 memperlihatkan angka Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek
TB (G) berdasarkan karakteristik penduduk 15 tahun keatas. Pada umumnya, berdasarkan
karakteristik kelompok umur maka Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek TB
(G) paling tinggi kembali terdapat pada kelompok di atas usia 54 tahun, yaitu 3.593 per 100.000
penduduk untuk Periode Prevalence TB (D) dan 11.562 per 100.000 penduduk untuk Periode
Prevalence Suspek TB (G), dibandingkan kelompok pada usia produktif (15-54 tahun) sejumlah
2.531 per 100.000 penduduk untuk Periode Prevalence TB (D) dan 10.215 per 100.000 penduduk
untuk Periode Prevalence Suspek TBb (G).
329
Hasil dari Periode Prevalence Suspek TB (G). kemungkinan karena gejala disamarkan dengan
gejala Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) yang sering terdapat pada responden usia lanjut.
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, maka Periode Prevalence TBb (D) kelompok laki-laki
sebesar 0,819 persen (819 per 100.000 penduduk) dan Periode Prevalence Suspek TB (G) 3.071
per 100.000 penduduk tetap lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan sebesar 634 per
100.000 penduduk untuk Periode Prevalence TB (D) dan 2.391 per 100.000 penduduk untuk
Periode Prevalence Suspek TB (G).
Dominasi tempat tinggal penderita juga tetap berada di wilayah perdesaan. Bila berdasarkan
pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi maka kelompok tidak berpendidikan, memiliki pekerjaan
nelayan/buruh/petani, dan berasal dari status ekonomi kelompok rendah hingga menengah ke atas
memberikan angka prevalensi tertinggi (kuintil 1 sampai dengan kuintil 4). Karakteristik penderita
bila ditinjau dari segi pengetahuan, maka meningkatnya prevalensi hampir dua kali lipat antara
kelompok yang tidak bersekolah dibandingkan dengan kelompok yang tamat SMA keatas.
Hal ini menunjukkan bila pengetahuan tentang penyakit dapat diberikan kepada kelompok tidak
bersekolah maka kemungkinan akan secara signifikan menurunkan prevalensi penyakit.
330
Tabel 3.4.3.9
Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek TB (G).pada
Penduduk ≥ 15 Tahun per Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Prevalensi D Suspek (G)
(%) (%)
Aceh 0,644 2.652
Sumatra Utara 0,539 3.009
Sumatra Barat 0,674 4.757
Riau 0,433 1.988
Jambi 0,630 5.337
Sumatra Selatan 0,351 1.765
Bengkulu 0,827 3.886
Lampung 0,270 1.746
Kepulauan Bangka Belitung 0,640 3.585
Kepulauan Riau 0,427 3.220
DKI Jakarta 1.032 2.240
Jawa Barat 0,937 2.746
Jawa Tengah 0,687 2.163
DI Yogyakarta 0,311 2.065
Jawa Timur 0,628 1.843
Banten 1.282 3.127
Bali 0,306 1.339
Nusa Tenggara Barat 0,927 2.877
Nusa Tenggara Timur 0,577 6.511
Kalimantan Barat 0,903 2.802
Kalimantan Tengah 0,426 4.305
Kalimantan Selatan 0,810 4.201
Kalimantan Timur 0,789 2.758
Sulawesi Utara 1.221 3.382
Sulawesi Tengah 0,542 5.367
Sulawesi Selatan 0,577 4.844
Sulawesi Tenggara 0,418 2.147
Gorontalo 1.200 6.992
Sulawesi Barat 0,668 2.126
Maluku 0,887 4.022
Maluku Utara 0,546 3.016
Papua Barat 0,637 6.722
Papua 1.441 3.813
Indonesia 0,725 2,728
331
Tabel 3.4.3.10
Periode Prevalence TB (D) dan Periode Prevalence Suspek TB (G)
pada Penduduk ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Pada analisis hasil pemeriksaan laboratorium, Point Prevalence Kasus BTA positif berdasarkan uji
laboratorium terhadap apusan dahak pagi dan sewaktu penduduk menggunakan teknik pembacaan
mikroskopis BTA (Bakteri Tahan Asam) dengan pewarnaan Ziehl Neelsen (ZN) dilakukan di
laboratorium pemeriksaan Tuberkulosis (PRM/PPM) milik Dinas Kesehatan provinsi atau
kabupaten/kota. Penduduk kelompok umur 15 tahun keatas, baik pada laki-laki maupun perempuan
yang dianalisis merupakan sub sampel dari populasi sampel kuesioner sejumlah 45.642.
Alur hasil pemeriksaan BTA specimen TB, Riskesdas 2010, adalah seperti Gambar 3.4.3.1.
Karakteristik D (%) G (%)
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 0,348 2,320
25 – 34 0,578 2,402
35 – 44 0,662 2,493
45 – 54 0,943 3,000
55 – 64 1,342 3,550
65 – 74 1,233 3,689
≥ 75 1,018 4,323
Jenis Kelamin
Laki laki 0,819 3,071
Perempuan 0,634 2,391
Tempat Tinggal
Perkotaan 0,703 2,320
Perdesaan 0,750 3,182
Pendidikan
Tidak sekolah 1,041 4,074
Tidak tamat SD 0,974 3,948
Tamat SD 0,904 3,060
Tamat SMP 0,566 2,305
Tamat SMA 0,455 1,922
Tamat SMAplus 0,535 1,366
Pekerjaan
Tidak kerja 0,762 2,640
Sekolah 0,345 2,090
Wiraswasta 0,527 1,600
Pegawai 0,656 2,276
Petani/nelayan/buruh 0,858 3,507
Lainnya 0,734 2,497
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 0,733 3,012
Kuintil 2 0,707 2,879
Kuintil 3 0,768 2,745
Kuintil 4 0,801 2,516
Kuintil 5 0,607 2,410
332
Gambar 3.4.3.1. Skema pemeriksaan spesimen dahak penduduk pada Riskesdas 2010
Karena keterbatasan penelitian, berdasarkan alur pemeriksaan maka terdapat hasil pemeriksaan
yang hanya memiliki satu slide BTA positif. Hasil ini harus menjadi perhatian penuh karena jumlah
kasusnya yang cukup besar yang akan meningkatkan kasus BTA positif dengan dua slide secara
Total Sampel Individu
N = 266.510
Individu < 15 thn
76.087 (28,5%)
Individu ³ 15 thn
190.423 (71,5%)
Subsampel Individu ³ 15 thn
50.979 (28,7%)
Individu ³ 15 thn bersedia terlibat
45.642 (89,5%)
Dua sample dahak (pagi-sewaktu)
44.401 (97,3%)
Minimal satu sample dahak (pagi/sewaktu)
1241 (2,7%)
Individu dgn BTA neg
45.321
Individu dgn BTA pos (min. satu slide)
321
(704 per 100 000)
Individu dgn dua slide BTA pos
132
(289 per 100.000)
Individu dgn satu slide BTA pos
189
(415 per 100.000)
Individu suspek
47 (35,6% x 132)
Individu non suspek
85 (64,4% x 132)
Individu suspek
16 (8,7% x 189)
Individu non suspek
173 (91,3%)
Scanty (5) (10,6%)
1+ (11) (23,4%)
2+ (9) (19,1%)
3+ (22) (46,8%)
Scanty (42)(49,4%)
1+ (24) (28,2%)
2+ (9) (10,6%)
3+ (10) (11,8%)
Scanty (10) (62,5%) Scanty (144) (83,1%)
1+ (0) (0%) 1+ (22) (12,8%)
2+ (3) (18,8%)
3+ (3) (18,8%)
Individu > 15 thn diwawancarai
177.926 (70,8%)
2+ (6) (3,5%)
3+ (1) (0,6%)
333
signifikan bila terbukti responden kemudian memberikan hasil BTA positif pada pemeriksaan dahak
lebih lanjut. Pembacaan mikroskopik BTA scanty juga memiliki jumlah yang cukup besar, baik pada
dahak pagi maupun dahak sewaktu yang merupakan ancaman besar dalam persoalan Tuberkulosis
Paru. Hal ini disebabkan karena secara selular, hanya membutuhkan satu partikel kuman
Mycobacterium tuberculosis untuk dapat masuk ke dalam paru-paru manusia dan mengendap di
sana sampai dapat berkembangbiak serta menimbulkan efek infeksi. Konfirmasi hasil perlu
dilakukan terhadap hasil satu slide dahak untuk memastikan apakah hasil bukan merupakan false
positive akibat kesalahan petugas laboratorium dan dapat dijadikan masukan bagi kinerja sarana
dan prasarana laboratorium daerah. Hasil pemeriksaan laboratorium dahak pagi dan sewaktu
penduduk digambarkan pada Tabel 3.4.3.11.
Tabel 3.4.3.11.
Point Prevalence Kasus BTA Positif Penduduk ³ 15 tahun Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dahak
Pagi (P) dan Sewaktu (S) oleh Tenaga Kesehatan di Laboratorium
Puskesmas Rujukan Mikroskopis Tuberkulosis, Riskesdas 2010
Hasil Pemeriksaan Mikroskopis BTA Pagi (per 100.000 penduduk)
1-9 BTA dalam 100
lapang pandang
(Scanty)
1+ 2+ 3+
378 110 57 79
Hasil Pemeriksaan Mikroskopis BTA Sewaktu (%)
1-9 BTA dalam 100
lapang pandang
(Scanty)
1+ 2+ 3+
184 96 47 53
Tidak mengherankan jumlah slide BTA positif dari dahak pagi lebih banyak dibandingkan dengan
dahak sewaktu baik untuk hasil scanty maupun 1+, 2+ dan 3+.
Hasil pemeriksaan laboratorium kemudian dipisahkan untuk memperoleh Point Prevalence Kasus
BTA positif yang berasal dari dua slide dan dapat dilihat pada tabel 3.4.3.12.
Tabel 3.4.3.12
Point Prevalence Kasus BTA Positif Penduduk ³ 15 tahun per 100.000 Penduduk, Riskesdas 2010
Satu slide pos
(%)
Dua slide pos
(%)
TOTAL
(%)
INDONESIA 415
289 704
Pada Tabel 3.4.3.12. terlihat Point Prevalence Kasus BTA Positif Nasional pada penduduk dengan
dua slide positif sebesar 289 per 100.000 penduduk sedangkan Point Prevalence Kasus BTA Positif
pada penduduk dengan satu slide positif sebesar 415 per 100.000 penduduk. Adalah penting untuk
diperhatikan bahwa satu slide hasil BTA positif memiliki jumlah hampir dua kali lipat dari jumlah dua
slide dengan hasil BTA positif.
334
Tabel 3.4.3.13
Jenis dan Hasil Pemeriksaan BTA dari Spesimen Tuberkulosis Penduduk ³ 15 tahun (per 100.000
penduduk), Riskesdas 2010
Waktu
Pengumpulan
Jenis
1-9 BTA dalam 100 lapangan pandang
(scanty)
1+ 2+ 3+
Pagi Dahak 129 59 39 69
Saliva 249 51 18 10
Sewaktu Dahak 107 58 35 42
Saliva 77 38 12 11
Uji pemeriksaan silang (crosscheck) terhadap sampel dilakukan dengan cara memeriksa ulang 10
persen sampel slide negatif dan 100 persen slide positif yang dikirimkan oleh setiap laboratorium
PRM/PPM yang terlibat ke laboratorium di Balitbangkes. Hasil pembacaan kemudian masih dirujuk
ke Laboratorium Referensi Nasional Tuberkulosis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Surabaya
untuk menentukan Error Rate pembacaan.
Perhitungan Error Rate:
Jumlah sediaan yang dibaca salah
------------------------------------------------- X 100%
Jumlah seluruh sedian yang diperiksa
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium maka masih banyak terdapat penduduk yang tanpa
gejala tapi memberikan hasil pemeriksaan BTA positif. Hal ini mendukung pentingnya active case
finding dalam meningkatkan penemuan kasus baru di masyarakat.
Indikator Lain
Selanjutnya, analisis ditujukan terhadap hasil jawaban kuesioner. Pada tabel 3.4.3.14 digambarkan
pemanfaatan fasilitas kesehatan yang digunakan oleh penduduk 15 tahun keatas untuk melakukan
diagnosis penyakit. Berdasarkan program pemerintah, maka pengobatan standar bagi kasus TB
yang diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal mencakup pengobatan gratis serta
konfirmasi diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium di puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
Secara nasional, persentase penduduk yang menjawab bahwa diagnosis dilakukan di puskesmas
sebesar 36,2 persen, rumah sakit pemerintah sebesar 33,9 persen, diikuti balai
pengobatan/klinik/praktek dokter sebesar 18,9 persen, serta rumah sakit swasta sebesar 11,0
persen. Provinsi yang memanfaatkan fasilitas puskesmas dengan persentase tertinggi adalah
Kepulauan Riau (82,2%) sementara provinsi yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit pemerintah
dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Tengah (62,3%).
Secara umum, Tabel 3.4.3.15 menggambarkan karakteristik penderita yang memanfaatkan fasilitas
kesehatan untuk diagnosis penyakit. Dapat dilihat bahwa pemanfaatan fasilitas rumah sakit
pemerintah dan puskesmas terdistribusi merata di seluruh kelompok usia dengan jenis kelamin lakilaki
lebih banyak bila dibandingkan perempuan dan bertempat tinggal terutama di perkotaan.
Fasilitas kesehatan puskesmas lebih banyak dimanfaatkan oleh penderita dengan pendidikan tidak
335
sekolah dan tidak tamat SD sementara pemanfaatan rumah sakit pemerintah dimanfaatkan paling
banyak oleh penderita dengan pendidikan tamat SMA atau tamat SMA keatas. Demikian pula bila
dilihat dari pekerjaan, maka kelompok sekolah dan petani/nelayan/buruh paling tinggi dalam
memanfaatkan rumah sakit pemerintah sementara pegawai merupakan kelompok yang paling tinggi
memanfaatkan puskesmas. Hal ini dapat terkait dengan fasilitas asuransi kesehatan yang pada
umumnya dimiliki oleh pegawai. Sementara berdasarkan status ekonomi, maka mereka dari dua
kelompok ekonomi paling tinggi lebih banyak memanfatkan rumah sakit pemerintah (kuintil 4 dan
kuintil 5) sementara dua kelompok ekonomi terendah lebih banyak memanfaatkan puskesmas
(kuintil 1 dan kuintil 2).
Tabel 3.4.3.16 menggambarkan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang digunakan oleh penduduk 15
tahun keatas untuk memperoleh Obat Anti Tuberkulosis (OAT). Berdasarkan program pemerintah
maka fasilitas kesehatan untuk memperoleh OAT adalah puskesmas dan rumah sakit pemerintah.
Secara nasional, persentase penduduk yang menjawab bahwa OAT yang digunakan didapat di
puskesmas sebesar 39,5 persen, rumah sakit pemerintah sebesar 27,8 persen, diikuti balai
pengobatan/klinik/praktek dokter sebesar 19,4 persen kemudian rumah sakit swasta sebesar 7,9
persen. Terdapat 5,4 persen responden yang menjawab tidak berobat. Provinsi yang memanfaatkan
fasilitas puskesmas dengan persentase tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (70,1%) sementara
provinsi yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit pemerintah dengan persentase tertinggi adalah
Sumatera Selatan (55,5%). Informasi ini dapat pula dimanfaatkan bagi pencapaian komponen lain
pada strategi utama DOTS yang direkomendasikan dalam penanggulangan TB yaitu Jaminan
ketersediaan OAT yang bermutu di fasilitas kesehatan pemerintah.
Berdasarkan status ekonomi maka kelompok ekonomi paling tinggi lebih banyak memanfatkan
rumah sakit pemerintah (kuintil 4 dan kuintil 5) sementara kelompok ekonomi rendah lebih banyak
memanfaatkan Puskesmas (kuintil 1, kuintil 2 dan kuintil 3).
Secara umum, Tabel 3.4.3.17 menggambarkan karakteristik penduduk yang memanfaatkan fasilitas
kesehatan untuk memperoleh OAT. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan karakteristik penduduk
yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit pemerintah dan puskesmas untuk memperoleh OAT
dimana kelompok usia diatas usia produktif lebih banyak memanfaatkan rumah sakit pemerintah
sementara kelompok usia produktif lebih banyak memanfaatkan fasilitas puskesmas. Jenis kelamin
laki-laki tetap lebih banyak memanfaatkan fasilitas ini dan bertempat tinggal terutama di perkotaan.
Data ini sejalan dengan data sebelumnya yang menggambarkan bahwa penderita TB berasal
mayoritas dari jenis kelamin laki-laki dengan tempat tinggal terutama di wilayah perkotaan.
Selanjutnya, fasilitas kesehatan Puskesmas kembali lebih banyak dimanfaatkan oleh penderita
dengan pendidikan tidak sekolah dan tidak tamat SD sedangkan pemanfaatan rumah sakit
pemerintah dimanfaatkan paling banyak oleh penderita dengan pendidikan tamat SMA atau tamat
SMA keatas. Demikian pula bila dilihat dari pekerjaan, maka kelompok tidak bekerja dan
petani/nelayan/buruh paling tinggi dalam memanfaatkan puskesmas sementara wiraswasta
merupakan kelompok yang paling tinggi memanfaatkan rumah sakit Pemerintah.
336
Tabel 3.4.3.14
Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan untuk Diagnosis Penyakit oleh
Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 Tahun, dalam 12 Bulan Terakhir, Riskesdas 2010
Propinsi
RS. Pemerintah
(%)
RS. Swasta
(%)
Puskesmas
(%)
BP/Klinik/PD
(%)
Aceh 44,4 0 51,0 5,0
Sumatera Utara 46,7 6,9 39,7 6,8
Sumatera Barat 39,4 9,5 46,1 5,0
Riau 55,0 0 39,2 5,9
Jambi 30,9 17,6 51,6 0
Sumatera Selatan 60,4 14,3 15,4 9,9
Bengkulu 25,4 0 55,2 19,4
Lampung 12,8 25,4 46,2 15,7
Kepulauan Bangka Belitung 41,9 11,7 33,5 12,9
Kepulauan Riau 17,8 0 82,2 0
DKI Jakarta 33,3 13,2 36,4 17,0
Jawa Barat 27,8 16,7 27,0 28,4
Jawa Tengah 36,0 12,5 24,5 27,0
DI Yogyakarta 48,5 22,6 28,8 0
Jawa Timur 30,6 8,9 44,2 16,3
Banten 30,7 8,8 38,4 22,1
Bali 29,2 21,9 26,5 22,4
Nusa Tenggara Barat 34,2 3,0 54,1 8,8
Nusa Tenggara Timur 15,7 12,0 66,4 6,0
Kalimantan Barat 48,6 7,4 30,0 14,0
Kalimantan Tengah 62,3 9,9 27,9 0
Kalimantan Selatan 25,2 4,0 62,2 8,7
Kalimantan Timur 55,5 3,9 40,7 0
Sulawesi Utara 25,0 10,5 38,8 25,7
Sulawesi Tengah 27,9 17,9 32,3 21,9
Sulawesi Selatan 34,0 5,7 44,2 16,2
Sulawesi Tenggara 23,6 20,5 55,9 0
Gorontalo 44,4 0 51,1 4,5
Sulawesi Barat 25,0 0 75,0 0
Maluku 52,8 8,4 15,5 23,3
Maluku Utara 35,4 0 46,7 17,9
Papua Barat 32,1 13,6 27,1 27,1
Papua 54,8 4,7 37,3 3,2
INDONESIA 33,9 11,0 36,2 18,9
337
Tabel 3.4.3.15
Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan untuk Diagnosis Penyakit oleh
Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik RS Pemerintah RS Swasta Puskesmas BP/Klinik/PD
(%) (%) (%) (%)
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 33.9 15.7 29.3 21.1
25 – 34 30.7 10.3 37.5 21.5
35 – 44 33.1 8.6 39.9 18.4
45 – 54 35.5 13.7 33.2 17.6
55 – 64 34.1 9.3 40.7 15.9
65 – 74 34.9 11.4 31.5 22.2
≥ 75 41.8 6.3 35.1 16.8
Jenis Kelamin
Laki laki 36.7 10.5 37.4 15.4
Perempuan 30.4 11.7 34.6 23.3
Tempat Tinggal
Perkotaan 37.2 13.6 30.4 18.8
Perdesaan 30.4 8.4 42.1 19.1
Pendidikan
Tidak sekolah 33.1 7.4 41.2 18.4
Tidak tamat SD 25.6 12.6 44.5 17.3
Tamat SD 33.4 7.7 35.6 23.2
Tamat SMP 33.8 13.2 37.1 15.8
Tamat SMA 42.2 14.7 27.9 15.2
Tamat SMAplus 46.7 20.2 18.2 14.8
Pekerjaan
Tidak kerja 31.8 11.3 35.0 21.8
Sekolah 48.1 7.4 26.6 17.9
Wiraswasta 36.3 12.4 30.2 21.1
Pegawai 31.2 10.5 41.9 16.4
Petani/nelayan/buruh 42.0 12.1 31.9 14.0
Lainnya 33.9 11.0 36.1 18.9
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 29.5 9.5 40.6 20.5
Kuintil 2 31.2 7.9 42.5 18.4
Kuintil 3 33.4 11.5 37.4 17.6
Kuintil 4 39.0 13.4 30.1 17.5
Kuintil 5 37.6 13.5 27.6 21.4
338
Tabel 3.4.3.16
Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan Oleh Penderita TB (D) Penduduk
³ 15 tahun untuk Memperoleh Obat TB dalam 12 Bulan Terakhir per Provinsi, Riskesdas 2010
PROPINSI
RS
Pemerintah
RS
Swasta Puskesmas
BP/Klinik/
PD
Tidak
Berobat
(%) (%) (%) (%) (%)
Aceh 38,9 0 40,2 5.0 16.0
Sumatera Utara 44,3 6,9 35,3 6,8 6,8
Sumatera Barat 25,9 4,8 59,3 5.0 5.0
Riau 42,6 0 45,9 0 11,5
Jambi 23,7 12,4 46,9 17,1 0
Sumatera Selatan 55,5 14,3 16,5 9,9 4,4
Bengkulu 12,4 82,1 0 0 5,5
Lampung 4,8 15,7 58,6 20,9 0.0
Kepulauan Bangka Belitung 21,8 11,7 43,5 23.0 0.0
Kepulauan Riau 36,3 0.0 63,7 0.0 0.0
DKI Jakarta 37,5 14,1 27,7 11,5 9,2
Jawa Barat 20,6 11,7 31,8 29,2 6,8
Jawa Tengah 30.0 8,5 28,5 29,1 4.0
DI Yogyakarta 41,1 0 30,1 28,9 0
Jawa Timur 26,5 5,4 48,9 15,2 4.0
Banten 23,6 6,8 41,1 25,8 2,8
Bali 29,2 11,2 37,2 22,4 0
Nusa Tenggara Barat 17,2 0.0 68,1 8,8 5,8
Nusa Tenggara Timur 6.0 6.0 70,1 12.0 6.0
Kalimantan Barat 30,7 0 42,1 21,5 5,7
Kalimantan Tengah 50.0 9,9 40,1 0 0
Kalimantan Selatan 20,4 0 66,6 4,3 8,7
Kalimantan Timur 37,6 0 53,4 9.0 0
Sulawesi Utara 32,8 7,1 46.0 14,2 0
Sulawesi Tengah 27,9 17,9 32,3 21,9 0
Sulawesi Selatan 36,8 2,9 34,6 16,2 9,4
Sulawesi Tenggara 11,8 8,8 55,9 0 23,6
Gorontalo 25,2 4,5 65,9 0 4,5
Sulawesi Barat 44.0 0 56.0 0 0
Maluku 45.0 8,4 23,3 23,3 0
Maluku Utara 35,4 0 46,7 17,9 0
Papua Barat 21,9 23,8 0 27,1 27,1
Papua 36,8 10,2 42,6 6,4 3,8
INDONESIA 27,8 7,9 39,5 19,4 5,4
339
Tabel 3.4.3.17
Persentase Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Digunakan oleh Penderita TB (D) Penduduk
³ 15 Tahun untuk Memperoleh Obat TB dalam 12 bulan Terakhir
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik RS Pemerintah RS Swasta Puskesmas BP/Klinik/PD Tidak Berobat
(%) (%) (%) (%) (%)
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 23,9 12,3 33,8 19,9 10,0
25 – 34 28,8 8,8 36,8 20,2 5,4
35 – 44 28,8 3,7 45,7 14,9 6,8
45 – 54 27,5 10,7 36,8 21,1 3,9
55 – 64 27,3 5,2 44,8 19,1 3,6
65 – 74 23,9 9,4 36,9 25,8 4,1
≥ 75 44,2 6,3 32,7 11,9 5,0
Jenis Kelamin
Laki laki 30,0 7,4 40,6 16,3 5,8
Perempuan 25,0 8,5 38,2 23,3 4,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 33,1 7,4 40,6 16,3 5,8
Perdesaan 22,3 8,5 38,2 23,3 4,9
Pendidikan
Tidak sekolah 26,5 4,0 44,3 19,4 5,8
Tidak tamat SD 20,1 9,7 48,0 16,5 5,7
Tamat SD 27,3 5,2 39,3 23,0 5,2
Tamat SMP 29,0 8,8 37,7 19,2 5,4
Tamat SMA 34,1 12,0 33,7 14,8 5,4
Tamat SMA plus 42,3 14,3 21,3 17,7 4,5
Pekerjaan
Tidak kerja 25,6 9,2 40,1 21,7 3,3
Sekolah 27,0 9,7 31,9 11,0 20,5
Wiraswasta 40,4 7,1 28,2 17,2, 7,1
Pegawai 35,0 7,6 28,6 24,6 4,2
Petani/nelayan/buruh 23,9 6,8 47,8 15,9 5,5
Lainnya 30,1 9,1 31,7 20,8 8,2
Tingkat Pengeluaran
Kuintil 1 24,4 7,1 42,2 20,2 6,1
Kuintil 2 25,7 5,0 48,7 17,2 3,5
Kuintil 3 26,7 6,2 41,5 18,9 6,7
Kuintil 4 31,9 10,3 34,6 17,5 5,7
Kuintil 5 31,6 12,1 27,1 24,6 4,5
Selanjutnya, kepada penduduk yang pernah didiagnosis Tuberkulosis Paru ditanyakan proporsi
pemanfaatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang terdiri dari OAT Kombipak/FDC dan non
Kombipak/FDC (1 pertanyaan). Pertanyaan ini diikuti dengan menunjukkan alat peraga berupa
gambar OAT yang dimaksud. Untuk memperoleh proporsi pola minum obat penderita, maka kepada
responden ditanyakan pula jangka waktu pengobatan yang dijalani (1 pertanyaan).
Informasi mengenai suspek diperoleh dengan cara menanyakan kepada penduduk upaya yang
mereka lakukan untuk mengatasi gejala klinis Tuberkulosis Paru dan alasan bagi penderita suspek
bila tidak berobat ke nakes (2 pertanyaan).
340
Tabel 3.4.3.18
Persentase Penderita TB (D) Penduduk ³ 15 tahun yang Diobati Menggunakan OAT DOTs dalam
12 Belas Bulan Terakhir per Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi Kombipak/FDC Bukan Kombipak/FDC
(%) (%)
Aceh 89,8 10,2
Sumatra Utara 95,0 5,0
Sumatra Barat 76,1 23,9
Riau 87,3 12,7
Jambi 69,1 30,9
Sumatra Selatan 95,3 4,7
Bengkulu 89,8 10,2
Lampung 74,7 25,3
Kepulauan Bangka belitung 87,1 12,9
Kepulauan Riau 91,5 8,5
DKI Jakarta 76,7 23,3
Jawa Barat 80,8 19,2
Jawa Tengah 82,2 17,8
DI Yogyakarta 89,8 10,2
Jawa Timur 88,9 11,1
Banten 74,3 25,7
Bali 69,9 30,1
Nusa Tenggara Barat 84,8 15,2
Nusa Tenggara Timur 89,8 10,2
Kalimantan Barat 87,9 12,1
Kalimantan Tengah 89,8 10,2
Kalimantan Selatan 91,3 8,7
Kalimantan Timur 91,5 8,5
Sulawesi Utara 85,7 14,3
Sulawesi Tengah 88,5 11,5
Sulawesi Selatan 83,0 17,0
Sulawesi Tenggara 89,9 10,2
Gorontalo 86,0 14,0
Sulawesi Barat 78,0 22,0
Maluku 76,6 23,4
Maluku Utara 82,8 17,2
Papua Barat 81,4 18,6
Papua 84,2 15,8
Indonesia 83,2 16,8
Tabel 3.4.3.18 menggambarkan persentase pemanfaatan OAT oleh penderita TB dibagi atas jenis
obat Kombipak/FDC (Fixed Dose Combination) yang merupakan OAT program DOTS dan non
Kombipak/FDC yang diasumsikan obat komersial non DOTS. Hasil menunjukkan angka nasional
sebesar 83,2 persen. Pada obat Kombipak/FDC terdapat 17 provinsi memanfaatkan OAT
Kombipak/FDC di atas angka nasional dan lima provinsi dengan persentase lebih dari 90 persen
dalam memanfaatkan OAT Kombipak/FDC adalah Sumatera Selatan (95,3%), Sumatera Utara
341
(95,0%), Kepulauan Riau (91,5%), Kalimantan Timur (91,5%), dan Kalimantan Selatan (91,3%).
Hasil ini bila dibandingkan dengan laporan program TB tentang cakupan keberhasilan OAT DOTS
terhadap 72.8 persen deteksi kasus pada tahun 2008, menunjukkan terjadi penurunan pemanfaatan
OAT DOTS di masyarakat sebesar hampir 8 persen.
Data pada Tabel 3.4.3.19 dan 3.4.3.20 dapat pula menjadi informasi terhadap beberapa komponen
dan strategi utama DOTS yang direkomendasikan untuk penanggulangan TB yaitu, pengobatan
jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk
pengawasan langsung pengobatan serta Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu. Tabel 3.4.3.19
menunjukkan persentase penderita Tuberkulosis Paru yang menyelesaikan pengobatan paling tinggi
berada di provinsi DI Yogyakarta (100%), dan paling rendah di provinsi Jambi (24,9%).
Secara umum, berdasarkan Tabel 3.4.3.20 maka karakteristik penderita TB (D) yang tertinggi
menyelesaikan pengobatan atau berobat lebih dari 6 bulan berdasarkan kelompok umur terdapat
pada kelompok usia produktif (15-54 tahun). Sedangkan yang putus berobat dan tidak minum obat
berada pada kelompok umur 54 tahun keatas. Terlihat kelompok umur 65-74 merupakan kelompok
umur tertinggi yang tidak minum obat. Bila penderita dengan usia yang sudah tidak produktif ini
menghabiskan waktu yang lebih lama di dalam rumah/tempat tinggal, maka lingkungan keluarga
merupakan kelompok dengan resiko paling tinggi tertular tuberkulosis. Berdasarkan jenis kelamin
maka terlihat bahwa wanita lebih banyak menyelesaikan pengobatan atau berobat lebih dari 6 bulan
dibandingkan laki-laki tetapi kelompok wanita juga yang paling banyak terlihat tidak meminum obat.
Sementara laki-laki lebih banyak yang mengalami putus berobat. Wilayah perkotaan merupakan
tempat tinggal bagi kelompok yang menyelesaikan pengobatan atau berobat lebih dari 6 bulan
paling tinggi sementara kelompok yang paling banyak putus berobat berada pada daerah
perdesaan. Pada pendidikan, terlihat bahwa pola pengobatan menyelesaikan pengobatan atau
berobat lebih dari 6 bulan pada umumnya dilakukan oleh kelompok yang tamat SMA sementara
kelompok yang tidak sekolah dan tidak tamat SD paling banyak mengalami putus berobat.
Berdasarkan pekerjaan maka kelompok buruh/petani/nelayan merupakan kelompok yang paling
rendah menyelesaikan pengobatan atau berobat lebih dari 6 bulan. Sedangkan mereka yang putus
berobat paling banyak terdapat di kelompok bersekolah dan juga pegawai. Hal ini mungkin
disebabkan karena aktivitas yang dibutuhkan untuk memakan OAT tepat waktu serta dalam jumlah
yang banyak menjadi faktor kesulitan bagi penderita yang sedang bersekolah maupun pegawai.
Kemudian, bila dilihat dari faktor ekonomi, maka kelompok ekonomi paling tinggi (kuintil 5)
menunjukkan kecendrungan untuk menyelesaikan pengobatan atau berobat lebih dari 6 bulan lebih
sedikit bila dibandingkan dengan kelompok ekonomi terendah (kuintil 1). Kemungkinan hal ini dapat
disebabkan karena jumlah kuintil 5 cukup banyak yang berobat di BP/Klinik/Praktek Dokter (19,4%)
sehingga dengan tidak adanya progam pendampingan minum obat di faskes tersebut dan stigma
yang masih tinggi maka kecendrungan ini dapat terjadi.
342
Tabel 3.4.3.19.
Persentase Penderita Tb (D) Yang Telah Menyelesaikan Pengobatan Dengan OAT per Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi
Mendpt Obat
Selesai > 6 Bln
Sedang Dalam
Pengobatan
Berobat Tidak Lengkap
< 5 Bln
Tidak Minum
Obat
Aceh 52,8 23,0 18,2 5.9
Sumatera Utara 61,7 31,3 7,1 0
Sumatera Barat 63,1 14,1 17,8 5.0
Riau 67,4 25,9 6,6 0,0
Jambi 24,9 37,1 32,8 5.2
Sumatra Selatan 50,6 27,5 21,9 0
Bengkulu 62,5 15,0 22,6 0
Lampung 66,7 12,8 20,5 0
Kepulauan Bangka Belitung 88,3 0 11,7 0
Kepulauan Riau 73,8 17,8 0 8.5
DKI Jakarta 62,9 19,8 17,3 0
Jawa Barat 57,1 19,0 23,3 0,6
Jawa Tengah 52,5 16,5 26,2 4.8
DI Yogyakarta 100,0 0 0 0
Jawa Timur 62,2 16,5 17,1 4.3
Banten 54,9 21,2 19,3 4.5
Bali 69,9 18,9 11,2 0
Nusa Tenggara Barat 63,5 9,3 24,1 3.1
Nusa Tenggara Timur 80,9 6,4 0 12.7
Kalimantan Barat 46,9 14,9 35,2 3.0
Kalimantan Tengah 48,3 23,8 13,9 13.9
Kalimantan Selatan 89,9 4,7 5,4 0
Kalimantan Timur 57,4 42,6 0 0
Sulawesi Utara 68,0 17,8 14,2 0
Sulawesi Tengah 66,7 11,5 21,9 0
Sulawesi Selatan 47,5 28,6 20,9 3.0
Sulawesi Tenggara 84,6 15,4 0 0
Gorontalo 51,2 29,4 19,4 0
Sulawesi Barat 75,0 12,5 0 12.5
Maluku 46,7 14,8 38,5 0
Maluku Utara 82,8 0 17,2 0
Papua Barat 51,3 14,0 34,6 0
Papua 61,3 31,1 7,6 0
INDONESIA 59.0 19,1 19,3 2,6
343
Tabel 3.4.3.20.
Persentase Jangka Waktu Minum Obat TB Penduduk ³ 15 tahun
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Mendapat Obat
Selesai
(6 atau > 6 bln)
Sedang dalam
Pengobatan
Berobat
Tdk Lengkap
(Berhenti 2-5 bln)
Tidak Minum
Obat
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 58,4 25,2 14,9 1,5
25 – 34 64,7 17,5 17,8 0
35 – 44 64,7 16,1 17,5 1,7
45 – 54 52,4 23,2 22,1 2,4
55 – 64 59,4 15,3 20,7 4,6
65 – 74 53,6 18,6 21,5 6,3
≥ 75 53,0 22,4 19,8 4,7
Jenis Kelamin
Laki laki 58,5 19,4 19,9 2,2
Perempuan 59,7 18,7 18,6 3,1
Tempat Tinggal
Perkotaan 61,5 17,7 18,6 2,3
Perdesaan 56,4 20,6 20,1 2,9
Pendidikan
Tidak sekolah 54,4 15,8 24,2 5,5
Tidak tamat SD 54,0 17,6 24,0 4,4
Tamat SD 60,4 18,0 19,3 2,3
Tamat SMP 61,3 21,0 16,7 0,9
Tamat SMA 63,5 20,8 14,3 1,4
Tamat SMA + 56,7 28,8 14,6 0
Pekerjaan
Tidak kerja 58,2 21,2 18,0 2,6
Sekolah 55,0 21,4 23,6 0
Wiraswasta 60,2 17,5 19,9 2,5
Pegawai 60,7 16,7 20,2 2,4
Petani/nelayan/buruh 52,5 26,4 14,9 6,2
Lainnya 59,0 19,1 19,3 2,6
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 57,4 17,9 21,9 2,8
Kuintil 2 57,7 19,9 19,6 2,8
Kuintil 3 60,8 17,1 19,1 2,9
Kuintil 4 61,9 20,5 15,8 1,9
Kuintil 5 56,8 20,4 20,4 2,3
Tabel 3.4.3.21 menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Suspek TB (G) untuk mengatasi gejala
klinis yang dialami. Upaya positif yang diharapkan adalah memanfaatkan tenaga kesehatan dimana
cakupan atas upaya ini hanya sebesar 43,3 persen. Tertinggi dilakukan oleh Suspek TB (G) di
Provinsi Bali (61,7%) dan DKI Jakarta (51%). Sementara upaya yang dapat menjadi faktor pemicu
resistensi yang dilakukan oleh Suspek TB (G) adalah membeli obat di apotek/toko obat dan upaya
lainnya.
Secara nasional terlihat bahwa hampir 40 persen suspek TB melakukan upaya membeli obat di
apotek/toko obat yang belum tentu merupakan OAT ataupun obat lain yang bisa jadi termasuk obat
keras/antibiotika (dengan catatan: suspek belum tentu positif Tuberkulosis). Secara nasional, upaya
344
suspek TB (G) yang mengkonsumsi obat tradisional/herbal sebesar 8 persen serta hampir 20
persen tidak diobati.
Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan upaya membeli obat sendiri tertinggi (53,5%),
sementara Provinsi Maluku merupakan provinsi tertinggi dalam upaya minum obat tradisional/herbal
(30,4%), diikuti oleh provinsi Jambi (40,5%), Papua Barat (37,4%), Papua (33,7%), Nusa Tenggara
Timur (35,6%) dan Sulawesi Tengah (26,3%) yang merupakan lima provinsi tertinggi suspek TB
tidak melakukan upaya pengobatan.
Karakteristik Suspek TB dalam melakukan upaya mengatasi gejala klinis digambarkan pada Tabel
3.4.3.22. Secara umum, karakteristik suspek TB (G) yang memanfaatkan tenaga kesehatan
(meneruskan pengobatan dan kembali ke tenaga kesehatan) berdasarkan kelompok umur terdapat
pada kelompok usia produktif (15-54 tahun). Sedangkan mereka yang membeli obat ke apotek/toko
obat merata berada pada kelompok usia produktif maupun kelompok usia 54 tahun keatas. Terlihat
kelompok usia 74 tahun keatas merupakan kelompok usia tertinggi untuk minum obat
tradisional/herbal dan juga tidak diobati.
Berdasarkan jenis kelamin maka terlihat bahwa wanita lebih banyak menjalani upaya memanfaatkan
tenaga kesehatan dibandingkan laki-laki yang lebih memilih melakukan upaya beli obat di
apotek/toko obat, minum obat tradisional/herbal serta tidak diobati. Wilayah perdesaan menunjukkan
mayoritas tempat tinggal bagi Suspek TB (G) yang melakukan upaya dengan memanfaatkan tenaga
kesehatan.
Pada pendidikan, terlihat bahwa upaya mengatasi gejala klinis yang memanfaatkan tenaga
kesehatan pada umumnya dilakukan oleh kelompok yang bersekolah sampai dengan tamat SMA
keatas. Tetapi kelompok ini juga yang paling tinggi melakukan upaya membeli obat di apotek/toko
obat yang secara signifikan diperkirakan berkorelasi dengan pengetahuan mengenai obat-obat lain
yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gejala klinis tersebut.
Berdasarkan pekerjaan, maka kelompok buruh/petani/nelayan merupakan kelompok yang paling
tinggi melakukan upaya minum obat tradisional/herbal serta tidak berobat. Hal ini mungkin
disebabkan karena faktor ekonomi karena bila melihat hasil karakteristik berdasarkan faktor
ekonomi, maka kelompok ekonomi paling rendah (kuintil 1) juga menunjukkan kecenderungan untuk
tidak berobat atau mengkonsumsi obat tradisional/herbal.
345
Tabel 3.4.3.21
Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Mengatasi Gejala Klinis
Tuberkulosis Paru per Provinsi, Riskesdas 2010
Propinsi
Meneruskan
Pengobatan
Kembali ke
Nakes
Beli Obat di
Apotek/Toko Obat
Minum Obat
Herbal/ Trad.
Tidak
Diobati
Aceh 10,4 28,5 32,7 12,1 16,3
Sumatera Utara 12,0 29,7 34,4 9,1 14,8
Sumatera Barat 6,8 39,4 16,9 15,8 21,2
Riau 23,1 23,0 35,7 4,8 13,3
Jambi 7,5 19,6 27,6 4,9 40,5
Sumatra Selatan 9,4 40,4 31,5 5,4 13,3
Bengkulu 5,8 24,0 40,6 7,5 22,1
Lampung 10,2 24,2 49,8 7,7 8,0
Kepulauan Bangka Belitung 8,0 30,1 47,5 0,0 14,4
Kepulauan Riau 2,3 43,8 27,4 13,1 13,4
DKI Jakarta 25,8 25,2 33,2 6,9 8,9
Jawa Barat 13,8 35,7 31,4 5,9 13,2
Jawa Tengah 10,2 38,5 34,3 4,2 12,7
DI Yogyakarta 5,0 47,4 25,8 12,2 9,6
Jawa Timur 14,5 34,3 29,7 7,2 14,2
Banten 9,9 35,8 31,1 6,8 16,4
Bali 21,4 40,3 20,0 7,9 10,3
Nusa Tenggara Barat 11,1 32,2 23,6 13,8 19,3
Nusa Tenggara Timur 5,7 28,0 20,4 10,3 35,6
Kalimantan Barat 12,5 22,7 26,3 13,9 24,6
Kalimantan Tengah 4,4 34,2 36,0 8,1 17,4
Kalimantan Selatan 8,6 27,4 47,5 4,4 12,1
Kalimantan Timur 8,3 24,2 29,3 12,2 26,1
Sulawesi Utara 10,2 36,5 35,0 8,9 9,4
Sulawesi Tengah 5,7 22,9 33,7 11,5 26,3
Sulawesi Selatan 4,4 24,4 43,6 7,2 20,4
Sulawesi Tenggara 12,2 37,1 16,4 10,3 23,9
Gorontalo 2,3 20,4 53,5 10,4 13,5
Sulawesi Barat 11,6 22,5 24,6 22,9 18,3
Maluku 8,5 15,2 27,3 30,4 18,6
Maluku Utara 6,9 30,9 40,6 8,3 13,3
Papua Barat 5,4 31,5 20,0 5,7 37,4
Papua 9,1 33,7 15,0 8,4 33,7
INDONESIA 11,1 32,2 31,9 7,8 16,9
346
Tabel 3.4.3.22
Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Mengatasi Gejala Menurut Karakteristik,
Riskesdas 2010
Karakteristik
Meneruskan
Berobat TB
Kembali ke
Nakes
Beli Obat di
Apotek/TO
Minum Obat
Herbal/Trad
Tidak
Diobati
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 16,7 24,2 36,1 5,3 17,7
25 – 34 13,6 28,0 34,3 7,6 16,4
35 – 44 11,6 33,8 29,6 9,5 15,6
45 – 54 8,3 35,6 32,4 7,6 16,2
55 – 64 7,6 41,5 26,6 8,8 15,6
65 – 74 4,6 37,1 30,5 7,3 20,5
≥ 75 5,7 28,6 29,4 11,8 24,4
Jenis Kelamin
Laki laki 10,4 27,1 35,2 8,8 18,5
Perempuan 12,0 38,6 27,9 6,7 14,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 15,2 30,2 34,5 6,3 13,8
Perdesaan 7,8 33,8 29,9 9,1 19,5
Pendidikan
Tidak sekolah 3,0 36,6 27,6 9,5 23,4
Tidak tamat SD 5,4 34,3 30,9 9,8 19,6
Tamat SD 8,3 34,0 33,0 7,5 17,2
Tamat SMP 16,3 26,5 35,5 6,3 15,4
Tamat SMA 21,1 28,3 30,8 7,0 12,8
Tamat SMA + 23,6 35,8 29,8 5,3 5,6
Pekerjaan
Tidak kerja 11,3 34,4 30,3 6,8 17,2
Sekolah 25,7 18,4 33,7 4,3 17,9
Wiraswasta 23,6 33,8 29,9 5,7 7,0
Pegawai 15,5 33,2 33,9 6,0 11,3
Petani/nelayan/buruh 6,3 31,9 32,2 9,7 19,9
Lainnya 10,1 31,9 31,7 9,0 17,2
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 8,5 31,2 31,1 7,2 22,1
Kuintil 2 9,4 30,7 32,5 9,7 17,7
Kuintil 3 11,9 31,3 33,7 8,1 14,9
Kuintil 4 12,6 34,6 31,5 7,3 14,0
Kuintil 5 14,8 34,2 30,8 6,4 13,8
347
Tabel 3.4.3.23 menggambarkan alasan bagi Suspek TB (G) untuk tidak menggunakan fasilitas
tenaga kesehatan dalam mengatasi gejala klinis yang dialami. Alasan utama terdapat pada
pemahaman bahwa gejala dapat diobati/sembuh sendiri dan tidak ada biaya untuk memperoleh atau
mencapai tenaga kesehatan. Secara nasional, Suspek TB (G) yang menjawab gejala dapat
diobati/sembuh sendiri sebesar 38,2 persen sementara faktor biaya menjadi alasan dengan
persentase sebesar 26,4 persen. Pemahaman dapat diobati/sembuh sendiri terutama ada di
Provinsi DKI Jakarta (55,7%), DI Yogyakarta (54,5%), Sulawesi Utara (54,4%), Papua (51,8%), dan
Jambi (48,5%). Sementara faktor ekonomi menjadi alasan suspek TB (G) untuk tidak berobat ke
nakes menjadi alasan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (57,2%), Sulawesi Tengah (36,7%),
Lampung (34,9%), Nusa Tenggara Barat (34,5%), dan Nusa Tenggara Timur (33,8%). Terdapat 6
provinsi yang menggambarkan tidak terdapat kesulitan akses sama sekali ke fasilitas kesehatan
yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tengagara Barat, Sulawesi
Utara, dan Gorontalo.
Karakteristik Suspek TB menyatakan alasan tidak memanfaatkan tenaga kesehatan untuk
mengatasi gejala klinis digambarkan pada Tabel 3.4.3.24. Secara umum, karakteristik suspek TB
(G) yang tidak memanfaatkan tenaga kesehatan dengan alasan tidak ada biaya terdistribusi merata
pada semua kelompok umur. Sedangkan untuk alasan pemahaman bahwa gejala klinis dapat
diobati/sembuh sendiri paling tinggi terdapat pada kelompok usia produktif (15-54 tahun). Terlihat
pula bahwa kelompok usia 54 tahun keatas merupakan kelompok usia tertinggi yang menyatakan
akses ke fasilitas sulit.
Berdasarkan jenis kelamin maka kesulitan ekonomi dan pemahaman bahwa penyakit dapat
diobati/sembuh sendiri sebagai alasan utama terlihat hampir sama baik pada kelompok laki-laki
maupun wanita. Wilayah perdesaan menunjukkan mayoritas tempat tinggal bagi Suspek TB (G)
yang menyatakan alasan ekonomi sebagai alasan utama untuk tidak memanfaatkan nakes.
Sementara wilayah perkotaan merupakan tempat tinggal utama bagi Suspek TB (G) yang
menjadikan alasan gejala klinis dapat diobati/sembuh sendiri.
Pada pendidikan, terlihat bahwa keyakinan atau pemahaman bahwa gejala klinis dapat
diobati/sembuh sendiri akan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan
Suspek TB (G). Alasan tidak ada biaya akan meningkat pula seiring dengan semakin rendahnya
tingkat pendidikan yang diperoleh Suspek TB (G).
Berdasarkan pekerjaan, maka kelompok buruh/petani/nelayan serta kelompok tidak bekerja terlihat
secara nyata menjadikan alasan tidak ada biaya sebagai alasan utama tidak memanfaatkan nakes.
Sedangkan pegawai dan wiraswasta merupakan kelompok yang paling tinggi menjadikan alasan
dapat diobati/sembuh sendiri sebagai alasan utama tidak memanfaatkan nakes.
Karakteristik faktor ekonomi berkorelasi nyata dengan alasan Suspek TB (G) yang menyatakan tidak
ada biaya sebagai alasan tidak memanfaatkan nakes. Sementara untuk alasan dapat diobati/
sembuh sendiri terdistribusi merata di setiap kelompok pendapatan (kuintil 1 sampai dengan kuintil
5) meskipun paling banyak terdapat pada dua kelompok ekonomi tertinggi (kuintil 4 dan kuintil 5).
348
Tabel 3.4.3.23
Persentase Suspek TB Penduduk ³ 15 tahun Tidak ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) Menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Penyakit
Tidak
Berat
Akses Ke
Fasilitas
Kesehatan
Sulit
Tidak Ada
Waktu
Tidak Ada
Biaya
Dapat Diobati
Sendiri/ Sembuh
Sendiri
Lainnya
Aceh 42,6 6,1 7,7 12,3 22,2 9,0
Sumatera Utara 21,9 4,8 6,9 19,7 37,3 9,5
Sumatera Barat 10,0 1,3 1,9 57,2 17,0 12,6
Riau 11,2 6,8 8,9 27,8 38,8 6,5
Jambi 12,2 2,1 6,7 21,3 48,5 9,1
Sumatera Selatan 34,2 2,2 8,2 14,3 37,6 3,5
Bengkulu 13,5 4,3 2,2 25,6 49,0 5,5
Lampung 19,4 11,1 1,8 34,9 27,2 5,5
Kepulauan Bangka Belitung 16,8 0 17,4 14,3 34,1 17,4
Kepulauan Riau 12,5 0 4,2 20,8 32,9 29,6
DKI Jakarta 14,5 3,9 4,3 13,6 55,7 8,1
Jawa Barat 12,1 3,0 5,8 30,4 39,3 9,3
Jawa Tengah 11,5 0,4 4,5 31,5 41,5 10,6
DI Yogyakarta 17,3 0 0 8,1 54,5 20
Jawa Timur 16,4 5,1 6,2 24,8 40,6 6,9
Banten 14,2 3,8 6,0 30,3 33,8 11,8
Bali 4,7 4,7 0 34,5 44,7 11,4
Nusa Tenggara Barat 27,1 0 3,3 33,8 34,2 1,6
Nusa Tenggara Timur 20,6 4,9 3,7 23,3 35,9 11,6
Kalimantan Barat 16,8 11,3 3,3 29,8 37,0 1,9
Kalimantan Tengah 21,4 8,1 2,2 25,0 37,4 5,9
Kalimantan Selatan 23,7 5,0 7,5 13,3 38,2 12,4
Kalimantan Timur 12,8 19,5 10,2 12,7 41,4 3,3
Sulawesi Utara 19,1 0 2,5 21,6 54,4 2,4
Sulawesi Tengah 8,2 14,3 6,4 36,7 26,5 7,9
Sulawesi Selatan 22,0 2.0 7,3 23,3 38,0 7,4
Sulawesi Tenggara 16,9 9.0 7,8 20,2 33,8 12,3
Gorontalo 12,1 0 1,0 39.0 38,7 9,3
Sulawesi Barat 15 21,9 11,9 17,4 27,9 5,9
Maluku 11,1 22,3 6,9 31,2 20 8,4
Maluku Utara 32,6 5,2 0 20,7 33,8 7,7
Irian Jaya Barat 16,4 11,2 11,2 10 28 23,2
Papua 0 3,0 16,8 19,6 51,8 8,7
INDONESIA 16,3 4,4 5,7 26,4 38,2 9,0
349
Tabel 3.4.3.24
Persentase Suspek TB (G) Penduduk ³ 15 tahun Tidak ke Faskes
Menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Penyakit
Tidak
Berat
Akes ke
Faskes
sulit
Tidak
Ada
Waktu
Tidak
Ada
Biaya
Dapat diobati sendiri/
Sembuh sendiri
Lainnya
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 21,1 3,2 5,2 22,3 39,7 8,6
25 – 34 17,5 3,6 6,7 25,7 36,7 9,8
35 – 44 14,5 6,1 5,8 27,1 39,1 7,4
45 – 54 16,2 3,6 6,2 26,6 40,1 7,2
55 – 64 15,1 3,3 6,3 29,8 36,3 9,2
65 – 74 9,4 7,2 3,6 28,8 37,4 13,5
≥ 75 11,8 8,3 2,8 31,8 32,7 12,6
Jenis Kelamin
Laki laki 17,9 4,1 5,8 25,5 38,2 8,6
Perempuan 13,6 4,9 5,6 28,0 38,2 9,7
Tempat Tinggal
Perkotaan 17,6 2,5 6,4 21,1 42,3 10,2
Perdesaan 15,2 5,9 5,2 30,5 35,1 8,1
Pendidikan
Tidak sekolah 13,2 8,8 4,5 34,1 30,5 9,0
Tidak tamat SD 13,6 6,3 3,2 33,6 34,1 9,1
Tamat SD 14,4 4,1 7,8 28,8 36,8 8,2
Tamat SMP 18,2 3,0 4,9 22,8 42,5 8,6
Tamat SMA 22,6 1,6 6,9 12,5 45,7 10,7
Tamat SMA plus 28,6 - 2,3 4,2 52,9 12,0
Pekerjaan
Tidak kerja 14,6 4,5 4,5 29,0 37,8 9,7
Sekolah 25,2 3,8 7,0 18,1 33,5 12,5
Wiraswasta 29,5 2,6 5,9 8,9 40,1 13,0
Pegawai 18,7 1,7 5,9 19,0 44,8 9,8
Petani/nelayan/buruh 14,5 5,6 6,0 30,5 35,4 8,0
Lainnya 16,0 3,8 6,4 20,1 46,9 6,8
Tingkat Pengeluaran per Kapita
Kuintil 1 10,6 6,2 4,4 37,2 33,9 7,8
Kuintil 2 15,1 3,6 5,7 30,8 36,7 8,0
Kuintil 3 19,4 4,2 6,5 25,7 36,5 7,7
Kuintil 4 18,1 4,9 7,5 17,1 39,8 12,6
Kuintil 5 21,8 2,5 4,9 11,5 48,7 10,5
350
Kesimpulan.
1. Rumah sakit merupakan unit fasilitas kesehatan yang terbanyak diketahui Rumah Tangga untuk
pemeriksaan dahak (78,1%) dan foto paru (82,4%).
2. Puskesmas merupakan faskes terbanyak yang dimanfaatkan baik untuk Diagnosis (36,2%)
maupun untuk Pengobatan Tuberkulosis Paru (39,5%).
3. Kesakitan Tuberkulosis Paru menyebar diseluruh Indonesia. Periode Prevalence Tuberkulosis
Paru pada tahun 2009/2010 (725 per 100.000 penduduk) berdasarkan pengakuan responden
dengan pemeriksaan dahak dan/atau foto paru hampir sama dengan Crude Point Prevalence
Tuberkulosis berdasarkan satu atau 2 slide BTA positif (704 per 100.000 penduduk).
Sedangkan Point Prevalence Tuberkulosis Indonesia berdasarkan 2 slide BTA positif (289 per
100.000 penduduk) sedikit lebih tinggi dari estimasi Prevalensi 2010 menurut WHO (244 per
100.000 penduduk).
4. Walaupun cakupan OAT cukup tinggi yaitu 83% tetapi beragam berkisar antara 69,1% (Jambi)
dan 95,3% (Sumsel), sedangkan penderita yang memakai obat non OAT sebesar 16,8%.
5. Penderita yang minum obat tidak lengkap cukup banyak yaitu 19,3%, dan tidak berobat sebesar
2,6%.
Saran-Saran
1. Data dasar Nasional yang akurat sangat ditunjang dengan kualitas dan kemampuan tenaga
kesehatan yang melakukan penanganan kasus TB.
2. Semua slide yang diperiksa Badan Litbangkes baik BTA positif maupun BTA negatif sebaiknya
juga di periksa ulang oleh pembaca ketiga untuk Quality Assurance di Laboratorium TB
Rujukan Nasional, BBLK Surabaya.
3. Sudah saatnya Program Pengendalian TB Nasional menerapkan Active dan Pasif Case Finding
untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus TB paru.
351
3.5. Kesehatan Lingkungan
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan,
disamping untuk mengevaluasi program yang sudah ada dan menindaklanjuti upaya perbaikan yang
akan dijalankan, juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai jenis
penyakit, sehingga diharapkan dapat berperan mengendalikan penyakit berbasis lingkungan. Pada
Riskesdas 2010 data kesehatan lingkungan yang dikumpulkan meliputi data kebutuhan air
keperluan rumah tangga, sanitasi, dan kesehatan perumahan. Sebagai unit analisis adalah rumah
tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner, dan
pengamatan langsung di lapangan.
3.5.1. Air keperluan rumah tangga
Data kebutuhan air keperluan rumah tangga meliputi jenis sumber utama air yang digunakan untuk
seluruh keperluan rumah tangga termasuk minum dan memasak, jumlah pemakaian air per orang
per hari, jenis sumber air minum, jarak dan waktu tempuh ke sumber air minum, kemudahan
memperoleh air minum, orang yang biasa mengambil air minum dari sumbernya, cara pengolahan
air minum dalam rumah tangga, cara penyimpanan air minum dan serta akses terhadap sumber air
minum.
Pengelompokan jumlah pemakaian air untuk keperluan rumah tangga per orang per hari mengacu
pada kriteria risiko kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan higiene yang digunakan World
Health Organization (WHO). Jumlah pemakaian air per orang per hari adalah jumlah pemakaian air
rumah tangga dalam sehari semalam dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Jumlah
pemakaian air dikelompokkan menjadi beberapa kriteria :
• Pemakaian air lebih kecil dari 5 liter/orang/hari, menunjukkan tidak akses
• Pemakaian air antara 5-19,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses kurang
• Pemakaian air antara 20-49,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses dasar
• Pemakaian air antara 50-99,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses menengah
• Pemakaian air lebih besar atau sama dengan 100 liter/orang/hari, menunjukkan akses
optimal.
Untuk menilai akses terhadap sumber air minum, dalam penyajian ini digunakan dua kriteria, yaitu
kriteria yang digunakan pemerintah dalam laporan Millenium Development Goals (MDGs) 2010 dan
kriteria yang digunakan Joint Monitoring Program (JMP) WHO-UNICEF 2004. Kriteria akses
terhadap sumber air minum terlindung yang digunakan MDGs adalah bila jenis sumber air minum
berupa perpipaan, sumur pompa, sumur gali terlindung dan mata air terlindung dengan jarak dari
sumber pencemaran lebih dari 10 meter, dan air hujan. Sedangkan kriteria akses terhadap air
minum yang digunakan JMP WHO-UNICEF 2004 adalah bila pemakaian air keperluan rumah
tangga minimal 20 liter per orang per hari, berasal dari sumber air yang ‘improved’ dan sumber air
minumnya berada dalam radius satu kilometer dari rumah. Pada kriteria MDGs maupun JMP WHOUNICEF,
air kemasan (bottled water) tidak dikategorikan sebagai sumber air minum terlindung.
Dalam laporan Riskesdas ini disajikan kriteria alternatif untuk menilai akses terhadap sumber air
minum dengan mempertimbangkan jenis sumber air minum terlindung, keberadaan sarana dalam
radius satu kilometer, mudah diperoleh sepanjang tahun, dan memiliki kualitas air yang baik secara
fisik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau).
Tabel 3.5.1. menunjukkan persentase rumah tangga menurut jenis sumber utama air untuk
keperluan seluruh rumah tangga di berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah
tangga menurut jenis sumber utama air untuk keperluan rumah tangga dikaitkan dengan
karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.2
352
Tabel 3.5.1.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Utama Air Untuk Keperluan Rumah Tangga di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Sumber Air
Air ledeng/ PAM
Air ledeng eceran/
membeli
Sumur bor/ pompa
Sumur gali terlin-dung
Sumur gali tak
terlindung
Mata air terlin-dung
Mata air tak terlindung
Penampungan air
hujan
Air sungai/ danau/
irigasi
Lain-nya
Aceh 23,0 0,4 9,3 38,7 13,4 5,0 5,1 1,0 2,7 1,4
Sumatera Utara 25,4 1,4 18,9 22,2 6,7 8,8 3,5 3,4 9,5 0,3
Sumatera Barat 26,7 0,7 5,8 23,0 13,4 10,3 9,7 1,0 9,3 0,0
Riau 2,8 0,4 19,4 35,5 22,0 2,9 2,6 6,8 7,4 0,1
Jambi 19,7 1,7 10,4 24,7 22,4 0,9 1,5 3,2 10,7 4,8
Sumatera Selatan 12,9 0,4 6,8 33,7 18,1 3,7 1,2 3,2 19,9 0,1
Bengkulu 16,1 0,8 6,5 41,1 22,1 2,6 5,4 0,2 4,6 0,6
Lampung 5,3 0,5 6,6 48,7 27,6 3,7 5,3 1,2 1,0 0,1
Kepulauan Bangka Belitung 0,4 0,9 15,1 36,2 25,4 3,9 3,9 1,6 12,4 0,2
Kepulauan Riau 31,1 3,1 1,6 44,3 16,6 1,6 0,6 0,2 0,9 0,0
DKI Jakarta 42,5 2,2 50,6 3,4 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa Barat 13,5 1,2 30,6 30,5 7,8 9,3 4,3 0,1 2,3 0,3
Jawa Tengah 19,7 0,6 14,9 36,7 8,2 13,6 3,9 0,5 1,6 0,2
DI Yogyakarta 13,2 0,3 5,7 63,2 5,4 2,3 3,0 6,8 0,1 0,0
Jawa Timur 17,6 1,3 32,4 25,5 8,1 9,4 3,3 0,7 1,6 0,1
Banten 12,6 1,4 48,2 20,3 7,6 3,3 3,8 0,4 1,8 0,7
Bali 52,2 2,1 7,9 23,1 4,8 3,0 1,6 3,5 1,7 0,1
Nusa Tenggara Barat 15,6 2,0 15,8 37,3 15,4 10,5 1,6 0,0 1,6 0,1
Nusa Tenggara Timur 30,7 12,0 2,8 11,6 7,6 20,3 6,8 1,0 3,8 3,2
Kalimantan Barat 13,7 0,7 6,0 14,1 13,9 4,1 1,1 8,3 36,7 1,3
Kalimantan Tengah 22,6 0,1 16,6 7,8 4,1 4,4 1,3 4,0 38,9 0,1
Kalimantan Selatan 27,5 1,0 14,9 17,7 10,1 1,1 0,5 0,1 27,1 0,1
Kalimantan Timur 48,8 2,0 5,6 7,1 6,2 1,2 2,5 11,1 15,3 0,2
Sulawesi Utara 25,2 0,4 12,8 19,0 18,0 19,0 5,0 0,1 0,2 0,3
Sulawesi Tengah 22,3 1,9 17,3 10,7 8,1 21,5 7,2 0,1 9,1 1,8
Sulawesi Selatan 22,3 1,1 17,9 19,7 18,1 11,8 4,0 2,1 3,0 0,0
Sulawesi Tenggara 39,0 0,9 9,9 22,8 5,6 12,4 2,1 3,4 3,7 0,1
Gorontalo 17,9 0,9 10,7 47,8 9,1 4,9 2,0 0,0 6,5 0,1
Sulawesi Barat 8,4 0,8 10,9 25,9 7,4 23,7 6,6 2,8 13,2 0,2
Maluku 18,2 2,4 8,0 25,4 23,9 7,6 11,5 1,9 1,1 0,0
Maluku Utara 23,4 0,8 2,7 40,6 22,9 1,8 2,4 0,5 5,0 0,0
Papua Barat 24,6 0,8 10,0 26,7 9,1 2,6 0,4 13,1 12,5 0,2
Papua 15,9 0,8 9,7 16,3 14,8 5,3 17,3 11,2 7,9 0,9
Indonesia 19,5 1,3 22,2 27,9 10,2 8,4 3,7 1,6 4,9 0,4
Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa jenis sumber utama air untuk seluruh keperluan rumah
tangga pada umumnya menggunakan sumur gali terlindung (27,9%) dan sumur bor/pompa (22,2%)
dan air ledeng/PAM (19,5%). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur gali terlindung
353
tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (63,2%), dan persentase rumah tangga yang menggunakan
sumur bor/pompa tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (50,6%) serta air ledeng/PDAM adalah Bali
(52,2%). Di beberapa provinsi seperti Bali, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, persentase rumah
tangga yang menggunakan air ledeng/PAM cukup tinggi, yaitu masing-masing 52,2%, 48,8%, dan
42,5%. Air sungai/ danau/ irigasi masih banyak digunakan oleh rumah tangga, seperti di Provinsi
Kalimantan Tengah (38,9%) dan Kalimantan Barat (36,7%).
Tabel 3.5.2
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Utama Air Untuk Keperluan Rumah Tangga
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Jenis Sumber Air
Air ledeng/ PAM
Air ledeng eceran/ membeli
Sumur bor/ pompa
Sumur gali terlindung
Sumur gali tak terlindung
Mata air terlindung
Mata air tak terlindung
Penampungan air hujan
Air sungai/danau/ irigasi
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 28,4 1,4 30,3 26,3 6,8 3,7 1,0 0,7 1,2 0,2
Perdesaan 10,0 1,2 13,5 29,6 13,8 13,3 6,7 2,4 8,9 0,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 9,4 1,3 14,4 29,3 14,8 12,8 7,5 2,1 7,8 0,6
Kuintil 2 13,6 1,2 18,8 31,3 12,5 10,1 4,5 1,7 5,9 0,4
Kuintil 3 17,6 1,2 21,8 30,7 10,5 8,1 3,0 1,7 5,0 0,4
Kuintil 4 23,7 1,4 25,4 27,9 7,7 6,4 2,1 1,3 3,8 0,3
Kuintil 5 33,4 1,4 31,0 20,2 5,2 4,1 1,5 1,1 1,9 0,1
Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, terdapat perbedaan jenis penggunaan sumber utama air
untuk keperluan rumah tangga. Di perkotaan, pada umumnya rumah tangga menggunakan sumur
bor/pompa (30,3%), sedangkan di perdesaan lebih banyak menggunakan sumur gali terlindung
(29,6%). Menurut karakteristik tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, semakin tinggi tingkat
pengeluaran rumah tangga, persentase yang menggunakan air ledeng/PAM dan air dari sumur
bor/pompa juga semakin tinggi. Rumah tangga yang menggunakan sumur gali terlindung pada
umumnya berada pada tingkat pengeluaran menengah dan rendah. Peresentase rumah tangga
yang menggunakan sumur gali tak terlindung, mata air terlindung dan tak terlindung, penampungan
air hujan, air sungai/danau/irigasi dan lainnya cenderung meningkat dengan rendahnya tingkat
pengeluaran rumah tangga.
Tabel 3.5.3 menunjukkan persentase rumah tangga menurut jenis sumber air minum penggunaan
rumah tangga di berbagai provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut jenis sumber air
minum rumah tangga dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.4.
354
Tabel 3.5.3.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Air Minum Penggunaan Rumah Tangga di
Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Sumber Air Minum
Air kemasan
Depot air minum
Air ledeng /PAM
Ledeng eceran/
membeli
Sumur bor/ pompa
Sumur gali terlindung
Sumur gali tidak
terlindung
Mata air terlindung
Mata air tidak
terlindung
PAH
Air sungai/ danau/
irigasi
Lainnya
Aceh 2,7 30,4 9,6 0,9 3,9 28,9 10,1 3,5 6,0 1,9 0,9 1,3
Sumatera Utara 3,3 11,2 22,5 2,3 15,5 19,2 4,5 8,4 3,9 3,5 5,4 0,2
Sumatera Barat 1,8 17,2 20,8 0,2 3,9 22,1 10,0 9,8 9,1 1,4 3,6 0,0
Riau 4,5 25,5 1,0 1,0 9,3 23,4 11,7 0,2 0,5 21,2 1,6 0,1
Jambi 2,7 17,8 12,8 1,8 5,9 19,7 22,8 0,9 0,4 13,7 1,7 0,0
Sumatera Selatan 2,0 14,4 10,1 1,8 4,5 33,3 16,3 2,0 1,0 4,9 9,7 0,0
Bengkulu 1,0 7,9 13,2 0,6 7,2 39,6 22,1 0,5 2,9 0,4 4,1 0,5
Lampung 4,2 4,3 4,5 1,5 4,5 49,7 23,7 1,5 4,9 0,8 0,4 0,1
Kepulauan Bangka Belitung 12,1 27,9 0,7 0,2 7,0 25,1 17,5 3,8 0,5 3,1 2,0 0,0
Kepulauan Riau 9,7 45,5 6,1 2,0 0,3 27,3 8,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
DKI Jakarta 36,2 29,3 15,8 2,5 14,8 1,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Jawa Barat 8,8 17,3 9,4 1,8 17,8 27,1 6,0 7,6 3,6 0,2 0,4 0,0
Jawa Tengah 4,2 5,0 19,2 2,6 11,7 35,2 6,3 11,7 2,9 0,4 0,8 0,1
DI Yogyakarta 11,6 8,0 8,4 0,6 4,1 51,0 5,4 1,2 3,0 6,7 0,0 0,0
Jawa Timur 8,8 8,5 13,3 2,1 24,8 24,0 6,3 8,0 3,3 0,5 0,3 0,0
Banten 15,0 25,8 5,5 1,9 23,7 15,4 4,3 2,4 3,8 1,3 0,6 0,3
Bali 19,5 13,3 33,9 1,2 3,1 13,4 3,1 4,8 3,7 3,9 0,1 0,0
Nusa Tenggara Barat 5,3 13,2 12,6 2,7 12,2 33,4 11,2 8,7 0,5 0,1 0,1 0,0
Nusa Tenggara Timur 1,0 3,9 30,1 10,3 3,8 12,1 6,6 19,8 6,1 1,1 2,8 2,5
Kalimantan Barat 4,1 7,2 7,5 0,2 2,5 5,6 3,6 4,6 1,9 45,0 17,3 0,4
Kalimantan Tengah 3,2 14,4 14,3 0,6 10,3 10,9 3,4 1,0 8,6 8,2 25,1 0,1
Kalimantan Selatan 2,4 12,6 27,3 2,4 13,7 14,5 7,3 0,1 0,2 2,5 17,0 0,0
Kalimantan Timur 6,8 29,6 26,3 0,9 3,2 3,8 3,5 1,9 2,0 14,0 7,5 0,4
Sulawesi Utara 8,7 25,1 18,7 0,3 6,3 11,3 8,8 15,4 5,3 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tengah 1,8 9,9 18,8 1,5 12,7 11,5 7,3 20,8 6,0 0,0 7,6 2,0
Sulawesi Selatan 2,3 16,7 16,5 1,1 13,8 15,5 13,9 11,1 3,5 3,3 2,4 0,0
Sulawesi Tenggara 5,4 8,9 32,3 1,7 4,2 26,1 8,1 8,3 1,5 0,3 3,3 0,0
Gorontalo 1,5 3,8 17,7 1,5 10,5 50,5 8,0 3,8 1,0 0,2 1,4 0,1
Sulawesi Barat 0,8 9,3 6,8 1,5 5,6 29,6 5,8 26,3 7,5 1,4 5,0 0,4
Maluku 0,6 4,7 14,1 3,4 7,4 22,1 24,5 10,3 8,4 3,5 0,9 0,0
Malut 2,5 3,8 21,0 0,6 4,2 40,3 18,6 0,5 0,0 3,6 5,0 0,0
Papua Barat 2,4 25,5 17,0 0,4 1,1 18,1 6,1 2,2 0,4 15,1 11,7 0,0
Papua 4,0 17,2 12,9 0,8 2,2 8,0 9,7 6,3 15,5 18,3 4,4 0,7
Indonesia 7,8 13,8 14,2 2,0 14,0 24,7 7,7 7,1 3,3 2,9 2,3 0,2
Secara nasional, rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali terlindung (24,7%), air
ledeng/PAM (14,2%), sumur bor/pompa (14,0%), dan air dari depot air minum (DAM) (13,8%) untuk
sumber air minum. Berdasarkan provinsi, persentase rumah tangga yang menggunakan sumur gali
terlindung paling tinggi adalah Provinsi Gorontalo (50,5%), dan yang menggunakan air ledeng/PAM
adalah Provinsi Bali (33,9%). Penggunaan sumur bor/pompa tertinggi di Provinsi Jawa Timur
(24,8%) dan air dari depot air minum (DAM) adalah Provinsi Kepulauan Riau (45,5%). Khusus air
minum kemasan, secara nasional bahwa rumah tangga yang menggunakan jenis sumber air ini
355
tidak terlalu banyak yaitu sebesar 7,8 persen dengan persentase tertinggi di Provinsi DKI Jakarta
(36,2%). Untuk sumber air dari PAM, persentase responden di DKI yang menggunakan sumber air
adalah 15,8 persen.
Tabel 3.5.4
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Air Minum dikaitkan dengan Karakteristik Rumah
Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah
Tangga
Jenis Sumber Air Minum
Air kemasan
Depot air minum
Air ledeng /PAM
Ledeng eceran/membeli
Sumur bor/ pompa
Sumur gali terlindung
Sumur gali tidak terlindung
Mata air terlindung
Mata air tidak terlindung
PAH
Air sungai/ danau/ irigasi
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 13,2 21,1 18,5 2,4 15,9 19,7 4,0 2,8 0,7 1,3 0,3 0,0
Perdesaan 2,0 6,1 9,5 1,5 12,0 30,0 11,6 11,8 6,1 4,7 4,4 0,3
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 1,2 3,8 10,2 2,0 12,9 30,9 12,9 11,3 6,8 3,7 4,1 0,3
Kuintil 2 2,6 8,4 13,2 2,2 15,1 30,0 9,8 8,6 4,0 3,3 2,8 0,2
Kuintil 3 4,5 12,5 14,8 2,3 15,4 27,4 7,9 6,9 2,7 3,4 2,1 0,2
Kuintil 4 8,8 19,1 16,6 2,2 14,7 22,2 4,7 5,4 2,0 2,6 1,7 0,1
Kuintil 5 22,1 25,8 16,3 1,3 12,0 12,6 3,0 3,3 1,1 1,8 0,7 0,1
Berdasarkan tempat tinggal, baik di perkotaan maupun di perdesaan, sumber utama air untuk
minum cukup bervariasi. Penggunaan sumber air minum di perkotaan yang cukup menonjol adalah
air dari DAM (21,1%), air ledeng/PAM (18,5%), air kemasan (13,2%), dan sumur bor/pompa
(15,9%). Di perdesaan, rumah tangga lebih banyak yang menggunakan sumur gali terlindung
(30,0%), sumur bor/pompa (12,0%), mata air terlindung (11,8%), sumur gali tidak terlindung
(11,6%), air PAM (9,5%), air hujan (4,7%). Hingga saat ini masih terdapat rumah tangga yang
menggunakan air sungai/ danau/ irigasi baik di perkotaan (0,3%) maupun di perdesaan (4,4%).
Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, persentase rumah tangga yang
menggunakan air kemasan dan air dari depot air minum, serta air ledeng/PAM meningkat seiring
dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Tabel 3.5.5 menunjukkan persentase rumah tangga menurut jumlah pemakaian air per orang per
hari di berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut jumlah
pemakaian air per orang per hari dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel
3.5.6.
356
Tabel 3.5.5
Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Pemakaian Air
Per Orang Per Hari di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Jumlah pemakaian air per orang per hari (liter)
<5 5-19,9 20-49,9 50-99,9 ≥100
Aceh 0,7 10,3 18,8 24,9 45,3
Sumatera Utara 3,2 18,6 24,7 18,7 34,8
Sumatera Barat 1,4 9,7 18,1 29,3 41,5
Riau 2,3 6,8 19,8 28,9 42,1
Jambi 1,0 5,6 21,1 41,2 31,0
Sumatera Selatan 4,0 10,8 28,0 34,2 22,9
Bengkulu 1,9 8,6 24,1 34,6 30,7
Lampung 0,4 7,4 21,7 32,6 37,9
Kepulauan Bangka Belitung 3,5 8,9 26,6 33,7 27,3
Kepulauan Riau 0,9 3,3 12,8 40,7 42,2
DKI Jakarta 4,6 15,8 24,0 21,3 34,4
Jawa Barat 2,2 8,4 18,5 26,1 44,8
Jawa Tengah 1,4 10,0 20,5 29,5 38,6
DI Yogyakarta 0,6 3,1 13,2 31,6 51,5
Jawa Timur 3,4 14,1 22,9 23,3 36,4
Banten 2,7 11,8 24,1 23,9 37,4
Bali 0,2 10,3 30,1 34,4 25,0
Nusa Tenggara Barat 1,4 10,3 20,9 36,2 31,3
Nusa Tenggara Timur 5,5 36,5 29,5 20,5 7,9
Kalimantan Barat 3,6 15,5 27,7 26,9 26,3
Kalimantan Tengah 4,3 7,8 11,9 36,1 39,9
Kalimantan Selatan 2,3 7,6 18,8 40,9 30,4
Kalimantan Timur 0,3 1,6 14,5 43,7 39,9
Sulawesi Utara 1,5 11,7 22,3 33,8 30,7
Sulawesi Tengah 1,3 11,1 26,6 29,2 31,7
Sulawesi Selatan 1,8 15,2 36,4 25,0 21,7
Sulawesi Tenggara 0,2 16,7 32,6 28,5 22,0
Gorontalo 3,5 16,5 12,8 30,3 36,9
Sulawesi Barat 1,0 18,2 21,2 25,3 34,2
Maluku 1,0 10,0 27,5 38,6 22,8
Maluku Utara 0,3 14,3 44,2 22,5 18,7
Papua Barat 0,7 14,3 32,4 29,7 22,9
Papua 9,1 23,9 18,8 23,1 25,1
Indonesia 2,4 11,6 22,1 27,3 36,6
Jumlah pemakaian air per orang per hari secara nasional pada umumnya lebih dari 20 liter.
Persentase pemakaian air tertinggi adalah lebih atau sama dengan 100 liter per orang per hari.
Persentase tertinggi yang jumlah pemakaian air lebih atau sama dengan 100 liter per orang per hari
adalah Provinsi DI Yogyakarta (51,5%), Jawa Barat (44,8%) dan Aceh (45,3%). Secara nasional,
masih terdapat rumah tangga dengan pemakaian air kurang dari 20 liter per orang per hari, bahkan
kurang dari 5 liter per orang per hari (masing-masing 14 persen dan 2,4 persen). Berdasarkan
provinsi, persentase rumah tangga dengan jumlah pemakaian air per orang per hari kurang dari 20
liter tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (42,0%) diikuti Papua (34,0%), Sumatera Utara
(21,8%), dan Sulawesi Barat (19,2%).
357
Tabel 3.5.6
Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Pemakaian Air Per Orang Per Hari
dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Jumlah pemakaian air per orang per hari (dalam liter)
<5 5-19,9 20-49,9 50-99,9 ≥100
Tempat Tinggal
Perkotaan 2,1 10,0 20,9 26,4 40,6
Perdesaan 2,7 13,4 23,5 28,4 32,0
Tingkat pengeluaran Rumah tangga per kapita
Kuintil-1 4,2 17,6 25,4 25,4 27,4
Kuintil-2 2,5 12,9 24,6 28,4 31,6
Kuintil-3 2,0 10,7 23,1 29,1 35,1
Kuintil-4 1,9 8,8 21,0 28,4 39,9
Kuintil-5 1,4 8,2 16,5 25,3 48,6
Berdasarkan tempat tinggal, persentase rumah tangga dengan jumlah pemakaian air lebih dari 20
liter per orang per hari, di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Persentase rumah
tangga dengan jumlah pemakaian air, kurang dari 5 liter per orang per hari di perkotaan hampir
sama dengan di perdesaan, masing-masing 2,1 persen dan 2,7 persen. Menurut tingkat
pengeluaran rumah tangga per kapita, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin
tinggi pula persentase rumah tangga dengan penggunaan air per orang per hari lebih atau sama
dengan 20 liter per orang per hari.
Tabel 3.5.7 menunjukkan persentase rumah tangga menurut jarak ke sumber air minum di berbagai
provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut jarak ke sumber air minum dikaitkan
dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.8.
358
Tabel 3.5.7
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Ke Sumber Air Minum di Berbagai Provinsi di
Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Jarak ke Sumber Air Minum
Dalam
rumah
≤ 10
meter
11 - 100
meter
101 - 1000
meter
> 1000
meter
Aceh 50,3 24,5 14,5 7,3 3,3
Sumatera Utara 58,2 20,8 16,4 3,5 1,1
Sumatera Barat 54,2 25,6 16,6 2,9 0,7
Riau 52,3 30,7 11,6 4,5 0,9
Jambi 48,2 38,8 11,2 1,4 0,4
Sumatera Selatan 27,8 46,2 20,4 4,5 1,1
Bengkulu 49,9 28,7 16,7 4,2 0,5
Lampung 35,4 52,9 10,3 1,0 0,4
Kepulauan Bangka Belitung 27,7 33,3 28,9 8,7 1,4
Kepulauan Riau 49,2 22,3 18,8 6,8 2,9
DKI Jakarta 57,2 26,6 13,9 2,0 0,3
Jawa Barat 58,6 26,0 12,7 2,1 0,5
Jawa Tengah 61,2 26,2 10,0 1,9 0,8
DI Yogyakarta 60,1 32,2 6,2 1,5 0,1
Jawa Timur 57,4 29,0 10,3 2,6 0,7
Banten 52,1 27,0 17,3 3,3 0,3
Bali 47,5 24,2 19,6 7,9 0,8
Nusa Tenggara Barat 30,2 49,6 18,0 1,8 0,5
Nusa Tenggara Timur 16,5 29,9 34,5 16,8 2,4
Kalimantan Barat 49,6 28,1 15,7 5,9 0,7
Kalimantan Tengah 42,0 23,9 17,2 13,7 3,2
Kalimantan Selatan 53,2 28,2 15,9 2,0 0,6
Kalimantan Timur 62,8 13,6 15,9 5,1 2,5
Sulawesi Utara 45,5 31,2 16,0 7,2 0,1
Sulawesi Tengah 48,1 26,1 16,4 8,4 1,1
Sulawesi Selatan 66,9 17,4 10,4 2,8 2,5
Sulawesi Tenggara 51,3 19,9 17,5 10,5 0,8
Gorontalo 35,1 38,1 21,1 5,1 0,6
Sulawesi Barat 40,8 28,9 19,0 5,8 5,6
Maluku 26,9 32,3 20,2 9,1 11,4
Maluku Utara 22,5 42,9 26,4 6,9 1,2
Papua Barat 38,2 32,0 18,6 10,0 1,1
Papua 26,0 34,2 26,4 11,0 2,4
Indonesia 53,3 28,5 13,7 3,5 0,9
Secara nasional, letak sumber utama air minum pada umumnya berada di dalam rumah (53,3%)
dan di sekitar rumah dengan jarak tidak lebih dari 10 meter (28,5%). Persentase rumah tangga
dengan sumber utama air di dalam rumah tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (66,9%), dan
terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (16,5%). Masih terdapat rumah tangga dengan jarak
sumber utama air minum lebih dari 1000 meter dengan persentase tertinggi di Provinsi Maluku
(11,4%).
359
Tabel 3.5.8
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak ke Sumber Air Minum dikaitkan dengan
Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Jarak ke Sumber Air Minum
Dalam
rumah
≤ 10
meter
11 - 100
meter
101 - 1000
meter
> 1000
meter
Tempat Tinggal
Perkotaan 62,7 23,8 10,4 2,6 0,5
Perdesaan 43,3 33,6 17,3 4,4 1,4
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 39,2 37,6 17,5 4,3 1,4
Kuintil 2 49,5 32,2 14,2 3,3 0,7
Kuintil 3 55,2 28,3 12,8 2,9 0,8
Kuintil 4 60,4 23,8 11,6 3,3 0,9
Kuintil 5 62,6 20,5 12,4 3,6 0,9
Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, persentase rumah tangga dengan sumber utama air di
dalam rumah di perkotaan (62,7%) lebih tinggi dari pada di perdesaan (43,3%). Sebaliknya untuk
sumber air yang di luar rumah persentase rumah tangga dengan sumber air berjarak lebih dari 1000
meter di perkotaan (0,5%) lebih rendah daripada di perdesaan (1,4%). Semakin tinggi tingkat
pengeluaran rumah tangga per kapita, persentase rumah tangga dengan sumber air di dalam rumah
juga semakin tinggi. Persentase rumah tangga dengan sumber air berjarak lebih dari 10 meter
semakin rendah dengan meningkatnya tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita.
Tabel 3.5.9 menunjukkan persentase rumah tangga menurut waktu tempuh (pulang pergi) ke
sumber air minum di berbagai provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut waktu
tempuh (pulang pergi) ke sumber air minum dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan
pada Tabel 3.5.10.
360
Tabel 3.5.9
Persentase Rumah Tangga menurut Waktu Tempuh Untuk Memperoleh Air Minum
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Waktu Tempuh
Dalam
rumah
≤ 5 menit
6 - 30
menit
31 - 60
menit
> 60
menit
Aceh 50,3 26,1 18,2 3,3 2,2
Sumatera Utara 58,2 23,2 17,2 1,1 0,3
Sumatera Barat 54,2 27,6 17,1 0,8 0,2
Riau 52,3 33,1 12,0 2,3 0,2
Jambi 48,2 40,5 10,9 0,0 0,4
Sumatera Selatan 27,8 49,3 21,3 0,8 0,8
Bengkulu 49,9 28,9 20,0 1,2 0,0
Lampung 35,4 54,5 9,6 0,4 0,1
Kepulauan Bangka Belitung 27,7 35,3 33,9 2,3 0,7
Kepulauan Riau 49,2 24,0 24,9 1,5 0,3
DKI Jakarta 57,2 28,8 13,5 0,5 0,0
Jawa Barat 58,6 28,1 12,5 0,5 0,3
Jawa Tengah 61,2 28,2 9,0 0,9 0,7
DI Yogyakarta 60,1 33,5 5,5 0,7 0,1
Jawa Timur 57,4 30,4 10,7 1,1 0,4
Banten 52,1 29,6 16,8 1,2 0,2
Bali 47,5 26,1 24,6 1,5 0,2
Nusa Tenggara Barat 30,2 49,5 18,8 1,2 0,3
Nusa Tenggara Timur 16,5 30,7 40,1 11,2 1,4
Kalimantan Barat 49,6 30,2 16,8 2,7 0,7
Kalimantan Tengah 42,0 25,8 24,7 6,7 0,8
Kalimantan Selatan 53,2 31,2 15,1 0,2 0,2
Kalimantan Timur 62,8 16,6 17,6 2,0 0,9
Sulawesi Utara 45,5 31,6 20,3 2,5 0,1
Sulawesi Tengah 48,1 27,9 19,6 4,2 0,2
Sulawesi Selatan 66,9 18,4 13,1 1,5 0,1
Sulawesi Tenggara 51,3 18,8 24,1 4,5 1,3
Gorontalo 35,1 43,3 18,0 2,6 1,0
Sulawesi Barat 40,8 33,5 17,0 2,8 5,9
Maluku 26,9 35,9 23,9 6,8 6,5
Maluku Utara 22,5 46,9 26,3 3,3 1,0
Papua Barat 38,2 33,8 26,1 1,2 0,7
Papua 26,0 36,3 28,8 7,3 1,7
Indonesia 53,3 30,4 14,3 1,4 0,5
Pada umumnya sumber utama air minum berada di dalam rumah (53,3%) sehingga relatif tidak
memerlukan waktu untuk memperolehnya. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga dengan waktu
tempuh ke sumber utama air minum lebih dari 60 menit dengan persentase tertinggi di Provinsi
Maluku (6,5%) dan Sulawesi Barat (5,9%).
361
Tabel 3.5.10
Persentase Rumah Tangga menurut Waktu Tempuh Untuk Memperoleh Air Minum
dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah
Tangga
Waktu Tempuh
Dalam
rumah ≤ 5 menit
6 - 30
menit
31 - 60
menit
> 60
menit
Tempat Tinggal
Perkotaan 62,7 25,5 10,9 0,6 0,3
Perdesaan 43,3 35,7 18,0 2,3 0,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 39,2 38,9 18,7 2,3 0,9
Kuintil 2 49,5 34,1 14,4 1,5 0,5
Kuintil 3 55,2 30,3 13,0 1,1 0,4
Kuintil 4 60,4 25,8 12,2 1,1 0,4
Kuintil 5 62,6 22,8 13,2 1,0 0,4
Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, persentase rumah tangga yang tidak memerlukan waktu
untuk memperoleh air minum di perkotaan (62,7%) lebih tinggi daripada di perdesaan (43,3%).
Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan waktu tempuh ke sumber air minum lebih dari 60
menit, di perkotaan (0,3%) lebih rendah daripada di perdesaan (0,8%). Semakin tinggi tingkat
pengeluaran, persentase rumah tangga yang tidak memerlukan waktu ke sumber air juga semakin
tinggi. Berdasarkan waktu tempuh, persentase rumah tangga dengan waktu tempuh ke sumber
utama air minum lebih dari 60 menit hampir sama di seluruh tingkat pengeluaran rumah tangga.
Tabel 3.5.11 menunjukkan persentase rumah tangga menurut kemudahan dalam memperoleh air
untuk minum di berbagai provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut kemudahan
dalam memperoleh air untuk minum dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada
Tabel 3.5.12.
362
Tabel 3.5.11
Persentase Rumah Tangga Menurut Kemudahan Memperoleh Air Untuk Minum
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Kemudahan Memperoleh Air
Ya (mudah)
Sulit di musim
kemarau
Sulit sepanjang
tahun
Aceh 89,0 10,9 0,2
Sumatera Utara 82,0 17,5 0,5
Sumatera Barat 88,6 11,1 0,2
Riau 70,7 29,3 0,1
Jambi 74,9 25,0 0,1
Sumatera Selatan 71,5 28,2 0,3
Bengkulu 83,2 16,6 0,2
Lampung 69,7 29,8 0,5
Kepulauan Bangka Belitung 74,7 25,3 0,0
Kepulauan Riau 85,0 14,3 0,7
DKI Jakarta 93,3 6,5 0,2
Jawa Barat 81,1 18,6 0,3
Jawa Tengah 85,3 14,5 0,2
DI Yogyakarta 85,8 14,2 0,0
Jawa Timur 84,9 14,6 0,5
Banten 84,7 15,0 0,3
Bali 86,6 13,1 0,3
Nusa Tenggara Barat 80,1 18,1 1,8
Nusa Tenggara Timur 71,5 26,6 1,9
Kalimantan Barat 57,8 41,8 0,4
Kalimantan Tengah 78,6 21,3 0,1
Kalimantan Selatan 72,9 26,7 0,3
Kalimantan Timur 76,8 21,1 2,0
Sulawesi Utara 87,8 11,8 0,3
Sulawesi Tengah 90,6 9,3 0,1
Sulawesi Selatan 79,5 20,3 0,2
Sulawesi Tenggara 81,9 17,9 0,1
Gorontalo 89,5 10,1 0,3
Sulawesi Barat 87,3 12,7 0,0
Maluku 80,6 14,5 4,9
Maluku Utara 76,9 21,6 1,5
Papua Barat 82,0 17,6 0,4
Papua 58,4 37,7 3,9
Indonesia 81,7 17,8 0,5
Untuk kemudahan dalam memperoleh air minum, secara nasional terdapat 81,7 persen rumah
tangga mudah memperoleh air minum sepanjang tahun dan 17,8 persen sulit memperoleh air
minum pada musim kemarau. Persentase rumah tangga dengan kemudahan memperoleh air
minum paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (93,3%), dan terendah adalah Papua (58,4%).
Secara nasional, masih terdapat rumah tangga (0,5%) yang sulit mendapatkan air sepanjang tahun
dengan persentase tertinggi di Provinsi Maluku (4,9%).
363
Tabel 3.5.12
Persentase Rumah Tangga menurut Kemudahan Memperoleh Air Untuk Minum
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Kemudahan Memperoleh Air
Ya (mudah)
Sulit di musim
kemarau
Sulit sepanjang
tahun
Tempat Tinggal
Perkotaan 88,4 11,3 0,3
Perdesaan 74,5 24,8 0,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 74,7 24,7 0,6
Kuintil 2 78,5 20,9 0,6
Kuintil 3 81,3 18,4 0,4
Kuintil 4 85,2 14,4 0,4
Kuintil 5 89,1 10,6 0,3
Menurut karakteristik tempat tinggal, persentase rumah tangga yang mudah memperoleh air untuk
kebutuhan minum keluarga di perkotaan (88,4%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan
(74,5%). Sebaliknya, persentase rumah tangga yang sulit memperoleh air pada musim kemarau
maupun sepanjang tahun di perdesaan (0,6%) lebih tinggi daripada di perkotaan (0,3%). Semakin
tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang mudah memperoleh air
minum juga semakin tinggi. Sebaliknya, pada rumah tangga yang sulit memperolah air minum di
musim kemarau da sulit sepanjang tahun, semakin tinggi tingkat pengeluaran; persentase rumah
tangga yang sulit memperoleh air minum di musim kemarau semakin rendah.
Tabel 3.5.13 menunjukkan persentase rumah tangga menurut orang yang biasa mengambil air
untuk minum di berbagai provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut orang yang biasa
mengambil air untuk minum dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel
3.5.14.
364
Tabel 3.5.13
Persentase Rumah Tangga menurut Orang yang Biasa Mengambil Air Untuk Minum di Berbagai
Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Orang yang Biasa Mengambil Air
Orang dewasa
perempuan
Orang dewasa
laki-laki
Anak
perempuan
(umur <12 th)
Anak laki-laki
(umur <12 th)
Aceh 40,2 59,8 0,0 0,0
Sumatera Utara 55,6 39,9 2,8 1,7
Sumatera Barat 64,7 32,5 2,3 0,5
Riau 37,3 61,1 0,7 1,0
Jambi 41,2 57,6 0,5 0,6
Sumatera Selatan 46,2 53,2 0,7 0,0
Bengkulu 61,2 38,2 0,3 0,3
Lampung 43,6 56,2 0,1 0,1
Kepulauan Bangka Belitung 29,0 70,3 0,3 0,5
Kepulauan Riau 22,0 76,8 0,9 0,3
DKI Jakarta 19,7 78,7 1,2 0,4
Jawa Barat 43,4 55,8 0,7 0,2
Jawa Tengah 55,1 44,2 0,4 0,4
DI Yogyakarta 56,2 43,8 0,0 0,0
Jawa Timur 47,1 52,1 0,6 0,2
Banten 32,7 66,2 0,7 0,4
Bali 41,0 58,3 0,7 0,0
Nusa Tenggara Barat 75,2 22,6 1,4 0,8
Nusa Tenggara Timur 73,4 20,4 4,0 2,2
Kalimantan Barat 47,8 50,8 0,8 0,7
Kalimantan Tengah 42,2 57,0 0,8 0,0
Kalimantan Selatan 42,7 56,0 0,7 0,6
Kalimantan Timur 26,1 72,6 0,7 0,7
Sulawesi Utara 40,3 59,3 0,2 0,2
Sulawesi Tengah 46,5 50,9 1,3 1,2
Sulawesi Selatan 57,1 40,6 1,5 0,8
Sulawesi Tenggara 38,9 59,5 1,0 0,6
Gorontalo 62,7 32,5 3,0 1,8
Sulawesi Barat 50,5 46,9 2,0 0,6
Maluku 41,4 55,2 0,5 2,9
Maluku Utara 45,3 51,3 1,5 1,9
Papua Barat 39,4 58,6 1,0 1,0
Papua 56,5 37,9 4,8 0,8
Indonesia 47,1 51,4 1,0 0,5
Secara nasional, anggota rumah tangga yang biasa mengambil air untuk kebutuhan minum rumah
tangga adalah laki-laki (51,4%) dan perempuan (47,1%) yang telah dewasa. Akan tetapi, masih
terdapat anak laki-laki (0,5%) dan anak perempuan (1,0%) berumur di bawah 12 tahun yang biasa
mengambil air untuk kebutuhan minum rumah tangga. Persentase tertinggi rumah tangga dengan
anak laki-laki berumur di bawah 12 tahun mengambil air minum adalah rumah tangga di Provinsi
Maluku (2,9%), sedangkan anak perempuan di Provinsi Papua (4,8%).
365
Tabel 3.5.14
Persentase Rumah Tangga menurut Orang yang Biasa Mengambil Air Untuk Minum Dikaitkan
dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Orang yang Biasa Mengambil Air
Orang dewasa
perempuan
Orang dewasa
laki-laki
Anak
perempuan
(umur <12 th)
Anak laki-laki
(umur <12 th)
Tempat Tinggal
Perkotaan 38,5 60,5 0,7 0,3
Perdesaan 53,2 45,1 1,2 0,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 54,1 43,7 1,5 0,7
Kuintil 2 52,0 46,5 1,0 0,5
Kuintil 3 48,0 50,9 0,8 0,3
Kuintil 4 42,5 56,4 0,6 0,5
Kuintil 5 32,5 66,6 0,6 0,3
Ditinjau dari tempat tinggal, di perkotaan persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga
(ART) laki-laki dewasa (60,5%) yang mengambil air lebih tinggi dibandingkan ART perempuan
dewasa (38,5%), sedangkan di perdesaan persentase ART perempuan dewasa (53,2%) yang
mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga lebih tinggi dibandingkan ART laki-laki dewasa
(45,1%). Di perkotaan maupun di perdesaan masih terdapat ART laki-laki maupun perempuan
berumur di bawah 12 tahun yang mempunyai kebiasaan mengambil air untuk kebutuhan minum
rumah tangga (masing-masing 0,7% dan 1,2%). Semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga,
semakin tinggi pula persentase ART laki-laki dewasa yang mengambil air, tetapi, persentase ART
dewasa perempuan yang mengambil air semakin rendah. Di semua tingkat pengeluaran rumah
tangga, persentase ART di bawah 12 tahun baik perempuan maupun lak-laki yang biasa mengambil
air hampir sama.
Tabel 3.5.15 menunjukkan persentase rumah tangga menurut kualitas fisik air minum di berbagai
provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut kualitas fisik air minum
dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.16.
366
Tabel 3.5.1.15
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Fisik Air Minum di Berbagai Provinsi di Indonesia,
Riskesdas 2010
Provinsi
Kualitas Fisik Air Minum
Keruh Berwarna Berasa Berbusa Berbau Baik*)
Aceh 12,3 6,2 2,1 1,1 2,2 84,5
Sumatera Utara 11,4 7,0 5,6 1,5 4,2 84,5
Sumatera Barat 6,4 5,7 2,8 1,3 3,4 91,3
Riau 5,6 4,9 3,9 2,3 3,9 90,5
Jambi 11,9 6,6 2,5 1,2 3,8 84,2
Sumatera Selatan 14,7 7,4 6,3 2,2 4,5 81,4
Bengkulu 10,3 6,0 7,8 1,3 3,4 84,1
Lampung 10,4 5,1 3,3 2,3 3,2 87,1
Kepulauan Bangka Belitung 2,2 1,0 6,2 0,7 0,7 92,0
Kepulauan Riau 3,8 3,0 2,3 0,9 1,5 94,9
DKI Jakarta 4,0 1,9 3,0 0,5 3,6 92,4
Jawa Barat 4,6 2,8 2,5 0,8 2,2 92,6
Jawa Tengah 4,5 2,3 1,4 0,7 1,9 94,1
DI Yogyakarta 4,6 2,0 0,8 0,2 0,9 94,3
Jawa Timur 4,5 2,4 2,2 0,7 1,8 93,8
Banten 5,8 3,5 4,7 1,6 3,0 90,5
Bali 1,9 2,2 1,6 0,4 1,2 95,7
Nusa Tenggara Barat 6,8 3,8 5,7 1,0 2,0 89,0
Nusa Tenggara Timur 5,7 5,4 3,0 0,8 1,0 88,2
Kalimantan Barat 14,6 12,0 8,9 6,5 5,9 75,6
Kalimantan Tengah 19,3 12,1 4,0 1,3 4,9 76,8
Kalimantan Selatan 18,2 10,5 6,2 1,1 4,1 76,3
Kalimantan Timur 11,1 7,4 3,5 1,6 3,2 87,2
Sulawesi Utara 7,7 4,5 2,0 0,4 1,3 91,5
Sulawesi Tengah 11,1 7,5 9,0 1,9 4,8 79,2
Sulawesi Selatan 7,6 3,3 5,5 1,7 4,1 87,9
Sulawesi Tenggara 11,8 4,7 10,0 0,8 1,7 79,4
Gorontalo 9,1 5,6 10,3 2,9 4,7 84,5
Sulawesi Barat 9,8 3,4 3,1 1,3 2,7 87,6
Maluku 16,8 5,5 6,3 2,4 3,6 80,3
Maluku Utara 1,4 1,2 5,4 ,3 1,2 92,3
Papua Barat 5,1 9,3 1,4 0,9 3,6 88,8
Papua 24,2 15,4 15,6 3,0 10,4 69,0
Indonesia 6,9 4,0 3,4 1,2 2,7 90,0
*) Baik = tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau
Secara nasional, 90 persen kualitas fisik air minum di Indonesia termasuk dalam kategori baik (tidak
keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau). Akan tetapi, masih terdapat
367
rumah tangga dengan kualitas air minum keruh (6,9%), berwarna (4,0%), berasa (3,4%), berbusa
(1,2%), dan berbau (2,7%). Berdasarkan provinsi, persentase rumah tangga tertinggi dengan air
minum keruh (24,2%), berwarna (15,4%), berasa (15,6%) dan berbau (10,4%) adalah Provinsi
Papua, sedangkan rumah tangga dengan kualitas air berbusa tinggi adalah Provinsi Kalimantan
Barat (6,5%).
Tabel 3.5.16
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Fisik Air Minum dikaitkan dengan
Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Kualitas Fisik Air Minum
Keruh Berwarna Berasa Berbusa Berbau Baik *)
Tempat Tinggal
Perkotaan 3,8 2,2 2,0 0,8 2,2 94,2
Perdesaan 10,2 6,0 4,9 1,5 3,2 85,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 10,7 5,8 4,6 1,5 3,3 85,8
Kuintil 2 7,9 4,9 3,7 1,2 2,9 88,6
Kuintil 3 6,3 3,8 3,4 1,2 2,7 90,5
Kuintil 4 5,4 3,2 3,0 1,1 2,4 91,8
Kuintil 5 4,1 2,3 2,4 0,9 2,1 93,7
*)Baik = tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau
Berkaitan dengan tempat tinggal, persentase rumah tangga dengan kualitas fisik air minum baik
(tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau) di perkotaan (94,2%)
lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (85,6%). Persentase rumah tangga dengan kualitas
fisik air minum keruh di perdesaan (10,2%) lebih tinggi dari pada di perkotaan (3,8%). Demikian juga
persentase rumah tangga dengan kualitas fisik air minum berwarna, berasa, berbusa, dan berbau di
pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan. Menurut tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin
tinggi tingkat pengeluaran; persentase rumah tangga dengan kualitas fisik air minum baik (tidak
keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau) semakin tinggi.
Tabel 3.5.17 menunjukkan persentase rumah tangga menurut jenis pengolahan air di tingkat rumah
tangga sebelum diminum di berbagai provinsi di Indonesia, sedangkan persentase rumah tangga
menurut jenis pengolahan air di tingkat rumah tangga sebelum diminum dikaitkan dengan
karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.18. Dalam pilihan jenis pengolahan air, terdapat
‘dispenser’ sebagai cara untuk mengolah air lebih lanjut terutama untuk air kemasan atau air dari
depot air minum. Dispenser sebagai cara pengolahan air tersebut adalah dispenser yang dilengkapi
pemanas dan atau pendingin (Tabel 3.5.17 dan Tabel 3.5.18.). Dalam penyajian selanjutnya
persentase rumah tangga menurut jenis sarana penyimpanan air minum, terdapat ‘dispenser’
sebagai tempat penyimpanan air. Dispenser sebagai tempat penyimpanan air minum tersebut
adalah yang tidak dilengkapi pemanas atau pendingin (Tabel 3.5.19 dan Tabel 3.5.20.).
368
Tabel 3.5.17
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengolahan Air di Tingkat Rumah Tangga Sebelum
Diminum di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Pengolahan air minum di rumah tangga sebelum dikonsumsi, pada umumnya dilakukan dengan
cara dipanaskan/dimasak terlebih dahulu (77,8%) dan ditempatkan dalam dispenser (panas/dingin)
(10,7%). Selain dipanaskan/dimasak dan disimpan dalam dispenser (panas/dingin), pengolahan air
minum sebelum dikonsumsi dilakukan dengan cara penyinaran dengan sinar ultra violet (UV)
Provinsi
Jenis Pengolahan Air
Pemanasan/dimasak
Penyinaran
matahari/UV
Klorinasi
Dispenser
(panas/dingin)
Disaring/filtrasi
Pengolahan lainnya
Tidak dilakukan
pengolahan
Aceh 66,1 1,0 0,0 26,0 0,7 0,1 6,1
Sumatera Utara 84,3 1,8 0,2 11,9 0,9 0,3 0,7
Sumatera Barat 81,4 1,8 0,0 13,7 1,3 0,1 1,7
Riau 74,3 1,0 0,0 20,6 0,5 0,6 3,0
Jambi 85,0 1,0 0,0 11,4 1,1 0,3 1,1
Sumatera Selatan 84,2 1,5 0,4 7,8 1,8 0,7 3,6
Bengkulu 92,0 2,9 0,0 4,2 0,5 0,2 0,3
Lampung 92,2 1,4 0,0 4,5 0,2 0,1 1,5
Kepulauan Bangka Belitung 67,8 1,7 0,0 21,9 0,7 0,2 7,7
Kepulauan Riau 51,7 1,0 0,0 35,4 1,5 0,0 10,4
DKI Jakarta 46,0 1,3 0,0 37,3 1,3 0,8 13,3
Jawa Barat 77,3 2,2 0,1 15,2 0,9 0,5 3,9
Jawa Tengah 92,3 1,4 0,2 3,7 0,4 0,1 1,8
DI Yogyakarta 80,5 2,4 0,9 12,2 0,6 0,1 3,3
Jawa Timur 78,5 1,5 0,1 3,0 0,6 0,7 15,6
Banten 64,5 5,2 0,0 16,0 1,0 1,8 11,5
Bali 54,6 0,9 0,0 5,4 0,6 0,0 38,4
Nusa Tenggara Barat 40,2 1,7 0,6 5,2 3,9 0,4 47,9
Nusa Tenggara Timur 90,9 0,9 0,0 3,9 0,4 0,2 3,6
Kalimantan Barat 85,5 0,8 0,1 6,8 0,3 0,2 6,4
Kalimantan Tengah 73,3 2,0 0,3 7,6 2,2 2,3 12,4
Kalimantan Selatan 80,3 2,3 0,2 8,2 0,3 2,2 6,6
Kalimantan Timur 67,4 2,8 0,3 14,0 2,5 0,2 12,7
Sulawesi Utara 70,7 4,4 1,5 16,6 1,5 0,8 4,4
Sulawesi Tengah 86,3 2,4 0,1 8,1 0,1 0,0 2,9
Sulawesi Selatan 73,9 1,6 0,0 12,9 1,5 0,0 10,1
Sulawesi Tenggara 85,6 0,6 0,1 11,6 0,2 0,0 1,8
Gorontalo 93,7 0,5 0,2 4,0 1,4 0,2 0,0
Sulawesi Barat 88,8 1,9 0,0 6,8 0,5 0,0 2,1
Maluku 88,5 2,4 0,0 3,0 3,5 0,8 1,7
Maluku Utara 95,0 0,2 0,0 4,5 0,0 0,0 0,2
Papua Barat 76,5 8,1 0,0 13,9 0,2 0,2 1,1
Papua 60,2 3,7 0,0 11,2 0,5 0,1 24,2
Indonesia 77,8 1,9 0,1 10,7 0,9 0,5 8,1
369
(1,9%), disaring/filtrasi (0,9%), dan menambahkan larutan klor (klorinasi) (0,1%). Provinsi dengan
persentase tertinggi rumah tangga yang memasak air sebelum dikonsumsi adalah Maluku Utara
(95,0%), Gorontalo (93,7%), dan Lampung (92,2%). Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga
yang tidak mengolah air sebelum dikonsumsi (secara nasional: 8,1%). persentase rumah tangga
yang tidak mengolah air sebelum dikonsumsi paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(47,9%).
Tabel 3.5.18
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengolahan Air di Tingkat Rumah Tangga
Sebelum Diminum Dikaitkan dengan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Jenis Pengolahan Air
Pemanasan/dimasak
Penyinaran matahari/UV
Klorinasi
Dispenser (panas/dingin)
Disaring/filtrasi
Pengolahan lainnya
Tidak dilakukan
pengolahan
Tempat Tinggal
Perkotaan 69,0 2,3 0,1 17,4 1,2 0,6 9,3
Perdesaan 87,1 1,4 0,2 3,6 0,6 0,3 6,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 89,9 1,3 0,1 1,8 0,4 0,2 6,1
Kuintil 2 86,9 1,4 0,1 4,3 0,5 0,3 6,4
Kuintil 3 82,1 1,8 0,1 7,6 0,8 0,3 7,2
Kuintil 4 73,8 1,9 0,2 13,9 1,0 0,6 8,6
Kuintil 5 55,6 2,8 0,2 26,5 1,7 0,9 12,3
Persentase rumah tangga di perkotaan (69,0%) yang mengolah air sebelum diminum dengan cara
dimasak lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan (87,1%). Sebaliknya, persentase rumah
tangga yang tidak mengolah air sebelum dimasak di perkotaan (9,3%) lebih tinggi daripada di
perdesaan (6,8 %). Jenis pengolahan yang lain dengan penyinaran matahari/UV, disaring/difiltrasi,
dan pengolahan lainnya persentase rumah tangga di perkotaan sedikit lebih tinggi, sedangkan yang
melakukan pengolahan dengan klorinasi lebih banyak di perdesaan. Semakin rendah tingkat
pengeluaran rumah tangga, semakin rendah persentase rumah tangga yang melakukan pengolahan
air dengan pemanasan/dimasak. Semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, persentase
rumah tangga yang melakukan pengolahan air dengan cara dimasak semakin rendah, karena
rumah tangga tersebut banyak yang melakukan pengolahan dengan dispenser (panas/dingin).
370
Tabel 3.5.19
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sarana Penyimpanan Air Minum
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Sarana Penyimpanan Air Minum
Dispenser*)
Teko/ceret/
termos/
jerigen
Kendi
Ember/
panci
tertutup
Ember/
panci
terbuka
Lainnya
Aceh 34,2 52,9 0,7 10,0 1,4 0,8
Sumatera Utara 18,3 73,6 0,6 6,0 1,2 0,3
Sumatera Barat 20,3 73,6 0,4 4,0 0,6 1,0
Riau 31,1 59,9 0,8 7,0 0,6 0,5
Jambi 20,3 65,9 0,2 11,2 0,9 1,5
Sumatera Selatan 16,6 64,7 0,6 15,7 1,3 1,1
Bengkulu 13,4 81,6 0,8 2,3 1,2 0,6
Lampung 10,6 75,9 0,6 11,8 0,8 0,2
Kepulauan Bangka Belitung 32,2 53,3 1,6 9,1 0,3 3,4
Kepulauan Riau 48,5 42,6 1,6 3,9 0,2 3,2
DKI Jakarta 55,0 35,8 1,2 2,7 0,3 5,1
Jawa Barat 24,4 69,8 0,8 2,9 0,4 1,7
Jawa Tengah 10,1 77,1 6,1 4,4 0,5 1,7
DI Yogyakarta 17,6 78,0 0,3 1,0 0,1 3,0
Jawa Timur 11,7 59,8 8,1 13,1 0,8 6,5
Banten 29,6 61,9 1,3 1,8 0,6 4,9
Bali 18,9 51,4 12,6 7,4 0,6 9,1
Nusa Tenggara Barat 15,4 34,8 4,8 37,7 4,2 3,1
Nusa Tenggara Timur 7,3 61,7 1,0 26,6 2,5 0,9
Kalimantan Barat 12,7 70,4 1,0 10,1 1,5 4,3
Kalimantan Tengah 18,4 71,3 1,1 7,3 0,7 1,2
Kalimantan Selatan 16,1 66,6 2,8 12,3 0,4 1,7
Kalimantan Timur 29,2 57,8 0,8 8,9 0,9 2,3
Sulawesi Utara 30,7 62,9 0,4 5,2 0,2 0,6
Sulawesi Tengah 14,8 48,9 0,7 32,4 3,0 0,2
Sulawesi Selatan 19,7 41,4 1,7 33,2 1,5 2,5
Sulawesi Tenggara 18,6 46,6 0,0 31,1 3,4 0,4
Gorontalo 9,2 75,9 0,0 13,3 1,5 0,1
Sulawesi Barat 12,2 55,3 0,7 28,6 2,1 1,1
Maluku 9,7 52,1 0,5 34,1 0,7 3,0
Maluku Utara 8,2 69,0 0,7 21,1 1,0 0,0
Papua Barat 24,9 67,0 0,0 5,9 1,3 0,8
Papua 19,0 55,6 0,1 16,0 6,1 3,0
Indonesia 19,6 64,1 3,1 9,5 0,9 2,8
*) Dispenser: tempat penyimpanan air yang dilengkapi maupun tidak dengan pemanas/pendingin (mohon
koreksi lagi : dispenser yang dilengkapi atau yang tidak dilengkapi pemanas/pendingin atau diabaikan
kelengkapan tersebut)
Pada umumnya rumah tangga menyimpan air minum dalam wadah tertutup dan bermulut sempit
seperti teko/ceret/termos/jerigen (64,1%), dispenser (19,6%), ember/panci tertutup (9,5%) dan kendi
(3,1%). Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang menyimpan air minum dalam wadah terbuka
(ember/panci terbuka) (0,9%). Menurut provinsi, persentase rumah tangga yang menyimpan air
menggunakan ember/panci terbuka air sebelum diminum paling tinggi adalah Provinsi Papua (6,1%)
dan Nusa Tenggara Barat (4,2%).
371
Tabel 3.5.20
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sarana Penyimpanan Air Minum
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Jenis Sarana Penyimpanan Air Minum
Dispenser
Teko/ceret/t
ermos/
jerigen
Kendi
Ember/pa
nci
tertutup
Ember/panci
terbuka
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 30,0 57,8 1,7 6,3 0,5 3,9
Perdesaan 8,5 70,8 4,7 13,0 1,4 1,7
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 5,1 72,7 5,7 13,7 1,4 1,4
Kuintil 2 9,7 72,2 3,8 11,3 1,0 2,1
Kuintil 3 15,5 69,2 2,7 9,0 0,9 2,7
Kuintil 4 24,9 61,0 1,8 8,3 0,8 3,3
Kuintil 5 43,1 45,0 1,5 5,2 0,5 4,7
*) Dispenser: tempat penyimpanan air yang dilengkapi maupun tidak dengan pemanas/pendingin
Menurut tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menyimpan air minum dalam wadah
bermulut sempit atau tertutup di perkotaan (95,6%) hampir sama dengan di perdesaan (96,9%).
Persentase rumah tangga yang menyimpan air minum dalam dispenser di perkotaan (30,0%) lebih
tinggi daripada di perdesaan (8,5%). Sebaliknya, rumah tangga di perdesaan lebih banyak yang
menyimpan air minum di dalam teko/ceret/termos/jerigen (70,8%) dibandingkan dengan di
perkotaan (57,8%). Demikian juga persentase rumah tangga yang menyimpan air minum dalam
ember/panci terbuka lebih tinggi di perdesaan (1,4%) dari pada di perkotaan (0,5%). Semakin tinggi
pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menyimpan air dalam
teko/ceret/termos/jerigen semakin rendah, dan yang menyimpan air dalam dispenser semakin
tinggi. Persentase rumah tangga yang biasa menyimpan air minum dalam ember/panci terbuka
semakin rendah seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Sesuai kriteria MDGs (air perpipaan, sumur pompa, sumur gali terlindung dan mata air terlindung
dengan jarak ke sumber pencemaran lebih dari 10 meter dan penampungan air hujan) tanpa
memperhitungkan sumber air minum kemasan atau dari depot air minum. Secara nasional (Tabel
3.5.21) akses terhadap air minum terlindung baru mencapai 45,1 persen dengan persentase
tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (70,3%) dan yang terendah di DKI Jakarta (25,9%).
Apabila memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga
yang mempunyai akses terhadap sumber air minum terlindung menjadi 66,7% dengan persentase
tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (91,4%) dan terendah di Provinsi Bengkulu (43,0%).
372
Tabel 3.5.21
Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Air Minum Sesuai MDGs
di Berbagai Provinsi di Indonesia , Riskesdas 2010
Provinsi
Akses Terhadap Air Minum Sesuai MDGs
Sumber Air Tanpa Air
Kemasan*)
Sumber Air Dengan Air
Kemasan
Aceh 32,0 65,0
Sumatera Utara 53,5 68,1
Sumatera Barat 45,1 64,1
Riau 40,0 70,0
Jambi 41,5 62,0
Sumatera Selatan 39,5 55,9
Bengkulu 34,1 43,0
Lampung 36,0 44,4
Kepulauan Bangka Belitung 28,3 68,3
Kepulauan Riau 30,1 85,4
DKI Jakarta 25,9 91,4
Jawa Barat 39,5 65,7
Jawa Tengah 56,0 65,2
DI Yogyakarta 48,6 68,2
Jawa Timur 46,9 64,2
Banten 28,2 69,0
Bali 56,0 88,8
Nusa Tenggara Barat 43,6 62,1
Nusa Tenggara Timur 70,3 75,3
Kalimantan Barat 62,4 73,7
Kalimantan Tengah 38,0 55,7
Kalimantan Selatan 47,0 62,1
Kalimantan Timur 48,4 84,7
Sulawesi Utara 41,9 75,7
Sulawesi Tengah 49,1 60,8
Sulawesi Selatan 48,7 67,8
Sulawesi Tenggara 67,2 81,5
Gorontalo 64,9 70,3
Sulawesi Barat 53,6 63,7
Maluku 51,9 57,3
Maluku Utara 52,2 58,5
Papua Barat 48,9 76,7
Papua 43,9 65,1
Indonesia 45,1 66,7
*) Perpipaan; sumur pompa, sumur gali terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke
sumber pencemaran lebih dari 10 meter, air hujan
373
Berdasarkan tempat tinggal, terdapat perbedaan persentase rumah tangga dalam hal akses
terhadap sumber air minum terlindung antara di perkotaan dan di perdesaan, di mana di perdesaan
(48,8%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (41,6%). Akan tetapi, bila memperhitungkan air
kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga yang akses terhadap air minum
terlindung menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di mana di perkotaan (75,9%) lebih tinggi
dibandingkan dengan di perdesaan (56,9%).
Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga, apabila tidak memperhitungkan air kemasan dan
air dari depot air minum, tidak tampak pola yang jelas antara persentase rumah tangga yang
mempunyai akses terhadap air minum terlindung dengan meningkatnya tingkat pengeluaran.
Sebaliknya, bila memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah
tangga yang mempunyai akses terhadap air minum meningkat seiring dengan meningkatnya
pengeluaran rumah tangga.
Tabel 3.5.22
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum Sesuai MDGs
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia , Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Akses Terhadap Air Minum Sesuai MDGs
Sumber Air Tanpa
Air Kemasan*)
Sumber Air Dengan Air
Kemasan
Tempat Tinggal
Perkotaan 41,6 75,9
Perdesaan 48,8 56,9
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 47,8 52,9
Kuintil 2 48,8 59,7
Kuintil 3 47,7 64,7
Kuintil 4 45,2 73,1
Kuintil 5 35,8 83,7
*) Perpipaan; sumur pompa, sumur gali terlindung dan mata air terlindung
dengan jarak ke sumber pencemaran >10 meter, air hujan
Tabel 3.5.23 menunjukkan persentase rumah tangga menurut akses terhadap air minum sesuai
kriteria JMP WHO/UNICEF di berbagai provinsi di Indonesia. Persentase rumah tangga menurut
akses terhadap air minum sesuai kriteria JMP WHO/UNICEF dikaitkan dengan karakteristik rumah
tangga disajikan pada Tabel 3.5.24.
Sesuai kriteria JMP WHO-UNICEF tahun 2004 (pemakaian air lebih besar sama dengan 20 liter per
orang per hari, sarana improved dan sarana berada dalam radius 1 kilometer dari rumah), secara
nasional akses terhadap air minum baru mencapai 53,7 persen dengan persentase tertinggi di
Provinsi Jawa Tengah (70,2%) dan yang terendah di Provinsi DKI Jakarta (27,8%). Sedangkan
apabila memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga
yang mempunyai akses terhadap air minum meningkat menjadi 72,2 persen dengan persentase
tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (87,9%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Barat (46,2%).
374
Tabel 3.5.23
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum sesuai JMP WHO/UNICEF
di Berbagai Provinsi di Indonesia , Riskesdas 2010
Provinsi
Akses Terhadap Air Minum sesuai JMP
WHO/UNICEF
Sumber Air Tanpa Air
Kemasan*)
Sumber Air Dengan Air
Kemasan
Aceh 42,3 70,89
Sumatera Utara 53,9 65,42
Sumatera Barat 49,7 66,33
Riau 46,8 72,66
Jambi 42,7 61,89
Sumatera Selatan 41,8 53,81
Bengkulu 58,0 65,98
Lampung 58,1 65,55
Kepulauan Bangka Belitung 30,6 62,63
Kepulauan Riau 33,6 83,89
DKI Jakarta 27,8 79,26
Jawa Barat 55,1 78,87
Jawa Tengah 70,2 78,03
DI Yogyakarta 69,8 87,94
Jawa Timur 59,0 73,49
Banten 41,2 77,20
Bali 52,6 81,42
Nusa Tenggara Barat 59,5 75,68
Nusa Tenggara Timur 42,3 46,32
Kalimantan Barat 37,4 46,18
Kalimantan Tengah 32,4 47,06
Kalimantan Selatan 47,2 58,21
Kalimantan Timur 43,8 76,69
Sulawesi Utara 45,4 74,41
Sulawesi Tengah 55,6 66,55
Sulawesi Selatan 49,4 65,69
Sulawesi Tenggara 58,5 70,92
Gorontalo 64,8 69,00
Sulawesi Barat 53,1 61,37
Maluku 48,5 53,42
Maluku Utara 60,5 66,12
Papua Barat 45,7 69,60
Papua 32,3 50,52
Indonesia 53,7 72,24
*)
Pemakaian air ≥ 20 liter/org/hari, sarana improved dan sarana berada dalam radius 1
kilometer& jarak ≤ 1 km
375
Berdasarkan tempat tinggal, terdapat perbedaan persentase rumah tangga dalam hal akses
terhadap air minum menurut kriteria JMP WHO-UNICEF tahun 2004 antara perkotaan dan
perdesaan. Apabila tidak memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase
rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum sesuai dengan kriteria JMP WHOUNICEF
di perkotaan (52,2%) lebih rendah daripada di perdesaan (55,4%). Sebaliknya, apabila
memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga yang
mempunyai akses terhadap air minum di perkotaan (82,1%) lebih tinggi daripada di perdesaan
(61,7%). Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga, apabila tidak memperhitungkan air
kemasan dan air dari depot air minum, tidak terdapat pola yang jelas antara persentase rumah
tangga yang mempunyai akses terhadap air minum dengan meningkatnya tingkat pengeluaran.
Apabila memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga
yang mempunyai akses terhadap air minum sesuai dengan kriteria JMP WHO-UNICEF meningkat
seiring dengan meningkatnya pengeluaran
Tabel 3.5.24
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum
Sesuai JMP WHO-UNICEF Dikaitkan dengan Karakteristik di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Akses Terhadap Air Minum sesuai JMP
WHO-UNICEF
Sumber Air
Tanpa Air
Kemasan*)
Sumber Air Dengan
Air Kemasan
Tempat Tinggal
Perkotaan 52,17 82,08
Perdesaan 55,37 61,74
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 52,62 56,30
Kuintil 2 59,34 68,05
Kuintil 3 59,33 73,46
Kuintil 4 55,31 79,54
Kuintil 5 41,84 84,33
*)
Pemakaian air ≥ 20 liter/org/hari, sarana improved dan sarana berada dalam radius
1 kilometer& jarak ≤ 1 km
.
Dalam laporan ini dicoba dibuat kriteria lain tentang akses terhadap air minum ‘berkualitas’ yang
mempertimbangkan aspek keamanan sumber air minum (terlindung), kemudahan memperoleh air
minum sepanjang tahun, keberadaan sarana dalam radius 1 kilometer dan kualitas fisik air minum,
maka akses terhadap air minum ‘berkualitas’ tersebut disajikan pada Tabel 3.5.25 dan Tabel 3.5.26.
376
Tabel 3.5.25
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum ‘Berkualitas’
di Berbagai Provinsi di Indonesia , Riskesdas 2010
Provinsi
Akses Terhadap Air Minum ‘Berkualitas’
Kurang Baik Baik *)
Aceh 37,1 62,9
Sumatera Utara 35,6 64,5
Sumatera Barat 33,7 66,4
Riau 41,8 58,2
Jambi 49,3 50,7
Sumatera Selatan 51,3 48,7
Bengkulu 49,0 51,1
Lampung 53,9 46,1
Kepulauan Bangka Belitung 36,5 63,5
Kepulauan Riau 26,2 73,9
DKI Jakarta 13,0 87,0
Jawa Barat 29,6 70,4
Jawa Tengah 26,0 74,0
DI Yogyakarta 23,2 76,8
Jawa Timur 24,9 75,1
Banten 25,8 74,2
Bali 20,3 79,7
Nusa Tenggara Barat 34,1 65,9
Nusa Tenggara Timur 46,2 53,8
Kalimantan Barat 64,1 35,9
Kalimantan Tengah 55,8 44,2
Kalimantan Selatan 50,5 49,5
Kalimantan Timur 36,6 63,4
Sulawesi Utara 28,1 71,9
Sulawesi Tengah 38,8 61,2
Sulawesi Selatan 43,2 56,8
Sulawesi Tenggara 39,2 60,8
Gorontalo 30,3 69,7
Sulawesi Barat 37,0 63,0
Maluku 59,4 40,6
Maluku Utara 43,4 56,6
Papua Barat 35,5 64,5
Papua 58,7 41,3
Indonesia 32,5 67,5
*)
Sumber air minum terlindung (termasuk air kemasan), sarana berada dalam radius 1
kilometer, tersedia sepanjang waktu, dan kualitas fisik airnya baik (tidak keruh, tidak
berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbusa).
Berdasarkan kriteria lain seperti sumber air minum terlindung (termasuk air kemasan), sarana
berada dalam radius 1 kilometer, tersedia sepanjang waktu, dan kualitas fisik airnya baik (tidak
keruh, berbau, berasa, berwarna dan berbusa), rumah tangga yang akses terhadap air minum
‘berkualitas’ secara nasional telah mencapai 67,5 persen; dengan persentase tertinggi adalah
Provinsi DKI Jakarta (87,0%) diikuti DI Yogyakarta (76,8%), dan Jawa Timur (75,1%). Masih
terdapat rumah tangga dengan akses terhadap air munum kurang baik (nasional:32,5%),
persentase paling tinggi adalah Provinsi Papua (58,7%) dan Provinsi Kalimantan Barat (64,1 %).
377
Tabel 3.5.26
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Air Minum ‘Berkualitas’
Dikaitkan dengan Karakteristik di Indonesia , Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Akses Terhadap Air Minum ‘Berkualitas’
Kurang Baik Baik *)
Tempat Tinggal
Perkotaan 19,7 80,3
Perdesaan 46,1 53,9
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 46,6 53,4
Kuintil 2 37,8 62,2
Kuintil 3 32,7 67,3
Kuintil 4 25,8 74,2
Kuintil 5 18,9 81,1
*)
Sumber air minum terlindung (termasuk air kemasan), sarana berada dalam radius
1 kilometer, tersedia sepanjang waktu, dan kualitas fisik airnya baik (tidak keruh,
tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbusa).
Berdasarkan tempat tinggal, dengan memperhitungkan air minum dari sumber air dan kemasan,
terdapat perbedaan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum ‘berkualitas’ antara
perkotaan dan perdesaan. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum
‘berkualitas’ di perkotaan (80,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (53,9%).
Berdasarkan pengeluaran rumah tangga, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran
rumah tangga, semakin tinggi pula persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air
minum ‘berkualitas’.
3.5.2. Sanitasi
Ruang lingkup sanitasi dalam laporan Riskesdas 2010 ini meliputi pembuangan tinja, pembuangan
air limbah, dan pembuangan sampah.
3.5.2.1. Pembuangan Tinja
Pembuangan tinja (tempat buang air besar/BAB) yang dalam nomenklatur MDGs sebagai sanitasi
meliputi jenis pemakaian/penggunaan tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan dan jenis
tempat pembuangan akhir tinja. Dalam laporan MDGs 2010, kriteria akses terhadap sanitasi layak
adalah bila penggunaan fasilitas tempat BAB milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang
digunakan jenis ‘latrine’ dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau
sarana pembuangan air limbah atau SPAL. Sedangkan kriteria yang digunakan JMP WHO-UNICEF
2008, sanitasi terbagi dalam empat kriteria, yaitu ‘improved’, ‘shared’, ‘unimproved’ dan ‘open
defecation’. Dikategorikan sebagai ‘improved’ bila penggunaan sarana pembuangan kotorannya
sendiri, jenis kloset latrine dan tempat pembuangan akhir tinjanya tangki septik atau SPAL.
Tabel 3.5.27 menunjukkan persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas buang air besar
di berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut penggunaan
fasilitas buang air besar dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.28
378
Tabel 3.5.27
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Penggunaan Fasilitas Tempat BAB
Sendiri Bersama Umum Tidak ada
Aceh 63,6 5,5 9,9 21,0
Sumatera Utara 72,0 4,0 5,8 18,2
Sumatera Barat 57,5 8,2 9,0 25,3
Riau 84,3 6,1 2,4 7,3
Jambi 71,1 8,6 2,2 18,1
Sumatera Selatan 64,3 7,4 4,5 23,8
Bengkulu 74,3 5,0 1,5 19,3
Lampung 79,0 8,2 1,8 11,0
Kepulauan Bangka Belitung 66,3 1,8 3,3 28,7
Kepulauan Riau 80,4 7,6 8,0 4,0
DKI Jakarta 77,0 15,8 6,9 0,3
Jawa Barat 73,5 7,8 11,1 7,7
Jawa Tengah 72,4 7,1 5,0 15,6
DI Yogyakarta 75,5 17,9 2,1 4,5
Jawa Timur 69,0 8,3 3,8 18,8
Banten 67,0 6,8 4,3 21,9
Bali 73,0 12,6 1,5 13,0
Nusa Tenggara Barat 50,5 10,7 5,7 33,1
Nusa Tenggara Timur 67,0 8,6 2,8 21,6
Kalimantan Barat 60,1 4,8 1,8 33,3
Kalimantan Tengah 49,4 12,8 16,8 21,0
Kalimantan Selatan 64,2 13,5 10,9 11,4
Kalimantan Timur 74,6 5,8 4,1 15,5
Sulawesi Utara 73,3 10,3 3,9 12,5
Sulawesi Tengah 49,7 5,9 5,9 38,6
Sulawesi Selatan 67,7 7,9 5,3 19,1
Sulawesi Tenggara 61,7 8,5 6,4 23,4
Gorontalo 32,1 9,2 19,6 39,2
Sulawesi Barat 49,6 4,1 7,2 39,1
Maluku 52,9 8,1 9,9 29,1
Maluku Utara 49,6 7,8 24,3 18,4
Papua Barat 51,2 16,4 20,4 12,0
Papua 60,2 17,1 6,3 16,4
Indonesia 69,7 8,3 6,2 15,8
Secara nasional, di sebagian besar rumah tangga di Indonesian menggunakan fasilitas tempat
Buang Air Besar (BAB) milik sendiri (69,7%). Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak
menggunakan fasilitas tempat BAB yaitu sebanyak 15,8 persen. Beberapa provinsi dengan
persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat BAB lebih tinggi dari persentase
379
nasional antara lain Riau (84,3%), Kepulauan Riau (80,4%), dan Lampung (79,0%); sedangkan
provinsi dengan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat BAB paling rendah
adalah Gorontalo (32,1%). Untuk penggunaan fasilitas tempat BAB bersama, provinsi dengan
persentase tertinggi adalah DI Yogyakarta (17, 92%) Papua (17,1%) dan Papua Barat (6,4%).
Propinsi dengan persentase tertinggi yang menggunakan fasilitas umum tempat BAB adalah Maluku
Utara (24,3%), Maluku (20,4%), Gorontalo (19,6%). Dan propinsi dengan persentase tertinggi yang
tidak memiliki fasilitas BAB adalah Gorontalo (39,2%), Sulawesi Barat (39,1%) dan Sulawesi Tengah
(38,6%).
Menurut tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri
lebih tinggi di perkotaan (79,7%) dibandingkan dengan di perdesaan (59,0%). Sebaliknya
persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB 4 kali lebih tinggi di perdesaan (25,2%)
dibandingkan dengan di perkotaan (6,7%). Sejalan persentase rumah tangga yang BAB
menggunakan fasilitas umum, lebih banyak di perdesaan (7,2%) dibandingkan dengan perkotaan
(5,3%); sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB bersama relatif
sama di perkotaan dan perdesaan.
Menurut tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga semakin
banyak rumah tangga yang menggunakan fasilitas sendiri tempat BAB. Akan tetapi terdapat
kecenderungan semakin meningkat persentase penggunaan fasilitas bersama, umum, atau tidak
ada, dengan semakin rendahnya tingkat pengeluaran rumah tangga.
Tabel 3.5.28
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Penggunaan Fasilitas Tempat BAB
Sendiri Bersama Umum Tidak ada
Tempat Tinggal
Perkotaan 79,7 8,3 5,3 6,7
Perdesaan 59,0 8,3 7,2 25,5
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 51,7 9,9 9,6 28,9
Kuintil 2 62,9 9,2 7,3 20,5
Kuintil 3 70,7 8,2 6,0 15,2
Kuintil 4 78,7 7,1 4,8 9,4
Kuintil 5 85,1 7,0 3,3 4,6
Berdasarkan Tabel 3.5.29 dapat diketahui bahwa jenis kloset yang digunakan, secara nasional
sebagian besar (77,6%) adalah jenis latrine/ leher angsa. Provinsi dengan persentase lebih tinggi
dari persentase nasional dalam penggunaan jenis kloset leher angsa adalah Bali (94,6%), DKI
Jakarta (94,1%), dan Gorontalo (92,6%). Secara nasional jenis kloset cemplung/cubluk sebanyak
14,3 persen dan plengsengan sebesar 6,4 persen. Provinsi dengan persentase penggunaan jenis
kloset cemplung/cubluk tertinggi adalah Papua (34,5%), Lampung (30,9%), dan Kalimantan Tengah
(30,1%). Sedangkan provinsi dengan persentase penggunaan jenis kloset plengsengan tertinggi
adalah NTT (27,0%), Kepulauan Bangka Belitung (15,4%), dan Riau (10,8%)
380
Tabel 3.5.29
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Berbagai Provinsi di Indonesia,
Riskesdas 2010
Provinsi
Jenis Kloset
Leher angsa Plengsengan
Cemplung/
cubluk
Tidak ada
Aceh 80,21 7,55 10,73 1,51
Sumatera Utara 77,13 7,44 13,33 2,11
Sumatera Barat 72,15 5,83 17,13 4,89
Riau 64,43 10,83 24,40 0,34
Jambi 71,09 6,53 19,67 2,72
Sumatera Selatan 66,05 4,77 25,92 3,25
Bengkulu 79,48 2,22 16,14 2,17
Lampung 65,04 3,31 30,88 0,76
Kepulauan Bangka Belitung 83,29 15,24 0,95 0,51
Kepulauan Riau 84,37 2,83 12,35 0,44
DKI Jakarta 94,14 3,73 2,13 0.,0
Jawa Barat 77,39 7,71 12,89 2,02
Jawa Tengah 80,46 5,37 12,26 1,91
DI Yogyakarta 87,96 2,32 8,92 0,80
Jawa Timur 74,94 6,41 17,31 1,33
Banten 85,31 4,57 8,63 1,49
Bali 94,62 2,40 2,30 0,67
Nusa Tenggara Barat 76,36 8,56 12,49 2,59
Nusa Tenggara Timur 45,91 27,02 27,07 0,0
Kalimantan Barat 74,58 6,14 18,16 1,11
Kalimantan Tengah 55,70 5,51 30,13 8,66
Kalimantan Selatan 66,76 3,27 23,63 6,34
Kalimantan Timur 85,57 8,22 5,19 1,02
Sulawesi Utara 87,34 4,43 7,02 1,21
Sulawesi Tengah 87,65 2,19 9,81 0,36
Sulawesi Selatan 85,82 5,46 7,77 0,95
Sulawesi Tenggara 78,35 5,17 14,92 1,56
Gorontalo 92,64 1,45 1,69 4,23
Sulawesi Barat 88,56 1,99 8,90 0,55
Maluku 85,46 4,98 8,59 0,97
Maluku Utara 89,81 2,16 6,01 2,02
Papua Barat 79,98 5,46 13,93 0,63
Papua 55,45 8,15 34,53 1,88
Indonesia 77,58 6,37 14,32 1,73
381
Tabel 3.5.30
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Dikaitkan dengan
Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Jenis Kloset
Leher angsa Plengsengan Cemplung/ cubluk Tidak ada
Tempat Tinggal
Perkotaan 88,1 5,1 5,9 0,9
Perdesaan 63,5 8,0 25,6 2,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 57,9 8,8 30,0 3,3
Kuintil 2 70,9 7,4 19,2 2,4
Kuintil 3 78,5 6,5 13,4 1,5
Kuintil 4 84,7 5,5 8,6 1,1
Kuintil 5 90,6 4,3 4,4 0,6
Menurut tempat tinggal, persentase rumah tangga menggunakan jenis kloset leher angsa dimana di
perkotaan relative lebih tinggi 88,1 persen dinadingkan dengan di perdesaan 63,5 persen.
Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunaan jenis kloset plengsengan,
cemplung/cebluk maupun yang tidak memiliki fasilitas BAB lebih banyak di perdesaan dibandingkan
di perkotaan. Persentase rumah tangga yang menggunakan jenis kloset cemplung/cebluk di
perdesaan 4 kali lebih tinggi (25,6%) dibandingkan dengan di perkotaan (5,9%). Rumah tangga
yang tidak memiliki fasilitas BAB di perdesaan 3 kali lebih tinggi (2,8%) dibandingkan dengan di
perkotaan (0,9%). Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi tingkat
pengeluaran rumah tangga maka semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan
kloset jenis leher angsa. Sebaliknya, semakin rendah pengeluaran rumah tangga maka semakin
meningkat persentase rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan,
cemplung/cebluk, maupun yang tidak memiliki fasilitas BAB.
Secara nasional (Tabel 3.5.31), tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar rumah tangga di
Indonesia (59,3%) menggunakan septic tank. Sebesar 16,4 persen masih melakukan pembuangan
tinja di sungai/danau, dan (11,7%) di lubang tanah. Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase
tertinggi pembuangan akhir tinja dengan septic tank (90,6%), Yogyakarta (76,1%) dan Bali (73,1%)..
Di provinsi Nusa Tenggara Timur hanya 34,4 persen, dan di Provinsi Sulawesi Barat hanya 33,3%
persen rumah tangga yang mempunyai tempat pembuangan akhir tinja jenis septic tank.
Pada Tabel 3.5.32 menunjukkan persentase tempat tinggal yang menggunakan tanki septik lebih
tinggi (75,1%) di perkotaan dibandingkan (42,5%) di perdesaan demikian dengan yang
menggunakan SPAL relatif lebih banyak (3,5%) di perkotaan dibandingkan (2,2%) di perdesaan.
Persentase rumah tangga dengan tempat penbuangan akhir tinja di kolam/sawah, sungai/danau,
lubang tanah, pantai/kebun dan lainnya relatif lebih banyak di perdesaan dibandingkan dengan di
perkotaan. Demikian juga menurut tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, semakin tinggi
tingkat pengeluaran rumah tangga, maka semakin meningkat persentase rumah tangga yang
menggunakan septic tank dan SPAL. Sebaliknya, semakin rendah pengeluaran rumah tangga maka
semakin rendah persentase tempat pembuangan akhir tinja di kolam/sawah, sungai/danau, lubang
tanah, pantai/kebun dan lainnya.
Dengan menggabungkan ketiga variabel di atas, maka disajikan tabel akses terhadap pembuangan
tinja (sanitasi) layak sesuai kriteria laporan MDGs.
382
Tabel 3.5.31
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Berbagai Provinsi di
Indonesia, Riskesdas 2010
Tempat pembuangan akhir tinja
Provinsi Tangki
septik
SPAL Kolam/sawah Sungai/danau
Lubang
tanah
Pantai
kebun
Lainnya
Aceh 62,1 3,2 1,3 14,0 11,7 4,4 3,3
Sumatera Utara 61,4 3,1 1,7 14,8 10,1 7,0 1,9
Sumatera Barat 42,4 2,4 14,9 28,7 8,7 1,0 1,9
Riau 59,9 2,1 1,9 9,9 22,8 2,4 1,0
Jambi 54,4 1,5 1,2 26,6 13,6 1,5 1,3
Sumatera Selatan 49,6 1,7 2,4 26,4 16,6 2,2 1,1
Bengkulu 61,2 1,1 0,9 12,7 13,8 8,5 1,8
Lampung 47,7 2,5 4,9 9,4 33,3 1,0 1,2
Kepulauan Bangka Belitung 66,7 2,2 0,2 7,1 2,0 17,1 4,8
Kepulauan Riau 74,1 0,9 0,3 13,9 2,3 5,0 3,6
DKI Jakarta 90,6 2,5 0,5 4,0 0,7 0,4 1,4
Jawa Barat 56,7 3,8 12,6 19,2 5,0 1,3 1,5
Jawa Tengah 62,4 2,6 4,3 16,5 10,9 1,7 1,6
DI Yogyakarta 76,1 6,8 0,8 5,5 9,9 0,4 0,6
Jawa Timur 58,0 2,7 1,3 18,4 16,2 2,6 0,9
Banten 67,0 2,4 5,5 9,1 3,2 11,7 1,1
Bali 73,1 1,9 0,3 6,0 9,8 8,8 0,1
Nusa Tenggara Barat 51,7 3,0 0,9 23,4 8,4 10,3 2,5
Nusa Tenggara Timur 34,4 1,6 0,2 0,7 42,5 17,3 3,3
Kalimantan Barat 43,2 1,2 0,9 27,8 16,0 9,7 1,2
Kalimantan Tengah 37,7 1,2 1,0 47,0 10,0 2,5 0,7
Kalimantan Selatan 50,1 4,1 0,8 31,8 12,2 0,9 0,3
Kalimantan Timur 71,7 2,1 0,2 15,5 6,9 3,0 0,7
Sulawesi Utara 68,6 5,3 0,5 11,3 10,2 2,4 1,6
Sulawesi Tengah 51,1 1,1 0,1 24,1 8,2 11,8 3,6
Sulawesi Selatan 64,6 2,9 2,5 7,5 12,8 7,4 2,3
Sulawesi Tenggara 48,5 5,1 2,4 7,9 22,8 12,2 1,1
Gorontalo 49,6 2,1 0,6 22,2 6,0 17,2 2,4
Sulawesi Barat 33,3 10,9 0,8 22,7 19,1 11,0 2,2
Maluku 61,5 0,3 0,4 9,3 5,7 20,7 2,2
Maluku Utara 73,2 1,0 0,2 10,7 2,7 11,5 0,6
Papua Barat 66,1 2,0 1,1 14,8 3,1 11,0 2,0
Papua 43,1 2,1 1,8 10,5 34,0 7,9 0,7
Indonesia 59,3 2,9 4,3 16,4 11,7 4,0 1,5
383
Tabel 3.5.32
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikaitkan dengan
Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Tempat pembuangan akhir tinja
Tangki
septik
SPAL
Kolam/
sawah
Sungai/
danau
Lubang
tanah
Pantai/
kebun
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 75,1 3,5 2,6 11,7 4,6 1,4 1,1
Perdesaan 42,5 2,2 6,2 21,4 19,3 6,8 1,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 36,5 2,3 7,1 24,3 20,2 7,5 2,2
Kuintil 2 50,8 2,6 4,9 20,0 14,9 5,1 1,8
Kuintil 3 59,7 2,8 4,5 16,9 11,3 3,4 1,4
Kuintil 4 70,0 3,1 3,2 12,6 7,5 2,5 1,2
Kuintil 5 80,4 3,5 1,9 7,8 4,4 1,3 0,7
Secara nasional, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pembuangan tinja layak,
sesuai dengan laporan MDGs adalah sebesar 55,5 persen. Beberapa provinsi yang persentase
akses terhadap pembuangan tinja layak lebih tinggi dari nilai nasional antara lain DKI Jakarta
(82,7%), DI Yogyakarta (79,2%), dan Bali (71,8%). Sedangkan provinsi yang tidak memiliki akses
terhadap pembuangan tinja layak antara lain NTT (74,8%), Gorontalo (64,7%), dan Sulawesi Barat
(64,1%).
Berdasarkan tempat tinggal, akses terhadap pembuangan tinja yang layak sesuai dengan MDGs, di
perkotaan telah mencapai 71,4 persen, sedangkan di perdesaan baru 38,5 persen. Menurut tingkat
pengeluaran rumah tangga per kapita, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran per
kapita, maka semakin besar pula persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
pembuangan tinja layak.
384
Tabel 3.5.33
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Pembuangan Tinja Layak
Sesuai MDGs di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi Tidak Akses Akses*)
Aceh 46,2 53,8
Sumatera Utara 42,7 57,3
Sumatera Barat 58,5 41,5
Riau 45,7 54,3
Jambi 48,7 51,3
Sumatera Selatan 52,9 47,1
Bengkulu 42,5 57,5
Lampung 53,3 46,7
Kepulauan Bangka Belitung 45,1 54,9
Kepulauan Riau 31,1 68,9
DKI Jakarta 17,3 82,7
Jawa Barat 45,7 54,3
Jawa Tengah 41,1 58,9
DI Yogyakarta 20,8 79,2
Jawa Timur 45,7 54,3
Banten 38,8 61,2
Bali 28,2 71,8
Nusa Tenggara Barat 57,2 42,8
Nusa Tenggara Timur 74,8 25,2
Kalimantan Barat 57,3 42,7
Kalimantan Tengah 64,1 35,9
Kalimantan Selatan 49,1 50,9
Kalimantan Timur 34,3 65,7
Sulawesi Utara 31,9 68,1
Sulawesi Tengah 54,2 45,8
Sulawesi Selatan 39,2 60,8
Sulawesi Tenggara 54,4 45,6
Gorontalo 64,7 35,3
Sulawesi Barat 64,4 35,6
Maluku 49,0 51,0
Maluku Utara 49,4 50,6
Papua Barat 52,0 48,0
Papua 60,9 39,1
Indonesia 44,5 55,5
*)
Penggunaan sendiri/bersama, jenis kloset leher angsa/latrine dan pembuangan akhir
tinjanya tangki septik atau SPAL.
385
Tabel 3.5.34
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Pembuangan Tinja Layak Sesuai MDGs
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah Tangga Tidak Akses Akses*)
Tempat Tinggal
Perkotaan 28,6 71,4
Perdesaan 61,5 38,5
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 67,9 32,1
Kuintil 2 53,6 46,4
Kuintil 3 44,4 55,6
Kuintil 4 33,5 66,5
Kuintil 5 22,1 77,9
*)
Penggunaan sendiri/bersama, jenis kloset leher angsa/latrine dan pembuangan akhir
tinjanya tangki septik atau SPAL.
Tabel 3.5.35 menunjukkan persentase rumah tangga menurut cara buang air besar sesuai JMP
WHO-UNICEF 2008 di berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga
menurut cara buang air besar sesuai JMP WHO-UNICEF 2008 dikaitkan dengan karakteristik rumah
tangga disajikan pada Tabel 3.5.36.
Secara nasional, cara buang air besar sebagian besar rumah tangga di Indonesia (51,1%)
tergolong improved. Provinsi dengan persentase improved tertinggi di DKI Jakarta (69,8%) dan
terendah di Nusa Tenggara Timur (22,4%). Selanjutnya diikuti sebesar 25,0 persen rumah tangga
melakukan cara buang air besar dengan kategori open defecation dan 17,2 persen dengan open
defecation. Persentase open defecation yang tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo (41,7%),
Sulawesi Barat (39,5%) dan Sulawesi Barat (38,8%).
386
Tabel 3.5.35
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Buang Air Besar Sesuai JMP WHO-UNICEF 2008
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi Improved*) Shared**) Unimproved***) Open Defication****)
Aceh 49,9 10,7 17,2 22,2
Sumatera Utara 55,1 4,5 20,5 19,9
Sumatera Barat 39,8 3,1 28,2 28,9
Riau 51,5 3,3 37,6 7,6
Jambi 48,7 3,2 27,8 20,3
Sumatera Selatan 43,9 3,8 25,9 26,3
Bengkulu 54,2 4,1 20,6 21,0
Lampung 42,1 5,6 40,6 11,7
Kepulauan Bangka Belitung 53,8 4,1 13,0 29,0
Kepulauan Riau 64,9 7,2 23,5 4,4
DKI Jakarta 69,8 18,4 11,5 0,3
Jawa Barat 51,5 4,4 34,6 9,5
Jawa Tengah 54,6 6,3 21,9 17,2
DI Yogyakarta 63,5 17,3 14,0 5,2
Jawa Timur 50,4 5,6 24,1 19,9
Banten 57,0 6,0 14,0 23,1
Bali 62,1 10,9 13,4 13,5
Nusa Tenggara Barat 36,0 10,1 19,0 34,8
Nusa Tenggara Timur 22,4 3,4 52,7 21,6
Kalimantan Barat 41,5 1,4 23,1 34,0
Kalimantan Tengah 30,0 7,1 35,0 27,8
Kalimantan Selatan 46,8 6,1 30,0 17,0
Kalimantan Timur 61,3 6,8 15,6 16,3
Sulawesi Utara 60,2 10,3 15,9 13,6
Sulawesi Tengah 40,8 10,3 10,1 38,8
Sulawesi Selatan 54,5 10,3 15,4 19,9
Sulawesi Tenggara 40,6 10,5 24,4 24,6
Gorontalo 27,6 23,1 7,6 41,7
Sulawesi Barat 32,9 8,3 19,4 39,5
Maluku 45,5 12,5 12,2 29,8
Maluku Utara 43,5 29,8 6,7 20,0
Papua Barat 38,4 26,6 22,4 12,6
Papua 35,6 5,2 41,4 17,9
Indonesia 51,1 6,7 25,0 17,2
* )
Penggunaan sendiri, jenis kloset latrine dan pembuangan akhir tinjanya tangki septic atau SPAL.
**)
Penggunaan bersama/umum, jenis kloset latrine dan pembuangan akhir tinjanya tangki septik atau SPAL.
***)
Jenis kloset plengsengan atau cemplung.
****)
Tidak menggunakan sarana pembuangan kotoran atau tidak menggunakan kloset atau BAB sembarangan
387
Tabel 3.5.36
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Buang Air Besar Sesuai JMP WHO/UNICEF 2008
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Improved*) Shared**) Unimproved***)
Open
Defication****)
Tempat Tinggal
Perkotaan 65,8 8,1 18,6 7,5
Perdesaan 35,3 5,2 31,8 27,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 28,4 6,2 34,1 31,2
Kuintil 2 41,8 7,2 28,6 22,5
Kuintil 3 51,1 6,8 25,6 16,5
Kuintil 4 61,9 6,6 21,2 10,4
Kuintil 5 73,0 6,7 15,1 5,2
*)
Penggunaan sendiri, jenis kloset latrine dan pembuangan akhir tinjanya tangki septic atau SPAL.
**)
Penggunaan bersama/umum, jenis kloset latrine dan pembuangan akhir tinjanya tangki septik atau SPAL.
***)
Jenis kloset plengsengan atau cemplung.
****)
Tidak menggunaan sarana pembuangan kotoran atau tidak menggunakan kloset atau BAB sembarangan
.
Berdasarkan tempat tinggal, di perkotaan cara buang air besar dengan kategori improved lebih
tinggi (65,8%) daripada di perdesaan (35,3%). Sebaliknya open defecation jauh lebih tinggi di
perdesaan (27,6%) daripada di perkotaan (7,5%). Berdasarkan tingkat pengeluaran, semakin tinggi
tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, maka semakin meningkat pula persentase cara buang
air besar kategori improved, serta semakin rendah persentase dengan kategori open defecation
(BAB sembarangan).
3.5.2.2 Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Data sarana pembuangan air limbah yang terdapat dalam Riskesdas 2010 ini meliputi cara
pembuangan dilihat dari ketersediaan saluran pembuangannya.
Tabel 3.5.37 menunjukkan persentase rumah tangga menurut tempat penampungan air limbah di
berbagai provinsi, di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut tempat
penampungan air limbah dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.38.
388
Tabel 3.5.37
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Air Limbah di Berbagai Provinsi
di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Sarana Pembuangan Air Limbah
Sarana
Pembuangan Air
Limbah/SPAL
Penampungan
tertutup di
pekarangan
Penampungan
terbuka di
pekarangan
Penampungan di
luar pekarangan
Tanpa
penampungan (di
tanah)
Langsung ke
got/sungai
Aceh 23,6 6,1 17,8 3,9 15,1 33,5
Sumatera Utara 19,1 6,0 19,1 7,2 18,1 30,4
Sumatera Barat 13,1 7,7 19,7 8,0 14,4 37,1
Riau 23,6 6,7 15,6 7,3 16,2 30,7
Jambi 7,9 6,4 16,9 7,0 26,2 35,6
Sumatera Selatan 13,9 4,0 16,7 6,0 20,0 39,5
Bengkulu 9,6 5,9 21,1 7,4 32,9 23,1
Lampung 11,2 3,0 36,9 7,5 18,9 22,4
Kepulauan Bangka Belitung 14,0 3,8 9,5 3,6 54,0 15,2
Kepulauan Riau 14,1 2,8 8,6 6,2 10,6 57,6
DKI Jakarta 17,0 3,1 0,9 1,1 0,5 77,4
Jawa Barat 13,9 7,2 9,6 6,3 4,8 58,3
Jawa Tengah 12,5 7,3 17,2 3,8 16,0 43,3
DI Yogyakarta 28,1 17,0 14,8 1,4 15,2 23,4
Jawa Timur 11,4 9,1 20,2 5,7 17,4 36,2
Banten 9,4 4,5 13,8 6,8 11,9 53,6
Bali 7,4 13,4 9,0 3,8 21,4 45,0
Nusa Tenggara Barat 15,8 7,2 16,3 3,4 27,0 30,3
Nusa Tenggara Timur 3,1 2,3 8,7 2,1 78,1 5,6
Kalimantan Barat 6,2 1,1 6,5 2,9 45,3 37,9
Kalimantan Tengah 3,2 2,1 2,2 1,1 63,6 27,8
Kalimantan Selatan 6,9 5,0 8,0 2,2 43,7 34,2
Kalimantan Timur 13,5 1,5 8,8 2,6 28,0 45,6
Sulawesi Utara 21,5 2,5 13,7 2,1 23,8 36,3
Sulawesi Tengah 9,1 0,9 9,6 3,6 45,8 30,9
Sulawesi Selatan 19,3 1,7 12,5 2,4 44,1 20,0
Sulawesi Tenggara 23,4 4,0 15,2 6,0 35,8 15,5
Gorontalo 14,5 2,6 22,9 5,2 37,3 17,4
Sulawesi Barat 9,9 4,0 16,4 10,0 26,3 33,5
Maluku 17,6 8,4 14,7 8,0 44,5 6,7
Maluku Utara 17,3 1,3 22,0 1,2 48,0 10,1
Papua Barat 6,2 1,4 12,6 4,1 32,5 43,3
Papua 8,3 2,4 12,1 5,6 39,0 32,6
Indonesia 13,5 6,4 14,9 5,0 18,9 41,3
Air limbah rumah tangga, secara nasional sebagian besar (41,3%) dibuang langsung ke
sungai/parit/got dan sebanyak 18,9 persen dibuang ke tanah (tanpa penampungan). Hanya 13,5
persen rumah tangga yang memiliki SPAL. Menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga
yang memiliki SPAL adalah di DI Yogyakarta (28,1%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (3,1%),
dan 5 provinsi dengan persentase rumah tangga memiliki SPAL terendah adalah Nusa Tenggara
Timur (3,1%), Kalimantan Tengah (3,2%) serta Papua Barat dan Kalimantan Barat (6,2%),
Kalimantan Selatan (6,3%).dan Bali (7,4%).
389
Tabel 3.5.38
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Air Limbah Dikaitkan dengan
Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Sarana Pembuangan Air Limbah
Sarana
Pembuangan Air
Limbah/SPAL
Penampungan
tertutup di
pekarangan
Penampungan
terbuka di
pekarangan
Penampungan di
luar pekarangan
Tanpa
penampungan
(di tanah)
Langsung ke
got/sungai
Tempat Tinggal
Perkotaan 18,7 7,3 9,8 3,4 8,0 52,7
Perdesaan 7,9 5,5 20,2 6,8 30,6 29,1
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 7,3 4,7 18,9 5,9 30,4 32,8
Kuintil 2 9,9 6,1 18,3 6,3 22,8 36,5
Kuintil 3 12,8 6,7 16,1 5,4 18,3 40,7
Kuintil 4 16,3 7,0 12,6 4,5 14,0 45,6
Kuintil 5 21,4 7,4 8,1 3,1 8,8 51,2
Menurut tempat tinggal, persentase rumah tangga tertinggi yang memiliki SPAL lebih tinggi di
perkotaan (18,7%) dibandingkan di perdesaan (7,9%), demikian dengan yang memiliki
penampungan tertutup di pekarangan lebih tinggi di perkotaan (7,3%) dibandingkan di perdesaan
(5,5%). Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat pengeluaran, maka semakin besar pula persentase rumah tangga yang memiliki SPAL.
Akan tetapi, pada umumnya rumah tangga di Indonesia masih melakukan pembuangan langsung ke
got/sungai.
3.5.2.3 Pembuangan Sampah
Data pembuangan sampah yang ada dalam Riskesdas 2010 ini adalah cara pembuangannya.
Dikategorikan ‘baik’ apabila rumah tangga pembuangannya diambil petugas, dibuat kompos dan
dikubur dalam tanah. Sedangkan bila dibakar, dibuang ke sungai atau sembarangan dikategorikan
kurang baik.
Tabel 3.5.39 menunjukkan persentase rumah tangga menurut cara penanganan sampah di berbagai
provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut cara penanganan
sampah dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.40
390
Tabel 3.5.39
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Penanganan Sampah di Berbagai Provinsi di Indonesia,
Riskesdas 2010
Provinsi
Cara Penanganan Sampah
Diangkut
petugas
Ditimbun
dalam
tanah
Dibuat
kompos
Dibakar
Dibuang ke
kali/parit/laut
Dibuang
sembarangan
Aceh 14,6 2,5 0,5 71,6 6,8 4,0
Sumatera Utara 18,4 1,9 1,0 63,1 6,7 8,9
Sumatera Barat 13,9 2,5 0,4 60,8 15,2 7,1
Riau 18,1 2,1 0,1 68,8 7,8 3,1
Jambi 16,6 3,1 0,3 58,1 10,4 11,6
Sumatera Selatan 15,9 3,6 0,3 53,4 13,9 13,0
Bengkulu 19,7 3,0 0,9 53,4 11,7 11,3
Lampung 8,3 4,1 0,8 73,6 3,5 9,8
Kepulauan Bangka Belitung 10,1 1,5 0,5 52,1 18,2 17,5
Kepulauan Riau 47,0 0,6 0,5 38,2 9,8 3,9
DKI Jakarta 82,2 1,9 0,1 9,4 3,4 2,9
Jawa Barat 28,6 3,5 0,6 47,9 12,8 6,7
Jawa Tengah 17,3 6,2 2,1 57,5 10,5 6,5
DI Yogyakarta 33,1 8,2 3,0 48,6 4,7 2,4
Jawa Timur 20,9 6,1 1,3 58,3 7,5 5,9
Banten 30,5 2,6 0,4 45,1 7,2 14,2
Bali 28,6 5,0 6,9 45,2 5,9 8,3
Nusa Tenggara Barat 14,2 4,6 0,2 43,2 25,8 11,9
Nusa Tenggara Timur 4,8 3,5 3,4 57,5 5,4 25,4
Kalimantan Barat 9,1 1,3 0,1 63,9 7,7 18,0
Kalimantan Tengah 15,2 2,2 0,3 43,4 28,7 10,2
Kalimantan Selatan 18,3 5,1 0,3 41,5 21,5 13,3
Kalimantan Timur 44,1 2,7 0,4 37,9 10,1 4,8
Sulawesi Utara 21,1 5,8 0,0 55,8 10,1 7,2
Sulawesi Tengah 8,0 4,2 0,7 47,2 15,4 24,5
Sulawesi Selatan 19,6 4,0 1,0 47,6 7,6 20,2
Sulawesi Tenggara 16,3 3,8 0,5 35,0 15,9 28,6
Gorontalo 4,4 1,4 0,2 77,0 8,2 8,8
Sulawesi Barat 10,9 4,2 0,0 40,1 12,7 32,1
Maluku 18,0 8,3 0,2 23,6 32,4 17,6
Maluku Utara 12,9 0,8 0,0 33,2 19,2 33,9
Papua Barat 12,1 10,5 1,2 45,8 20,1 10,4
Papua 12,7 2,4 0,0 46,3 10,1 28,5
Indonesia 23,4 4,2 1,1 52,1 10,2 9,0
Untuk penanganan sampah, secara nasional umumnya rumah tangga di Indonesia dilakukan
dengan cara dibakar (52,1%) dan diangkut oleh petugas (23,4%). Provinsi dengan persentase
pembakaran sampah tertinggi adalah di Gorontalo (77,0%), sedangkan yang diangkut oleh petugas
adalah DKI Jakarta (82,2%). Di beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan
Sulawesi Utara penanganan sampah dengan cara dibuang sembarangan cukup tinggi yaitu masingmasing
33,9 persen, 32,1 persen, dan 28,6 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi jenis
penanganan sampah dengan cara pembuatan kompos adalah di Bali (6,9%), sedangkan yang
391
dilakukan dengan cara dibuang ke laut/kali paling tinggi di Provinsi Maluku (32,4%), Kalimantan
Tengah (28,7%) dan Nusa Tenggara Barat (25,8%).
Tabel 3.5.40
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Penanganan Sampah Dikaitkan dengan Karakteristik
Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah
Tangga
Cara Penanganan Sampah
Diangkut
petugas
Ditimbun
dalam
tanah
Dibuat
kompos
Dibakar
Dibuang ke
kali/parit/laut
Dibuang
sembarangan
Tempat Tinggal
Perkotaan 42,9 3,2 ,5 40,8 8,3 4,3
Perdesaan 2,6 5,3 1,7 64,1 12,2 14,1
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 6,4 5,1 1,5 59,1 12,6 15,3
Kuintil 2 12,3 4,4 1,1 59,0 12,2 11,0
Kuintil 3 19,2 4,7 1,0 56,4 10,5 8,3
Kuintil 4 30,0 3,7 1,0 49,8 9,2 6,3
Kuintil 5 49,8 3,1 0,8 35,9 6,3 4,1
Menurut tempat tinggal, di perkotaan cara penanganan sampah yang menonjol adalah dengan cara
diangkut petugas (42,9%), sedangkan di perdesaan yang paling umum adalah dengan cara dibakar
(64,1%). Baik di perkotaan (0,5%) maupun perdesaan (1,7%), hanya sedikit yang penanganan
sampahnya dibuat kompos. Menurut tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, menunjukkan
bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, maka semakin meningkat pula
persentase rumah tangga yang melakukan penanganan sampah dengan cara diangkut petugas
maupun dibakar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengeluaran, semakin meningkat persentase
rumah tangga yang melakukan penanganan sampah dengan cara dibuang ke kali/parit/laut, dibuang
sembarangan maupun ditimbun dalam tanah..
Berdasarkan kemungkinan adanya pencemaran terhadap air maupun udara, penanganan sampah
dikategorikan sebagai ‘baik’ dan ‘kurang baik’.
392
Tabel 3.5.41
Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Penanganan Sampah
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Kriteria Penanganan Sampah
Kurang baik Baik*)
Aceh 82,4 17,6
Sumatera Utara 78,7 21,3
Sumatera Barat 83,1 16,9
Riau 79,8 20,2
Jambi 80,0 20,0
Sumatera Selatan 80,3 19,7
Bengkulu 76,3 23,7
Lampung 86,8 13,2
Kepulauan Bangka Belitung 87,8 12,2
Kepulauan Riau 51,9 48,1
DKI Jakarta 15,7 84,3
Jawa Barat 67,3 32,7
Jawa Tengah 74,4 25,6
DI Yogyakarta 55,7 44,3
Jawa Timur 71,7 28,3
Banten 66,5 33,5
Bali 59,4 40,6
Nusa Tenggara Barat 81,0 19,0
Nusa Tenggara Timur 88,3 11,7
Kalimantan Barat 89,5 10,5
Kalimantan Tengah 82,3 17,7
Kalimantan Selatan 76,3 23,7
Kalimantan Timur 52,8 47,2
Sulawesi Utara 73,1 26,9
Sulawesi Tengah 87,1 12,9
Sulawesi Selatan 75,4 24,6
Sulawesi Tenggara 79,5 20,5
Gorontalo 94,0 6,0
Sulawesi Barat 84,8 15,2
Maluku 73,6 26,4
Maluku Utara 86,3 13,7
Papua Barat 76,3 23,7
Papua 84,9 15,1
Indonesia 71,3 28,7
*) Diangkut petugas, ditimbun dalam tanah, dibuat kompos
Penanganan sampah secara nasional belum dilaksanakan secara baik, yaitu baru mencapai 28,7
persen. Terdapat 24 provinsi dengan persentase penanganan sampahnya ‘baik’ lebih rendah dari
nilai nasional, antara lain Gorontalo (6,0%), Kalimantan Barat (10,5%) dan NTT (11,7%). Untuk
provinsi dengan persentase penanganan sampah kriteria baik lebih tinggi dari persentase nasional
(28,7%), antara lain DKI (84,3%), Kepulauan Riau (48,1%), Kalimantan Timur (47,2%), dan Bali
(40,6%).
393
Tabel 3.5.42
Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Penanganan Sampah
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Kriteria Penanganan Sampah
Kurang baik Baik*)
Tempat Tinggal
Perkotaan 53,4 46,6
Perdesaan 90,4 9,6
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 87,0 13,0
Kuintil 2 82,2 17,8
Kuintil 3 75,2 24,8
Kuintil 4 65,3 34,7
Kuintil 5 46,3 53,7
*) Diangkut petugas, ditimbun dalam tanah, dibuat kompos
Sesuai dengan Tabel 3.5.42, dapat diketahui bahwa rumah tangga dengan penanganan sampah
yang baik di perkotaan (46,6%) lebih tinggi daripada di perdesaan (9,6%). Menurut tingkat
pengeluaran rumah tangga per kapita, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin
tinggi pula persentase rumah tangga dengan penanganan sampah baik.
3.5.3. Kesehatan Perumahan
Data perumahan yang disajikan dalam Riskesdas 2010 ini adalah data jenis penggunaan bahan
bakar untuk memasak dan kriteria ‘rumah sehat’. Jenis bahan bakar untuk memasak berkaitan
dengan kemungkinan terjadinya ‘indoors air pollution’, dimana dikategorikan ‘baik’ bila
menggunakan jenis gas, minyak tanah dan listrik. Sedangkan untuk menilai kriteria ‘rumah sehat’
mengacu pada beberapa kriteria yang ada dalam Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999
tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Dalam Riskesdas 2010 ini, kriteria ‘rumah sehat’ yang
digunakan bila memenuhi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan),
jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak
padat huni (lebih sama dengan 8m2/orang).
Tabel 3.5.43 menunjukkan persentase rumah tangga menurut penggunaan bahan bakar untuk
memasak di berbagai provinsi, di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut
penggunaan bahan bakar untuk memasak dikaitkan dengan karakteristik rumah tangga disajikan
pada Tabel 3.5.44.
394
Tabel 3.5.43
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Penggunaan Bahan Bakar
Listrik, Gas dan Minyak
Tanah
Arang, Kayu Bakar dan
Lainnya
Aceh 64,0 36,0
Sumatera Utara 63,6 36,4
Sumatera Barat 48,8 51,2
Riau 72,3 27,7
Jambi 53,5 46,5
Sumatera Selatan 60,5 39,5
Bengkulu 43,6 56,4
Lampung 31,4 68,6
Kepulauan Bangka Belitung 76,4 23,6
Kepulauan Riau 88,8 11,2
DKI Jakarta 99,4 0,6
Jawa Barat 71,3 28,7
Jawa Tengah 52,2 47,8
DI Yogyakarta 61,0 39,0
Jawa Timur 57,0 43,0
Banten 72,7 27,3
Bali 58,1 41,9
Nusa Tenggara Barat 47,4 52,6
Nusa Tenggara Timur 21,9 78,1
Kalimantan Barat 48,3 51,7
Kalimantan Tengah 48,1 51,9
Kalimantan Selatan 54,7 45,3
Kalimantan Timur 75,7 24,3
Sulawesi Utara 52,6 47,4
Sulawesi Tengah 37,2 62,8
Sulawesi Selatan 54,1 45,9
Sulawesi Tenggara 52,0 48,0
Gorontalo 31,0 69,0
Sulawesi Barat 39,5 60,5
Maluku 40,9 59,1
Maluku Utara 32,3 67,7
Papua Barat 65,4 34,6
Papua 43,3 56,7
Indonesia 60,0 40,0
Secara nasional 60 persen rumah tangga di Indonesia menggunakan listrik, gas, dan minyak tanah
sebagai bahan bakar untuk memasak, sementara sisanya masih menggunakan arang, kayu dan
lainnya. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung
memiliki persentase rumah tangga yang bahan bakar untuk memasaknya menggunakan listrik, gas
dan minyak tanah lebih tinggi dari nilai nasional yaitu 99,4 persen, 88,8 persen dan 76,4 persen.
Sebaliknya, provinsi yang memiliki persentase lebih tinggi dari nilai nasional untuk penggunaan
arang, kayu dan lainnya antara lain NTT (78,1%), Gorontalo (69,0%), dan Lampung (68,6%).
395
Tabel 3.5.44
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak
Dikaitkan dengan Karakteristik Rumah Tangga, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rumah Tangga
Penggunaan Bahan Bakar
Listrik, gas dan
Minyak tanah
Arang, Kayu Bakar dan
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan 82,7 17,3
Perdesaan 35,8 64,2
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 29,8 70,2
Kuintil 2 47,7 52,3
Kuintil 3 60,9 39,1
Kuintil 4 75,0 25,0
Kuintil 5 87,8 12,2
Berdasarkan tempat tinggal, penggunaan bahan bakar untuk memasak jenis listrik, gas dan minyak
tanah di perkotaan (82,7%), sedangkan di perdesaan lebih banyak penggunaan bahan bakar untuk
memasak jenis arang, kayu bakar dan lainnya (64,2%). Begitu juga menurut tingkat pengeluaran
rumah tangga per kapita, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga,
semakin tinggi pula persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, gas, dan minyak tanah
sebagai bahan bakar untuk memasak.
Tabel 3.5.45 menunjukkan persentase rumah tangga menurut kriteria rumah sehat di berbagai
provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase rumah tangga menurut kriteria rumah sehat dikaitkan
dengan karakteristik rumah tangga disajikan pada Tabel 3.5.46
396
Tabel 3.5.45
Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Rumah Sehat
di Berbagai Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Provinsi
Kriteria Rumah Sehat
Rumah kurang sehat Rumah Sehat*)
Aceh 70,3 29,8
Sumatera Utara 62,7 37,4
Sumatera Barat 74,0 26,0
Riau 58,9 41,1
Jambi 77,8 22,2
Sumatera Selatan 71,4 28,6
Bengkulu 68,3 31,7
Lampung 85,9 14,1
Kep. Bangka Belitung 65,5 34,5
Kep. Riau 57,3 42,7
DKI Jakarta 66,8 33,2
Jawa Barat 75,6 24,4
Jawa Tengah 81,3 18,8
DI Yogyakarta 73,0 27,0
Jawa Timur 75,4 24,6
Banten 77,6 22,4
Bali 67,4 32,6
Nusa Tenggara Barat 82,9 17,1
Nusa Tenggara Timur 92,5 7,5
Kalimantan Barat 71,9 28,1
Kalimantan Tengah 76,5 23,5
Kalimantan Selatan 71,9 28,1
Kalimantan Timur 56,4 43,6
Sulawesi Utara 64,0 36,0
Sulawesi Tengah 83,8 16,2
Sulawesi Selatan 82,5 17,6
Sulawesi Tenggara 80,8 19,2
Gorontalo 74,2 25,8
Sulawesi Barat 82,1 17,9
Maluku 83,3 16,7
Maluku Utara 78,3 21,7
Papua Barat 66,2 33,8
Papua 76,0 24,0
Indonesia 75,1 24,9
*)
Atap berplafon, dinding permanen, lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi
cukup, penerangan alami cukup, tidak padat huni (≥8m2/org).
Berdasarkan Tabel 3.5.45 terlihat bahwa hanya 24,9 persen rumah penduduk di Indonesia yang
tergolong rumah sehat. Terdapat 16 provinsi di Indonesia dengan persentase rumah sehat yang
lebih rendah dari nilai nasional (24,9%). Provinsi dengan persentase rumah tangga dengan kriteria
rumah sehat paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (7,5%), Lampung (14,1%) dan Sulawesi
Tengah (16,1%).
397
Tabel 3.5.46
Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Rumah Sehat
Dikaitkan dengan Karakteristik di Indonesia, Riskesdas 2010
Karakteristik Rumah
Tangga
Kriteria Rumah Sehat
Rumah kurang sehat Rumah Sehat*)
Tempat Tinggal
Perkotaan 67,5 32,5
Perdesaan 83,2 16,8
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita
Kuintil 1 90,8 9,2
Kuintil 2 84,4 15,7
Kuintil 3 76,9 23,2
Kuintil 4 67,6 32,4
Kuintil 5 55,2 44,8
*)
Atap berplafon, dinding permanen, lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi
cukup, penerangan alami cukup, tidak padat huni (≥8m2/org).
Persentase tempat tinggal yang memenuhi kriteria rumah sehat lebih tinggi di perkotaan (32,5%)
daripada di perdesaan (16,8%). Berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita tampak
bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran, maka semakin besar pula persentase rumah tangga
yang memiliki kriteria rumah sehat.
KESIMPULAN:
1. Rumah tangga yang pemakaian airnya kurang dari 20 liter/orang/hari sebesar 14,0 persen,
menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007.
2. Rumah tangga dengan kualitas fisik air minum ‘baik’ mengalami peningkatan dari 86,0
persen pada tahun 2007 menjadi 90,0 persen pada tahun 2010.
3. Tidak semua sumber utama air untuk keperluan rumah tangga digunakan sebagai sumber
air minum. Sebagai contoh, air ledeng/PAM digunakan sebagai sumber utama air untuk
keperluan rumah tangga sebesar 19,7 persen, tetapi digunakan sebagai air minum hanya
14,4 persen, atau ada sekitar 27,0 persen air ledeng/PAM yang tidak digunakan sebagai
sumber air minum.
4. Terdapat pergeseran pola pemakaian sumber air minum, terutama di perkotaan, di mana
pemakaian air kemasan sebagai air minum meningkat dari 6,0 persen pada tahun 2007
menjadi 7,2 persen pada tahun 2010. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan
depot air minum sebagai sumber air minum lebih tinggi (13,8%)
5. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum terlindung sesuai kriteria MDGs adalah
45,1 persen. Ada penurunan akses rumah tangga terhadap sumber air minum terlindung,
terutama di perkotaan sehingga capaian MDGs pada posisi ‘on the wrong track’. Apabila
memperhitungkan air kemasan dan air dari depot air minum, persentase rumah tangga yang
akses terhadap sumber air minum terlindung menjadi 66,7 persen.
6. Akses terhadap sumber air minum ‘berkualitas’ yang mempertimbangkan jenis sumber air
terlindung (termasuk air kemasan dan depot air minum), jarak ke sumber air minum,
398
kemudahan memperoleh air minum dan kualitas fisik air minum adalah sebesar 67,5 persen
dengan persentase tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (87,0%) dan terendah di Provinsi
Kalimantan Barat (35,9%).
7. Persentase perempuan dewasa dan anak-anak perempuan yang mengambil air minum jauh
lebih tinggi dibandingkan laki-laki, hal ini terutama terjadi di perdesaan.
8. Akses rumah tangga terhadap pembuangan tinja layak, sesuai kriteria MDGs adalah
sebesar 55,5 persen. Akses terhadap pembuangan tinja layak baik di perkotaan maupun di
perdesaan sudah ‘on the right track’ sehingga capaian 2015 optimis tercapai.
9. Terdapat 17,2 persen rumah tangga yang cara pembuangan tinjanya sembarangan (open
defecation), tertinggi di Provinsi Gorontalo (41,7%) dan terendah di Provinsi DKI Jakarta
(0,3%).
10. Sebagian besar rumah tangga cara pembuangan air limbahnya tidak saniter, dimana 41,3
persen dibuang langsung ke saluran terbuka, 18,9 persen di tanah, dan 14,9 persen di
penampungan terbuka di pekarangan sehingga berpotensi mencemari air tanah dan badan
air.
11. Pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan terbesar adalah dengan
cara dibakar (52,1%) dan masih rendahnya yang diangkut petugas (23,4%). Hal ini akan
berkontribusi dalam terjadinya perubahan iklim.
12. Penggunaan arang dan kayu bakar sebagai sumber energi terutama di perdesaan sebesar
64,2 persen diprediksi akan meningkatkan gas CO yang berpotensi menimbulkan risiko
penyakit saluran pernafasan dan mendukung terjadinya perubahan iklim.
13. Secara nasional hanya 24,9 persen rumah penduduk di Indonesia yang tergolong rumah
sehat. Persentase rumah sehat tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (43,6%) dan
terendah di Provinsi NTT (7,5%).
REKOMENDASI:
1. Perlu dilakukan perumusan pengertian dan standar kualitas air untuk keperluan rumah
tangga agar tidak menimbulkan risiko kesehatan (untuk berbagai peruntukan/keperluan).
2. Dalam laporan MDGs yang akan datang, sumber air minum kemasan dan yang berasal
depot air minum dipertimbangkan masuk dalam kriteria sumber air minum terlindung.
3. Perlu peningkatan intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas air kemasan
dan depot air minum.
4. Perlu ada perubahan kebijakan dan strategi dalam pembangunan kesehatan lingkungan, di
mana berbeda antara perkotaan dan perdesaan.
5. Mengingat adanya kecenderungan menurunnya akses terhadap sumber air minum terutama
di perkotaan, maka perlu mengintensifkan pembangunan sarana air minum di perkotaan.
6. Pemerintah perlu lebih meningkatkan penggunaan energi alternatif, seperti penggunaan
biogas dari pembakaran sampah, pengolahan tinja.
7. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah melalui saluran terbuka, maka perlu
peningkatan pembangunan sarana pengolahan air limbah rumah tangga sistem terpusat.
399
3.6. Indikator Penunjang
3.6.1. Penggunaan Tembakau
Salah satu sasaran program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat adalah menurunnya
prevalensi perokok serta meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok di sekolah, tempat kerja dan
tempat umum. Indonesia sebagai salah satu anggota WHO SEARO menargetkan selama tahun
2000-2010 harus dilakukan berbagai upaya agar total konsumsi rokok di kawasan ini turun
setidaknya satu persen setahun. Jumlah perokok pada anak-anak, wanita, dan kelompok miskin
juga turun masing-masing satu persen setahun.
Informasi tentang perilaku perokok saat ini (perokok setiap hari dan perokok kadang-kadang) akan
membantu memprediksi gambaran beban penyakit tidak menular yang akan datang seperti penyakit
kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker tertentu. Dalam bab ini,
informasi difokuskan pada perilaku merokok, umur mulai merokok, dosis rokok, dan merokok dalam
rumah ketika bersama anggota rumah tangga lainnya. Informasi pada berbagai karakteristik seperti
umur, jenis kelamin, status kawin, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, tingkat pengeluaran per
kapita, dan provinsi. Menurut data dari masyarakat, pembuat kebijakan dapat memanfaatkan
informasi ini untuk menerapkan strategi pencegahan untuk menghindari beban akibat rokok
tersebut.
Penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas yang dianalisis sebanyak 177.926 responden,dengan
rincian laki-laki sebanyak 86.493 responden (48,6%) dan perempuan sebanyak 91.433 responden
(51,4%). Di perkotaan sebanyak 91.057 responden (51,2%) dan perdesaan sebanyak 86.869
responden (48,8%).
Penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas ditanyakan apakah merokok setiap hari, merokok
kadang-kadang, mantan perokok atau tidak merokok. Bagi penduduk yang merokok setiap hari,
ditanyakan berapa umur mulai merokok setiap hari dan berapa umur pertama kali merokok,
termasuk perokok pemula. Pada penduduk yang merokok, yaitu penduduk yang merokok setiap hari
dan merokok kadang-kadang, ditanyakan berapa rata-rata batang rokok yang dihisap per hari. Juga
ditanyakan apakah mereka merokok di dalam rumah ketika berada bersama anggota rumah tangga
lainnya. Bagi mantan perokok ditanyakan berapa umur ketika berhenti merokok.
Prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tiap hari secara nasional adalah 28,2
persen. Prevalensi perokok tiap hari pada lima provinsi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan
Tengah (36,0%), diikuti dengan Kepulauan Riau (33,4%), Sumatera Barat (33,1%), Nusa Tenggara
Timur dan Bengkulu masing-masing 33 persen. Di sisi lain, lima provinsi dengan prevalensi perokok
tiap hari terendah dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara (22,0%), DKI Jakarta (23,9%), Jawa
Timur (25,1%), Bali (25,1%), dan Jawa Tengah (25,3%) (Tabel 3.6.1.1).
400
Tabel 3.6.1.1
Prevalensi Penduduk ≥ Umur 15 Tahun Merokok dan Tidak Merokok menurut Provinsi, Riskesdas
2010
Provinsi
Perokok Saat Ini*** Tidak Merokok
Setiap Hari Kadang-kadang Mantan Perokok* Bukan Perokok**
Aceh 31,9 5,2 3,5 59,4
Sumatera Utara 29,7 6,0 3,4 60,9
Sumatera Barat 33,1 5,3 7,0 54,6
Riau 30,3 6,0 4,1 59,6
Jambi 32,7 5,4 5,5 56,4
Sumatera Selatan 29,9 6,6 3,3 60,2
Bengkulu 33,0 4,8 3,6 58,7
Lampung 31,4 6,6 4,0 57,9
Kepulauan Bangka Belitung 31,2 4,1 6,0 58,8
Kepulauan Riau 33,4 5,5 8,2 52,8
DKI Jakarta 23,9 6,9 8,2 61,1
Jawa Barat 30,9 6,8 5,9 56,4
Jawa Tengah 25,3 7,3 5,2 62,2
DI Yogyakarta 25,3 6,3 10,4 58,1
Jawa Timur 25,1 6,3 4,4 64,2
Banten 29,6 6,7 7,1 56,7
Bali 25,1 5,9 4,8 64,2
Nusa Tenggara Barat 30,5 5,0 3,2 61,3
Nusa Tenggara Timur 33,0 8,2 3,0 55,8
Kalimantan Barat 29,3 5,0 5,0 60,7
Kalimantan Tengah 36,0 7,1 5,7 51,1
Kalimantan Selatan 25,3 5,2 6,9 62,5
Kalimantan Timur 28,4 6,4 7,8 57,4
Sulawesi Utara 29,1 7,1 10,3 53,5
Sulawesi Tengah 30,7 7,5 5,8 56,0
Sulawesi Selatan 26,1 5,5 7,0 61,4
Sulawesi Tenggara 22,0 6,3 3,3 68,4
Gorontalo 32,7 6,0 5,4 55,9
Sulawesi Barat 27,6 8,0 5,3 59,1
Maluku 26,2 10,5 3,9 59,4
Maluku Utara 31,8 8,9 5,6 53,6
Papua Barat 28,9 9,6 3,5 58,0
Papua 28,4 8,7 5,5 57,3
Indonesia 28,2 6,5 5,4
59,9
*Mantan perokok = Tidak merokok saat ini, sebelumnya pernah merokok,
**Bukan perokok = Tidak pernah merokok sama sekali
***Perokok saat ini= merokok satu bulan terakhir (perokok tiap hari dan perokok kadang-kadang)
401
Tabel 3.6.1.2
Prevalensie Penduduk Umur ≥ 15 tahun Merokok dan Tidak Merokok
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Perokok Saat Ini*** Tidak Merokok
Setiap Hari Kadang-kadang Mantan Perokok * Bukan Perokok**
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 18,6 8,1 3,4 69,9
25 – 34 31,1 6,2 3,6 59,2
35 – 44 30,7 6,3 4,8 58,2
45 – 54 32,2 6,0 6,1 55,6
55 – 64 31,0 6,0 8,1 54,8
65 – 74 27,9 5,8 12,2 54,2
75+ 26,5 5,7 14,0 53,7
Jenis kelamin
Laki-laki 54,1 11,8 9,4 24,8
Perempuan 2,8 1,4 1,5 94,4
Status Kawin
Belum Kawin 23,9 9,3 4,0 62,8
Kawin 30,6 5,9 5,9 57,7
Cerai Hidup/Cerai Mati 17,0 3,9 5,0 74,2
Tempat Tinggal
Perkotaan 25,9 6,5 6,3 61,3
Perdesaan 30,8 6,6 4,3 58,3
Pendidikan
Tidak sekolah 26,7 5,3 5,4 62,7
Tidak tamat SD 31,9 5,9 5,2 56,9
Tamat SD 30,4 6,2 4,7 58,7
Tamat SMP 26,0 7,1 4,8 62,1
Tamat SMA 28,1 7,4 6,1 58,4
Tamat PT 19,6 5,9 7,9 66,5
Pekerjaan
Tidak bekerja 9,5 3,6 3,6 83,3
Sekolah 7,7 8,4 4,6 79,3
Pegawai 28,6 7,3 9,0 55,2
Wiraswasta 38,3 7,9 6,6 47,2
Petani/Nelayan/ Buruh 42,5 7,8 5,4 44,4
Lainnya 19,6 5,1 5,7 69,6
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 27,2 7,8 4,1 60,9
Kuintil 2 29,3 6,7 4,7 59,3
Kuintil 3 29,7 6,3 5,3 58,8
Kuintil 4 28,5 5,9 5,9 59,7
Kuintil 5 26,3 5,7 7,2 60,8
*Mantan perokok = Tidak merokok saat ini, sebelumnya pernah merokok,
**Bukan perokok = Tidak pernah merokok sama sekali
***Perokok saat ini= Merokok satu bulan terakhir (perokok tiap hari dan perokok kadang-kadang)
Tabel 3.6.1.2. menggambarkan perilaku merokok penduduk umur 15 tahun ke atas menurut
karakteristik. Secara nasional, prevalensi penduduk merokok tiap hari tampak tinggi pada kelompok
402
umur 25-64 tahun, dengan rentang prevalensi antara 30,7 persen sampai 32,2 persen, sedangkan
penduduk kelompok umur 15-24 tahun yang merokok tiap hari sudah mencapai 18,6 persen.
Lebih dari separuh (54,1%) penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas merupakan perokok tiap hari.
Penduduk dengan status kawin paling banyak (30,6%) merokok setiap hari daripada yang belum
kawin (28,9%) maupun cerai (17,0%). Menurut tempat tinggal, penduduk yang tinggal di perdesaan
(30,8%) prevalensinya lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan (25,9%). Menurut pendidikan,
prevalensi tinggi pada penduduk dengan pendidikan rendah yaitu tidak tamat SD (31,9%) dan
cenderung menurun dengan meningkatnya pendidikan. Perokok setiap hari yang terendah
prevalensinya pada mereka yang bersekolah (7,7%) diikuti tidak bekerja, pegawai, wiraswasta,
sedangkan tertinggi pada mereka yang bekerja di sektor informal yaitu petani/nelayan/buruh.
Sedangkan menurut status ekonomi, prevalensi perokok setiap hari yang relatif rendah pada
penduduk dengan status ekonomi tertinggi diikuti yang terendah.
Sebagaimana perokok setiap hari, prevalensi perokok kadang-kadang tertinggi pada kelompok umur
15-24 tahun (8,1%) dan cenderung menurun dengan bertambahnya umur. Menurut jenis kelamin,
pada laki-laki (11,8%) prevalensinya 11 kali lebih banyak dibandingkan perempuan (1,4%). Perokok
kadang-kadang paling banyak (9,3%) dengan status belum kawin, kemudian diikuti mereka yang
berstatus kawin (5,9%) dan yang berstatus cerai (3,9%). Menurut tempat tinggal, prevalensi perokok
kadang-kadang tidak tampak perbedaan. Prevalensi perokok kadang-kadang, paling sedikit pada
mereka yang tidak tamat SD dan perguruan tinggi, kemudian diikuti dengan yang berpendidikan SD
dan cenderung meningkat sampai yang berpendidikan SMA.
Sedangkan mantan perokok, cenderung meningkat dengan bertambahnya usia dan prevalensi
tertinggi terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas (14,0%). Prevalensi mantan merokok juga
lebih tinggi, sekitar 6 kali lebih tinggi pada laki-laki (9,4%) daripada perempuan (1,5%).
Sebagaimana perokok tiap hari, mantan perokok paling banyak (5,9%) pada mereka dengan status
kawin, diikuti dengan yang berstatus cerai (5,0%) dan yang paling sedikit pada mereka dengan
status belum kawin (4,0%). Sedang menurut tempat tinggal, mantan perokok lebih banyak di
perkotaan (6,3%) dibandingkan dengan di perdesaan (4,3%). Menurut pekerjaan, mantan perokok
paling banyak pada mereka yang bekerja sebagai pegawai, diikuti wiraswasta, kemudian yang
bekerja informal yaitu petani/nelayan/buruh, mereka yang bersekolah dan yang paling rendah
adalah mereka yang tidak bekerja. Menurut status ekonomi keluarga, prevalensi mantan perokok
cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
Untuk yang tidak pernah merokok, prevalensi mayoritas (69,9%) pada umur 15-24 tahun dan
cenderung menurun dengan bertambahnya umur dan lebih banyak pada mereka yang bertempat
tinggal di perkotaan (61,3%) dibandingkan dengan di perdesaan (58,3%). Menurut pendidikan,
prevalensi bukan perokok paling tinggi pada mereka yang berpendidikan tamat perguruan tinggi
tetapi untuk tingkat pendidikan lainnya tidak diikuti dengan pola yang jelas. Menurut pekerjaan,
bukan perokok paling banyak pada mereka yang tidak bekerja diikuti dengan yang bersekolah,
kemudian pegawai, wiraswasta, dan pekerja informal yaitu petani/nelayan/buruh. Sedangkan
menurut status ekonomi, prevalensi bukan perokok relatif lebih banyak pada mereka dengan status
ekonomi paling rendah dan juga paling tinggi.
403
Gambar 3.6.1.1
Prevalensi Perokok Saat Ini menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Gambar 3.6.1.1 dan Tabel 3.6.1.3. menunjukkan perilaku merokok saat ini. Secara nasional
prevalensi perokok saat ini 34,7 persen. Prevalensi perokok saat ini tertinggi di Provinsi Kalimantan
Tengah (43,2%), disusul Nusa Tenggara Timur (41,2%), Maluku Utara (40,8%), Kepulauan Riau
(38,9%), dan Gorontalo (38,7%). Provinsi-provinsi yang prevalensinya di bawah angka nasional
adalah Sulawesi Tenggara (28,3%), Kalimantan Selatan (30,5%), DKI Jakarta (30,8%), Bali
(31,0%), dan Jawa Timur (31,4%). Sedangkan menurut karakteristik, prevalensi perokok saat ini
tinggi pada kelompok umur 25-64 tahun dengan rentangan 37,0–38,2 persen. Prevalensi perokok
saat ini 16 kali lebih tinggi pada laki-laki (65,9%) dibandingkan perempuan (4,2%). Juga tampak
prevalensi yang lebih tinggi pada penduduk tinggal di perdesaan, tingkat pendidikan rendah (tamat
dan tidak tamat SD), pekerjaan informal sebagai petani/ nelayan/ buruh, dan status ekonomi rendah.
Secara nasional, rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap tiap hari oleh lebih dari separuh
(52,3%) perokok adalah 1-10 batang. Sekitar dua dari lima perokok saat ini rata-rata merokok
sebanyak 11-20 batang per hari. Sedangkan prevalensi yang merokok rata-rata 21-30 batang per
hari dan lebih dari 30 batang perhari masing-masing sebanyak 4,7 persen dan 2,1 persen. Tabel
3.6.1.4 menunjukkan bahwa provinsi dengan rata-rata penduduk yang merokok 1-10 batang per hari
paling tinggi dijumpai di Maluku (69,4%), disusul oleh Nusa Tenggara Timur (68,7%), Bali (67,8%),
DI Yogyakarta (66,3%), dan Jawa Tengah (62,7%). Di sisi lain, prevalensi terendah terdapat di
Kepulauan Bangka Belitung (25,1%). Prevalensi penduduk merokok dengan rata-rata 11-20 batang
rokok per hari tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (55,9%), Riau (54,5%), Kalimantan Timur
(54,2%), Jambi (53,1%), dan Kalimantan Selatan (52,4%). Sedangkan prevalensi penduduk
merokok dengan rata-rata 21-30 batang per hari tertinggi di Provinsi Aceh (9,9%) dikuti Kepulauan
Bangka Belitung (8,5%) dan Kalimantan Barat (7,4%). Prevalensi penduduk merokok dengan ratarata
lebih dari 30 batang per hari tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (16,2%),
Kalimantan Selatan (7,9%) serta Aceh dan Kalimantan Tengah (5,4%).(Tabel 3.6.1.4).
404
Tabel 3.6.1.3
Prevalensi Perokok Saat Ini menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Perokok Saat Ini
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 26,6
25 – 34 37,2
35 – 44 37,0
45 – 54 38,2
55 – 64 37,1
65 – 74 33,6
75+ 32,2
Jenis kelamin
Laki-laki 65,9
Perempuan 4,2
Status Kawin
Belum Kawin 33,2
Kawin 36,5
Cerai Hidup/Cerai Mati 20,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 32,3
Perdesaan 37,4
Pendidikan
Tidak sekolah 31,9
Tidak tamat SD 37,8
Tamat SD 36,6
Tamat SMP 33,1
Tamat SMA 35,5
Tamat PT 25,5
Pekerjaan
Tidak bekerja 13,2
Sekolah 16,1
Pegawai 35,9
Wiraswasta 46,2
Petani/Nelayan/ Buruh 50,3
Lainnya 24,7
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 35,0
Kuintil 2 36,0
Kuintil 3 36,0
Kuintil 4 34,4
Kuintil 5 32,0
405
Tabel 3.6.1.4
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun menurut jumlah Rata-rata
Batang Rokok yg dihisap per Hari menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Rata-rata Batang Rokok per Hari
1-10 11-20 21-30 31+
Aceh 38,8 46,0 9,9 5,4
Sumatera Utara 41,1 49,7 6,2 3,0
Sumatera Barat 32,6 55,9 6,4 5,1
Riau 37,2 54,5 3,9 4,3
Jambi 35,7 53,1 6,3 4,8
Sumatera Selatan 48,0 45,4 4,4 2,2
Bengkulu 43,0 47,8 6,9 2,3
Lampung 50,3 46,0 2,8 0,8
Kep. Bangka Belitung 25,1 50,1 8,5 16,2
Kep. Riau 39,3 48,7 6,8 5,2
DKI Jakarta 56,4 37,4 4,5 1,7
Jawa Barat 56,5 38,3 4,2 1,0
Jawa Tengah 62,7 33,7 3,0 0,6
DI Yogyakarta 66,3 30,2 3,0 0,6
Jawa Timur 53,2 38,9 6,5 1,4
Banten 48,6 44,5 5,8 1,1
Bali 67,8 27,9 3,3 0,9
Nusa Tenggara Barat 51,7 42,6 3,9 1,8
Nusa Tenggara Timur 68,7 26,8 3,4 1,1
Kalimantan Barat 36,8 51,6 7,4 4,2
Kalimantan Tengah 43,0 45,5 6,2 5,4
Kalimantan Selatan 34,7 52,4 5,0 7,9
Kalimantan Timur 37,8 54,2 3,8 4,3
Sulawesi Utara 61,0 32,8 3,1 3,0
Sulawesi Tengah 51,2 40,7 4,6 3,5
Sulawesi Selatan 47,3 46,0 2,0 4,6
Sulawesi Tenggara 44,9 51,5 0,7 2,8
Gorontalo 55,7 39,3 3,0 1,9
Sulawesi Barat 46,0 51,3 0,7 2,0
Maluku 69,4 25,6 3,0 2,1
Maluku Utara 59,3 32,6 5,2 2,9
Papua Barat 59,9 33,5 4,3 2,4
Papua 54,2 40,0 3,8 2,0
Indonesia 52,3 41,0 4,7 2,1
406
Tabel 3.6.1.5
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun menurut jumlah Rata-rata Batang
Rokok yg dihisap per Hari berdasarkan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Rata-rata Batang Rokok per Hari
1-10 11-20 21-30 31+
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 65,8 31,6 1,8 0,8
25 – 34 48,2 45,6 4,1 2,1
35 – 44 46,6 44,5 6,1 2,8
45 – 54 46,3 44,6 6,4 2,7
55 – 64 52,6 39,9 5,6 2,0
65 – 74 65,3 29,7 3,8 1,2
75+ 73,5 24,1 1,9 0,5
Jenis kelamin
Laki-laki 50,4 42,7 4,9 2,1
Perempuan 82,7 14,3 1,7 1,3
Status Kawin
Belum Kawin 62,5 34,4 2,1 1,0
Kawin 48,7 43,4 5,5 2,4
Cerai Hidup/Cerai Mati 64,5 30,1 3,5 1,9
Tempat Tinggal
Perkotaan 52,6 40,9 4,4 2,1
Perdesaan 52,0 41,1 4,9 2,0
Pendidikan
Tidak sekolah 60,0 33,0 5,2 1,8
Tidak tamat SD 52,3 40,3 5,3 2,2
Tamat SD 50,6 42,6 5,1 1,7
Tamat SMP 52,7 41,5 4,0 1,9
Tamat SMA 52,2 41,2 4,2 2,3
Tamat PT 51,6 40,3 4,6 3,5
Pekerjaan
Tidak bekerja 68,9 27,9 2,3 ,8
Sekolah 79,8 19,1 0,8 0,3
Pegawai 50,8 40,9 4,9 3,5
Wiraswasta 46,0 45,5 5,6 2,9
Petani/Nelayan/ Buruh 50,9 42,5 4,8 1,7
Lainnya 52,5 40,5 4,6 2,4
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 61,7 34,8 2,8 0,7
Kuintil 2 53,9 41,0 4,0 1,1
Kuintil 3 50,5 42,9 4,7 1,9
Kuintil 4 47,5 43,9 5,7 2,9
Kuintil 5 45,5 43,3 6,8 4,4
407
Tabel 3.6.1.5. menunjukkan bahwa prevalensi penduduk yang memiliki kebiasaan merokok rata-rata
1-10 batang per hari relatif tinggi pada kelompok umur 75 tahun keatas (73,5%) dan kelompok umur
paling muda 15-24 tahun (65,8%), kemudian cenderung menurun pada kelompok umur 65-74 tahun
dan yang lebih muda. Prevalensi relatif lebih tinggi di perkotaan daripada perdesaan. Perempuan
lebih banyak (82,7%) yang memiliki kebiasaan merokok dengan jumlah batang rendah, 1-10 batang
per hari, daripada laki-laki (50,4%) dan yang berstatus cerai paling banyak yang meiliki kebiasaan
tersebut diikuti yang belum kawin dan kawin. Menurut pendidikan, prevalensi penduduk yang
memiliki kebiasaan merokok 1-10 batang per hari paling sedikit pada mereka yang berpendidikan
Perguruan Tinggi dan paling banyak pada mereka yang tidak bersekolah. Prevalensi penduduk yang
bersekolah ternyata paling banyak yang memiliki kebiasaan merokok 1-10 batang per hari tersebut,
diikuti dengan yang tidak memiliki pekerjaan kemudian yang bekerja sebagai nelayan/petani/buruh,
pegawai, wiraswasta. Penduduk dengan kebiasaan merokok 1-10 batang per hari tersebut
cenderung meningkat dengan rendahnya status ekonomi.
Sebaliknya, prevalensi penduduk yang memiliki kebiasan merokok rata-rata 11-20 batang per hari
terendah pada umur 75 tahun ke atas dan ada kecenderungan meningkat dengan semakin muda
umur. Laki-laki 3 kali lebih banyak memiliki kebiasaan merokok 11-20 batang per hari daripada
perempuan dan yang berstatus kawin lebih banyak yang memiliki kebiasaan tersebut diikuti dengan
yang belum kawin dan cerai. Menurut penddidikan, penduduk dengan kebiasaan merokok 11-20
batang per hari tersebut paling sedikit pada mereka yang tidak bersekolah. Sedangkan menurut
pekerjaan, kebiasaan merokok 11-20 batang rokok per hari paling banyak pada wiraswasta dan
relatif rendah bagi yang bersekolah dan tidak bekerja. Sedangkan menurut status ekonomi,
kebiasaan tersebut cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
Untuk penduduk yang merokok 21-30 batang per hari, relatif banyak pada kelompok umur produktif
yaitu 35-64 tahun, tetapi paling rendah pada kelompok umur paling muda (15-24 tahun) dan paling
tua (75 tahun ke atas). Laki-laki lebih banyak sebagai perokok 21-30 batang per hari daripada
perempuan dan prevalensi mereka yang berstatus kawin paling banyak memiliki kebiasaan tersebut
diikuti oleh yang berstatus cerai dan belum kawin. Tidak tampak perbedaan menurut tempat tinggal.
Penduduk yang merokok 21-30 batang per hari relatif banyak pada mereka yang berpendidikan
rendah. Sedangkan menurut pekerjaan, kebiasan merokok 21-30 batang per hari tersebut paling
banyak pada wiraswasta, diikuti pegawai, petani/nelayan/buruh, tidak bekerja dan yang paling
sedikit adalah mereka yang bersekolah. Menurut status ekonomi, kebiasaan tersebut meningkat
dengan meningkatnya status ekonomi.
Dan yang merokok lebih dari 30 batang per hari, relatif banyak pada kelompok umur produktif muda
(25-54 tahun) dan yang paling rendah pada kelompok umur paling tua dan paling muda.
Sebagaimana perkokok 21-30 batang perhari, laki-laki lebih banyak dan menurut status kawin,
mereka yang berstatus kawin paling banyak merokok lebih dari 30 batang per hari, dikuti yang
berstatus cerai dan belum kawin. Tidak tampak perbedaan menurut tempat tinggal. Menurut
pekerjaan, kebiasan merokok lebih dari 30 batang per hari tersebut paling banyak pada pegawai,
diikuti wiraswasta, petani/nelayan/buruh, tidak bekerja dan yang paling sedikit adalah mereka yang
bersekolah. Kebiasaan tersebut meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
Dalam Riskesdas 2010, penduduk umur 15 tahun ke atas juga ditanyakan umur pertama kali
merokok/mengunyah tembakau. Responden juga mencakup penduduk yang baru pertama kali
mencoba merokok atau mengunyah tembakau. Dengan demikian, umur pertama kali merokok tiap
hari menggambarkan pada umur berapa responden sudah mengalami kecanduan tembakau.
Tabel 3.6.1.6 memperlihatkan prevalensi perokok umur 15 tahun ke atas dengan umur pertama kali
merokok atau mengunyah tembakau. Umur mulai merokok atau mengunyah tembakau mencakup
juga umur penduduk yang baru pertama kali mencoba merokok atau mengunyah tembakau. Secara
nasional, prevalensi tertinggi umur pertama kali merokok terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun
(43,3%), disusul kelompok umur 10-14 tahun (17,5%), umur 20-24 tahun (14,6%). Terdapat 1,7
persen penduduk yang mulai merokok pertama kali pada umur 5-9 tahun dan 3,9 persen pada umur
lebih dari 30 tahun dan 4,3 persen pada umur 25-29 tahun.
408
Menurut provinsi, prevalensi penduduk yang mulai merokok pada umur 15-19 tahun tertinggi
dijumpai di Provinsi Maluku Utara (51,9%), disusul oleh Riau (49,5%), Nusa Tenggara Barat
(48,2%), Sumatera Selatan (47,7%), dan Kepulauan Riau (47,2%). Perokok yang mulai merokok
pertama kali pada umur 10-14 tahun terbanyak di Provinsi Sumatera Barat (27,7%), selanjutnya
Kalimantan Timur (22,7%), Bengkulu (22,4%), Kepulauan Bangka Belitung (22,3%) dan Sulawesi
Selatan (21,7%). Prevalensi penduduk dengan umur mulai merokok 5-9 tahun tertinggi terdapat di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,1%), disusul oleh DI Yogyakarta (4,4%), Sumatera Barat
(3,8%), Kalimantan Selatan (2,7%), DKI Jakarta dan Jawa Timur masing-masing 2,2 persen.
Tabel 3.6.1.7. menggambarkan prevalensi perokok umur 15 tahun ke atas dengan umur pertama
kali merokok atau mengunyah tembakau menurut karakteristik penduduk. Perokok pada umumnya
mulai merokok pertama kali pada umur 15-19 tahun (43,3%), diikuti pada umur 10-14 tahun (17,5%)
dan 20-24 tahun (17,5%) tetapi pada anak umur 5-9 tahun sudah ada (2,2%) yang mulai merokok.
Secara umum, prevalensi penduduk dengan umur pertama kali merokok 5-9 tahun terlihat tinggi
pada penduduk yang tidak tamat SD dan pada penduduk dengan status pekerjaan masih sekolah.
Hampir tidak ada perbedaan apabila ditinjau menurut jenis kelamin, status kawin, daerah tempat
tinggal, dan status ekonomi.
Prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas menurut umur mulai merokok tiap hari paling tinggi
pada kelompok umur 15-19 tahun (43,7%), diikuti dengan kelompok umur 20-24 tahun (19,9%),
kelompok umur 10-14 tahun (12,2%) dan sebanyak satu persen pada kelompok umur 5-9 tahun.
Prevalensi penduduk yang mulai merokok tiap hari pada umur 15-19 tahun paling tinggi dijumpai di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (52,1%), disusul oleh Riau (51,3%), Sumatera Selatan (50,4%),
Nusa Tenggara Barat (49,9%) dan Lampung (49,5%).
Prevalensi penduduk yang mulai merokok tiap hari pada umur 10-14 tahun paling tinggi di Provinsi
Bengkulu (16,9%), selanjutnya Kalimantan Selatan (16,3%), Nusa Tenggara Barat (16,0%),
Sumatera Selatan (15,8%), dan Jambi (15,2%). Prevalensi perokok dengan umur mulai merokok
tiap hari 5-9 tahun tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,6 %), disusul Kalimantan
Selatan (2,0%), DI Yogyakarta (1,8%), Gorontalo, Sulawesi Barat masing-masing 1,6 persen dan
Sumatera Barat (1,5%). (Tabel 3.6.1.8)
Tabel 3.6.1.9 menggambarkan prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas dengan umur mulai
merokok tiap hari menurut karakteristik. Dua dari tiga penduduk umur 15-24 tahun merokok tiap hari
pada umur 15-19 tahun (64,7%). Satu dari lima penduduk merokok tiap hari pada umur 10-14 tahun
(20,3%). Akan tetapi, ada satu dari seratus penduduk yang merokok tiap hari pada umur 5-9 tahun.
Prevalensi penduduk yang mulai merokok tiap hari pada umur 15-19 tahun terlihat lebih tinggi pada
penduduk yang termasuk dalam kelompok umur muda, jenis kelamin laki-laki, status belum kawin,
tinggal di daerah perkotaan, pendidikan lebih tinggi, pekerjaan wiraswasta, dan status ekonomi lebih
tinggi. Penduduk dengan umur mulai merokok tiap hari pada umur 10-14 tahun cenderung lebih
banyak pada kelompok umur lebih muda, laki-laki, pendidikan rendah, perkerjaan
petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi lebih rendah.
409
Tabel 3.6.1.6
Prevalensi Perokok Umur ≥ 15 tahun menurut Umur Pertama Kali Merokok
atau Mengunyah Tembakau menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Umur Pertama Kali Merokok/Kunyah Tembakau (Tahun)
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 ≥30
Aceh 1,3 20,6 43,8 13,0 3,5 3,5
Sumatera Utara 0,8 15,5 43,1 11,0 2,8 4,4
Sumatera Barat 3,8 27,7 42,1 11,9 3,1 4,0
Riau 0,8 14,2 49,5 13,4 3,7 2,6
Jambi 0,9 18,8 41,6 14,8 4,7 2,5
Sumatera Selatan 1,9 18,1 47,7 13,8 2,9 2,0
Bengkulu 1,3 22,4 40,5 13,0 2,5 2,2
Lampung 1,7 20,4 43,8 9,8 3,7 2,4
Kepulauan Bangka Belitung 5,1 22,3 47,1 14,5 3,3 2,8
Kepulauan Riau 2,0 19,8 47,2 17,5 4,1 3,9
DKI Jakarta 2,2 21,4 46,7 15,3 4,8 3,1
Jawa Barat 1,2 15,3 44,6 16,2 4,6 4,9
Jawa Tengah 1,8 16,8 41,9 15,1 5,2 4,2
DI Yogyakarta 4,4 19,5 38,7 15,3 5,6 6,2
Jawa Timur 2,2 17,4 41,8 16,1 5,3 3,7
Banten 1,6 19,2 46,7 12,6 3,1 2,3
Bali 0,5 10,3 40,8 16,8 4,7 8,3
Nusa Tenggara Barat 1,8 19,4 48,2 12,5 3,1 3,0
Nusa Tenggara Timur 0,9 12,6 35,5 15,8 5,3 4,7
Kalimantan Barat 1,3 15,2 44,6 12,5 3,8 3,2
Kalimantan Tengah 1,8 17,5 42,0 16,2 4,6 5,5
Kalimantan Selatan 2,7 20,6 43,6 15,3 4,4 4,6
Kalimantan Timur 2,1 22,7 42,5 16,6 4,4 3,4
Sulawesi Utara 1,1 16,6 44,7 15,0 3,1 3,2
Sulawesi Tengah 1,6 17,4 41,5 12,6 3,5 2,7
Sulawesi Selatan 2,1 21,7 41,1 13,4 3,9 3,4
Sulawesi Tenggara 1,3 12,0 36,7 10,7 2,9 2,5
Gorontalo 2,4 19,4 43,2 11,8 3,6 4,6
Sulawesi Barat 1,3 13,0 32,9 10,9 2,8 3,9
Maluku 1,3 13,7 44,7 12,3 5,2 3,6
Maluku Utara 1,1 16,0 51,9 16,0 5,0 4,8
Papua Barat 1,5 15,8 40,2 13,6 4,4 3,6
Papua 1,4 18,0 31,3 11,0 3,3 3,6
Indonesia 1,7 17,5 43,3 14,6 4,3 3,9
410
Tabel 3.6.1.7
Prevalensi Perokok Umur ≥ 15 Tahun menurut Umur Pertama Kali Merokok
atau Mengunyah Tembakau berdasarkan Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Umur Pertama Kali Merokok/Kunyah Tembakau (Tahun)
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 >=30
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 2,2 29,3 56,5 5,7
25 – 34 1,4 18,6 51,5 14,5 3,4 0,6
35 – 44 1,5 15,4 43,6 17,5 5,2 3,7
45 – 54 1,5 14,1 37,7 17,7 6,0 6,4
55 – 64 2,0 12,8 30,4 17,0 6,9 9,0
65 – 74 2,4 11,7 25,4 14,7 6,2 9,4
75+ 2,1 10,2 20,4 12,2 5,1 7,8
Jenis kelamin
Laki-laki 1,7 18,3 45,0 14,6 4,1 2,7
Perempuan 1,5 7,6 20,6 14,3 7,4 20,2
Status Kawin
Belum Kawin 2,0 26,0 55,1 8,1 1,2 0,3
Kawin 1,7 15,4 40,9 16,4 5,1 4,5
Cerai Hidup/Cerai Mati 1,5 11,9 25,1 13,4 6,5 10,8
Tempat Tinggal
Perkotaan 1,8 18,0 46,0 15,1 4,3 3,6
Perdesaan 1,6 17,0 40,5 14,0 4,4 4,2
Pendidikan
Tidak sekolah 1,8 12,6 25,4 11,6 4,6 7,4
Tidak tamat SD 2,5 16,9 35,6 14,0 5,1 5,5
Tamat SD 1,8 17,9 40,2 15,2 4,6 4,5
Tamat SMP 1,6 21,4 47,7 12,9 3,5 2,6
Tamat SMA 1,3 16,6 52,5 14,9 3,8 2,3
Tamat PT 1,2 13,5 47,4 19,9 5,7 3,2
Pekerjaan
Tidak bekerja 1,8 18,5 39,7 11,0 3,6 6,5
Sekolah 2,6 36,8 51,5 2,9 0,1 0,0
Pegawai 1,4 15,1 47,0 19,2 5,2 3,4
Wiraswasta 1,6 16,7 47,4 15,5 4,6 3,1
Petani/Nelayan/ Buruh 1,7 16,8 40,7 14,6 4,4 4,0
Lainnya 1,7 16,9 39,8 16,9 5,9 5,5
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 1,6 17,2 40,1 12,9 3,8 3,5
Kuintil 2 1,8 17,3 42,0 14,1 4,0 3,9
Kuintil 3 1,6 17,7 44,5 14,5 4,1 4,0
Kuintil 4 1,8 17,4 44,6 15,7 4,7 3,9
Kuintil 5 1,8 17,9 45,8 15,8 5,3 4,3
411
Tabel 3.6.1.8
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Umur Mulai Merokok
Setiap Hari menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Umur Mulai Merokok Tiap Hari (Tahun)
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 ≥30
Aceh 0,5 13,8 45,6 18,9 5,5 3,8
Sumatera Utara 0,5 11,3 43,1 18,2 4,9 4,5
Sumatera Barat 1,5 14,1 44,1 23,7 6,7 5,2
Riau 0,6 10,1 51,3 18,3 4,3 2,8
Jambi 0,4 15,2 41,8 17,9 5,8 2,4
Sumatera Selatan 1,2 15,8 50,4 16,4 3,9 3,2
Bengkulu 1,0 16,9 42,2 16,3 4,6 3,8
Lampung 1,0 13,1 49,5 13,4 5,6 3,2
Kepulauan Bangka Belitung 3,6 14,4 52,1 18,3 5,1 3,6
Kepulauan Riau 0,9 11,2 48,6 23,8 6,1 4,2
DKI Jakarta 0,5 13,7 45,1 23,3 7,1 4,8
Jawa Barat 0,7 10,1 45,0 21,8 7,0 5,1
Jawa Tengah 1,3 12,4 41,6 20,2 7,2 5,0
DI Yogyakarta 1,8 11,2 38,0 22,1 9,1 9,3
Jawa Timur 1,4 13,6 42,0 19,8 6,8 4,2
Banten 0,7 12,4 45,4 19,7 4,9 3,3
Bali 0,5 9,3 38,4 21,2 6,6 8,5
Nusa Tenggara Barat 1,4 16,0 49,9 14,3 4,1 3,1
Nusa Tenggara Timur 0,6 7,5 32,2 22,4 9,1 6,2
Kalimantan Barat 0,9 12,6 43,9 15,7 5,1 4,1
Kalimantan Tengah 1,0 10,4 42,4 21,5 7,2 8,3
Kalimantan Selatan 2,0 16,3 42,9 20,2 6,1 5,4
Kalimantan Timur 1,1 12,3 42,2 25,7 7,0 4,4
Sulawesi Utara 0,3 11,5 38,7 23,4 6,8 4,4
Sulawesi Tengah 0,8 9,5 41,7 19,6 6,2 4,0
Sulawesi Selatan 0,7 14,3 44,3 18,5 6,7 3,7
Sulawesi Tenggara 1,1 9,3 37,0 12,7 4,1 2,3
Gorontalo 1,6 13,3 44,0 14,9 6,4 4,9
Sulawesi Barat 1,6 10,9 33,5 15,2 4,1 4,5
Maluku 0,5 8,6 45,4 16,1 8,6 6,5
Maluku Utara 0,6 3,6 33,3 37,3 11,1 8,7
Papua Barat 0,3 11,1 39,5 19,1 5,0 4,6
Papua 0,8 13,1 35,9 18,2 6,3 5,0
Indonesia 1,0 12,2 43,7 19,9 6,4 4,6
412
Tabel 3.6.1.9
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dengan Umur Mulai Merokok Setiap Hari
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik
Umur Mulai Merokok Tiap Hari (Tahun)
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 ≥30
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 1,0 20,3 64,7 9,7
25 – 34 0,8 12,4 51,0 21,9 5,6 0,6
35 – 44 0,8 10,3 42,0 23,3 7,9 4,6
45 – 54 1,0 10,2 35,8 22,1 8,8 7,6
55 – 64 1,4 10,1 29,2 20,8 8,9 10,7
65 – 74 2,1 10,4 24,6 16,0 7,7 11,2
75+ 1,2 10,1 22,0 13,2 5,7 9,0
Jenis kelamin
Laki-laki 1,0 12,5 45,0 20,2 6,3 3,7
Perempuan 1,3 6,6 17,0 14,7 8,6 21,8
Status Kawin
Belum Kawin 0,9 170,2 600,4 140,0 20,2 0,5
Kawin 10,0 110,1 400,3 210,6 70,4 50,3
Cerai Hidup/Cerai Mati 10,3 100,1 260,8 160,6 70,4 110,0
Tempat Tinggal
Perkotaan 1,0 12,1 45,7 21,4 6,7 4,4
Perdesaan 1,0 12,3 41,7 18,5 6,1 4,8
Pendidikan
Tidak sekolah 1,4 10,9 27,0 13,5 5,4 8,4
Tidak tamat SD 1,6 13,6 36,6 18,3 6,7 6,2
Tamat SD 1,1 13,2 42,0 19,8 6,2 4,9
Tamat SMP 0,8 13,8 49,2 19,0 5,7 3,2
Tamat SMA 0,6 10,1 51,1 22,0 6,7 3,0
Tamat PT 0,7 7,1 43,7 28,7 9,1 4,8
Pekerjaan
Tidak bekerja 0,7 7,1 43,7 28,7 9,1 4,8
Sekolah 0,7 7,1 43,7 28,7 9,1 4,8
Pegawai 0,7 7,1 43,7 28,7 9,1 4,8
Wiraswasta 1,0 11,3 46,8 21,5 6,9 3,9
Petani/Nelayan/ Buruh 1,0 12,4 41,5 19,3 6,1 4,7
Lainnya 0,9 12,2 40,7 21,4 7,4 6,0
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 1,1 12,9 42,1 16,8 5,2 4,2
Kuintil 2 1,1 12,7 42,9 19,0 5,7 4,3
Kuintil 3 0,9 12,5 44,4 20,2 6,4 4,3
Kuintil 4 1,0 11,4 44,6 22,0 7,0 4,7
Kuintil 5 0,9 11,4 44,6 22,4 8,2 5,7
Perokok yang mulai merokok setiap hari pada umur 20-24 tahun relatif banyak pada mereka yang
beumur 25-54 tahun, yang bertempat tinggal di perkotaan serta dengan status kawin diikuti yang
berstatus cerai dan belum kawin. Menurut pendidikan, prevalensi meningkat dengan meningkatnya
413
pendidikan, sedangkan menurut pekerjaan, relatif banyak pada mereka yang tidak bekerja, yang
masih bersekolah maupun yang bekerja sebagai pegawai. Menurut status ekonomi, perokok yang
mulai merokok pada umur 20-24 tahun cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
Sedangkan perokok yang mulai merokok lebih muda yaitu 10-14 tahun, prevalensinya cenderung
menurun dengan bertambahnya umur, pada laki-laki serta dengan status belum kawin diikuti yang
berstatus kawin dan cerai. Sedangkan menurut pendidikan, prevalensi cenderung banyak pada
mereka yang memiliki pendidikan rendah sampai dengan sekolah lanjutan pertama. Menurut
pekerjaan, prevalensi perokok yang mulai merokok pada umur 10-14 tahun tersebut paling banyak
pada nelayan/petani/buruh, diikuti wiraswasta dan pegawai. Prevalensi cenderung menurun dengan
meningkatnya status ekonomi.
Perokok yang mulai merokok sejak anak umur 5-9 tahun, relatif banyak pada umur tua yaitu 55
tahun ke atas, perempuan dan dengan status cerai. Tidak tampak perbedaan di perkotaan maupun
perdesaan. Menurut pendidikan, prevalensi cenderung menurun dengan meningkatnya pendidikan.
Sedangkan menurut pekerjaan, paling banyak pada nelayan/petani/buruh dan menurut status
ekonomi, cenderung menurun dengan meningkatnya status ekonomi.
Perokok yang mulai merokok pada dewasa, yaitu mulai merokok 25-29 tahun relatif banyak pada
kelompok umur 35-39 tahun sampai 55-64 tahun dan mulai merokok 30 tahun ke atas relatif banyak
pada umur yang lebih tua atau 45 tahun ke atas. Sedangkan menurut jenis kelamin, perokok yang
mulai merokok 25 tahun ke atas lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan
berstatus cerai diikuti kawin dan belum kawin. Menurut tempat tingggal, perokok yang mulai
merokok 25-29 tahun relatif banyak di perkotaan sebaliknya yang mulai merokok 30 tahun ke atas
relatif banyak di perdesaan. Demikian menurut pendidikan, terdapat perbedaan perokok yang mulai
merokok 25-29 tahun dan 30 tahun ke atas yaitu yang mulai merokok 25-29 tahun cenderung
meningkat dengan meningkatnya pendidikan sebaliknya yang mulai merokok 30 tahun ke atas
menurun dengan meningkatnya pendidikan. Untuk pekerjaan dan status ekonomi, paling banyak
pada mereka yang bekerja sebagai pegawai, masih bersekolah maupun yang tidak bekerja
sedangkan menurut status ekonomi , cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
Rata-rata umur mulai merokok secara nasional adalah 17,6 tahun. Provinsi dengan rata-rata umur
mulai merokok termuda adalah Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung (16,6 tahun),
sedangkan rata-rata umur mulai merokok tertua adalah Bali (20 tahun) (Gambar 3.6.1.2).
Rata-rata umur mulai merokok meningkat dengan bertambahnya umur dan terlihat lebih tinggi pada
kelompok perempuan, dengan status cerai diikuti kawin dan belum kawin, tidak sekolah dan tamat
perguruan tinggi, serta tidak bekerja. Sedangkan rata-rata umur mulai merokok menurut daerah
tempat tinggal dan status ekonomi tidak tampak perbedaan (Tabel 3.6.1.10).
Gambar 3.6.1.3 menunjukkan secara nasional prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas yang
merupakan perokok dalam rumah sebesar 76,6 persen. Terdapat 23 provinsi dengan prevalensi di
atas angka rata-rata nasional. Prevalensi tertinggi dijumpai di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jambi
masing-masing 90,3 persen, diikuti Sulawesi Selatan (87,4%), Kalimantan Barat (86,4%), dan
Sulawesi Tenggara (86,2%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI Jakarta (50,5%), diikuti dengan
Jawa Tengah (75,8%), DI Yogyakarta (66,1%), Bali (68,1%), dan Banten (71,6%).
414
Gambar 3.6.1.2
Rata-rata Umur Mulai Merokok menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Gambar 3.6.1.3
Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Merokok dalam Rumah
menurut Provinsi, Riskesdas2010
415
Tabel 3.6.1.10
Rata-rata Umur Mulai Merokok menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Tahun
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 15,27
25 – 34 16,74
35 – 44 17,83
45 – 54 18,72
55 – 64 19,67
65 – 74 20,19
75+ 20,28
Jenis kelamin
Laki-laki 17,19
Perempuan 24,33
Status Kawin
Belum Kawin 15,74
Kawin 18,04
Cerai Hidup/Cerai Mati 21,04
Tempat Tinggal
Perkotaan 17,55
Perdesaan 17,68
Pendidikan
Tidak sekolah 19,42
Tidak tamat SD 17,94
Tamat SD 17,71
Tamat SMP 16,91
Tamat SMA 17,37
Tamat PT 18,22
Pekerjaan
Tidak bekerja 18,22
Sekolah 14,77
Pegawai 18,03
Wiraswasta 17,53
Petani/Nelayan/ Buruh 17,60
Lainnya 18,31
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 17,39
Kuintil 2 17,52
Kuintil 3 17,59
Kuintil 4 17,75
Kuintil 5 17,83
Tabel 3.6.1.11 menggambarkan perilaku merokok dalam rumah ketika bersama anggota rumah
tangga lain menurut karakteristik. Semakin tua kelompok umur, semakin banyak yang merokok
dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga lain.
416
Tabel 3.6.1.11
Prevalensi Perokok dalam Rumah Ketika Bersama Anggota Rumah Tangga
yang Lain menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik Perokok dalam Rumah
Kelompok Umur (Tahun)
15 – 24 68,5
25 – 34 76,7
35 – 44 76,5
45 – 54 79,9
55 – 64 80,6
65 – 74 80,4
75+ 82,3
Jenis kelamin
Laki-laki 76,8
Perempuan 73,1
Status Kawin
Belum Kawin 69,5
Kawin 78,7
Cerai Hidup/Cerai Mati 76,4
Tempat Tinggal
Perkotaan 69,4
Perdesaan 83,5
Pendidikan
Tidak sekolah 82,1
Tidak tamat SD 83,8
Tamat SD 82,2
Tamat SMP 74,3
Tamat SMA 68,0
Tamat PT 62,5
Pekerjaan
Tidak bekerja 71,8
Sekolah 46,7
Pegawai 63,3
Wiraswasta 74,4
Petani/Nelayan/ Buruh 83,3
Lainnya 72,0
Tingkat Pengeluaraan per Kapita
Kuintil 1 81,6
Kuintil 2 79,4
Kuintil 3 77,4
Kuintil 4 74,2
Kuintil 5 67,9
417
Prevalensi perokok dalam rumah lebih banyak pada laki-laki (76,8%), berstatus kawin (78,7%),
tinggal di perdesaan (83,5%), serta dengan pendidikan rendah yaitu tidak tamat SD (83,8%), tamat
SD (82,2%). Menurut pekerjaan, prevalensi perokok dalam rumah ketika bersama anggota keluarga
paling banyak pada yang bekerja sebagai petani/nelayan/buruh (83,3%), wiraswasta (74,4%) dan
yang tidak bekerja (71,8%) serta cenderung meningkat dengan meningkatnya status ekonomi.
3.6.2. Profil Penggunaan Jamu
Obat Tradisional telah diterima secara luas di negara-negara yang tergolong berpenghasilan rendah
sampai sedang. Bahkan di beberapa Negara, obat tradisional telah dimanfaatkan dalam pelayanan
kesehatan formal terutama dalam pelayanan kesehatan strata pertama.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, obat tradisional masih menjadi pilihan masyarakat
dalam mengobati diri sendiri.
Data SUSENAS 2004-2008 menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut persentase penduduk
Indonesia yang mengeluh sakit dalam kurun waktu sebulan terakhir, berturut-turut 26,51; 26,68;
28,15; 30,90 dan 33,24 persen. Dari yang mengeluh sakit dan menggunakan obat tradisional
untuk mengobati diri sendiri berturut-turut 32,87; 35,52; 38,30; 28,69 dan 22,6 persen.
Pada Riset Kesehatan Dasar 2010 (RISKESDAS 2010), diperoleh gambaran mengenai penggunaan
jamu dan manfaatnya di Indonesia, yang diperoleh dari penduduk umur 15 tahun keatas. Penduduk
kelompok umur 15 tahun ke atas yang dianalisis sebanyak 177.926 responden,dengan rincian lakilaki
sebanyak 86.493 responden (48,6%) dan perempuan sebanyak 91.433 responden (51,4%). Di
perkotaan sebanyak 91.057 responden (51,2%) dan perdesaan sebanyak 86.869 responden
(48,8%).
Informasi yang diperoleh berupa: (a) kebiasaan mengkonsumsi jamu, (b) kebiasaan mengkonsumsi
jamu buatan sendiri, (c) jenis jamu yang biasa dikonsumsi, (d) bentuk jamu, dan (e) manfaat yang
dirasakan penduduk yang mengonsumsi jamu.
a. Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu/Obat Tradisional
Secara nasional, sebanyak 59,12 persen penduduk Indonesia pernah mengkonsumsi jamu, yang
merupakan gabungan dari data kebiasaan mengkonsumsi jamu setiap hari (4,36%) (a), kadangkadang
(45,03%) (b), dan tidak mengkonsumsi jamu, tapi sebelumnya pernah (9,73%), dan (c).
persentase penduduk Indonesia yang tidak pernah mengkonsumsi jamu sebanyak 40,88 persen.
Tabel 3.6.2.1 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase kebiasaan mengkonsumsi jamu
tertinggi adalah Kalimantan Selatan (80,71%) dengan data konsumsi jamu setiap hari 5,55 persen,
diikuti oleh DI Yogyakarta (78,50%) dengan konsumsi jamu setiap hari (4,28%). Selanjutnya, Provinsi
Sulawesi Tenggara (23,95%) merupakan provinsi yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi jamu
terendah dengan data konsumsi jamu setiap hari 1,39 persen.
b.Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu/Obat Tradisional menurut Karakteristik
Tabel 3.6.2.2 menunjukkan bahwa di Indonesia kebiasaan konsumsi jamu terdapat pada semua
kelompok umur. Kelompok umur 55-64 tahun mengkonsumsi jamu paling banyak (67,69%),
sedangkan konsumsi jamu terendah terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun (42,85%). Secara
keseluruhan, umur 35 tahun hingga 75 tahun ke atas mempunyai kebiasaan konsumsi jamu dengan
persentase yang hampir sama.
418
Menurut jenis kelamin, perempuan mengkonsumsi jamu lebih tinggi (61,87%) dibandingkan dengan
laki-laki (56,33%). Kebiasaan konsumsi jamu banyak terdapat baik di perkotaan maupun di
perdesaan. Penduduk di perkotaan mengkonsumsi jamu lebih tinggi (64,29%) dibandingkan dengan
penduduk di perdesaan (53,37%).
Kebiasaan mengkonsumsi jamu pada semua tingkat pendidikan memiliki persentase yang tidak
berbeda jauh. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah memiliki persentase sekitar 60 persen,
sementara pendidikan tinggi sekitar 56 persen. Tabel 3.6.2.2 juga menggambarkan bahwa semakin
tinggi tingkat pengeluaran RT per kapita, terdapat kecenderungan semakin tinggi kebiasaan
mengkonsumsi jamu.
c. Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu Buatan Sendiri
Jamu buatan sendiri adalah jamu yang diracik sendiri oleh responden dengan menggunakan bahan
baku yang segar, bisa berasal dari lingkungan rumah tangga atau mendapatkan bahan jamu yang
beredar di pasaran. Persentase penduduk yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jamu buatan
sendiri dapat dilihat pada tabel 3.6.2.3.
Sebanyak 17,4 persen penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas mengkonsumsi jamu
dan meracik sendiri. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Maluku Utara (59,69%) dan
terendah adalah DKI Jakarta (6,75%). DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling tinggi
persentase penduduk yang megkonsumsi jamu setiap hari, namun paling kecil persentasenya dalam
membuat jamu sendiri.
d.Kebiasaan Megkonsumsi Jamu Buatan Sendiri menurut Karakteristik
Tabel 3.6.2.4 menunjukkan bahwa kelompok umur 45 sampai dengan 75 tahun ke atas mempunyai
persentase kebiasaan mengkonsumsi jamu buatan sendiri berkisar antara 19,41 sampai 21,27
persen. Kelompok umur 15 sampai dengan 44 tahun memiliki persentase kebiasaan mengkonsumsi
jamu buatan sendiri antara 14,06 sampai 16,90 persen.
Kebiasaan membuat dan mengkonsumsi jamu buatan sendiri pada jenis kelamin perempuan
(18,32%) lebih besar daripada jenis kelamin laki-laki (16,31%). Menurut tempat tinggal, penduduk
yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jamu buatan sendiri lebih tinggi di perdesaan (21,80%)
daripada di perkotaan (14,06%). Tabel 3.6.2.4 juga menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat
pengeluaran per kapita maka semakin rendah persentase penduduk yang mengkonsumsi jamu
buatan sendiri.
419
Tabel 3.6.2.1
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu menurut
Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Setiap hari
(a)
Kadangkadang
(b)
Sebelumnya
pernah
(c)
Pernah
(a+b+c)
Aceh 3,37 21,49 10,57 35,43
Sumatera Utara 3,87 29,38 5,84 39,09
Sumatera Barat 1,95 29,28 23,36 54,59
Riau 4,55 31,33 8,85 44,73
Jambi 4,65 40,97 8,90 54,52
Sumatera Selatan 3,57 34,41 6,65 44,63
Bengkulu 3,47 30,06 8,25 41,78
Lampung 3,88 43,67 10,07 57,62
Kepulauan Bangka Belitung 5,32 29,82 13,40 48,54
Kepulauan Riau 4,72 51,95 12,80 69,47
DKI Jakarta 7,75 49,09 12,76 69,60
Jawa Barat 5,80 45,53 11,51 62,84
Jawa Tengah 4,30 51,68 9,43 65,42
DI Yogyakarta 4,28 62,11 12,11 78,50
Jawa Timur 3,88 61,57 6,36 71,84
Banten 6,65 48,41 12,35 67,53
Bali 4,37 53,51 5,81 63,65
Nusa Tenggara Barat 2,82 34,11 8,05 44,97
Nusa Tenggara Timur 0,79 17,98 6,06 27,65
Kalimantan Barat 2,60 33,86 9,38 45,00
Kalimantan Tengah 3,88 48,95 8,34 61,10
Kalimantan Selatan 5,55 67,92 7,24 80,62
Kalimantan Timur 5,48 41,84 13,08 60,47
Sulawesi Utara 1,90 29,92 22,44 55,37
Sulawesi Tengah 2,82 32,06 9,48 45,81
Sulawesi Selatan 2,31 22,93 15,62 40,83
Sulawesi Tenggara 1,39 16,17 6,39 23,95
Gorontalo 2,59 39,54 9,29 51,42
Sulawesi Barat 1,27 28,40 7,33 37,01
Maluku 2,08 32,53 8,59 43,09
Maluku Utara 2,12 40,63 6,84 49,6
Papua Barat 2,37 28,24 4,96 37,19
Papua 1,70 25,67 4,62 34,89
Indonesia 4,36 45,03 9,73 59,12
420
Tabel 3.6.2.2
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik individu
Setiap hari
(a)
Kadang-kadang
(b)
Sebelumnya
pernah
(c)
Pernah
(a+b+c)
Kelompok umur (tahun)
15-24 2,35 30,91 9,59 42,85
25-34 4,49 43,81 10,08 58,38
35-44 5,02 50,21 9,29 64,52
45-54 5,17 52,12 9,37 66,66
55-64 5,21 52,63 9,85 67,69
65-74 5,14 50,46 10,21 65,81
75+ 4,47 46,01 12,43 62,91
Jenis kelamin
Laki laki 3,37 43,82 9,14 56,33
Perempuan 5,33 46,23 10,31 61,87
Tempat tinggal
Perkotaan 5,44 47,99 10,86 64,29
Perdesaan 3,16 41,74 8,47 53,37
Pendidikan
Tidak sekolah 4,74 47,82 7,59 60,15
Tidak tamat SD 4,51 48,26 8,78 61,55
Tamat SD 4,60 47,63 8,68 60,91
Tamat SMP 3,97 42,20 9,52 55,69
Tamat SMA 4,33 43,03 11,21 58,57
Tamat PT 3,86 39,38 14,06 57,30
Pekerjaan
Tidak kerja 5,49 43,76 10,93 60,18
Sekolah 1,47 27,74 10,48 39,69
TNI/POLRI 2,84 42,74 11,14 56,72
Pegawai /PNS 3,82 43,96 13,47 61,25
Pelayan jasa/dagang 4,94 48,22 9,49 62,65
Buruh/tani/nelayan 3,57 47,48 7,65 58,7
Lainnya 5,51 46,32 11,39 63,22
Tingkat Pengeluaran RT per Kapita
Kuintil 1 2,95 41,52 7,59 52,06
Kuintil 2 3,98 45,71 8,80 58,49
Kuintil 3 4,29 47,44 9,70 61,43
Kuintil 4 5,28 46,31 10,68 62,27
Kuintil 5 5,63 44,45 12,45 62,53
421
Tabel 3.6.2.3
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu dan
Meracik Jamu Sendiri menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi %
Aceh 26,30
Sumatera Utara 14,65
Sumatera Barat 14,42
Riau 23,40
Jambi 12,71
Sumatera Selatan 9,15
Bengkulu 7,78
Lampung 13,31
Kepulauan Bangka Belitung 10,21
Kepulauan Riau 13,85
DKI Jakarta 6,75
Jawa Barat 10,92
Jawa Tengah 11,14
DI Yogyakarta 15,75
Jawa Timur 24,20
Banten 11,14
Bali 54,06
Nusa Tenggara Barat 44,41
Nusa Tenggara Timur 48,97
Kalimantan Barat 14,17
Kalimantan Tengah 25,63
Kalimantan Selatan 28,87
Kalimantan Timur 16,12
Sulawesi Utara 21,82
Sulawesi Tengah 38,85
Sulawesi Selatan 12,03
Sulawesi Tenggara 28,76
Gorontalo 16,87
Sulawesi Barat 45,84
Maluku 49,71
Maluku Utara 59,69
Papua Barat 36,79
Papua 33,73
Indonesia 17,4
422
Tabel 3.6.2.4
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Mengkonsumsi Jamu Buatan
Sendiri menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik individu %
Kelompok umur (tahun)
15-24 14,06
25-34 15,40
35-44 16,90
45-54 19,41
55-64 20,65
65-74 21,33
75+ 21,27
Jenis kelamin
Laki laki 16,31
Perempuan 18,32
Tempat tinggal
Perkotaan 14,06
Perdesaan 21,80
Pendidikan
Tidak sekolah 22,77
Tidak tamat SD 19,87
Tamat SD 17,58
Tamat SMP 15,97
Tamat SMA 14,99
Tamat PT 17,20
Pekerjaan
Tidak kerja 16,36
Sekolah 14,13
TNI/POLRI 12,92
Pegawai /PNS 15,82
Pelayan jasa/dagang 15,14
Buruh/tani/nelayan 20,46
Tingkat Pengeluaran RT per Kapita
Kuintil 1 19,85
Kuintil 2 17,76
Kuintil 3 16,74
Kuintil 4 16,80
Kuintil 5 15,72
e.Penggunaan Tanaman Obat Untuk Jamu Buatan Sendiri menurut Provinsi
Dalam membuat jamu sendiri, ada beberapa bahan tanaman obat dari pekarangan, dapur atau
yang diperoleh dari tempat lain. Tanaman obat tersebut yaitu temulawak, jahe, kencur, meniran,
pace, dan lainnya yang ditanyakan secara terbuka kepada responden. Persentase penggunaan
beberapa tanaman obat dapat dilihat pada Tabel 3.6.2.5.
423
Tabel 3.6.2.5
Penggunaan Tanaman Obat Untuk Jamu Buatan Sendiri menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Dari tabel tersebut tergambar bahwa di Indonesia, tanaman obat yang paling banyak digunakan
adalah jahe (50,36%), diikuti kencur (48,77%), temulawak (39,65%), meniran (13,93%) dan pace
(11,17%). Selain tanaman obat di atas, sebanyak 72,51 persen menggunakan tanaman obat jenis
lain.
Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa persentase penggunaan temulawak terbanyak di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (85,00%) dan terendah di Bali (3,76%); penggunaan jahe terbanyak di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (82,10%) dan terendah di Bali (8,36%); penggunaan kencur
terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan (78,64%) dan terendah di Bali (8,05%); penggunaan
meniran terbanyak di Kepulauan Riau (28,75%) dan terendah di Sulawesi Tenggara (3,18%);
penggunaan pace terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20,92%) dan terendah di Sulawesi
Barat (0,81%).
Provinsi
Jenis Tanaman Obat Untuk Jamu Buatan Sendiri
Temulawak Jahe Kencur Meniran Pace Lain-lain
Aceh 50,78 56,17 50,37 13,93 11,17 72,51
Sumatera Utara 61,09 60,74 61,79 16,64 13,23 45,36
Sumatera Barat 21,60 40,85 18,64 6,20 5,52 76,19
Riau 61,25 76,12 77,82 28,75 20,30 54,03
Jambi 57,16 69,22 65,10 10,77 5,05 51,19
Sumatera Selatan 52,12 74,66 65,45 13,01 7,21 29,81
Bengkulu 41,90 58,88 56,75 13,47 8,13 57,36
Lampung 44,72 53,70 65,83 15,70 11,85 46,57
Kepulauan Bangka Belitung 37,49 62,22 35,68 5,98 7,39 80,21
Kepulauan Riau 42,86 59,16 44,68 16,04 9,87 65,76
DKI Jakarta 35,69 59,13 50,92 15,03 10,30 56,90
Jawa Barat 29,67 44,67 40,64 14,79 12,13 66,78
Jawa Tengah 46,00 48,62 47,72 17,55 13,33 63,58
DI Yogyakarta 45,95 44,60 58,10 10,66 16,81 69,48
Jawa Timur 46,57 54,83 59,97 12,54 17,60 59,95
Banten 28,60 46,19 58,68 11,30 8,05 65,12
Bali 3,76 8,36 8,05 3,97 8,81 94,28
Nusa Tenggara Barat 85,00 82,10 65,86 27,59 20,92 73,09
Nusa Tenggara Timur 48,67 54,46 26,08 3,69 2,22 50,91
Kalimantan Barat 43,30 58,06 67,48 13,90 12,58 53,66
Kalimantan Tengah 28,36 51,43 48,79 6,76 5,88 66,97
Kalimantan Selatan 32,67 67,04 78,64 4,71 3,72 52,16
Kalimantan Timur 23,97 56,48 44,56 6,40 9,77 68,03
Sulawesi Utara 42,22 76,97 12,79 3,91 5,45 40,97
Sulawesi Tengah 29,58 43,39 26,76 11,66 8,06 70,61
Sulawesi Selatan 30,93 47,15 32,23 8,21 8,26 65,64
Sulawesi Tenggara 21,15 37,42 20,42 3,18 1,42 77,50
Gorontalo 49,27 51,17 21,96 8,38 1,01 64,26
Sulawesi Barat 15,56 35,39 21,23 4,89 0,81 80,07
Maluku 8,34 13,53 9,79 6,54 0,96 89,28
Maluku Utara 17,05 34,46 21,49 27,23 8,04 76,15
Papua Barat 11,94 12,37 18,30 3,85 3,87 90,56
Papua 12,10 26,64 21,95 6,80 6,01 80,78
Indonesia 39,65 50,36 48,77 13,93 11,17 72,51
424
f. Pemilihan Bentuk Jamu menurut Provinsi
Selain mengkonsumsi jamu buatan sendiri, cukup banyak penduduk yang yang memperoleh jamu
yang sudah beredar di pasaran. Tabel 3.6.2.6 menggambaran bahwa bentuk sediaan jamu yang
paling disukai adalah bentuk cairan (55,3%), diikuti seduh/serbuk (44,1%), rebusan/rajangan
(20,3%), dan persentase terendah adalah bentuk kapsul/pil/tablet (11,6%).
g. Kemanfaatan Konsumsi Jamu Menurut Provinsi
Kemanfaatan konsumsi jamu bagi kesehatan dapat diartikan sebagai upaya preventif, promotif,
rehabilitatif maupun kuratif . Data persentase kemanfaatan dapat dilihat pada Tabel 3.6.2.7.
Sebanyak 95,60 persen penduduk Indonesia yang pernah mengkonsumsi jamu menyatakan
bahwa konsumsi jamu bermanfaat bagi tubuh. Persentase penduduk yang merasakan manfaat dari
mengkonsumsi jamu berkisar antara 83,23 persen hingga 96,66 persen.
h. Kemanfaatan Konsumsi Jamu Menurut Karakteristik
Tabel 3.6.2.8 menggambarkan bahwa semua kelompok umur merasakan adanya manfaat konsumsi
jamu. Persentasenya meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok umur, mulai dari 90,64
hingga 95,18 persen. Laki-laki dan perempuan merasakan manfaat yang sama, baik di perkotaan
maupun perdesaan. Berdasarkan kenaikan tingkat pengeluaran RT per kapita, persentase
penduduk yang merasakan manfaat dari mengkonsumsi jamu cenderung menurun dari 94,81
menjadi 91,99 persen.
425
Tabel 3.6.2.6
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Memilih Bentuk Jamu
menurut Provinsi, Riskesdas 2010
Provinsi
Kapsul/pil/
tablet
Seduh (serbuk)
Rebusan
(rajangan)
Cairan
Aceh 13,83 39,20 24,59 52,32
Sumatera Utara 5,66 30,75 29,22 59,12
Sumatera Barat 5,26 47,10 15,61 48,88
Riau 8,52 37,26 31,51 57,16
Jambi 7,71 50,74 17,94 54,39
Sumatera Selatan 11,83 39,56 24,69 55,61
Bengkulu 10,67 47,43 14,10 51,97
Lampung 11,76 36,23 22,47 56,94
Kepulauan Bangka Belitung 14,51 56,35 13,39 40,43
Kepulauan Riau 7,44 34,08 21,88 56,11
DKI Jakarta 10,58 43,29 21,17 62,11
Jawa Barat 15,35 50,97 16,64 49,91
Jawa Tengah 10,79 44,38 19,07 55,32
DI Yogyakarta 4,68 20,29 23,13 76,11
Jawa Timur 12,86 52,65 19,19 52,40
Banten 14,46 43,91 16,28 58,47
Bali 4,31 14,06 10,27 85,15
Nusa Tenggara Barat 5,20 14,51 29,92 78,96
Nusa Tenggara Timur 3,66 37,82 39,86 46,06
Kalimantan Barat 23,50 57,93 22,42 41,47
Kalimantan Tengah 11,54 48,29 22,74 51,27
Kalimantan Selatan 16,64 54,18 18,12 47,37
Kalimantan Timur 10,67 30,21 22,05 63,41
Sulawesi Utara 2,69 32,17 31,52 53,88
Sulawesi Tengah 7,74 22,74 31,99 56,23
Sulawesi Selatan 7,44 28,15 16,01 64,32
Sulawesi Tenggara 8,13 41,36 35,34 41,30
Gorontalo 7,55 41,47 24,00 52,29
Sulawesi Barat 7,31 26,36 38,17 47,08
Maluku 3,18 24,62 46,41 67,13
Maluku Utara 2,22 24,74 53,67 50,32
Papua Barat 6,38 27,72 34,85 55,32
Papua 4,31 32,71 30,04 42,91
Indonesia 11,6 44,1 20,3 55,3
426
Tabel 3.6.2.7
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Merasakan Manfaat Jamu menurut Provinsi,
Riskesdas 2010
Provinsi %
Aceh 95,60
Sumatera Utara 94,44
Sumatera Barat 83,23
Riau 92,29
Jambi 94,87
Sumatera Selatan 94,08
Bengkulu 92,21
Lampung 94,88
Kepulauan Bangka Belitung 93,26
Kepulauan Riau 95,21
DKI Jakarta 93,35
Jawa Barat 93,69
Jawa Tengah 94,39
DI Yogyakarta 92,68
Jawa Timur 94,92
Banten 93,73
Bali 96,18
Nusa Tenggara Barat 95,46
Nusa Tenggara Timur 87,77
Kalimantan Barat 95,35
Kalimantan Tengah 93,65
Kalimantan Selatan 96,17
Kalimantan Timur 92,64
Sulawesi Utara 86,74
Sulawesi Tengah 91,09
Sulawesi Selatan 86,94
Sulawesi Tenggara 91,07
Gorontalo 90,56
Sulawesi Barat 93,96
Maluku 95,27
Maluku Utara 96,66
Papua Barat 89,84
Papua 85,39
Indonesia 95,60
427
Tabel 3.6.2.8
Persentase Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Merasakan Manfaat Jamu
menurut Karakteristik, Riskesdas 2010
Karakteristik individu %
Kelompok umur (tahun)
15-24 90,64
25-34 93,61
35-44 94,36
45-54 94,58
55-64 94,45
65-74 94,96
75+ 95,18
Jenis kelamin
Laki laki 93,57
Perempuan 93,85
Tempat tinggal
Perkotaan 93,23
Perdesaan 94,37
Pendidikan
Tidak sekolah 94,85
Tidak tamat SD 94,92
Tamat SD 94,71
Tamat SMP 93,33
Tamat SMA 92,57
Tamat PT 90,31
Pekerjaan
Tidak kerja 93,65
Sekolah 87,82
TNI/POLRI 92,34
Pegawai /PNS 91,51
Pelayan jasa/dagang 93,86
Buruh/tani/nelayan 94,93
Lainnya 93,87
Tingkat Pengeluaran RT per Kapita
Kuintil 1 94,81
Kuintil 2 94,48
Kuintil 3 94,12
Kuintil 4 93,07
Kuintil 5 91,99
428
Kesimpulan
1. Persentase penduduk Indonesia yang pernah mengkonsumsi jamu sebanyak 59,12 persen
yang terdapat pada semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di perdesaan maupun
perkotaan.
2. Persentase penggunaan tanaman obat berturut-turut adalah jahe (50,36%), diikuti kencur
(48,77%), temulawak (39,65%), meniran (13,93%), dan pace (11,17%). Selain tanaman obat di
atas, sebanyak 72,51 % menggunakan tanaman obat jenis lain.
3. Bentuk sediaan jamu yang paling banyak disukai penduduk adalah cairan, diikuti
seduhan/serbuk, rebusan/ rajangan, dan bentuk kapsul/pil/tablet.
4. Penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jamu, sebesar 95,60 persen merasakan
manfaatnya pada semua kelompok umur dan status ekonomi, baik di perdesaan maupun
perkotaan .
429
DAFTAR PUSTAKA
1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional. Laporan Singkat Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia
2009.
2. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen
Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan 2002-2003. ORC Macro 2002-2003.
3. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen
Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan 2007. ORC Macro 2007.
4. Brown, Judith E. Et al., "Nutrition Through the Life Cycle, 2002. New York.
5. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia
(Riskesdas). 2007
6. Departemen Kesehatan RI. SKRT 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI. 1997
7. Departemen Kesehatan, Direktorat Epim-Kesma. Program Imunisasi di Indonesia, Bagian I,
Jakarta, Depkes, 2003.
8. Departemen Kesehatan. 1995. Pedoman Umum Gizi Seimbang. Direktorat Bina Gizi
Masyarakat. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
9. Departemen Kesehatan. Survey Kesehatan Nasional. Laporan.Depkes RI Jakarta. 2001.
10. Departemen Kesehatan. Survey Kesehatan Nasional. Laporan.Depkes RI Jakarta 2004.
11. Depkes RI, 2003, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA),
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, Jakarta.
12. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen
Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria di Indonesia. 2009.
13. Djaja, S. et al. Statistik Penyakit Penyebab Kematian, SKRT 1995
14. Hardinsyah & D. Martianto. 1989. Menaksir Kecukupan Energi dan Protein serta Penilaian Mutu
Gizi Konsumsi Pangan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Institut Pertanian
Bogor. Penerbit Wirasari. Jakarta.
15. Hardinsyah dan V. Tambunan. 2004. Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, dan Serat
Makanan. Dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di
Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta 17-19 Mei 2004.
16. Institute of Medicine. 2005. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate,Fiber, Fatty
Acids. National Academy Press.
17. Kramer, M.S. and Kakuma, R. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding. A Systimatic
Review. WHO. 2001.
18. Kumar N. and Zheng H. Stage-specific gametocytocidal effect in vitro of the antimalaria drug
qinghaosu on Plasmodium falciparum. Parasitol. Res 1990;76:214-218.
19. LA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I. Laporan
SKRT 2001: Studi Kesehatan Ibu dan Anak.
20. Lembaga Demografi UI, 2010, Dasar-Dasar Demografi, Salemba Empat, Jakarta.
430
21. Papua Province Health Office. Case finding and treatment malaria patients 2006. Jayapura,
Ministry of Health 2007.
22. Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, Departemen Kesehatan RI., 2004
23. Policy Paper for Directorate General of Public Health, June 2002
24. Price RN, Nosten F, Luxemburger C ter Kuile FO, Paiphun L, Chongsuphajaisiddhi T. and White
NJ. Effects of artemisinin derivatives on malaria transmissibility. Lancet 1996;347:1654-1658.
25. Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009, Jakarta: Departemen Kesehatan RI,
2005
26. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Pedoman Pewawancara Petugas Pengumpul Data.
Jakarta: Badan Litbangkes, Depkes RI, 2010
27. Sandjaja, Titiek Setyowati, Sudikno. Cakupan penimbangan balita di Indonesia. Makalah
disajikan pada Simposium Nasional Litbang Kesehatan.Jakarta, 7-8 Desember 2005.
28. Sandjaja, Titiek Setyowati, Sudikno. Cakupan viramin A untuk bayi dan balita di Indonesia.
Prosiding temu Ilmiah dan Kongres XIII Persagi, Denpasar, 20-22 November 2005.
29. Seri Survei Kesehatan Rumah Tangga DepKes RI, ISSN: 0854-7971, No. 15 Th. 1999
30. Sikka District Health Office. Malaria cases in Sikka District, 2000-2006. Maumere, Ministry of
Health 2007.
31. UNICEF. Breast Crawl. Initiation of Breastfeeding by Breast Crawl. 2007.
32. WHO. Report of the Expert Consultation on the Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding.
Geneva, Switzerland. 28-30 March 2010.
33. World Health Organization. Antimalarial drug combination therapy. Report of WHO Technical
Consultation. WHO/CDS/RBM/2001.35. Geneva., WHO 2001.
34. World Health Organization. World Malaria Report 2008. WHO/HTM/GMP/2008.1. Geneva, WHO
2008.
431